Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang untuk menindaklanjuti dan mempelajari kasus tersebut sebagai bahan evaluasi pengawasan di daerah. “Dari pengalaman itu saya sudah memerintahkan kepala OPD terkait untuk menindaklanjuti dan mempelajari kasus di Yogyakarta. Karena memang ada beberapa daycare di Kota Malang yang belum berizin,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (29/04/2026) tadi.

Baca juga :

Selain dua OPD tersebut, Pemkot juga melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang guna memastikan standar kesehatan dan keamanan layanan penitipan anak terpenuhi. Termasuk, melibatkan kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing.

“Walaupun di Kota Malang ini belum banyak. Tetapi saya yakin ada. Maka saya sudah memerintahkan untuk segera melaporkan dan segera kami cek terkait dengan pelaksanaan, izinnya, kelayakan fasilitas, hingga kompetensi tenaga pengasuh,” jelasnya.

Bagi pengelola daycare yang belum mengantongi izin resmi, Pemkot Malang akan mengarahkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau sudah memenuhi persyaratan tentu bisa beroperasi. Tetapi kalau belum, akan kami minta untuk menghentikan operasional sementara,” tegasnya. (rsy/sit)

Disampaikan Ni Luh Puspa, bahwa kunjungan ke Kabupaten Malang adalah dalam rangka persiapan menyambut libur Lebaran Tahun 2026. “Saya mengecek kesiapan sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Malang. Seperti Gunung Bromo dan beberapa destinasi wisata lainnya. Tujuannya, agar dalam masa libur Lebaran mendatang dapat berjalan dengan aman, nyaman dan menyenangkan bagi para wisatawan. Mudah-mudahan dengan pengecekkan ini, bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang,” kata Ni Luh Puspa.

Wamenpar menegaskan, bahwa pihaknya akan meninjau kembali dan mendapat masukkan dari Sekda Kabupaten Malang dan Kadisparbud, terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang, yang saling optimis ingin dapat menambah sejumlah penerbangan ke Malang melalui Bandara Abduracman Saleh Pakis. Karenanya, pihaknya tentu akan mensupport penuh akan hal tersebut. Karenanya, rencana itt akan didiskusikan secara detail.

Baca juga :

‘’Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan. Sehingga, kunjungan ke Malang ini bisa lebih meningkat lagi. Tidak hanya dari Jakarta ke Malang, melainkan juga dari destinasi lain. Tadi harapannya, agar ada penerbangan dari Jogjakarta dan lainnya. Sehingga, bisa menambah jumlah rute penerbangan di Kabupaten Malang,” jelas Wamen Ni Luh Puspa.

Sementara itu, Sekda Budiar menyebut bahwa dirinya mewakili Bupati Malang, HM Sanusi dan Pemerintah Kabupaten Malang, menyampaikan selamat datang kepada Ni Luh Puspa. Kunjungan salah satu sosok di Kabinet Merah Putih itu, untuk mendampingi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, guna mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang.

Sekda Budiar menyebut, bahwa Wamenpar Ni Luh Puspa membawa perspektif segar untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini terlihat, bahwa Kementerian mensupport kegiatan di wilayah Kabupaten Malang.

“Seperti pelatihan Pokdarwis, dukungan promosi wisata, hingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Tadi Beliau sepertinya mengetahui potensi wisata Malang Timur, yakni Gunung Bromo. Wamenpar juga baru memahami bahwa di Kabupaten Malang juga memiliki sejumlah pantai dan tertarik untuk berkunjung, salah satunya ke Pantai Balekambang,” kata Sekda Budiar. (pro/gie)

Dalam peninjauannya itu, Wali Kota Wahyu, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Bank Indonesia Malang. “Saya bersama jajaran sudah mengecek langsung kondisi hewan kurban. Mulai dari gigi, kelengkapan surat hingga kondisi fisik secara umum. Alhamdulillah, sejauh ini kondisi hewan untuk kurban sehat dan layak,” kata Wali Kota Wahyu.

Diuraikannya, bahwa dalam proses pengecekan dilakukan secara menyeluruh oleh tim dari Dispangtan Kota Malang. Bahkan, juga melibatkan 500 mahasiswa kedokteran hewan serta 250 mahasiswa dari fakultas peternakan dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang.

“Mereka turut membantu pemeriksaan kesehatan hewan secara teknis di berbagai lapak. Itu dilakukan agar hewan yang di kurbankan ini sehat, tidak terjangkit penyakit. Karena ini akan dinikmati oleh mereka yang memerlukan,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, menurut Wali Kota Wahyu, di setiap lapak penjual hewan kurban wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang mencantumkan jumlah dan jenis hewan yang dijual, baik sapi maupun kambing. Itu menjadi syarat mutlak, agar masyarakat bisa membeli hewan dengan jaminan kesehatan yang terverifikasi.

“Kalau ditemukan hewan yang tidak sehat atau tidak layak dijual, maka dinas akan mengambil tindakan. Yakni, bisa berupa rekomendasi untuk tidak dijual atau ditarik dari lapak,” tegasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, juga diminta keterlibatan camat dan lurah setempat untuk ikut mengawasi keberadaan SKKH di setiap lapak. Dirinya mengimbau, agar masyarakat lebih waspada dan melaporkan apabila ada temuan penjual yang tidak memenuhi syarat atau mencurigakan.

“Masyarakat bisa melaporkan ke Dispangtan Kota Malang, apabila ada temuan yang mencurigakan. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga 5 Juni mendatang, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab kita agar masyarakat bisa beribadah kurban dengan tenang dan hewan yang dibagikan benar-benar sehat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Usai Salat Idul Fitri dan makan bersama dengan masyarakat, ada warga yang melaporkan adanya kerusakan jembatan yang menghubungkan Desa Wringinanom dan Desa Patemon. Laporan tersebut, karenanya langsung saya respon untuk melihat kerusakan jembatan,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Dari hari peninjauan itu, Mas Rio menjelaskan bahwa jembatan yang rusak merupakan akses satu-satunya akses penghubung ke Desa Wringinanom dan Desa Patemon dengan Dusun Krajan yang dihuni kurang lebih 800 jiwa. “Agar masyarakat tidak terisolir, maka dalam waktu dekat ini atau di perubahan anggaran, jembatan rusak tersebut akan dicoba kita perbaiki,” tambah Mas Rio.

Bupati Muda Situbondo ini menegaskan, bahwa sudah sekian tahun lamanya warga Dusun Krajan, melewati jembatan rusak yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Sementara, jembatan yang ada memang satu-satunya. “Karena jembatan itu adalah akses satu-satunya, maka secepatnya akan dianggarkan,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Desa Patemon, Fadli, mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari Bupati Situbondo. Pihaknya juga berharap, agar penanganan terhadap kerusakan juga bisa terealisasi.

“Terima kasih kepada Mas Rio atas respon cepatnya. Semoga, dalam waktu dekat ini Pemkab Situbondo bisa memperbaiki kerusakan jembatan,” kata Fadli.

Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol, dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Rio, untuk segera memperbaiki jembatan rusak tersebut. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kendala beraktifitas karena kerusakan jembatan.

“Agar kerusakan jembatan tersebut tidak semakin parah, maka langkahnya segera memperbaiki,” kata Faisol. (her/gie)

“Tadi saya lihat sendiri, di sini harganya paling murah. Secara umum, harga Sembako di bawah rata rata harga nasional. Jadi, termasuk yang sangat murah dan berarti di sini inflasinya sangat terjaga,” kata Menko Zulhas, saat di berada di Pasar Rogojampi.

Di Pasar Rogojampi, Zulhas mendatangi lapak-lapak pedagang Sembako. Dirinya mengecek sejumlah harga bahan pangan, mulai beras, daging ayam, daging sapi, minyak goreng dan telur. “Harga telur di sini Rp 26 ribu dan itu sangat murah. Kalau menurut hitungan kami, harusnya Rp 28 ribu agar ada keseimbangan harga dengan peternak,” ujar Menko.

Di pasar, Menko Zulhas juga mendapati daging ayam dijual Rp 30 ribu oleh pedagang. “Ayam dijual Rp 30 ribu. Bawang merah juga di sini murah, padahal bukan daerah penghasil. Hanya cabai saja yang memang masih mahal Rp 60 ribu,” jelasnya.

Baca juga :

Dalam kunjungan itu, diketahui harga daging sapi Rp 130 ribu perkg, beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp 59 ribu dan beras non SPHP kemasan 5 kg dijual Rp 73 hingga 75 ribu.

Dalam kunjungan itu, Menko juga meninjau langsung operasi pasar murah yang digelar Pemkab Banyuwangi bersama Bulog. Di situ, dijual sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, elpiji 3 kg, telur dan bahan-makanan lainnya seperti sarden dan mie instan.

Bupati Ipuk Fiestiandani dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa salah satu kunci terjaganya inflasi di Banyuwangi adalah kekompakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh stakeholder. Pemkab Banyuwangi juga secara rutin memonitoring kondisi pasar dan intens berkoordinasi dengan Bulog dan stakeholder untuk ketersediaan pangan daerah.

“Kami terus berkoordinasi, seperti salah satunya dengan Bulog. Koordinasi itu, terutama saat momen-momen khusus, yang sekiranya permintaan pasar meningkat,” ujarnya.

Banyuwangi juga melakukan strategi pengendalian inflasi seperti menggelar pasar murah dan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan pelaku usaha dan Gapoktan, Asosiasi Petani Cabai, instansi vertikal, Bulog, Perpadi dan Hiswana migas. Selain itu Banyuwangi juga membuat Toko Pengendalian Inflasi (Top Si Wangi) dan perbaikan infrastruktur jalan untuk keperluan mobilitas distribusi bahan pokok. (kom/bwi/gie)

Turut hadir dan mendampingi dalam kunjungan tersebut, Ketua KPU Pusat, Mochammad Afifuddin, Plt Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Kapolres Lumajang, AKBP Mohamamd Zainur Rofik, Dandim 0821 Lumajang, Letkol Inf Ronny Wijaya Koesuma, serta Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni. Sementara sebelum meninjau langsung TPS, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan logistik Pemilu di Balai Desa Tempeh Lor. Hal ini dilakukan, untuk memastikan ketersediaan dan kelengkapan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sementara sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang diemban, rombongan Forkopimda Jatim memberikan lima paket bantuan kepada petugas pengamanan TPS.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Mohamad Zainur Rofik, mengatakan bahwa pengecekan TPS dilakukan Kapolda bersama Forkopimda Jatim, untuk memastikan kesiapan Pilkada Rabu besok. Salah satunya, juga pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah Kabupaten Lumajang.

“Arahan dari Kapolda Jatim untuk menjaga komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait guna memastikan kesuksesan penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak. Semua pihak berharap, agar pelaksanaan Pilkada di wilayah Lumajang dapat berjalan kondusif dan tertib,” katanya.

Kapolres mengungkapkan, bahwa personel Polres Lumajang yang dikerahkan dalam pengamanan Pemilu di Lumajang, ada sebanyak 420 personel, yang juga di back up Linmas, TNI dan Brimob Polda Jatim. “Total 1.600 personel gabungan yang dikerahkan. Pergeseran pasukan telah dilakukan untuk memastikan logistik Pemilu sudah sampai di TPS sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dan aman,” tambahnya. (adi/gie)

Dalam pelaksanaan itu, rombongan juga membawa tim medis ‘Mat Saleh Home Care’ dan pelayanan mobile dari Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah veteran. Adapun rumah veteran yang ditemui, yakni rumah Soewardi (80), di Tisnonegaran.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Taufik juga melakukan dialog sang veteran. Baik itu mulai dari keluhan sakitnya hingga kisah hidup veteran selama berdinas. Dari kunjungan pertama ini, ternyata diketahui bahwa sang veteran dahulunya pernah dinas sebagai Danramil Raas dan sekarang mengeluhkan karena susah berjalan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, hasilnya diketahui ada tekanan darah tinggi. Direktur Intan Sudarmadi yang juga dokter spesialis syaraf, itu menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Karena posisinya tidak bisa berjalan, sehingga dapat menggunakan fasilitas ambulans gratis untuk pengobatan ke rumah sakit,” imbuhnya.

Baca juga :

Safari pengecekan kesehatan sendiri, kemudian dilanjutkan ke rumah Abdul Adjis (84), di Sukabumi, Mayangan. Sembari diperiksa kesehatannya, Pj Wali Kota Probolinggo juga mengajak ngobrol santai pasien. Sementara karena rumah sang pasien itu berhadapan dengan Puskesmas Sukabumi, maka disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Faskes.

Berikutnya, pemeriksaan diteruskan menuju rumah Satuhan (73) di Jalan Letjend Sutoyo, Tisnonegaran. Di sini, sang veteran menceritakan riwayat sakitnya termasuk pasca operasi yang dijalaninya.

“Kita mendatangi para veteran yang sakit, itu sebagai bentuk kepedulian sekaligus silaturahmi. Selain memberikan motivasi, juga melihat kondisinya sekarang secara langsung. Termasuk, mengajak ngobrol dan mendengarkan kisahnya saat berjuang dahulu. Bagaimana pun, beliau ini adalah sosok yang berjasa dan menjadi inspirasi bagi kita semua,” tambah Pj Wali Kota Probolinggo.

Dalam pemeriksaan itu, selain pasien diperiksa kesehatannya juga diberikan bingkisan, vitamin serta buah-buahan. Diketahui hingga saat ini, Kota Probolinggo terdapat veteran pembela tanah air sebanyak 28 orang. Adapun lima orang veteran, kondisi kesehatannya kurang baik.

Kepala Dinkes PPKB, NH Hidayati, mengatakan bahwa pelayanan mobile semacam ini bisa dilakukan oleh Puskesmas. “Bagi mereka yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk datang ke Faskes terdekat, kita akan berikan layanan mobile dari tim medis Puskesmas terdekat. Rata-rata mereka juga rutin melakukan pemeriksaan,” imbuhnya.

Selain tiga orang veteran tadi, ada dua orang veteran yang juga mendapatkan pelayanan home care. Diantaranya, Amir di Pakistaji Kecamatan Wonoasih dan Sutajab warga Jati, Mayangan. (kom/pro/gie)

Kepala Rutan Situbondo, Rudi Kristiawan, mengatakan bahwa perawatan Senpi yang dilakukan, dimulai dengan mengecek bagian luar body Senpi. Kemudian, dilanjutkan dengan membongkar Senpi untuk memeriksa seluruh isi dari komponen-komponen Senpi.

Baca juga :

“Hal ini perlu dilakukan secara teliti, agar seluruh bagian dari Senpi tidak luput dari pengecekan,” katanya.

Ditambahkannya, perawatan dan pemeliharaan Senpi, ini sifatnya rutin dilakukan. Tujuannya, agar senjata api dan amunisi dalam kondisi lengkap dan baik. Sehingga, dapat menunjang keamanan di dalam Rutan Situbondo.

“Perawatan dan pemeliharaan terhadap senjata api maupun amunisi, ini merupakan hal yang wajib dilakukan. Karena ini menjadi salah satu kunci menjaga kondisi senjata api selalu siap siaga kapanpun dibutuhkan,” papar Rudi. (her/sit)

Bahkan tidak hanya itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga melakukan pengecekan pada 11 handphone (HP) milik kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah hingga para lurah. “Tadi sudah kami cek beberapa handphone milik ASN Pemkot Malang. Terlihat menu-menunya tidak ada yang terkait dengan Judol. Aplikasinya Al-Qur’an dan ada game juga. Jadi, seperti inikan contoh yang baik,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, jika langkah pencegahan Judol tersebut dimulai dari lingkup ASN Pemkot Malang, kemudian juga dilakukan di kalangan masyarakat. Apabila ditemukan ASN yang terjerat atau melakukan praktik Judol, tentu akan ada sanksi yang diterimanya.

Baca juga :

“Kami akan langsung memberikan disiplin ASN, tetapi ada tahapan-tahapannya. Kami akan melihat, kami klasifikasi ringan, sedang atau berat. Karena sudah dari awal, jika terkait Judol ini sudah kita larang,” tegasnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Wahyu juga menambahkan bahwa pencegahan dan pengawasan itu tidak hanya dilakukan sampai dengan hari ini. Tetapi, bisa saja sewaktu-waktu dilakukan.

“Walaupun mereka sudah berikrar, namun kami sewaktu-waktu tetap akan melihat dan memantau. Karena kami tidak ingin, ini hanya diawal saja dan kemudian putus di tengah jalan,” imbuhnya. (rsy/sit)