Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Eko, itu menyampaikan bahwa transaksi dan produksi UMKM tetap berjalan normal. Termasuk dengan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Malang.

“Kondisi pasar pun masih tetap berjalan seperti biasa, aktivitas tetap ada. UMKM juga tetap berjalan. Tetap ada transaksi, produksi juga masih berjalan seperti biasa,” kata Eko, Jumat (05/09/2025) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Eko juga menyebut bahwa sejumlah toko di kawasan Kayutangan memang sempat tutup sementara. Namun, ditegaskan bahwa pasar tradisional dan UMKM tetap buka.

“Kalau toko-toko mungkin tutup, tapi UMKM yang dari pasar tetap aktivitas seperti biasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, mengenai pasokan-pasokan produk dari UMKM ke sektor lain, termasuk hotel dan kuliner, juga tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan. “Produksi tetap jalan. UMKM bertahan. Bagaimanapun juga UMKM tetap beraktivitas dan masih tetap unggul,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan Diskopindag Kota Malang, menurutnya tidak ada keluhan dari para pelaku UMKM terkait kondisi pascademo. “Mereka bilang masih beraktivitas, tidak ada masalah. UMKM ini kan pilar ekonomi mikro yang selalu tumbuh dan bergerak, memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai kuliner, kue, hingga pasar,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Donny, itu menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mengutamakan program-program yang esensial. Terutama yang berkaitan dengan penanganan sosial, asistensi, dan asesmen.

“Harapan kami tidak ada dampak signifikan. Tapi kelihatannya memang tidak akan terlalu berpengaruh karena sebagian besar kegiatan Dinsos memang terkait langsung dengan penanganan masyarakat. Kami hanya perlu memilih dan memilah kegiatan yang benar-benar prioritas,” kata Donny.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa di dalam Surat Edaran (SE) terkait efisiensi anggaran, tidak disebutkan secara spesifik jumlah pengurangan bagi Dinsos. Namun, ada beberapa pos anggaran yang akan dikaji ulang, termasuk perjalanan dinas.

Baca juga :

“Misalnya, perjalanan dinas dikurangi sekian persen, berarti kami harus memilih perjalanan mana yang lebih penting. Karena perjalanan dinas Dinsos seringkali berkaitan dengan penjangkauan, seperti ke panti rehabilitasi yang banyak berada di luar kota, misalnya Pasuruan, Probolinggo, Solo, dan Madiun,” jelasnya.

Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan dengan lebih efisien. Jika sebelumnya perjalanan dinas melibatkan beberapa orang, ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Kalau hanya mengantarkan satu orang penerima layanan, maka cukup satu petugas saja yang ditugaskan,” tambahnya.

Saat ini, Dinsos P3AP2KB Kota Malang sedang menunggu desk review dari Bappeda atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menginventarisasi kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan SE terkait efisiensi.

“Kami akan memilah kegiatan, kemudian dalam desk review nanti akan ditanya urgensinya. Kalau memang urgen, kemungkinan masih bisa dilaksanakan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi, pihaknya bersama Ali Mutohirin juga akan mengikuti reatret kepala daerah mulai 21 Februari hingga 27 Februari 2025.

“Saya dengan Mas Ali juga masih mempelajari. Tetapi intinya kami tegak lurus dengan kepentingan nasional. Apalagi besok, saat retreat itu kami akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Presiden dan Bu Menteri Keuangan dan Pak Mendagri terkait dengan Inpres No 1 Tahun 2025. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh beliau,” kata Wahyu, Senin (10/02/2025) tadi.

Baca juga :

Terkait dengan strategi efisiensi, Wahyu juga menyampaikan akan menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi anggaran ini serupa dengan kebijakan yang diterapkan saat penanganan Pandemi Covid-19, yakni melalui skema refocussing.

“Jadi kami akan melihat prioritas dari kegiatan yang ada, nanti juga disesuaikan dengan Inpres, termasuk persentasenya. Nanti saya dengan Mas Ali akan memanggil OPD-OPD untuk bisa menunjukan kegiatan di 2025. Insyaallah beberapa kegiatan yang menjadi janji politik kami, sudah mulai masuk juga di APBD 2025,” jelasnya.

Ketika ditanya soal potensi dampak negatif dari efisiensi anggaran, Wahyu optimis ke depan dapat mengelola kebijakan dengan baik. Apalagi, menurutnya pemerintah sudah pasti mempertimbangkan potensi kerawanan. “Kami juga telah berkonsultasi dan dengan nilai efisiensi yang tidak terlalu signifikan, saya yakin roda pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik. Terakhir ketemu Pak Pj Iwan juga banyak yang kami bahas. Umumnya program yang dulu sudah pernah saya lakukan dan dilanjutkan oleh beliau, termasuk beberapa kegiatan yang belum terselesaikan di era beliau, kami diminta menindaklanjuti dan mengevaluasi bagaimana ke depan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Menurutnya, sampai dengan saat ini penjualan masih berjalan dengan normal. Tidak ada penurunan pembeli atau pun kenaikan harga daging sapi. 

“Harga daging masih normal, yaitu di kisaran Rp 120 hingga Rp 125 ribu perkilogram. Untuk pembeli juga tetap stabil. Hal itu, dimungkinkan karena penanganan PMK sekarang lebih cepat, jadi dampaknya tidak sebesar tahun sebelumnya,” kata Fatimah, Selasa (07/01/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa seluruh daging yang diperjualbelikan berasal dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan dipantau oleh Dinas Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang. Hal ini dilakukan, untuk memastikan kualitas dan keamanan daging sapi yang beredar di pasaran.

“Semua daging yang kami jual dipantau oleh RPH. Kalau beli dari desa yang tidak melalui RPH, justru itu yang kurang aman,” tambahnya.

Baca juga :

Dibandingkan dengan situasi pada tahun 2022 saat wabah PMK meluas, Fatimah mengaku lebih khawatir pada waktu itu. Karena, penjualan kala itu sempat turun hingga 50 persen meski harga tetap stabil. Namun, untuk kondisi di tahun ini berbeda.

“Sekarang ini lebih baik. Mudah-mudahan dampak PMK tidak sebesar sebelumnya. Penjualan saat ini normal, meskipun pembeli agak turun sedikit. Kami berharap menjelang puasa dan Idul Fitri nanti penjualan meningkat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Fatimah menyebut, bahwa pasokan daging sapi yang diambilnya dari RPH, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pada hari-hari biasa, stok daging yang diambil hanya secukupnya atau sesuai dengan permintaan harian. Kondisi itu, berbeda tatkala hari besar seperti Idul Fitri, Nataru dan sebagainya.

“Biasanya satu ekor sapi dibagi untuk beberapa pedagang di sini. Kalau hari besar, stok bisa naik, tapi untuk saat ini masih normal,” paparnya.

Dengan pengawasan ketat dan penanganan PMK yang lebih baik, Fatimah optimis penjualan di Pasar Besar akan tetap stabil dan aman bagi konsumen. (rsy/sit)

Diterangkan, bahwa sapi-sapi yang dinyatakan positif PMK bukanlah sapi perah. Namun, melainkan sapi potong. Sehingga, untuk produksi susu sampai sekarang masih aman.

“Produksi susu sapi segar di Kabupaten Pasuruan, tetap aman. Tidak terlalu berdampak banyak, meski kasus PMK mulai merebak lagi di Kabupaten Pasuruan,” katanya.

Dijelaskannya, produksi susu sapi perah selama tahun 2024 kemarin, mencapai 97.112.202 liter. Dari jumlah tersebut, produksi paling banyak ada di wilayah Kecamatan Tutur. Totalnya, ada sebanyak 30.536.818 liter. Kemudian di wilayah Kecamatan Lekok, dengan 20.391.093 liter.

Kemudian, ada di wilayah Kecamatan Puspo dengan 15.765.314 liter dan 10 kecamatan penghasil lainnya, seperti Purwodadi, Purwosari, Lumbang, Pasrepan, Tosari, Rejoso, Grati, Pandaan, Kejayan dan Prigen. “Kalau sentra susu segar tetap ada di Kecamatan Tutur, Lekok dan Puspo. Total ada 13 wilayah kecamatan penghasil susu sapi segar,” jelasnya.

Selain tidak berpengaruh pada produksi susu segar, tambahnya, harganya pun juga sama dengan sebelumnya. Hanya saja, untuk harga susu segar tergantung dari kualitas susu yang berasal dari peternak. Besarannya antara Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu perliter.

Baca juga :

“Harga susu segar ditentukan dari kualitas susu segar yang dihasilkan. Intinya di kisaran antara Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu persatu liter,” urainya.

Lalu bagaimana dengan produksi daging sapi di Kabupaten Pasuruan, Syaifi menegaskan, bahwa selama setahun terakhir, produksi daging sapi potong mencapai 1.917.721 kilogram. Dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, produksi paling besar ada di wilayah Kecamatan Prigen, yakni mencapai 281.217 kilogram. Kemudian Kecamatan Wonorejo dengan 145.465 kilogram, Kecamatan Sukorejo dengan 144.091 kilogram, Kecamatan Gempol dengan 113.906 kilogram dan kecamatan lainnya.

Untuk sapi-sapi yang terkena PMK, kebanyakan sapi baru yang didatangkan dari luar Kabupaten Pasuruan. Sehingga, langsung dikarantina, diobati sampai sembuh.

“Paling banyak sapi baru datang dari luar Kabupaten Pasuruan, mungkin terkontaminasi dan akhirnya seperti membawa virus dari luar daerah kemudian masuk di wilayah Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.

Sementara itu, tidak berdampaknya PMK pada produksi susu sapi segar, dibuktikan dengan semakin banyaknya permintaan dari Industri Pengolahan Susu (IPS) kepada koperasi susu di Kabupaten Pasuruan.

Bahkan, Bendahara KPSP Setia Kawan, Farhan Susanto, mengatakan dalam sehari, susu segar yang diproduksi mencapai 100.000 liter. Jumlah tersebut didapatkan dari 20 ribu ekor sapi dan dikirim ke 7 IPS, seperti Indolakto, Cimory, Frisian Flag, Freshland, Diamon, Greenfiled dan Sari Husada.

“Kami inginnya 130 ton per hari, tapi karena populasi sapinya turun , jadi masih kita pertimbangkan lagi untuk rencana berikutnya. Untuk harganya di atas Rp 8.800 per liternya,” ucapnya. (kom/pas/gie)

Pria yang kerap disapa Made, juga menyampaikan bahwa di Kota Malang tidak terpengaruh oleh KIM bahkan koalisi besar lainnya. “KIM atau KIM plus itu tidak berjalan di DPRD Kota Malang dan tidak terpengaruh. Komunikasi kami dengan 45 anggota dewan terpilih dan pimpinan partai politik, sampai sekarang sangat baik,” kata Made, Jumat (23/08/2024) tadi.

Made juga menekankan, bahwa PDI-Perjuangan berpegang pada sistem presidensial. Dimana koalisi hanya relevan untuk sistem parlementer. Hal tersebut, menurutnya dapat dibuktikan ketika pelaksanaan Pilkada 2024 pada November mendatang.

Baca juga :

“Konstelasi pusat, itu tidak berjalan sampai di wilayah. Kita lihat saja di Pilkada nanti. Tanpa KIM, PDI-Perjuangan bisa maju sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, pada saat Pilpres 2024 lalu menurutnya DPRD Kota Malang tetap melaksanakan tugas kedewanan dengan baik, tanpa ada jegalan apapun. Karena kepentingan masyarakat selalu diutamakan dan diatas segalanya.

“Kita harus berada di tengah-tengah rakyat, mendengarkan aspirasi mereka. Tidak ada kiat-kiat khusus dan kami tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Dishub dan DPUPR juga telah melaksanakan pengecekan kelistrikan pada instalasi, untuk antisipasi dampak kebakaran pada jembatan Brawijaya. Selain itu, Polres Kediri Kota juga melakukan pengalihan arus kendaraan dari arah Bundaran Sekartaji dan Jalan Inspeksi Brantas diarahkan menuju Jalan Wachid Hasyim.

Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, mengatakan bahwa setelah adanya laporan kebakaran tersebut, jajaran Pemerintah Kota Kediri langsung bergerak cepat. Penyebab pasti dari kebakaran jembatan, masih terus didalami pihak kepolisian.

“Kita bergerak cepat untuk memadamkan api. Salah satunya, agar tidak membesar dan menjalar kemana-mana,” kata Pj Wali Kota.

Baca juga :

Pj Wali Kota Zanariah juga mengimbau, agar pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Kediri terus dilakukan. Pemkot Kediri juga akan melakukan antisipasi agar peristiwa hal ini tidak terulang kembali.

“Saya minta aset-aset Pemkot Kediri benar-benar dijaga dan pemeliharaan diperhatikan. Kita bangun ini dengan uang rakyat. Maka, harus kita jaga sebaik-baiknya,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala DPUPR, Endang Kartika, menjelaskan secara teknis bagian yang terbakar adalah ornamennya. Jadi, tidak ada hubungannya dengan struktur bangunan yang ada di pondasi dan gelagar.

“Hanya ornamennya saja yang terbakar. Apalagi, itu hanya ACP (Aluminium Composite Panel)-nya bukan beton dan ACP nya juga sudah sesuai standar. Jadi, tidak berpengaruh ke struktur,” jelasnya.

Endang Kartika menambahkan, DPUPR akan bekerjasama dengan OPD terkait untuk pemeliharaan prasarana publik yang ada di Kota Kediri. “Kami sedang hitung untuk perbaikan. Untuk penyebab pastinya, akan didalami lagi,” imbuhnya. (kom/pan/gie)

Kenaikan inflasi tersebut, menurutnya bukan karena bahan pangan yang tidak terkendali. Namun, karena adanya kenaikan tarif Rumah Sakit di Kota Malang, sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Jadi bukan karena pangan. Tapi karena kenaikan tarif dan itu ngefek ke inflasi. Tapi itu bukan dari Pemerintah Kota Malang. Kan itu di RSSA, itu Rumah Sakit provinsi (Jatim, red)” kata Pj Wali Kota, Kamis (04/04/2024) tadi.

Sementara itu, untuk harga beras kini terpantau mengalami penurunan seiring dengan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium oleh Bapanas. Yakni mulai 10 Maret 2024 hingga 23 April 2024, serta telah dimulainya musim panen padi di beberapa sentra produksi.

Baca juga :

“Karena kami untuk beras ini telah melakukan kerjasama dengan Bulog untuk subsidi transportasi pendistribusian. Kemudian kami juga telah turun ke distributor untuk melakukan pengecekan harga agar tetap stabil,” ucapnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, jika beberapa upaya pengendalian inflasi pada bahan pangan juga terus dilakukan. Selain, memiliki Warung Tekan Inflasi Mbois Ilakes, juga selalu digelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Selain itu, kerjasama dengan antar daerah juga dibutuhkan.

“Tentu kita akan selalu koordinasikan agar inflasi di Kota Malang tetap terjaga, karena kita juga punya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kita juga akan kerjasama antar daerah, terutama jika harga pangan daerah lain lebih murah, maka kita akan ambil di sana. Kemudian kita jual lagi disini,” jelasnya. (rsy/sit)