Bupati Jember menyampaikan, bahwa RPJPD Kabupaten Jember memiliki visi misi ‘Jember yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan’. Dijelaskan, bahwa kata ‘Maju’ berarti di Kabupaten Jember nanti pada tahun 2045, memiliki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang maju, adaptif dengan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

“Berdaya Saing memiliki arti bahwa Kabupaten Jember pada tahun 2045, memiliki keunggulan kompetitif hingga mampu bersaing dengan daerah lain. Sementara kata ‘Sejahtera’, berarti Kabupaten Jember pada tahun 2045 didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas, sehat dan tercukupi kebutuhan dasarnya. Sehingga, mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi dan sosialnya,” katanya.

Baca juga :

Kemudian untuk kata ‘Berkelanjutan’, lanjut Bupati Hendy, adalah bahwa Kabupaten Jember pada tahun 2045, didukung sarana prasarana serta infrastruktur dasar yang memadai dan berwawasan lingkungan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dalam kesempatan sama, Bupati Hendy juga menekankan bahwa program daerah dalam RPJPD harus linier dengan pemerintah pusat. “Programnya harus linier dari pusat, provinsi hingga ke daerah, itu yang penting. Dan RPJPD ini masih bersifat global, belum masuk substansi umum,” terang Bupati Hendy.

Usia gelaran paripurna ini, berikutnya nota pengantar RPJPD Jember ini akan dikaji ulang atau ditinjau oleh para anggota legislatif DPRD Jember, untuk disahkan bersama menjadi Perda. (kom/rio/sit)

“Jalur menuju Alun-alun akan kita ditutup total. Nanti kita tempatkan petugas di Simpang Tiga Polres lama, Simpang Tiga BCA dan Pasar Sore dan beberapa titik lain. Ini dilakukan untuk membantu mengarahkan pemberhentian dan parkir kendaraan pengantar,” kata AKP Mulyani saat dikonfirmasi, Kamis (30/05/2024) tadi.

Selain rekayasa Lalin, pihaknya juga menyiapkan personel pengamanan pada lokasi parkir yang telah disediakan serta pengawalan dari lokasi pemberangkatan di Halaman Pendopo Kabupaten Trenggalek menuju Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya. “Kendaraan CJH ada 13 bus. Kita siapkan tiga kendaraan Patwal yang ditempatkan di depan, tengah dan belakang. Ditambah dua mobil ambulan,” jelasnya.

Baca juga :

Pihaknya menambahkan, dalam prosesnya nanti, Polres Trenggalek akan menerjunkan personel Polwan untuk membantu para CJH yang dari segi usia memang sudah tua. Tidak terkecuali yang menggunakan kursi roda.

Tidak ketinggalan, AKP Mulyani juga mengingatkan agar sebelum berangkat, dilakukan ramp chek terlebih dahulu terhadap kendaraan bus yang akan digunakan mengantar para CJH. Baik terkait kelaikan kendaraan maupun aspek pengemudi. “Untuk memastikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari para calon jamaah haji,” kata AKP Mulyani.

Perlu diketahui, sebanyak 530 CJH asal Kabupaten Trenggalek rencananya akan diberangkatkan bersama-sama dari Pendopo Manggala Praja Nugraha pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Jamaah yang menjalankan ibadah haji akan berlangsung selama 40 hari di Tanah Suci Mekah. Jika tidak ada halangan, rencananya akan pulang kembali ke tanah air pada tanggal 19 Juli 2024. (mil/gie)

Dalam paripurna itu, Bupati Karna Suswandi, menyampaikan langsung nota pengantar. Selanjutnya setelah itu, masing-masing komisi yang ada di DPRD, akan melakukan rapat bersama dengan mitra kerja di masing-masing OPD dalam rangka membahas perubahan APBD tahun 2023.

Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna lanjutan akan dilaksanakan setelah anggota DPRD menggelar rapat kerja bersama dengan jajaran mitra kerja. Hal tersebut, sesuai dengan tahapan yang berlaku dalam penetapan PAPBD tahun 2023.

“Setiap komisi-komisi yang ada di DPRD, itu menggelar rapat kerja bersama dengan mitranya masing-masing. Kemudian, akan dilanjutkan rapat Banggar dan setelah itu baru disahkan melalui paripurna persetujuan Nota KUA-PPAS. Untuk saat tahapannya, itu masih baru masuk pada dokumen pembahasan draf Perubahan APBD 2023,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih jauh, Edy menyebutkan bahwa anggota DPRD akan segera menindak lanjuti untuk melakukan pembahsan draf PAPBD tahun 2023. Sebab, penyusunan Perda Perubahan APBD itu waktu yang tersedia sangat pendek.

“Sesuai tahapan jadwal yang sudah di tetapkan, paling lambat untuk pembasahan PAPBD sebelum tanggal 30 September. Maka, saat ini masih tersisa dua minggu untuk menyelesaikan PAPBD 2023,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya merasa optimis bahwa pembahasan PAPBD tersebut bisa segera terselesaikan sebelum akhir September 2023 ini. “Apabila nanti seluruh tahapan bisa berjalan lancar, maka pembahasan tidak perlu waktu lama lagi PAPBD disahkan. Pembahasan dan pengesahan PAPBD, ini memang ada aturannya. Sehingga, setiap pelaksanaan tahapan-tahapan itu harus dijadwal sebagaimana aturan yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam anggaran kali ini masih fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal itu, selaras dengan intruksi Presiden Joko Widodo.

“Untuk perubahan APBD Pemkab Situbondo, itu masih terus fokus kepada pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan tema yaitu pembangunan Indonesia,” jelasnya. (her/gie)