Menurutnya, Kabupaten Lumajang yang memiliki banyak destinasi wisata bisa menyejahterakan masyarakat dalam bentuk peningkatan ekonomi. Namun, tambahnya, masih ada beberapa kendala. Pihaknya berharap, melalui program-program yang ada di Pemerintah Pusat, dapat memberikan fasilitas kemudahan dalam membangun dan memajukan destinasi wisata yang ada.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

“Salah satunya yakni infrastruktur atau pembangunan jalan agar masyarakat yang ingin berwisata lebih mudah untuk menuju tempat wisata serta semua kalangan bisa menikmati destinasi wisata di Kabupaten Lumajang khususnya di Wisata Ranu Pani dan Ranu Kumbolo,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Edison Siagian, menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan Rakor guna mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah terpadu perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang yakni agrosilvopastura, Agroindustri dan Ekowisata. Perhutanan Sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah hutan dalam rangka mengatasi 3 hal pokok.

“Yaitu kemiskinan, lapangan kerja serta sebagai upaya pengolahan hutan berbasis masyarakat, peran perhutanan sosial harus sejalan dengan hal-hal yang terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yang memadukan dengan bidang sosial, ekonomi, lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Harmono, menyampaikan bahwa Program Perhutanan Sosial harus dicapai, sebab nantinya akan ada rencana aksi nasional dan ada pilot project yang dilaksanakan, harapannya ke depan dapat direplikasikan di daerah lain. “Kami mohon dukungan Sekda Lumajang untuk keberhasilan pilot project ini, karena jika hal tersebut berhasil maka nantinya bisa jadi replikasi di tempat yang lain dalam bentuk integrasi,” terang Sugeng Harmono. (adi/ed2)

Selama di Banyuwangi, mereka mengunjungi salah satu Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Dalam kesempatan itu, sekaligus menggelar dialog dengan para pelaku wisata.

Baca Juga:

• Dorong Ide Kreatif Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemkab Banyuwangi Gelar Kompetisi Inovasi
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Banyuwangi Dorong Anak Muda Terjun di Dunia Pertanian

Saat mengunjungi Desa Wisata Kemiren, Ketua Rombongan, Muhammad Nur Purnamasidi, menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik kali ini terkait pengembangan wisata daerah, khususnya desa wisata.  Dengan turun langsung ke daerah, pihaknya berharap bisa mendapatkan masukan dan saran untuk optimalisasinya.

“Desa Wisata merupakan salah satu program unggulan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi mitra dari Komisi X. Untuk itu kami tengah mencari masukan dan saran sebanyak-banyaknya langsung dari para pelaku wisata di daerah tentang apa saja yang perlu dilakukan,” ujar Nur.

Dirinya menambahkan, Banyuwangi telah memiliki desa wisata, yakni Desa Kemiren yang mayoritas dihuni Suku Osing, suku asli di Banyuwangi. Desa ini, kata dia, masih menjaga otensitas lokalnya mulai dari bangunan rumah tradisional hingga tradisi budaya yang tetap terjaga.

“Menurut kami, masyarakat Kemiren memiliki kesadaran untuk mengembangkan desanya menjadi destinasi wisata karena menyuguhkan lokalitasnya. Dan ini dikemas menarik sehingga mampu menarik wisatawan. Tak hanya itu, keramahan warganya dalam menyambut wisatawan juga bagus,” kata M. Nur.

Desa Kemiren adalah Desa Wisata yang  telah mendapatkan sertifikasi Desa Pariwisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Produk – Indonesia Sustainable Tourism Council (LS-Pro-ISTC) pada 2020 lalu.

Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi Covid-19 dengan menerapkan 4K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

“Masukan-masukan dari pelaku wisata ini nantinya akan menjadi bekal kami saat rapat kerja dengan Kemenparekraf. Program apa yang efektif dan terukur untuk pengembangan desa wisata nantinya. Masukan ini nantinya bisa menjadi benchmark bagi pengembangan desa wisata di tingkat nasional,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Beberapa hal yang saat ini dilakukan Komisi X untuk mendorong pengembangan desa wisata di antaranya meningkatkan SDM pelaku wisata dan warga desa hingga membangun sistem digital terkait dengan UMKM yang ada di desa tersebut.

“Kami melakukan pendampingan desa wisata yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas SDM. Hingga nanti harapanya dari desa tertinggal menjadi desa maju lalu desa wisata mandiri,” katanya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi X. “Ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena secara tidak langsung turut dilibatkan dalam pengembangan desa wisata nasional,” ujar Ipuk.

Ipuk berharap para senator Senayan ini bisa mendukung ekowisata yang selama ini menjadi dasar pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Bagi Ipuk, desa wisata adalah relasi dari ekowisata. “Pandemi ini secara tidak langsung membuat kita semua beralih pada wisata alam. Banyuwangi sendiri terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menerima wisatawan namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” papar Ipuk. (kom/ed2)

Dalam kunjungan tersebut, Presiden hadir bersama Ketua DPR Republik Indonesia, Puan Maharani dan para Menteri. Mereka pun selanjutnya berkesempatan menyapa dan berdialog dengan perwakilan petani di Desa Kanigoro dan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan

‘’Saya saat ini berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk melihat yang pertama panen dan ke dua tanam, dan ketiga melihat penggilingan rice milling unit. Saya bersama dengan ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI dan juga para Menteri Gubernur dan Bupati Malang. Untuk memastikan bahwa produksi padi yang ada, dari panen yang ada betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras,” jelas Presiden dalam arahannya.

Presiden Jokowi menyampaikan, kepastian mengenai jumlah produksi itu betul-betul bisa dikalkulasi dan bisa dihitung. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia tidak perlu impor. Hanya saja, hitungan jumlah produksi itu harus pasti, karena ini menyangkut masalah kebutuhan bahan pokok. Presiden juga memuji langkah hebat para petani Desa Kanigoro yang mampu mengembangkan tanaman padi varietas IPB 3S yang mampu menghasilkan 12 ton per hektar.

‘’Mengenai jumlah produksi itu harus betul-betul dikalkulasi dan bisa dihitung. Oleh sebab itu, kita tidak perlu yang namanya impor. Tetapi hitungannya harus pasti, karena menyangkut masalah perut dan masalah makan rakyat, itu dari sini. Saya tadi juga mendapatkan informasi banyak mengenai 1 hektar yang ditanam dengan varietas IPB 3S yang bisa menghasilkan 12 ton. Ini hasil yang bagus sekali dan saya tindak lanjuti dengan IPB agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang besar lagi,” terangnya.

Presiden berharap, ketahanan dan kedaulatan pangan betul-betul bisa diraih tanpa harus impor dari Negara lain. Selain itu, buah berdialog dengan para petani, Jokowi juga menyampaikan, ada beberapa hal yang juga dibutuhkan oleh petani di Desa Kanigoro yang memang memerlukan proses berkaitan penggunaan alat-alat dan sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi.

“Tadi diminta oleh petani mengenai mesin panen, traktor dan hal-hal yang lainnya. Saya kira, tadi sudah disampaikan, akan kita penuhi karena memang sangat dibutuhkan sekali oleh para petani disini,” papar Presiden. (hms/sit)

Lokasinya tak jauh dari jalan Raya dan harga tiket yang sangat terjangkau, membuat pemandian ini banyak menjadi jujukan bagi wisatawan.

  Panorama alamnya terlihat asri. Tidak terlalu banyak pengunjung yang datang karena memang sedang hari aktif. Namun informasi dari warga setempat saat akhir pekan atau hari libur, jumlah pengunjung biasanya membludak.

  Plt Bupati Malang HM Sanusi telah  mewacanakan agar Kecamatan Lawang dikemas menjadi pintu masuk kabupaten dengan konsep wisata.

“Untuk wilayah Malang Utara nanti akan kami konsep secara khusus, Lawang sebagai kota wisata dan Singosari sebagai kota niaganya,” kata Sanusi.

Sebagai pintu gerbang kabupaten dari arah Utara, Sanusi ingin merubah wajah Lawang agar menjadi simbol otentik Kabupaten Malang.

“Jadi begitu masuk Lawang wisatawan itu langsung tahu, oh ini Kabupaten Malang,” beber Sanusi.

Senada, Camat Lawang Eko Wahyu Widodo menyampaikan bahwa pihaknya juga terus mendorong agar semua desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Lawang menggali potensi wisata yang ada di wilayahnya.

“Semua kami perintahkan untuk menggali potensi wisata sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Malang,” kata Eko.

Khusus untuk Kalireco, Eko menuturkan bahwa pihaknya sudah ada rencana untuk mengembangkannya.

“Tapi kami masih terbentur dengan anggaran,” kata Eko. Seperti diketahui bahwa pengelolaan pemandian Kalireco berada dibawah pengawasan pemerintah desa. Maka yang bisa mengembangkan nanti adalah pemerintah desanya,” sambung Eko. (Sur/oso)