Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut dari pengaturan kembali kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Perombakan jabatan tersebut, murni dilakukan untuk kepentingan kemajuan organisasi dan peningkatan kinerja instansi.

“Upaya ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, yaitu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, bukan sekadar menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” tegasnya di hadapan sejumlah pejabat yang dilantik.

Baca juga :

Pelantikan hari itu, tambahnya, melibatkan pejabat dari berbagai perangkat daerah, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata serta pejabat Pengawas di tingkat kecamatan. Wali Kota Aminuddin menekankan, akan pentingnya langkah cepat para pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan struktur dan tanggung jawab baru.

“Saya meminta dengan segera, agar saudara menyikapi dengan cepat tugas-tugas yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan ini. Harapannya, kita ke depan fokus dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing,” ujarnya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kota Probolinggo, itu juga menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan di tengah masyarakat. “Besar harapan saya, agar amanah yang diberikan kepada saudara benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. Berikanlah solusi konkret dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Dalam pelantikan itu, turut hadir Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Sekda, Rey Suwigtyo dan Kepala OPD. (kom/pro/gie)

Diuraikan Sekda, bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada ASN, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan dengan baik.

“Jabatan bukan kehormatan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Sekda Agus.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Melalui penataan tersebut, diharapkan semangat kerja baru dapat tumbuh di setiap unit organisasi.

Baca juga :

“Pergantian jabatan adalah proses penyegaran agar pelayanan publik semakin optimal,” ujarnya.

Sekda Agus juga mengingatkan, akan pentingnya menjaga integritas, disiplin dan etos kerja. ASN, katanya, perlu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Mari jadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian. Setiap tugas harus dijalankan dengan tanggung jawab dan ketulusan,” imbuhnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa keberhasilan ASN tidak diukur dari lamanya masa jabatan, melainkan dari hasil kerja dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. “Kinerja yang baik akan menjadi cerminan dedikasi. Itulah bentuk penghargaan sesungguhnya bagi seorang ASN,” tutur Sekda Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengajak seluruh pejabat untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, menjaga kekompakan, dan membangun komunikasi yang terbuka demi kelancaran pelaksanaan program pemerintahan. “Kita semua bagian dari satu sistem yang saling mendukung. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan,” paparnya. (kom/adi/sit)

Melalui visi ‘Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan’ dan 5 misi pembangunan holistik, antara lain meningkatkan kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan kewirausahaan muda, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan gratis, mengembangkan pariwisata yang ramah dan terintegrasi, serta membangun infrastruktur jalan yang mantap dan mulus untuk mendukung mobilitas ekonomi. Dipastikan, ini akan membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga :

Adapun 15 program prioritas yang harus digencarkan, diantaranya ada Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success (YES), Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis), Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar dan Lamongan Tangguh. “Di tempat yang baru, mari teguhkan komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan mewujudkan sleuruh program prioritas, karena program-program ini dirancang untuk mewujudkan visi ‘Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan’, dengan fokus pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Yuhronur.

Selanjutnya, 95 pejabat administrator dan pengawas yang baru saja dilantik, diwajibkan melaksanakan 3 tugas utama pemerintahan. Meliputi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Dimana, ini merupakan inti dari fungsi pemerintah, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan melaksanakan tiga tugas utama, maka akan terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam realisasinya, juga diperlukan penambahan kapasitas SDM. (kom/son/gie)

Plh Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Wor Windari, melalui Plh Sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Abdul Majid, menyampaikan bahwa pembinaan satuan pendidikan harus terus ditingkatkan. Terutama, mengenai pengawas sekolah sebagai ujung tombak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang itu sangatlah berperan penting.

Baca juga :

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, agar mengikuti Bimtek dengan maksimal. Itu karena, nantinya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur selaku nara sumber akan menyampaikan hal-hal yang terbaru terkait Y (tugas pokok dan fungsi) pengawas,” katanya.

Sementara itu, nara sumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Dwi Ilham Raharjo, menyampaikan bahwa perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang wajar. Itu karena, kurikulum sejatinya terus mengalami perubahan sesuai kebutuhannya.

“Ada banyak hal yang akan kita bahas pada Bimtek kali ini. Seperti miskonsepsi pergantian kurikulum, deep learning, nilai-nilai anti korupsi serta tujuh kebiasaan anak hebat Indonesia,” jelasnya. (azl/gie)

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Rusman Nuryadin, mengatakan bahwa tujuan apel siaga masa tenang ini untuk menunjukkan kesiapan Bawaslu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya di Kota Keripik Tempe. “Apel siaga kali ini kita laksanakan dalam rangka perintah Bawaslu RI. Apel ini juga sekaligus memastikan jajaran tenaga pengawas pemilu mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pengawas yang diterjunkan kali ini sebanyak 1.319. Terdiri dari 1.115 PTPS, 157 pengawas desa, 42 panwaslu kecamatan dan 5 anggota Bawaslu Trenggalek,” ucapnya, saat dikonfirmasi seusai memimpin apel.

Selain itu, Bawaslu juga sudah melakukan pemetaan kerawanan dengan 18 indikator sesuai data yang dirilis sebelumnya. “Ini menjadi antisipasi kita, artinya, kita berikan tugas kepada Pengawas TPS (PTPS), panwas desa, kecamatan untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Sesuai kondisi dilapangan, sampai saat ini kerawanan seperti bencana alam atau daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah kita antisipasi dengan melakukan koordinasi bersama KPU agar segera disesuaikan,” kata Rusman.

Dalam kegiatan tersebut, Rusman mengingatkan soal politik uang (money politic) dalam Pemilu 2024, yang dapat membatasi hak masyarakat dalam memilih Pasangan Calon (Paslon) yang diinginkan. Bawaslu dalam hal ini, akan terus memantau kerawanan money politic di seluruh daerah di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, nantinya pemilu bisa berjalan demokratis dan sehat.

Baca juga :

Rusman juga mengingatkan dan menguatkan komitmen seluruh jajarannya untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sesuai peraturan yang berlaku. “Integritas dan netralitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sebuah keharusan,” imbuhnya.

Di sisi lain, berkaca dari Pemilu 2024 ada 3 TPS di Trenggalek yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat kesalahan petugas di tingkat TPS. Untuk itu pihaknya meminta masing-masing PTPS melakukan pengawasan serius jalannya pemilihan.

“Jika ada kesalahan maka harus tegas, kalau tidak boleh ya tidak boleh. PTPS harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pemungutan hingga rekapitulasi,” tambah Rusman.

Terakhir, di masa tenang ini dirinya meminta petugas Bawaslu untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye lagi. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK), perlu dilakukan penertiban dengan segera menentukan titik mana saja yang ada APK, supaya tim bisa lebih cepat dalam melakukan penertiban.

“Kami mengimbau jajaran Bawaslu untuk memprioritaskan upaya pencegahan sebelum penindakan serta menjaga netralitas. Apalagi, kewenangan Bawaslu dibatasi hanya sebatas memberikan rekomendasi,” paparnya. (mil/sit)

Pelaksanaan kegiatan sendiri, dipimpin langsung Pj Wali Kota Probolinggo, M Taufik Kurniawan dengan melibatkan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Diantaranya, perwakilan dari Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Kejaksaan Negeri serta perangkat daerah terkait.

Dalam kunjungan tersebut, beberapa lokasi yang menjadi tujuan meliputi distributor CV Surya Alam Raya di Jalan Panglima Sudirman, Kios Pupuk Toko Sriwijaya di Jalan Pahlawan, Kios Pupuk UD Sumber Tani di Jalan Mastrip serta Kios Pupuk Sumber Pertanian di Jalan Mangga, Sumber Wetan. Di momen itu, tim menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pemilik usaha. Antara lain, mencakup ketersediaan stok pupuk bersubsidi, progres penyaluran, mekanisme distribusi, kendala yang dihadapi serta memberikan masukan terkait optimalisasi penyerapan pupuk oleh petani.

Di sela kunjungan, Pj Wali Kota Taufik mengungkapkan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kota Probolinggo, masih dalam kondisi aman. Bahkan, dari hasil pengamatan menunjukkan adanya stok berlebih dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena belum masuknya musim tanam.

“Aman, distributor aman, di agen juga aman. Nggak ada kelangkaan, justru berlebih sehingga mereka agak kesulitan malah door to door ke petani-petani. Nah, mungkin petani sendiri ternyata ada kendala terkait keuangannya dan memang belum masa tanam ya. Jadi, mungkin mereka masih belum perlu,” kata Pj Wali Kota.

Dirinya juga berpesan kepada para pemilik kios dan distributor, agar selalu mengkomunikasikan ketersediaan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan petani mitra. Hal ini penting, untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat terserap secara optimal oleh petani.

Baca juga :

“Pesannya adalah pemilik kios juga tentunya lebih aktif untuk mengimbau ke petani. Ternyata ada yang petani tidak tahu bahkan termakan isu dibilang stok langka, padahal ada. Jadi tentunya komunikasi agen ke petani-petani itu bisa ditingkatkan lagi. Kalau perlu petanikan sekarang sudah punya handphone (HP) ya, mungkin bisa diusulkan ada grup WhatsApp,” paparnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Fitriawati, yang turut mendampingi pelaksanaan mengungkapkan tingkat penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani jenis Urea telah mencapai 76 persen. Sementara, untuk pupuk jenis NPK mencapai 73 persen. Menurutnya, angka tersebut masih terhitung normal mengingat sudah mendekati penghujung tahun.

“Memang sudah selayaknya seperti itu ya, ini kan kurang beberapa hari lagi sampai akhir tahun,” kata Kadis Fitriawati.

Sementara itu, salah satu pengelola distributor pupuk bersubsidi dari CV Surya Alam Raya, Yohanes, menegaskan bahwa operasional dan penyaluran pupuk bersubsidi di tempatnya berjalan aman dan lancar. “Ga ada, semua lancar-lancar saja sih selama ini. Semuanya lancar dan sesuai prosedur semuanya,” jelasnya.

Diketahui, harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk Pupuk Urea, HET adalah Rp 2.250 perkilogram atau Rp 112.500 untuk kemasan 50 kilogram. Sementara untuk pupuk NPK, HET ditetapkan sebesar Rp 2.300 per kilogram atau Rp 115 ribu untuk kemasan 50 kilogram.

Turut mendampingi pula dalam kegiatan itu, Plh Sekda Kota, Wawan Soegyantono, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Kota Probolinggo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan serta pihak terkait lain. (kom/pro/gie)

Pj Bupati Masrukin menjelaskan, bahwa pengangkatan dan mutasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan penyegaran sumber daya manusia. Dengan penempatan baru itu, diharapkan para pejabat dapat mengakselerasi program-program pendidikan di wilayah tugas masing-masing.

“Acara seremonial pengangkatan dan pengambilan sumpah pengawas sekolah serta penyerahan SK mutasi telah selesai. Sehingga, ini patut kita syukuri. Rotasi seperti ini diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai sumpah yang telah diucapkan,” tegas Pj Bupati Pamekasan.

Baca juga :

Pj Bupati Masrukin menambahkan, bahwa proses pengangkatan dan mutasi dilakukan melalui seleksi ketat sesuai peraturan yang berlaku. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpilih dinilai sebagai kader terbaik Pemkab Pamekasan.

“Saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang telah lolos seleksi sebagai pengawas sekolah maupun kepala sekolah. Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya kesetaraan dalam memajukan pendidikan, baik di wilayah utara maupun selatan hingga ke pelosok desa. “Jika ada kendala, silakan dilaporkan kepada Kepala Disdikbud, Pak Alwi. Selamat bertugas di tempat baru, jadikan SK ini sebagai pijakan untuk memberikan pengabdian yang lebih baik,” tambahnya. (azm/gie)

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ali Akbar, menyampaikan bahwa saksi dan pengawas TPS kini diwajibkan duduk di belakang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2 dan 3. Aturan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan selama proses pemungutan suara.

“Aturan baru ini adalah hasil evaluasi dari Pemilu sebelumnya pada Februari lalu. Sebelumnya, saksi dan pengawas duduk di depan KPPS, namun posisi tersebut dinilai kurang optimal dalam pengawasan,” kata Ali, Selasa (12/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dengan perubahan tersebut, menurutnya pengawas TPS akan lebih mudah memantau tindakan petugas KPPS dan mencatat jika ada potensi pelanggaran. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk menghindari potensi kecurangan di TPS.

“Informasi mengenai perubahan aturan ini sudah kami sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui bimbingan teknis (bimtek) , nanti mereka yang akan melanjutkan ke KPPS lebih detail agar memahami aturan terbaru ini,” jelasnya.

Selain posisi duduk, aturan lain seperti larangan membawa handphone dan tas bagi petugas KPPS, juga tetap diberlakukan. Larangan ini bertujuan mencegah tindakan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara atau mempengaruhi hasil.

“Aturan tersebut masih berlaku dan itu tetap ada, karena untuk menghindari potensi-potensi yang tidak diinginkan,” imbuh Ali. (rsy/sit)

“Jadi kegiatan ini dihadiri para pengawas dan kepala sekolah (Kepsek) jenjang PAUD hingga SMP negeri dan swasta di Kota Malang. Tentu ini kami berikan edukasi, agar ke depan tidak ada kejadian yang tidak kami harapkan,” kata Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana.

Dikatakannya, bahwa study tour atau outing class merupakan bagian dari pembelajaran Kurikulum Merdeka, bahkan juga sudah dilakukan sebelumnya. Melalui outing class tersebut, tentu peserta didik diajak untuk lebih mengenal lingkungan. Sehingga, diharapkan mempermudah pendalaman materi karena secara langsung melihat realita.

“Karena outing class ini merupakan satu diantara proses pembelajaran yang inovatif, nyata dan relevan dengan tuntutan zaman. Ini bisa dilakukan di dalam kota maupun di luar kota. Ini menyesuaikan kemampuan masing-masing dan tujuan dari outing class. Untuk di Kota Malang, monggo mau di dalam atau luar kota, kami tidak melarang. Namun harus menjadi kehati-hatian karena menggunakan sarana transportasi umum, harus diperhatian ketentuan sesuai dengan aturan, kelayakan, sopir, dan sebagainya,” ujar Suwarjana.

Baca juga :

Ditegaskan Suwarjana, apabila sekolah akan melakukan kegiatan di luar kelas, maka pihaknya mengharuskan sekolah tersebut untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Disdikbud Kota Malang, terlebih dahulu. Kemudian, diberikan rekomendasi dengan berbagai ketentuan seperti uji kendaraan hingga kesiapan panitia.

“Termasuk keharusan ada kesepakatan dengan para wali siswa untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau memang dibutuhkan outing class berarti semua harus ikut, jangan sampai karena biaya terus dia ditinggal, jelas tidak boleh,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengimbau pihak sekolah untuk melakukan perencanaan kegiatan dengan matang. Dalam hal ini pihaknya siap untuk bersinergi dengan Disdikbud dalam memberikan rekomendasi dan masukan lain terkait penggunaan transportasi umum.

“Diharapkan teman-teman kepala sekolah atau yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata dapat memastikan kelaikan angkutan bus yang akan digunakan, yakni laik administrasi dan fisiknya, termasuk kesehatan dan lisensi pengemudinya,” imbuh Jaya. (kom/rsy/sit)