Hal itu, menurutnya, mencerminkan bahwa adanya kegagalan Parpol dalam proses kaderisasi, yang seharusnya melahirkan tokoh internal partai untuk dikontestasikan dalam Pilkada Serentak 2024. “Abah Anton bukan kader PKB, Pak Wahyu bukan kader Gerindra dan Sam HC juga bukan kader PDI-Perjuangan. Ini menunjukkan, kegagalan partai untuk melahirkan kader yang siap berkompetisi di Pilkada,” kata Nurudin, Jumat (06/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa idealnya dalam kontestasi politik di Pilkada, diikuti oleh tokoh-tokoh partai yang telah lama berkarir dan memiliki jaringan mesin politik yang kuat. Namun kenyataannya, partai memilih calon berdasarkan hasil survei elektabilitas daripada memajukan kader internal.

“Kelemahannya di situ. Menurut saya, Parpol itu ya mengusung kader partainya. Namanyakan kontestasi politik, ya mereka harus berani mengusung kadernya sendiri untuk dikontestasikan, dilawankan dengan Parpol lain. Sehingga, Parpol di Kota Malang ini khususnya, terkesan hanya dijadikan sebagai perahu saja, sebagai kendaraan politik,” tambahnya.

Nurudin juga menyebut, bahwa pendekatan pragmatis oleh partai yang lebih mengutamakan calon dengan elektabilitas tinggi, meski bukan kader, menjadi praktik umum di berbagai daerah. Dicontohkan seperti pada kasus Anies Baswedan dalam Pilpres, itu sebagai fenomena serupa di tingkat nasional.

Baca juga :

“Seharusnya, partai berani mengusung kadernya sendiri untuk bertarung dalam Pilkada. Kalah atau menang adalah hal yang wajar dalam kontestasi politik. Tapi, ketika Parpol gagal melahirkan calon dari dalam, ini menunjukkan kegagalan sirkulasi elit dalam partai tersebut,” jelas Nurudin.

Kondisi ini, menurutnya juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keterikatan ideologis. Tokoh non kader yang diusung partai bisa saja tidak sejalan dengan visi dan misi parpol, yang akhirnya berdampak pada ketidakmampuan memperjuangkan gagasan partai.

Meski begitu, Nurudin menilai bahwa keberlanjutan pembangunan dan pemerintahan di Kota Malang tidak akan terlalu terpengaruh, asalkan para calon memiliki visi yang jelas dan pengalaman yang memadai dalam politik dan pemerintahan. “Pasangan Abah Anton-Dimyati dan Pak Wahyu-Ali memiliki keunggulan pengalaman di bidang pemerintahan. Sementara HC memiliki potensi melakukan terobosan karena tidak terbebani oleh masa lalu,” terangnya.

Diakhir, Nurudin juga menyampaikan agar ke depan, Parpol lebih berani mengusung kadernya sendiri, meski elektabilitasnya rendah. Sebab, elektabilitas menurutnya bukanlah sesuatu yang instan, melainkan dibangun melalui kerja politik di lapangan.

“Partai harus berani memajukan kader mereka, karena jika terus mengandalkan figur luar, kaderisasi internal tidak akan berkembang,” imbuh Nurudin. (rsy/sit)

Pengumuman itu, pun mendapatkan respon dari Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Yunan Syaifullah, terkait dengan elektabilitas di Jawa Timur, khususnya dalam mengukur dukungan dari warga NU. Disampaikan, jika di dalam dunia NU, terdapat dua model komunikasi politik yang dikenal. Pertama, mereka yang kuat di level kepemimpinan (kyai) tetapi belum tentu memiliki jaringan yang kuat di kalangan santri. Kedua, mereka yang memiliki pengaruh besar di kalangan santri dan pesantren, namun belum tentu memiliki hubungan yang kuat dengan kyai-kyai NU.

“Silahkan cek di lapangan, teman-teman NU yang memiliki kekuatan politik pasti akan memiliki satu dari dua kelebihan itu. Mungkin saya kuat di kepala, tetapi di kaki lemah. Kaki itu jaringan yakni santri, sedangkan kepala itu Pak Kyai,” ujar Yunan, saat ditemui di UMM, Rabu (18/10/2023) tadi.

Baca juga :

Pihaknya juga menegaskan, bahwa Mahfud MD adalah sosok yang kuat dalam hal kepemimpinan dan wawasan politiknya. Namun kendalanya, terletak dalam kemampuannya untuk membangun koneksi dengan kalangan santri dan pesantren. Terlebih, kedekatan Mahfud MD dengan NU terutama di Jawa Timur.

“Sejauh ini dapat diukur dari perspektif emosional demografis, terutama karena latar belakangnya yang berasal dari Madura. Namun, belum tentu hal ini memastikan dukungan yang kuat di kalangan santri,” katanya.

Dalam perbandingan antara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Yunan menyebutkan bahwa perbedaan keduanya cukup tipis. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan dalam hal kepemimpinan (kepala) dan jaringan di kalangan santri (kaki).

“Irisan keduanya ini sangat tipis, tetapi irisan yang tipis itu justru akan menguntungkan. Keuntungan dari persaingan yang ketat ini adalah kemungkinan mempertahankan dukungan partai politik seperti Golkar dan PKS, yang pada akhirnya dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam pemilihan legislatif, meskipun perbedaan dalam figur relatif kurang signifikan,” imbuhnya. (rsy/sit)