Forum desa darurat ini, membahas peran BPD dalam harmonisasi perencanaan desa dan kabupaten di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025) tadi.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa pemerintah pusat terus mendukung pembangunan pedesaan melalui alokasi anggaran dan program-programnya. Bahkan, dana desa pun ditransfer langsung dari pusat ke desa.

“Dengan dukungan yang besar ini, saya berharap BPD dapat mengawal pelaksanaan program desa agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa, agar sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Kabupaten juga harus sejalan dengan pemerintah pusat, bahkan desa pun harus sama. Kebijakan di tingkat desa harus sejalan dengan kabupaten dan BPD juga harus mengawasi,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Masih menurut Bupati Ipuk, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun 2026, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di desa. “Pemotongan dana transfer pusat ke kabupaten perlu dipahami hingga ke tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan kepada masyarakat jika ada program yang mungkin tidak berjalan optimal. Karena mereka adalah tokoh masyarakat di desa. Jadi, mereka punya peran strategis untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” lanjutnya.

Pertemuan itu, juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan BPD. Sekaligus, menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu memecahkan permasalahan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, mengatakan melalui forum Gesah Desa ini, pihaknya ingin kembali mensinergikan perencanaan pembangunan antar desa dan kabupaten. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD mengetahui arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan sendiri, meliputi berbagai hal. Mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Masih banyak permasalahan di desa, baik pelaksanaan maupun tata kelola desa yang masih perlu diperbaiki. Itulah sebabnya, melalui forum diskusi BPD ini, kita bisa saling menyegarkan, menguatkan dan mengingatkan,” ujar Rudi. (kom/bwi/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa penertiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rotator dan sirene hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan tertentu, yang sangat spesifik.

“Aturan ini wajib dan mutlak berlaku untuk ambulans dan pemadam kebakaran. Tidak ada pengecualian sama sekali, keduanya harus tetap menggunakan sirene saat bertugas karena menyangkut nyawa dan keselamatan,” kata Jaya-sapaannya, Senin (22/09/2025) tadi.

Penegasan ini, tambahnya, sekaligus menanggapi gerakan viral Stop Tot Tot Wuk Wuk, yang menolak penyalahgunaan sirene dan strobo oleh kendaraan pribadi maupun oknum pejabat. Jaya memastikan, bahwa pejabat Pemkot Malang tidak akan lagi menggunakan pengawalan prioritas harian.

“Pak Wali juga sudah menegaskan, tidak akan memakai rotator maupun sirene. Kalau macet, ya dinikmati saja,” tambahnya.

Baca juga :

Saat disinggung mengenai kebijakan untuk pengawalan tamu VVIP dan penggunaan sirene oleh armada Dishub, Jaya mengatakan bahwa penggunaannya akan diminimalkan secara drastis. Untuk sementara, pengawalan tamu (yang tidak mendesak) tidak akan menggunakan sirene.

“Armada Dishub sendiri selama ini sudah sangat jarang memakainya, kecuali dalam kondisi yang benar-benar amat urgen. Contohnya kondisi yang urgent itu untuk pengawalan tamu kenegaraan setingkat presiden, menteri, atau delegasi resmi negara. Penggunaan dalam situasi tersebut, masih diizinkan oleh undang-undang, tetapi kami akan patuh pada aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga memastikan bahwa dirinya tidak akan menggunakan sirene dan rotaror. Hal itu diungkap, melalui video yang tersebar di akun sosial media milik pribadinya.

“Mulai hari ini pengawalan saya jangan menggunakam sirene dan rotator, kecuali dalam keadaan emergency atau darurat,” imbuh Wahyu, dalam video tersebut. (rsy/sit)

Turun dari mobil operasional KPK, Rohidin mengenakan jaket dan celana panjang berwarna hitam, masker serta topi putih. Dirinya dikawal petugas keamanan KPK dan kepolisian, untuk memasuki gedung KPK.

Baca juga :

Saat ditanya sejumlah jurnalis, Rohidin hanya menganggukkan kepala. Bahkan, tidak satu pun pertanyaan yang dijawab, terutama yang terkait OTT terhadap dirinya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan bahwa detail operasi akan disampaikan Minggu (24/11/2024) sore atau malam. “Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” kata Jubir KPK.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat dikonfirmasi menduga kasus OTT di Bengkulu ini terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada. “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya,” kata Alex, Minggu (24/11/2024) tadi. (rri/gie)

Koordinator Lapangan HMI Cabang Kota Malang, Aksal, menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan utamanya mengenai pengawalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Aksi tersebut juga menjadi bentuk protes terhadap pengkhianatan oleh lembaga perwakilan rakyat.

“Hari ini mereka yang seharusnya mewakili rakyat, malah mencederai perasaan rakyat itu sendiri,” kata Aksal.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pengesahan RUU memang sudah dibatalkan, kemarin. Namun, itu menurutnya hanya sebagai langkah yang dilakukan semata-mata untuk meredam kemarahan publik.

“Sejak tahun 2019, kami selalu dibohongi. Ini adalah pembohongan publik. Kami merasa mereka membatalkan ini hanya agar rakyat mundur dari gerakan ini,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi pemerintah. Mereka menuntut agar pemerintah tetap mendengarkan suara rakyat dan menjalankan aturan sesuai konstitusi yang berlaku.

“Ketika Gibran diberikan putusan, DPR diam-diam saja. Sekarang, mereka berpura-pura bergerak kembali. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak pernah bekerja berdasarkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Aksal juga mengakui bahwa DPRD Kota Malang menolak audiensi dengan para aliansi tersebut. Dikhawatirkan, apabila hanya dilakukan dialog bersama dengan perwakilan aliansi saja, akan terjadi kongkalikong.

“Biarkan kami semua aliansi masuk ke gedung dewan,” ucapnya.

Aksi tersebut juga diperkirakan akan terus berlanjut dengan ekskalasi gerakan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Menurutnya, kehadiran mahasiswa tidak pernah buta terhadap realita. “Target kami adalah menang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, Menteri BUMN, Erick Thohir, berada di Pindad Turen untuk meninjau capaian-capaian PT Pindad. Pada kesempatan itu, RSU Pindad mengirimkan sejumlah tenaga kesehatan berpengalaman. Yakni, terdiri dari dokter spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, empat dokter umum, sebelas perawat mahir, penata anestesi dan tiga unit tim code blue.

Tim Medis VVIP RI 1, ini bertugas menyediakan pelayanan gawat darurat dan pelayanan medis dasar selama Presiden berada di Turen. Tim ini untuk memudahkan pelayanan kesehatan serta antisipasi berbagai hal yang tidak dingingkan. Khususnya, yang menyangkut kesehatan Presiden Jokowi bersama rombongan. Bahkan, RSU Pindad juga memperkuat tim ini dengan mini ICU beserta ventilator dan tiga ambulans sekaligus yang bersiaga di sepanjang area PT Pindad.

Totalitas yang dilakukan ini, sebagai komitmen RSU Pindad dalam memberikan pelayanan terbaik. Karenanya, juga diturunkannya ahli gizi dan laborat untuk membantu pengecekan makanan (food security) tamu-tamu VVIP.

Baca Juga :

“Seluruh kegiatan bantuan medis tersebut merupakan bentuk pengabdian RSU Pindad, dalam menggambarkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan memberikan dukungan rasa aman bagi Presiden dan jajaran,” kata Kepala RSU Pindad Turen, dr Andre Setyawan Candra.

Disampaikannya, merespon Kunker Presiden sebagaimana disampaikan Kesdam V Brawijaya ke Pindad Turen, dr Andre menggelar rapat internal untuk membentuk tim medis untuk mengawal kunjungan Jokowi ke PT Pindad. Dari rapat internal itu, ditargetkan layanan maksimal selama melakukan pengawalan.

“Kita siapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan tidak ada kendala teknis di lapangan,” jelasnya.

Seusai menjalankan tugas negara ini, paparnya, saat ini RSU Pindad fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nantinya, RSU Pindad tidak membedakan latar belakang pasien, seperti pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau pasien umum.

Masih menurut dr Andrea, RSU Pindad sendiri menyiapkan 17 layanan kesehatan dengan 30 dokter spesialis. Pelayanan kesehatan spesilias yang dimiliki RSU Pindad sendiri, antara lain Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah Umum, Poli Anak, Poli Kandungan, Poli Ortopedi, Poli THT, Poli Mata, Poli Jantung dan Poli Radiologi. Termasuk, layanan dokter spesialis Kejiwaan, Patologi Klinik hingga  Patologi Anatomi. “Bahkan, saat ini RSU Pindad telah memiliki 100 tempat tidur,” papar dr Andre. (man/sit/adv)