Diuraikannya, meski saat ini pengangkatan pejabat struktural tidak lagi memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun Pemkot Malang memilih bersikap lebih hati-hati. Evaluasi menyeluruh dinilai penting, sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Selama ini Plt masih berjalan. Kinerja di akhir tahun anggaran 2025 juga baru saja selesai. Sementara saya dan Wakil Wali Kota, pun belum genap satu tahun menjabat sejak dilantik 20 Februari lalu,” kata Wali Kota Wahyu, Kamis (08/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa penilaian kinerja pejabat, termasuk Plt, baru dapat dilakukan secara komprehensif setelah satu tahun masa kepemimpinan berjalan. Evaluasi tersebut, akan menjadi pijakan utama dalam menentukan pejabat definitif di lingkungan Pemkot Malang.

Baca juga :

“Kami ingin melihat kinerja mereka secara utuh. Mulai dari capaian target pendapatan, belanja, realisasi program, hingga kemampuan menyelesaikan persoalan dan membangun koordinasi lintas sektor,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, tidak ada hambatan administratif dalam proses pengangkatan pejabat baru. Namun, Pemkot Malang sengaja menunggu hasil evaluasi dan asesmen kinerja agar penempatan pejabat benar-benar berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi.

“Bukan karena kendala. Saya ingin melihat langsung kinerja mereka dari berbagai aspek. Itu baru bisa terlihat setelah satu tahun anggaran berjalan penuh,” tegasnya.

Terkait mekanisme pengisian jabatan, Wali Kota Wahyu memastikan seluruh proses akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Tahapan akan diawali dengan job fit bagi pejabat yang ada, sebelum dilanjutkan dengan seleksi terbuka.

“Pertama job fit dulu, setelah itu baru seleksi terbuka,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Selain pengambilan sumpah dan janji 187 PPPK tersebut, juga ada sebanyak 288 PPPK mengikuti prosesi ini secara daring di tempatnya masing-masing. Kesemuanya PPPK tersebut, merupakan pegawai formasi angkatan tahun 2019 hingga 2022. Terdiri dari 5 orang PNS, dan PPPK tenaga kesehatan (Nakes) serta guru. Hadir sebagai saksi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Gogol Sudjarwo.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Probolinggo, mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janji jabatan. Dan saya harap, saudara dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi,” kata Sekda Ninik.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, pengangkatan PPPK ini memerlukan proses panjang. Untuk itu, kepada PPPK untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tumbuhkan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Sehingga, memberikan warna positif bagi Pemerintah Kota Probolinggo,” paparnya.

Dirinya juga menghimbau, agar nantinya menjalankan amanah yang baru ini dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. “Berikanlah solusi yang konkrit dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji ini, pun mendapat kesan mendalam bagi Lailatun Nuzul, 35 tahun yang telah mengabdikan dirinya sebagai bidan di RSUD dr Mohamad Saleh, sejak tahun 2011 silam. Ibu yang sekarang sedang hamil 9 bulan itu, pun berharap dapat lebih mengembangkan dan mengabdikan tenaganya dengan status yang baru.

“Setelah beberapa tahun masih berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap), alhamdulillah di tahun ini sudah berstatus baru diangkat menjadi PPPK,” ujar warga Kebonsari Kulon. (kom/pix/sit)

Ternyata, banyak alasan yang dikuak dalam tesis ini. Yaitu, kenapa suami Novita Hardiny ini getol memperjuangkan pemberdayaan perempuan di daerahnya atau Trenggalek. Pertama, ingin spirit dari Bung Karno itu bisa terus berkobar dan juga terus mewarnai hingga pengambilan kebijakan sampai saat ini.

Urgensi yang cukup penting itu, mendorong perempuan dan kelompok rentan berdaya bila pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem dan juga stunting. Pasalnya, 40 persen angka kemiskinan ekstrem di Trenggalek, menyasar perempuan dan kelompok rentan.

“Kita selama ini kalau ngomong program hingga kebijakan, khususnya pada pemberdayaan perempuan, kemudian yang prespektif gender, itu belum terlalu banyak. Padahal, urgensi kita saat ini minim sekali program-program yang kemudian menyasar perempuan dan kelompok rentan,” kata Mas Ipin, dalam paparannya, Selasa (04/07/2023) siang.

Dirinya mencontohkan, pesan Presiden Jokowi yang menginginkan kemiskinan ekstrem itu bisa 0. Bagaimana kemiskinan ekstrem bisa 0, bila kemudian banyak data kemiskinan ekstrem seperti di Trenggalek, itu 40 persen adalah perempuan. Tentu, tidak bakal mentas kalau tidak menyentuh ke arah itu.

“Kemudian terkait masalah stunting, tidak bisa diatasi kalau pendidikan pengasuhan tidak ditingkatkan begitu juga dengan ekonominya. Jadi, mengangkat ini alasannya satu. Kita ingin bahwa spirit dari Bung Karno, ini kemudian bisa terus berkobar dan juga terus mewarnai hingga pengambilan kebijakan sampai saat ini,” jelasnya.

Ditambahkan Bupati Arifin, bahwa struktur penulisan buku Sarinah itu dari bab pertama, babnya ada keselarasan dengan gender analisis yang dikembangkan oleh Kementrian PPPA. “Kenapa saya bisa katakan demikian, karena Bung Karno membuka babnya dengan data terpilah gender. Bung Karno memperlihatkan bagaimana perempuan itu tidak lemah sampai menyangkal beberapa data-data,” terangnya.

Baca juga :

Seperti contoh data perbandingan otak laki-laki dengan perempuan. Di Buku Sarinah, dikupas karena banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu kelas ke 2, karena otaknya tidak lebih berat daripada laki-laki.

Terus Bung Karno menyangkal, laki-laki otaknya lebih berat karena badannya lebih besar. Sehingga, bila dikorelasikan dengan seluruh masa otot keseluruhan, maka prosentasenya lebih besar komposisi otak perempuan.

Ditanya mengenai tesisnya apakah mempengaruhi terhadap basis data saat ini, bapak tiga anak itu menjelaskan banyak pengaruhnya. Karena, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan tidak hanya sekedar pemberdayaan dan seharusnya tidak hanya berhenti pada individu perempuan itu, akan tetapi secara ekosistem.

“Kalau kata Bung Karno, itu sosialisme. Karena apa? Kalau perempuan itu diberdayakan secara individu-individu sendiri yang terjadi justru persaingan usaha antar sesama perempuan yang diberdayakan. Yang ada, justru yang bertahan adalah siapa yang paling kuat, sedang yang tidak kuat maka dia akan mati. Kalau dia mati, maka apa gunanya kita meniti pemberdayaan,” tuturnya.

Masih kata bupati, dalam istilah sosialisme pasti ngerti yang serem-serem, tapi ini bukanlah yang seperti itu. Menceritakan pengalamannya di California, yang di sana ada sebuah komunitas pembiayaan dimana pengusaha pengusaha sukses yang dibantu oleh pemerintah melakukan donasi berupa uang.

Kemudian, donasi ini digunakan untuk mendidik perempuan lain yang selama ini belum sesukses mereka. Termasuk, bila ada sesama perempuan yang mau konsultasi bisnis, harus wajib mengajari.

“Semangat seperti itu, kadang belum ada di kita. Kadang justru di tempat kita, mikirnya kalau resepnya ditiru maka justru tidak laku,” jelas Bupati Arifin. (mil/gie)