Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, mengatakan bahwa penataan PKL merupakan langkah penting. Karena untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas dan konektivitas antarwilayah.

“Intinya bagaimana konektivitas wilayah dan lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Artinya memang harus ada upaya mengembalikan fungsi jalan, baik di Pasar Gadang, Kebalen, maupun di lokasi lain,” ujar Anas, Kamis (07/05/2026) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, Anas menekankan penataan pedagang harus dilakukan secara humanis, agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Menurutnya, kawasan Pasar Kebalen sebenarnya telah memiliki fasilitas pasar yang dapat dimanfaatkan pedagang. Karena itu, revitalisasi dan penataan pasar dinilai menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa mengganggu arus kendaraan.

“Bagaimana pasar itu direvitalisasi dan pedagang diarahkan masuk ke dalam. Kalau pengaturannya sudah baik, otomatis pembeli juga akan datang ke dalam pasar,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pedagang atas potensi penurunan pendapatan akibat pembatasan jam berjualan, DPRD menilai diperlukan skema pengaturan yang matang dari Pemkot Malang. “Nanti detailnya kita juga akan mendengar secara langsung bagaimana rencana dan skema dari Pemerintah Kota Malang terkait dengan Pasar Kebalen,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan observasi dua arah. Yakni dari pihak sekolah yang bersangkutan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau SPPG Bani Umar, kemarin itu penjamah makanannya sudah mengikuti pelatihan. Program ini diharapkan dapat menjamin kehigienisan makanan yang dikonsumsi siswa,” ujar Husnul saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (10/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa pelatihan bagi penjamah makanan merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan pangan di Kota Malang. Pelatihan yang dilakukan ada dari Dinkes Kota Malang dan ada yang langsung di lokasi SPPG.

Baca juga :

“Selanjutnya juga masih akan diikuti kegiatan lain untuk menilai semua SPPG, termasuk kualifikasi Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL),” katanya.

Terkait pengembalian paket MBG, Dinkes akan menelusuri penyebabnya secara komprehensif. Yakni dengan koordinasi langsung pada pihak sekolah.

“Itu kami lakukan untuk mengetahui alasan pengembalian. Setelah itu, kami juga akan melakukan observasi ke pihak SPPG,” ujarnya.

Menurutnya, observasi ini penting untuk memastikan paket MBG yang didistribusikan telah memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan konsumsi. “Baru nanti terlihat apa yang tidak memenuhi syarat dan seperti apa rekomendasi tindak lanjut dari hasil observasi tersebut,” imbuh Husnul.

Sebagai informasi, ada dua sekolah di Kecamatan Lowokwaru yang mengembalikan paket MBG yang dibagikan SPPG Bani Umar, pada Kamis (09/10/2025). Diduga makanan tersebut tidak layak dikonsumsi, karena aromanya menyengat. (rsy/sit)

“Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah, red) dan mohon bantuannya kepada teman-teman media,” kata Mas Dhito, seusai rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (01/09/2025) tadi.

Dalam kejadian sendiri, seusai peristiwa penjarahan, beberapa orang tua dari terduga pelaku ada yang sudah mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, yang hilang. Beberapa diantaranya seperti LPG, alat tulis dan beberapa aset lain.

Mas Dhito juga mengapresiasi, para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut dan mengembalikan aset milik Pemkab Kediri. Sementara penjarahan yang dilakukan massa, berlangsung hampir di seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

Baca juga :

Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tidak luput dari penjarahan, ujarnya, hingga saat ini peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan. Mas Dhito menegaskan, bahwa masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari, yang juga dirusak saat insiden unjuk rasa.

Adapun untuk hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi di nomor 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu, serta di balai desa terdekat.

Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510. Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp 500 miliar. Namun angka tersebut, masih belum termasuk kendaraan.

“Kendaraan belum kita hitung,” imbuh Mas Dhito.

Usai Rakor, Mas Dhito juga menggelar doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online. Doa bersama ini, dilakukan di halaman depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. (pan/gie)

Menurut Gubernur Jawa Timur, pada Agustus 2023 lalu di kawasan hutan gunung Arjuno, Welirang dan Anjasmoro terjadi kebakaran hutan seluas 4.767. Di mana proses pemadaman dilakukan secara manual bersama-sama seluruh masyarakat peduli api, BPBD, Polisi, TNI dan Pos Tahura Sumberbrantas. Namun, karena lokasi di titik kebakaran susah dijangkau, maka dibantu pesawat dari BNPB Jawa Timur.

“Setelah terjadinya kebakaran di kawasan hutan. Maka, pekerjaan rumah kita sekarang adalah mengembalikan ekosistem alam,” terangnya, seusai kegiatan Menyapa Masyarakat Konservasi.

Baca juga :

Dirinya menyampaikan pesan, diharuskan seluruh masyarakat untuk lebih kuat membangun adaptasi dengan alam. Karena, penyebab kebakaran hutan hingga rusaknya alam, disebabkan oleh perilaku manusia.

“Saya berharap kita semua bisa menjaga paru-paru dunia dan mengembalikan ekosistem alam. Juga, kita bangun vegetasinya. Paling tidak, ekosistem mana yang kita mampu. Kita bangun kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, menambahkan bahwa diperkirakan aerial seeding atau penebaran benih tanaman akan dilakukan pada Januari mendatang. Untuk saat ini, benih-benih yang akan ditebar di Hutan Lereng Arjuno-Welirang sudah siap.

“Untuk armada pesawatnya, akan dikoordinasikan oleh Kalaksa BPBD Jatim. Aerial seeding dilakukan karena ada punggung-punggung yang tidak bisa dicapai menggunakan tenaga personel kami,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kegiatan Sapa Masyarakat Konservasi tersebut dirangkai dengan penanaman bibit Pohon Ekaliptus yang berasal dari Australia. Termasuk, pemberian 7.000 bibit tanam kepada masyarakat peduli api sebagai upaya penghijauan hutan di area yang terbakar tersebut. (put/sit)