Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menegaskan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri selalu diikuti lonjakan permintaan bahan pokok, yang berpotensi memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini. “Stabilitas harga adalah bagian dari perlindungan sosial. Ketika harga terkendali, masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari besar dengan lebih tenang,” kata Bunda Indah.

Melalui TPID, pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga harian pada komoditas strategis. Seperti beras, cabai, minyak goreng, gula, telur dan daging. Pengawasan dilakukan, hingga tingkat pasar tradisional untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Baca juga :

Selain pemantauan, lanjutnya, penguatan pasokan menjadi fokus utama melalui koordinasi dengan distributor, produsen, serta daerah pemasok guna menjamin ketersediaan barang tetap aman. Kelancaran distribusi, juga menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan dan gejolak harga di tingkat konsumen.

“Kita tidak hanya memantau harga, tetapi memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Pengendalian inflasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir,” terangnya.

Pemkab Lumajang juga menyiapkan langkah intervensi berupa operasi pasar dan pasar murah, apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan, sebagai upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Di sisi lain, penguatan komunikasi publik dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi harga yang transparan sekaligus terhindar dari kepanikan belanja yang berpotensi memperparah tekanan inflasi.

Menurut Bunda Indah, pengendalian inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi memastikan stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Pemkab Lumajang optimistis tekanan inflasi musiman dapat dikelola secara efektif sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi. (kom/adi/gie)

Membuka pelaksanaan HLM, Wakil Bupati Malang mengajak seluruh hadirin untuk sejenak menundukkan hati dan pikiran, guna memanjatkan doa bagi saudara-saudara di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, yang tengah menghadapi musibah bencana. Dirinya menegaskan, bahwa sebagai satu bangsa, duka mereka adalah duka kita bersama.

Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang tercatat meningkat 0,12 poin, dari 0,40 pada minggu ketiga November menjadi 0,52 pada minggu keempat November 2025. Kenaikan ini, mengindikasikan adanya penguatan tekanan harga, khususnya pada komoditas pangan yang permintaannya meningkat menjelang libur panjang.

Baca juga :

“Meski demikian, inflasi Kabupaten Malang masih berada dalam tren yang relatif terkendali, jika dibandingkan dengan kondisi inflasi nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat setiap kenaikan harga pangan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berpotensi menekan daya beli dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Wabup Malang.

Ditambahkannya, HLM yang digelar menjadi momentum strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus keterjangkauan harga di Kabupaten Malang. Proyeksi neraca pangan tahun 2025 juga menunjukkan bahwa sejumlah komoditas strategis berada dalam kondisi aman, antara lain daging ayam, telur, bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng. Stok beras, jagung, dan gula pun tercatat dalam kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada TPID Kabupaten Malang, atas upaya maksimal dalam menjaga stabilitas harga. Berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari monitoring harga dan stok di 21 pasar rakyat, Sidak distribusi Bapokting, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, penguatan distribusi MinyaKita, hingga penanaman jagung serentak, panen raya, penyediaan sarpras pertanian, serta penguatan komunikasi publik melalui monitoring harga harian,” ujarnya.

Disampaikan Wabup Malang, bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi merupakan kerja besar untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, menjaga kepastian ekonomi daerah dan memastikan stabilitas sosial menjelang hari raya. Wabup Malang berharap, TPID Kabupaten Malang terus menjadi tim yang solid, responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya menjelang tahun 2026. (pro/sit)

Disampaikan Sekda Agus, pengendalian inflasi bukan lagi sekadar soal stabilitas ekonomi, melainkan menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Inflasi yang tidak terkendali menyentuh daya beli, distribusi logistik, hingga stabilitas sosial. Kita tidak bisa terus bersikap reaktif. Harus dibangun sistem proaktif berbasis data,” katanya.

Sebagai respon konkret, Pemkab Lumajang menyiapkan pembangunan dashboard pemantauan harga secara real-time yang akan mengintegrasikan seluruh data terkait stok, distribusi dan dinamika harga pangan pokok. Inisiatif ini, juga akan memperkuat sinergi antara OPD, pelaku usaha, distributor dan petani lokal sebagai ujung tombak rantai pasok.

Baca juga :

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Muhammad Ridha, menambahkan bahwa sistem baru ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik, yakni keterlambatan data dan pengambilan keputusan yang tidak presisi.

“Kami tak bisa lagi bergantung pada laporan manual. Sistem digital ini akan memungkinkan tindakan lebih cepat, tepat dan berdampak langsung pada kestabilan harga di pasar,” ujarnya.

Transformasi ini, tambahnya, tidak hanya diharapkan dapat menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga menjadi landasan menuju ekosistem ekonomi daerah yang adaptif, tangguh dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (kom/adi/gie)

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Muhammad Mujiburrahman menyarankan agar pemerintah daerah menerbitkan larangan penangkapan maupun perburuan burung hantu. Karena, hal itu dinilainya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pertanian bebas dari hama tikus secara alami.

Baca juga :

Menanggapi usulan itu, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menyatakan bahwa edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keberadaan burung hantu dalam ekosistem pertanian akan terus digencarkan. “Kami akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tidak memburu burung hantu, karena hewan ini sangat membantu petani dalam mengendalikan hama tikus,” katanya.

Langkah ini, tambahnya, sejalan dengan upaya Kabupaten Lumajang dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan mendukung solusi ramah lingkungan untuk mengatasi gangguan hama. (kom/adi/gie)

Pjs Bupati Imam mengatakan, bahwa meskipun saat ini sedang berlangsung tahapan Pilkada, namun inflasi Jember masih sama dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Jember berada di angka 1,5 persen, atau di bawah provinsi dan nasional.

“Dengan kondisi inflasi yang cenderung stabil ini, maka tentunya ini tidak terlepas dari ketersediaan stok yang memadai. Stok Bapokting yang ada di Jember, saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember selama Nataru,” tegasnya.

Sementara itu, ujar Pjs Bupati, berdasarkan pantauan Disperindag Jember, harga kebutuhan pokok di Jember cukup stabil. Hal ini termasuk untuk beras dan bahan lainnya. Karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik. Apalagi, sampai melakukan aksi borong Bapokting.

Baca juga :

“Harga beras kualitas medium tidak ada kenaikan. Premium yang ada kenaikan sedikit, tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Kendati demikian, Pjs Bupati Imam menyebut ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Salah satunya, seperti Bawang Merah. Harganya beranjak naik karena memang Jember bukan penghasil Bawang Merah. Selama ini, Bawang Merah yang dikonsumsi masyarakat Jember berasal dari luar kota.

Untuk menjaga stok komoditas yang tidak dihasilkan di Jember, Disperindag Jember telah melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota penghasil komoditas tersebut. “Disperindag Jember nanti harus terus berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan daerah lain. Misalkan terkait bawang merah, Disperindag Jember bisa bekerja sama dengan kabupaten penghasil bawang merah. Koordinasi tersebut bisa membantu para pedagang dalam mengambil barang untuk dijual kembali di Jember,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Jember, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan. Diantaranya, Cabai Merah Rawit per 20 November 2024 mengalami kenaikan Rp 1.000 perkg, harga tomat naik Rp 3 ribu dan Minyak Kita naik sebesar Rp 2 ribu. (kom/rio/gie)

Pelaksanaan Rakor sendiri, diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud. Sementara Rakor tersebut, juga mengundang Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Bapanas, BPS, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Perwakilan TNI, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Dirjen Kemendagri Restuardy menyampaikan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) yang mengalami kenaikan cukup tinggi yang terjadi pada minggu ke-3 Bulan September yang terjadi di beberapa daerah. Dengan beberapa komoditas, yakni minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih dan beras.

Selain mengendalikan harga komoditas yang meningkat cukup tinggi, Restuardy juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk mencermati perkembangan harga yang turun cukup besar terutama yang jauh di bawah harga pasar yang telah disepakati.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi bulan September secara historis dari tahun 2020 hingga 2023. Secara umum terlihat bahwa dua tahun terakhir di September mengalami inflasi. Dengan beberapa komoditas yang pernah memberikan andil inflasi antara lain minyak goreng, sigaret kretek mesin dan beras.

Baca juga :

Lebih lanjut, Pudji memaparkan perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan kenaikan IPH sampai dengan minggu ke-3 September 2024. Antara lain minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, beras, telur ayam ras dan gula pasir. Namun demikian harga beras, bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan harga dibanding Agustus 2024.

Sestama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, juga menjelaskan beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HAP yang perlu menjadi perhatian. Diantaranya bawang merah, telur ayam ras, kedelai biji kering dan ayam ras pedaging. Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP diantaranya beras medium zona 3, beras premium zona 3 dan beras medium zona 2.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sekaligus sebagai Sekretaris TPID Kota Kediri, Tetuko Erwin Sukarno, mengatakan adanya kenaikan IPH pada beberapa komoditas tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kota Kediri sebagai kota IHK. “Berdasarkan paparan Deputi Bidang Statistik BPS pada rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri hari Senin kemarin, bahwa pada M3 September 2024, kenaikan IPH di Pulau Jawa hanya terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hal ini tidak berpengaruh terhadap Kota Kediri karena di kabupaten/kota sekitar tidak terjadi kenaikan IPH,” jelasnya, saat ditemui di tempat kerjanya, Selasa (24/09/2024) tadi.

Bahkan, dikatakan Erwin inflasi Kota Kediri selama 4 bulan berturut-turut (Mei, Juni, Juli dan Agustus) mengalami inflasi minus atau yang lebih sering disebut deflasi. Faktor yang paling mempengaruhi adalah karena beberapa komoditas pangan utamanya bawang merah menunjukkan trend penurunan harga pada 4 bulan terakhir.

Erwin menambahkan, untuk menjaga inflasi bulan ini tetap terkendali, Pemerintah Kota Kediri telah menyiapkan beberapa langkah intervensi. Yakni melaksanakan kegiatan pencatatan harga komoditas pangan di beberapa pasar di Kota Kediri untuk melihat tren harga dari masing-masing komoditas pangan.

Selain itu, ujarnya, pada bulan ini juga dilaksanakan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu cara untuk menjaga keterjangkauan harga utamanya pada komoditas yang menunjukkan trend kenaikan harga. “Dengan pelaksanaan pencatatan harga komoditas di beberapa pasar di Kota Kediri, ini diharapkan bisa menjadi early warning system untuk kemudian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri dapat mengambil kebijakan yang tepat,” tambahnya. (kom/pan/gie)

Menurut Pj Wali Kota Iwan, pengendalian inflasi di Kota Malang tidak perlu diragukan lagi. Terlebih, Kota Malang sebelumnya telah mencapai finalis kinerja kepala daerah yang memenuhi tiga indikator utama. Yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan ekonomi daerah.

“Pengendalian inflasi di Kota Malang, sudah tidak perlu diragukan lagi. Kota Malang telah berhasil mencapai kinerja yang diakui secara nasional, terutama dalam indikator ekonomi daerah yang mencakup pengendalian inflasi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pengendalian inflasi tersebut juga tidak hanya menurunkan tingkat inflasi, tetapi memastikan inflasi tetap terkendali dalam batas yang ideal. Sehingga, tidak sampai terjadi pengurangan daya beli.

“Yang terpenting menjaga inflasi pada batas yang ideal. Jika inflasi berada di bawah batas ideal, kita perlu menaikkannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama bagi para pengusaha yang juga harus kita perhatikan,” tambahnya.

Tentunya pengendalian inflasi tersebut menjadi komitmennya untuk mempertahankan dan memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi di Kota Malang tetap berjalan dengan baik selama masa kepemimpinannya.

Sebagai informasi, inflasi Kota Malang pada bulan Juli 2024, secara month to month (m-to-m) tercatat mengalami deflasi -0,01 persen atau secara year on year (y-on-y) 1,83 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang tercatat mengalami inflasi 0,04 persen, sementara secara nasional tercatat mengalami deflasi -0,18 persen. (rsy/sit)

Koordinator Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Lumajang, Matkasan, mengatakan bahwa selama Agustus 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang melaksanakan gerakan massal pengendalian OPT di 15 kecamatan yang terkena dampak serangan tikus. Gerakan massal yang dilakukan itu, berupa pemasangan Ramah Burung Hantu (Rubuha), gerakan pengumpanan dan pengemposan asap beracun.

“Mulai tanggal 8 Agustus ini sampai tanggal 30 Agustus nanti, ada sekitar 15 titik kelompok tani akan dilakukan gerakan massal pengendalian OPT Tikus,” ujarnya, Kamis (08/08/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa serangan tikus dapat menyebabkan kegagalan panen kalau tidak diantisipasi. Oleh karena itu, perlu gerakan bersama baik oleh pemerintah, POPT, stakeholder dan petani untuk mewaspadai kemunculan tikus dan kompak melakukan segala upaya pengendalian tanpa henti.

Baca juga :

“Tikus bisa terkendali kalau pola tanam serempak, sanitasi lingkungan baik dan pemanfaatan musuh alami predator rumah burung hantu serta ketika ada serangan kita spot stop, dengan gerakan pengendalian berupa krobyokan atau pakai pengemposan asap beracun,” jelas Matkasan.

Serangan hama tikus sebagaimana dijelaskan Matkasan, disebabkan oleh beberapa hal seperti pola tanam tidak serentak, sanitasi lingkungan mendukung perkembangan OPT Tikus. “Biasanya karena pematang kotor, banyak tanaman rumput gajah dan topografi bebatuan,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa salah satu upaya yang efektif adalah pemanfaatan predator alami tikus yakni burung hantu dalam mengendalikan tikus secara ramah lingkungan. Burung hantu sendiri mampu membunuh hingga 10 ekor tikus dalam semalam. Karena burung hantu tidak dapat membuat sarang sendiri, maka perlu disiapkan Rubuha sebagai tempat singgah maupun berkembang biak.

“Salah satu yang efektif adalah memanfaatkan predator alami, yakni Burung Hantu. Tetapi, karena burung ini tidak bisa membuat sarangnya sendiri makanya ada gerakan pemasangan rumah burung hantu. Pemanfaatan burung hantu bisa saya katakan efektif, karena mereka aktif malam hari dan satu ekor Burung Hantu mampu makan 1 hingga 3 ekor tikus, yang dibawa pulang atau dibunuh bisa 5 hingga 10 ekor tikus,” jelasnya. (kom/adi/sit)

Atas raihan tersebut, ujarnya, Kota Malang kembali mendapatkan apresiasi positif dari Kemendagri. Itu karena, hingga mengakhiri semester pertama 2024, inflasi Kota Malang masih dapat terkendali dengan baik.

“Tadi kita sudah zoom meeting dengan Pak Kemendagri dan masuk dalam kategori baik. Ini juga mendapat apresiasi, karena masuk dalam kabupaten atau kota yang bisa mengendalikan inflasi,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Untuk bisa mengendalikan inflasi, tambahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan terus melakukan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Seperti dengan beberapa daerah di Jawa Timur, diantaranya Lumajang, Probolinggo, Kabupaten Malang, Blitar dan Nganjuk.

Baca juga :

“Kemarin yang dengan Probolinggo, itu sudah yaitu terkait bawang merah, karena memang di sana lebih bagus walaupun lebih mahal. Kemudian, Diskoperindag Kota Malang sudah KAD dengan Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

KAD ini dilakukan, paparnya, juga sebagai salah satu solusi atau upaya Pemkot Malang, apabila ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga. Sehingga melalui kerja sama ini, maka dapat ditekan. Selain itu, upaya yang dilakukan yakni dengan High Level Meeting, hingga melakukan operasi pasar dan kios pangan.

Sebagai informasi, untuk inflasi Kota Malang pada Juli 2024, secara month to month (m-to-m) tercatat mengalami deflasi -0,01 persen atau secara year on year (y-on-y) 1,83 persen. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Akan tetapi, Pj Wali Kota Wahyu tetap mengimbau kepada semua pihak agar tetap mewaspadai gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang.

“Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)