Dalam penyampaiannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa penurunan tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai program telah dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga perluasan kesempatan kerja.

“Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di dunia industri,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menyampaikan berbagai kegiatan, yang telah dilakukan secara konkret untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya, melalui pelaksanaan bursa kerja di SMK yang berhasil menempatkan lebih dari 3 ribu siswa ke dunia kerja.

Lebih lanjut Bupati Sanusi menegaskan, bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Salah satunya, Pemerintah Kabupaten Malang menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Baca juga :

Penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK, juga terus dilakukan guna memperluas penempatan tenaga kerja. Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.

“Inovasi menjadi ciri khas Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” lanjutnya.

Salah satu inovasi unggulan, adalah Program Difajaya yang memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan, layanan khusus, serta platform digital setara. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 196 penyandang disabilitas telah berhasil bekerja di 34 perusahaan mitra.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga telah diberikan kepada 76 peserta sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Program Difajaya tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menjadi jembatan inklusivitas yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Bupati Sanusi juga menambahkan, bahwa Kabupaten Malang tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga berupaya membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui presentasi ini, diharapkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam menurunkan tingkat pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di masa mendatang. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tomie Herawanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Ricky Meinardhy, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Yudhi Hindharto, serta jajaran Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Sementara keterangan tersebut, disampaikan Bunda Indah dalam penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Senin (09/03/2026) tadi. Bunda Indah menjelaskan, bahwa IPM Kabupaten Lumajang pada 2025 mencapai 71,02.

Angka tersebut, lanjutnya, meningkat 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,31. Sementara peningkatan IPM tersebut, mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator utama pembangunan manusia, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, sejumlah indikator sosial lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang, tercatat menurun dari 8,65 persen pada Maret 2024 menjadi 8,60 persen pada Maret 2025.

Baca juga :

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada 2025, angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,08 persen atau turun sekitar 0,20 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang menunjukkan tren yang positif. Peningkatan IPM serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ini merupakan bukti bahwa berbagai program pembangunan yang kita jalankan mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus memperkuat berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus memperluas peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami optimistis kesejahteraan masyarakat Lumajang akan terus meningkat,” imbuhnya.

Capaian tersebut, diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pelaksanaan job fair kali ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk menekan angka pengangguran terdidik di Kota Malang. “Job fair ini digelar untuk pengangguran yang terdidik. Karena wajar, Kota Malang adalah kota pendidikan. Antara jumlah lulusan dengan lapangan pekerjaan belum sebanding. Jadi, pengangguran terdidiknya masih tinggi,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, meski tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan dari 6,8 persen menjadi 6,1 persen. Namun, tingkat pengangguran terdidik masih berada di angka 7,3 persen.

“Permasalahan utama kita ada pada kesenjangan, baik horizontal maupun vertikal. Melalui kegiatan ini, kita dorong adanya link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya, bisa membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang saat ini memilih bekerja di sektor informal seperti content creator. Namun, pihaknya tetap berupaya agar tingkat pengangguran bisa terus ditekan.

“Targetnya turun di bawah 6 persen, sesuai target RPJMD Kota Malang,” tuturnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan job fair tahun ini digelar lebih besar dibanding tahun sebelumnya. “Tahun kemarin kami adakan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sekarang kami gelar di GOR Ken Arok agar lebih luas. Ada 61 perusahaan dan 4 lembaga pendukung seperti BP3MI dan BPJS Ketenagakerjaan, jadi total sekitar 65 peserta,” jelas Arif.

Hingga kemarin, Selasa (28/10/2025) tercatat ada sekitar 5.500 pencari kerja yang telah mendaftar. Untuk menghindari penumpukan, Disnaker PMPTSP membagi kegiatan menjadi empat sesi selama dua hari pelaksanaan, yakni Rabu (29/10/2025) dan Kamis (30/10/2025), dengan sistem pendaftaran online dan offline terbatas.

“Kami atur agar tidak terjadi penumpukan. Pendaftaran online dibuka lebih dulu, sedangkan pendaftaran offline dibatasi hanya sekitar 500 peserta di sesi kedua besok,” tambahnya.

Disnaker PMPTSP juga meminta setiap perusahaan, untuk melaporkan hasil rekrutmen, guna memantau efektivitas program serta menyesuaikan pelatihan kerja berikutnya agar lebih tepat sasaran. “Harapannya, pelatihan yang kami dan Diskopindag berikan bisa berbeda sasaran, supaya efektif. Setelah pelatihan, peserta punya sertifikat dan bisa langsung melamar pekerjaan,” imbuh Arif.

Sebagai informasi, pada job fair tahun 2024 sebelumnya, dari 15 perusahaan yang ikut serta, ada sekitar 500 pencari kerja yang berhasil terserap. Di tahun 2025 inu, Pemkot Malang berharap angka tersebut bisa meningkat signifikan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Arif, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan kasus yang signifikan. Pihaknya masih menunggu laporan resmi dari perusahaan-perusahaan di Kota Malang.

“Bulan ini akan menggelar rapat tripartit untuk memastikan data terkini. Sekitar tiga bulan lalu ada kurang lebih 63 kasus PHK dan hingga bulan kemarin saya belum menandatangani berkas PHK tambahan. Jadi jumlahnya masih di bawah 80 kasus sejak awal tahun,” jelas Arif, Senin (11/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam hal ini, Disnaker PMPTSP Kota Malang, tetap menjalankan program pelatihan kerja bagi masyarakat, khususnya menggunakan alokasi dana cukai sebesar Rp 1,5 miliar. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja rentan dan menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai.

“Terutama di sektor usaha dan jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kami harap dengan pelatihan yang kami berikan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat Kota Malang dan menekan angka pengangguran terbuka,” tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang berada di angka 6,2 persen. Angka tersebut turun dari 6,8 persen pada periode sebelumnya.

“Harapannya tren positif ini terus turun, seiring pelaksanaan program pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan lapangan,” imbuh Arif. (rsy/sit)

“Sebenarnya, TPT di Kota Malang itu sudah turun dari tahun 2023 sebesar 6,80 persen. Kemudian di tahun 2024, sebesar 6,10 persen. Meskipun demikian, TPT tetap menjadi salah satu fokus kami di RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029,” kata Wawali Ali Muthohirin.

Dikatakan Wawali, bahwa permasalahan atau penurunan pengangguran terbuka, sudah tercantum pada visi-misi Malang Mbois Berkelas. Termasuk, juga dalam Dasa Cita yang sudah dicanangkan.

Baca juga :

“Salah satunya melalui Malang Idrek, dimana konsepnya yaitu penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi dan sumber daya lokal,” jelasnya.

Masih menurut Wawali, bahwa permasalahan pengangguran di Kota Malang, itu merupakan salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan khusus. Karenanya, pihaknya juga sudah mendiskusikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar dilakukan identifikasi terlebih dahulu.

“Apa masalahnya, ini kita dalami dahulu, apa yang menjadi penyebab pengangguran. Kurangnya lapang pekerjaan, ataukah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) atau jangan-jangan ada faktor lain. Maka, perlu diidentifikasi agar penyelesaiannya juga tepat,” ungkapnya.

Kemudian Ali juga mengungkapkan, bahwa melalui forum ini, pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih, atas masukan dan juga saran yang membangun. “Seperti tentang persoalan pengangguran, tadi ada masukan dengan perbanyak pelatihan dan lain sebagainya agar SDM ini siap bekerja. Jadi, semua sudah kami tampung dan akan kami sinkronkan dengan konsep-konsep kami,” imbuhnya. (cw1/sit)

Data tersebut, juga menunjukkan jumlah Gen-Z yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak menjalani pelatihan (NEET). Dengan terbanyak, terdapat di daerah perkotaan yang mencapai 5,2 juta orang, sementara 4,6 juta orang berada di pedesaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanana Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menanggapi hal itu akan mendorong agar Gen Z dapat diberikan pelatihan, khususnya mereka yang berada di Kota Malang. Namun, dalam hal ini pihaknya masih melakukan pendataan agar pelatihan yang diberikan dapat tepat sasaran.

“Kami masih mendata secara komprehensif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), agar nantinya pelatihan yang kami berikan dapat tepat sasaran,” kata Arif, pada Kamis (30/05/2024) tadi.

Dalam hal ini, ujarnya, pelatihan yang diberikan tentunya berfokus pada minat Gen Z saat ini. Seperti pelatihan barista, tata kecantikan, pembuatan hantaran serta sosial media untuk menjadi seorang YouTuber.

Baca juga :

Selain itu, Disnaker PMPTSP juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pengusaha di Kota Malang, seperti restoran dan toko modern. “Itu kita berikan, tentunya untuk memperluas peluang kerja bagi Gen-Z. Untuk lowongan kerja, pasti juga kita post di Medsos. Makanya, kita juga mengimbau agar teman-teman Gen-Z supaya sering melihat instagram Disnaker PMPTSP Kota Malang,” tambahnya.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kecenderungan dari Gen Z untuk enggan bekerja di luar Malang Raya. Tentunya, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Malang untuk membuka lebih banyak peluang kerja di kota sendiri.

“Kapan hari sempat kita melakukan pelatihan-pelatihan. Seperti ada tata kecantikan dan tata rambut. Setelah itu, kita dihubungi dari salah satu penyedia jasa di Bali, di Batam melalui kepala bidang Disnaker PMPTSP. Kemudian kita tawarkan bahwa ada lowongan ini, mereka (Gen-Z) bilang tidak mau kalau di luar Malang Raya. Mereka maunya kerja di Malang,” ujarnya.

Persoalan tersebut, kerap dialami oleh salah satu Gen-Z di Kota Malang, Fitri Fatmawati (24). Dirinya mengaku bahwa hanya ingin bekerja di wilayah Malang Raya. Alasannya sederhana, karena dirinya merasa lebih nyaman berada di dekat keluarga.

“Kalau di luar kotakan harus jauh dari keluarga. Jadi, mikir biaya hidupnya juga bagaimana. Kalau di Malang saja kan lebih enak bersama dengan keluarga, masih belum siap kalau harus jauh dari keluarga,” imbuh Fitri. (rsy/sit)

“Pelaksanaan Situbondo Job Fair pada hari ini adalah sebagai upaya untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja yang ada. Diharapkan, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga angka pengangguran bisa semakin menurun,” kata Bupati Karna.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga memotivasi agar lulusan SMK, tidak hanya berharap dari lapangan kerja atau mencari pekerjaan. Namun, juga mampu menjadi wirausahawan yang bisa membuka lapangan kerja baru.

“Jadi setiap SMK ada satu orang siswa yang memang dididik untuk menjadi wirausahawan baru. Lalu dikoneksikan dengan Disnaker untuk mendapat pelatihan dan diberi peralatan. Kemudian permodalannya dari KUR Bank Jatim, karena baru memulai usaha. Dengan begitu, akan ada wirausaha-wirausahawan baru, minimal bisa mengangkat tenaga kerja di lingkungannya masing-masing,” tambah Bupati Situbondo.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, Kholil, menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan Situbondo Job Fair yaitu untuk mempermudah para pencari kerja di Kabupaten Situbondo, untuk melanjutkan karier atau bidang pekerjaanya. Karena di acara ini, juga bisa mendapatkan informasi lowongan kerja baru.

Giat Job Fair Expo Ketenagakerjaan terselenggara dari hasil kerja sama antara Disnaker dengan seluruh Kepala SMK Negeri se-Kabupaten Situbondo. Job fair kali ini, diikuti oleh 53 perusahaan di Jawa Timur, yang menawarkan sekitar 2.293 lowongan kerja.

“Harapannya selama satu hari ini, teman-teman Kepala SMK se-Kabupaten Situbondo agar dapat menggerakkan alumninya untuk datang ke sini (Job Fair, red) dan membuat lamaran kerja. Lalu kita bimbing dan AK1 disiapkan. Nanti para peserta job fair, saya minta untuk melaporkan masing-masing ada berapa yang melamar kerja. Kemudian apabila ada perusahaan yang menginginkan seleksinya di Kabupaten Situbondo, maka Disnaker akan menyiapkan seleksi secara gratis,” ujarnya.

Ditempat yang sama, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zeiniye, menyampaikan bahwa pelaksanaan job fair ini sangat efektif untuk menurunkan angka pengangguran terbuka. Dirinya menegaskan, harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Kalau melihat dari BPS, bahwa tahun ini Provinsi Jawa Timur, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 4,33 persen. Sedangkan TPT Kabupaten Situbondo di angka 3,27 persen.

“Berarti ada usaha yang serius dari Bapak Bupati beserta seluruh OPDnya untuk melakukan sinergitas. Bukan hanya di internal, tetapi juga membangun jejaring dengan eksternal. Sehingga dengan jejaring ini, akhirnya ada banyak lowongan pekerjaan yang bisa diinformasikan dan di akses oleh masyarakat. Kita harapkan, ke depan sinergitas ini bisa dibangun lebih baik,” ujarnya. (her/gie)

“Jadi, tadi ada kuota yang sedang dibutuhkan oleh industri rokok yang ada di Kota Malang. Nah, pelatihan melinting itu diberikan pada mereka yang belum punya keterampilan apapun. Harapannya dengan bantuan untuk pelatihan melinting ini, itu bisa dimanfaatkan oleh industri rokok,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat.

Terlebih, menurut Wahyu, pendapatan hasil dari melinting itu sangat baik sekali. Seperti di PT Sinar Mahkota Mas sendiri, seribu lintingan diberi upah Rp 52.500 ribu dan belum lagi kalau perorang itu bisa melinting hingga tiga ribu.

Baca juga:

“Itu nanti dikalikan dengan jumlah 8 jam kerja. Jadi memang sangat baik dan industri rokok sedang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memahami untuk melinting,” tambahnya.

Selain itu, melalui pelatihan tersebut menurutnya juga bisa menekan angka pengangguran di Kota Malang. Sehingga, ada simbiosis mutualisme yang terjadi, yaitu ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri rokok kemudian tenaga kerja yang ingin bekerja.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, Wahyu Hidayat, juga ikut melakukan melinting rokok. Itu menurutnya tidak mudah seperti yang dibayangkan, butuh keterampilan, kesabaran dan ketelatenan untuk bisa memberikan produk rokok yang bagus.

“Ternyata memang sepertinya mudah ya, tapi pas sudah kita lakukan kita coba dengan Pak Agus Kakanwil tadi itu aja sampi berkeringat, ternyata tidak mudah seperti yang kita bayangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan jika pelatihan melinting tersebut diberikan untuk melatih tenaga pelinting rokok supaya lebih profesional.

“Peluang tenaga linting cukup besar, tetapi beberapa dari masyarakat belum mengetahui secara jelas bahwa di Kota Malang, itu banyak pabrik rokok yang memerlukan tenaga linting. Sehingga, ini yang akan kita sosialisasikan, sehingga untuk mengurangi angka pengangguran, menambah tenaga kerja dan akan menambah pendapatan,” tutur Eko.

Lebih lanjut, pelatihan melinting tersebut menurutnya ke depan akan terus diberikan pada pekerja pabrik rokok dan dikerjasamakan dengan pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sehingga, terus berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Karena Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini akan dikembalikan ke para pekerja pabrik rokok, mereka kita latih keterampilannya dan dari semua pabrik di Kota Malang nanti akan kita libatkan semuanya, kita latih keterampilannya sehingga nanti pendapatan akan meningkat,” imbuh Eko. (pro/rsy/sit)

Merespon kondisi itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa pemulihan kinerja ekonomi Kota Batu, selama ini berjalan sudah bagus. Sehingga, berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan angka pengangguran.

“Penurunan angka pengangguran di Kota Batu tahun 2023 ini, itu sangat signifikan. Faktor pendukungnya yaitu kondisi inflasi yang semakin terkendali. Juga, langkah intervensi dari Pemkot Batu kepada masyarakat,” terang Pj Wali Kota Batu, Jumat (10/11/2023) tadi.

Jika di lihat di tahun sebelumnya, ujarnya, angka pengangguran cukup tinggi. Ini disebabkan, karena terjadi shifting atau perpindahan tenaga kerja. Dari lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha pendukung sektor pariwisata.

Kemudian, ketika sektor pariwisata mulai pulih, banyak tenaga kerja yang dapat bekerja kembali di sektor pariwisata maupun sektor turunannya. Walaupun belum optimal sampai level pra pandemi, namun grafiknya sudah bagus.

Baca juga :

“Contohnya seperti ini, mereka yang dahulu sebelum pandemi Covid-19 bekerja di sektor pariwisata, kemudian saat terjadi pandemi mereka berhenti bekerja. Lalu, mereka berpindah ke sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, beransur-ansur mereka kini kembali ke sektor pariwisata karena selesai Covid,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Disnaker Kota Batu, Adiek Iman Santoso, mengatakan bahwa di tahun 2022 dan merujuk dari data BPS Kota Batu, angka pengangguran di atas angka sekitar 10 ribu jiwa. Jumlah itu, untuk angka sekitar 8,43 persen, pada data tahun 2022 atau dari jumlah penduduk.

“Untuk merespon kondisi itu, di tahun 2023 ini ada sekitar Rp 10 miliar, alokasi anggaran untuk melakukan intervensi. Jumlah itu, salah satunya dimanfaatkan untuk pelatihan dan sebagian untuk meningkatkan keahlian kerja masyarakat,” paparnya.

Untuk mengatasi secara total pengangguran di Kota Batu, ujarnya, tentu masih ada prosentase angka sekitar 4,52 persen. Jumlah ini, tentu saja berkisar di sekitaran 4 ribu jiwa dan akan menjadi PR di tahun 2024.

“Semoga saja situasi selalu baik dan inflasi terjaga. Sehingga, pergerakan ekonomi kian bagus dan harapannya di semester awal 2024, jumlah pengangguran kian turun drastis kembali,” lanjutnya. (put/gie)