Membuka pelaksanaan semiloka tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa peningkatan angka perkawinan anak (usia remaja, red) setiap tahunnya menjadi sebuah keprihatinan yang perlu dicari sebab-sebabnya. Baik itu disebabkan oleh hal yang tidak diinginkan, atau hal lain yang mengakibatkan pernikahan dini itu terjadi.

Ditambahkan Bupati Yuhronur, bahwa Pemkab Lamongan terus berkomitmen dalam pengembangan SDM. Mulai dari janin hingga Lansia, menurunkan angka stunting, melawan kemiskinan dan menjadikan para lansia yang berkualitas.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Desa model ini nanti menjadi model yang bisa direplikasi oleh desa lain. Sehingga, bisa menciptakan iklim fasilitasi terhadap anak dan kegiatan-kegiatan lain. Sehingga, anak nanti lebih memiliki pemahaman yang baik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Menjadikan sebuah embrio yang sama-sama membentuk kabupaten layak anak, juga negara layak anak,” ujarnya.

Kepala Dinas PPPA Kabupaten, Lamongan Umuronah, menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 143 peserta yang berasal dari OPD terkait, Camat seKabupaten Lamongan, Pengadilan Agama, Kemenag. Masing-masing kecamatan, akan mengirimkan tiga orang yang terdiri atas Kepala Desa, Ibu Ketua TP PKK Desa dan pendamping.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa tentang kebijakan pencegahan perkawinan anak sejalan dengan kebijakan kabupaten dan desa layak anak. Kami juga menyampaikan gagasan pengembangan Sadel Cepak kepada pemerintah desa dan stakeholdernya, untuk meminta masukan dari pemerintah desa serta stakeholder terkait dalam penyusunan indikator pengembangan Sadel Cepak. Termasuk, merumuskan rencana tindak lanjut pemerintah desa untuk bisa menurunkan angka perkawinan anak melalui pengembangan Inovasi Sadel Cepak,” ungkap Umuronah.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Lamongan, Anis Kartika Yuhronur, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA Rohika Kurniadi Sari, Distrik Fasilitator USAID ERAT Madekhan Ali, juga beberapa nara sumber diskusi panel yakni dari Kemenag Lamongan Khoirul Ummah (materi Situasi Perkawinan Anak di Lamongan), Kepala Dinas PMD Zamroni (materi Peran dan Kewenangan Desa untuk Pencegahan Perkawinan Anak), dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Taufik Hidayat (materi Dampak Perkawinan Anak dari Sisi Kesehatan Ibu dan Anak). (zen/sit)

Menurutnya, digitalisasi merupakan sebuah keharusan dilakukan pada setiap lini organisasi di Kabupaten Lamongan. Selain digitalisasi, pengembangan kapasitas SDM yang kuat juga dianggap sangat diperlukan untuk mengimbangi jalannya koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian.

“Saya terus mendorong Dekopinda untuk terus memotivasi dan mendorong agar semua koperasi ini bisa berbasis digital. Pemahaman untuk sebuah koperasi adalah sebagai wadah untuk menggerakkan ekonomi melalui gotong royong. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Lamongan, tentu harus diikuti dan diimbangi oleh SDM yang kuat,” ucapnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dekopinda yang merupakan mitra strategis pemerintah daerah, diungkapkan Bupati Yuhronur memiliki bagian mewujudkan misi Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah. “Saya berharap Dekopinda mampu menampung aspirasi anggota dan turut serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara bergotong-royong,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto menyatakan bahwa koperasi mempunyai sebuah jati diri yang sangat berbeda dari pelaku ekonomi lainnya. “Koperasi mempunyai satu jati diri yang sangat berbeda dengan pelaku ekonomi yang lain. Koperasi memiliki arti gotong royong, kerjasama, saling menolong. Jadi koperasi ini dimiliki sama-sama, dikelola bersama, diawasi bersama, dipertanggungjawabkan bersama, dan kalau berhasil ya kita bagi bersama. Jadi keuangan ini dari daerah dan untuk daerah, kalau swasta masih mungkin hasilnya dirasakan di luar daerah,” terangnya.

Selain itu, dikatakan Ketua Dekopinda Lamongan, Siswo, bahwa tema Rakerda pertama Dekopinda yang dilantik Desember 2021 ini adalah membangun sinergitas gerakan koperasi di Kabupaten Lamongan menuju digitalisasi koperasi.

“Dekopinda memiliki fungsi edukasi, fasilitasi dan advikasi. Kami ingin bersama pemerintah mewujudkan koperasi yang aktif, sehat, berkualitas dan mandiri di Lamongan. Dengan mengambil bagian dalam peningkatan perekonomian di Lamongan,” kata Siswo.

Dari jumlah 1.334 koperasi di Lamongan terdapat kurang lebih 1.000 koperasi aktif. Beberapa diantaranya memiliki aset tertinggi yakni KPRI Babat dan Primkopol, juga Koperasi Konsumen Wanita Amalia, Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring dan Koperasi Wanita Sejahtera, Desa Lamtukan, Kecamatan Karanggeneng. (zen/gie)