Usai mengikuti serangkaian pengarahan tersebut, pria yang kerap disapa Iwan, menyampaikan bahwa ada dua poin penting yang telah disampaikan oleh Presiden, Jokowi. Yakni, mengenai persiapan Pilkada serentak dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dua isu krusial tersebut menjadi penekanan penting dalam arahan Presiden Jokowi tadi. Tentunya, hal ini akan menjadi perhatian saya sebagai Pj Wali Kota Malang,” kata Iwan.

Dikatakan Pj Wali Kota Malang, bahwa persiapan Pilkada di Kota Malang juga menjadi perhatiannya. Apalagi dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar anggaran untuk Pilkada pada November 2024 mendatang, segera diselesaikan. Termasuk keamanan, dipastikan dengan baik.

“Saya memiliki amanah dari Presiden Jokowi yang harus dilaksanakan untuk memastikan gelaran Pilkada di Kota Malang berjalan dengan aman dan lancar,” ujar mantan Pj Bupati Lebak tersebut.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa Presiden Jokowi, juga menginstruksikan agar terus berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing wilayah. Bahkan, apabila membutuhkan tambahan kekuatan, menurutnya juga bisa segera menyampaikan pada Kapolda atau Kapolri.

“Kami tetap optimis dengan adanya dukungan penuh seluruh TNI/Polri yang ada di Kota Malang. Sehingga gelaran Pilkada dapat berjalan dengan kondusif tanpa halangan apapun. Kuncinya tetap bersinergi dan terus jalin komunikasi yang baik dengan jajaran Forkopimda, karena gelaran Pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Menurut arahan Presiden Jokowi, jika uang yang beredar di Kota Malang rendah, artinya daya beli masyarakat kita juga tidak kuat. Namun, saya cukup bersyukur karena per 12 Agustus 2024 ini realisasi APBD Kota Malang telah mencapai angka 49,37 persen dan ini lebih tinggi daripada Kabupaten dan Kota se Indonesia, yang hanya mencapai angka 31 persen serta lebih tinggi dari realisasi APBD di tingkat provinsi sebesar 41 persen,” jelas Iwan.

Diakhir, dikatakannya jika angka tersebut harus terus didorong peningkatannya. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Malang harus segera melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran yang telah direncanakan, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat berjalan dengan maksimal dan peredaran uang di masyarakat juga tinggi.

“Hal ini tentu sejalan dengan penekanan Presiden Jokowi bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk mengajak para tenaga pendidikan untuk bergotong royong dan berperan aktif dalam upaya pengentasan anak tidak sekolah di Banyuwangi. “Saya minta kepada semua tenaga pendidikan, untuk ikut membantu menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah. Baik yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah maupun yang sama sekali memang belum pernah bersekolah,” kata Bupati Ipuk.

Diketahui, tenaga pendidikan yang dihadirkan itu, terdiri atas pengawas dan koordinator wilayah kerja satuan pendidikan (Korwil Kersatdik) yang baru saja menerima SK penugasan dari Bupati Ipuk. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menjelaskan bahwa salah satu masalah pendidikan yang terus digenjot adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Perlu diketahui, hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023, yang mencapai 5.420 anak.

“Kami mengapresiasi kepada semua pihak, yang sama-sama bahu membahu telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak agar para stakeholder pendidikan dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap masalah ini. Jika ada anak-anak, termasuk anak-anak difabel yang tidak bersekolah, untuk segera diinformasikan dan dikoordinasikan dengan kepala desa, lurah atau camat setempat agar bisa segera ditangani.

Baca juga :

“Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Semua harus mendapatkan hak pendidikan,” tegasnya.

Selain masalah anak tidak sekolah, Bupati Ipuk berpesan agar para Korwildik dan pengawas pendidikan juga ikut mendukung program pembangunan Pemkab Banyuwangi yang lain. Misalnya, penanganan masalah stunting, Lansia miskin sebatang kara, serta masalah sosial lainnya.

Bupati Ipuk menambahkan, untuk mendukung peningkatan SDM dan IPM, Banyuwangi telah meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan. Seperti Beasiswa Banyuwangi Cerdas, uang saku dan uang transportasi bagi siswa kurang mampu yang berprestasi dan beasiswa khusus difabel dan penghafal Al Qur’an.

Program lainnya adalah Siswa Asuh Sebaya (SAS), dimana siswa yang berkecukupan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu siswa lain yang membutuhkan. Ada juga Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) yang membantu anak-anak putus sekolah, untuk kembali ke bangku sekolah maupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Pemkab sudah memiliki banyak program yang memang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak menuntut bapak-Ibu mengeluarkan uang pribadi. Bapak-Ibu cukup bantu kami untuk menemukan dan segera laporkan, kami banyak program untuk masalah ini,” imbuhnya. (kom/gie)