Dalam sambutannya, Bupati Fawait menegaskan bahwa eksistensi ASN bukan sekadar pengisian pos administratif, namun melainkan instrumen perubahan. Dirinya menaruh harapan besar, agar tenaga muda ini memberikan warna baru dalam efisiensi birokrasi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Fawait juga menekankan, akan pentingnya sinergi kolektif sebagai kunci kemajuan daerah. “Saya mengajak kepada seluruh ASN untuk menyampaikan energi positif dan optimisme kepada masyarakat Jember maupun masyarakat di luar Jember, terutama lewat media sosial yang dimiliki oleh para ASN,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga menginstruksikan, agar seluruh ASN yang baru, terlibat aktif dalam isu fundamental daerah, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, diketahui bila selama satu dekade terakhir, data kemiskinan di Jember masih berada di angka 200 ribu jiwa.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Jember mewajibkan keterlibatan ASN dalam proses verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan Desil 1. “Selain untuk mendapatkan data yang akurat, keterlibatan ASN dalam Verval ini bertujuan agar mereka memahami secara langsung permasalahan nyata di lapangan,” jelasnya.

Secara administratif, keterlibatan lintas sektor mulai dari Sekda hingga Kepala OPD, dalam proses Verval ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data yang presisi. Dengan proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 1 triliun, Pemkab Jember optimis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.

“Tujuan dari Verval ini, selain ketepatan data, agar para ASN mengetahui permasalahan utama di Kabupaten Jember, yaitu masalah kemiskinan ekstrem, sehingga bersama Bupati bisa bersama-sama mengatasi hal tersebut,” imbuh Gus Fawait. (rio/gie/adv)

Melalui penguatan program lintas sektor, Pemkab Lumajang berupaya memastikan intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Capaian penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan yang kami jalankan bukan sekadar perencanaan di atas kertas, tetapi hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bupati Lumajang, Rabu (24/12/2025) tadi.

Berdasarkan data terkini, angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang berhasil ditekan secara signifikan, dari 9,50 persen menjadi 8,60 persen. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara konsisten, mulai dari perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga :

Selain itu, Pemkab Lumajang juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini mencapai 71,02. Kenaikan IPM ini menjadi indikator penting membaiknya kualitas hidup masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

“IPM yang terus meningkat menandakan bahwa pembangunan manusia di Lumajang berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Ini menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Dalam mendukung strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab Lumajang turut mengoptimalkan program hilirisasi pada berbagai sektor unggulan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai tambah produk lokal, membuka peluang kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Melalui hilirisasi, potensi daerah tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi diolah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Bunda Indah.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Lumajang optimistis percepatan pengentasan kemiskinan dapat terus diwujudkan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan program agar kesejahteraan masyarakat Lumajang tumbuh secara merata dan berkeadilan. (kom/adi/gie)

Plt Asisten I Setda Provinsi Jawa Timur, sekaligus Kepala Biro Kesra Jawa Timur, Imam Hidayat, menyampaikan bahwa Baznas memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebih, salah satu tugas Baznas memang menghimpun dan menyalurkan zakat.

“Harapan kami, sasarannya bisa semakin tepat dan program-program ke depan punya unggulan yang bisa diandalkan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Imam.

Kemudian, dikatakannya bahwa kegiatan Bimtek tersebut juga menjadi momentum bagi Baznas se-Jatim untuk saling berbagi ide, informasi dan pengalaman guna memperkuat sinergi antar daerah. Ditegaskan, bahwa Pemprov Jatim siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Baznas.

“Yang penting, Baznas di kabupaten atau kota bisa berseiring dengan pemerintah daerah masing-masing dan stakeholder terkait, agar programnya benar-benar bisa diwujudkan. Program yang baik itu harus dijalankan bersama, dengan kerja sama yang kuat,” tambahnya.

Imam juga menyoroti pentingnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Menurutnya, semakin transparan dan terukur kinerja Baznas, maka semakin besar pula potensi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi ini. “Program dan kinerja yang bagus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, penghimpunan dana zakat juga semakin besar,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Imam juga menyinggung salah satu program Baznas, yakni Satu Keluarga Satu Sarjana untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, juga program pemberdayaan ekonomi mikro, termasuk memberikan modal usaha kecil dan pelatihan bagi pelaku UMKM, guna membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Tapi harus dimulai dari pendidikan. Kalau satu keluarga miskin bisa punya sarjana, maka peluang keluar dari kemiskinan semakin besar. Selain itu juga banyak masyarakat kecil butuh modal hanya Rp 500 ribu, tapi tidak punya akses ke lembaga keuangan, akhirnya ke pinjol. Nah, di sini Baznas bisa turun membantu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Baznas Jatim, Muhammad Zakki, menjelaskan bahwa saat ini Baznas tengah memperkuat program tematik yang berfokus pada peningkatan keberdayaan dan kepercayaan. Pihaknya mendorong adanya keseragaman program tematik yang bisa mengangkat mustahik (penerima zakat) menjadi berdaya.

“Ada value dan enlightenment (pencerahan,red) yang membuat mereka tercerahkan. Dua hal itu kita padukan sehingga jadi program yang membangun kepercayaan,” jelas Zakki.

Zakki menambahkan, saat ini masyarakat semakin mengenal dan percaya pada Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang profesional dan transparan.

“Sekarang orang sudah paham Baznas itu apa. Tidak seperti dulu, yang masih disalahartikan. Ini kemajuan luar biasa,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa penyaluran zakat terbesar di Jawa Timur berasal dari program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, seperti peternakan kambing koloni, yang terbukti mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. “Dampaknya luar biasa. Ketika kambing beranak, hasilnya kembali ke mustahik lain. Jadi ada efek berantai yang menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Baznas Jatim mencatat penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah tahun ini mencapai sekitar Rp 45 miliar dan menargetkan Rp 60 miliar pada tahun depan. “Potensi penggalian dana masih besar, sekitar 60 persen belum tergarap optimal. Karena itu, kami bersama Pemprov terus berupaya memotivasi daerah agar semangat menghimpun dan menyalurkan zakat dengan transparan dan tepat sasaran,” imbuh Zakki. (rsy/sit)

Bupati Fawait mengatakan bahwa dari hasil laporan, Kabupaten Jember berhasil mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Alhamdulillah, ini kolaborasi seluruh pihak. Bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif,” kata Gus Fawait.

Baca juga :

Pihaknya berterima kasih, karena jajaran legislatif selalu menjalankan fungsinya sebagai kontrol jajaran eksekutif. Sehingga, pihaknya berharap kolaborasi itu terus ditingkatkan.

“Semoga catatan-catatan BPK bisa kami penuhi dan kami bisa mendapatkan predikat yang lebih baik tanpa adanya catatan. Dengan begitu, wujud nyatanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jember. Sebab, filosofi pembangunan itu bukan soal penghargaan, melainkan soal pengentasan kemiskinan,” tegasnya. (kom/rio/gie)

Dalam kolaborasi kali ini, Mas Dhito mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kediri. Ajakan itu, disampaikan saat menghadiri undangan halal bihalal di Kantor Kadin Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngasem, Senin (28/04/2025) tadi.

Mas Dhito menjelaskan, bahwa dalam beberapa kesempatan, pihaknya telah membangun kerja sama dengan Kadin. Diantaranya, seperti dalam memecahkan persoalan kelangkaan gas LPG di masyarakat pada 2023 dan 2024.

“Semoga kerja sama ini terus terbangun dan yang paling penting bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito.

Ditambahkannya, bahwa fokus pemerintahannya di periode kedua saat ini, adalah untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem. Menurutnya, setidaknya masih ada sekitar 9,6 persen warga masuk kategori miskin ektrem.

“Saya harap (untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini, red) kita bisa berkolaborasi dengan teman teman Kadin,” tambah Mas Dhito.

Baca juga :

Ajakan kolaborasi itu, pun mendapatkan respon positif dari Kadin Kabupaten Kediri. Untuk membantu pengentasan kemiskinan itu, Kadin telah melakukan pemetaan potensi di desa yang dapat dikolaborasikan guna menciptakan peluang lapangan kerja.

“Kami selaku Kadin yang ada di Kabupaten Kediri, sangat antusias untuk dapat membantu beliau (Mas Dhito) supaya program ini tuntas sebelum beliaunya nanti selesai di periode kedua,” kata Ketua Kadin Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi.

Dirinya mencontohkan, bahwa di salah satu desa di Kabupaten Kediri, itu ada potensi budidaya ikan koi. Dalam hal ini, Kadin akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk dapat memberikan support yang diharapkan dapat lebih meningkatkan ekonomi. Termasuk, memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

“Itu baru di satu desa. Nanti, kami ada beberapa desa yang akan kita bantu tergantung potensi wilayah masing-masing,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, selain dengan Kadin Kediri, sebelumnya Mas Dhito juga menggandeng badan otonom (Banom) NU baik dari Fatayat maupun Pemuda Ansor. (kom/pan/sit)

Keberhasilan Kota Malang tersebut, tidak lepas dari inovasi unggulan pengentasan kemiskinan terpadu melalui Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM). Program tersebut, menjadi dasar bagi kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus mendorong program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui PDKTSAM. “Keberhasilan ini tentu ini berkat kinerja seluruh perangkat daerah. Target kami bukan hanya peringkat, tetapi memastikan bahwa inovasi yang kami hadirkan benar-benar berdampak bagi pengentasan kemiskinan di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu, saat presentasi di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (06/03/2025) tadi.

Disampaikan Wali Kota Wahyu, PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk PPDB jalur afirmasi dan pemberian seragam gratis bagi siswa tidak mampu, Bulog dalam pendataan penerima bantuan pangan, serta DPUPRPKP dalam penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni. Selain itu, Disnaker PM PTSP juga menggunakan sistem ini untuk pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Baca juga :

“Hal ini juga sejalan dengan misi kedua kami yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Sehingga inovasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam wujud implementasi satu data kemiskinan Kota Malang yang sangat membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan di Kota Malang,” jelasnya.

Berkat program tersebut, tingkat kemiskinan di Kota Malang terus menurun. Pada 2023, angka kemiskinan mencapai 4,26 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 3,91 persen, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.

Sebagai informasi, penilaian PPD terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian teknis dokumen, sementara tahap kedua mencakup presentasi, wawancara dan verifikasi. Dengan inovasi PDKTSAM, Kota Malang optimis dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang tersebut. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam momen itu memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Menurutnya, zakat memiliki peran besar tidak hanya membantu masyarakat pra sejahtera saja, tetapi juga mendukung berbagai program pemerintah.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Di tengah kesibukan menjalankan program prioritas, peran zakat sangat besar dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait stunting, pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera tentunya dapat membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dirinya juga menyampaikan, mengenai rencananya yang akan melakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan zakat. Sehingga, diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelaksanaan zakat di Kota Malang.

“Saya ingin bertemu dengan stakeholder terkait untuk menyusun rencana aksi guna meningkatkan pelaksanaan zakat di Kota Malang. Ini juga akan menjadi kolaborasi yang erat dengan program-program pemerintah, seperti penurunan angka kemiskinan,” tambahnya.

Baca juga :

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penghimpunan zakat di Kota Malang, menurutnya adalah kurangnya regulasi yang mendukung maksimalisasi zakat. Sehingga, nantinya akan digali lebih lanjut dan didiskusikan dengan berbagai pihak untuk memahami persoalan dan merumuskan kebijakan yang tepat.

“Saya belum mendapatkan informasi yang konkret mengenai regulasi, tetapi dengan audiensi ini, saya berharap bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kami juga akan bekerja sama dengan Kesra untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Achmad Mabrur, menambahkan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah, Baznas, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Malang. “Kolaborasi ini penting, agar penyaluran zakat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kami ingin zakat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mabrur.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini, zakat dari ASN Kota Malang yang disalurkan melalui Baznas mencapai sekitar Rp 100 juta perbulan. Dirinya berharap, ke depan agar ada regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan pemasukan zakat, seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) terkait zakat.

“Kami berharap Baznas bisa berkomunikasi dengan DPRD untuk mendorong adanya regulasi yang lebih kuat. Jika Perda tentang zakat bisa diwujudkan, tentu Perwali dapat segera diimplementasikan,” imbuh Mabrur. (pro/rsy/sit)

“DAK Tematik PPKT 2025 kawasan kumuh yang kami ajukan, adalah kawasan Ketami II yang ada di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ketami II ini berlokasi di bagian timur wilayah kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Luasnya sekitar 9,6 ha dan masuk kategori kumuh ringan dengan skor kekumuhan 21. Dimana, mayoritas penduduknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). Mayoritas penduduk merupakan buruh tani atau ternak ikan dan sektor informal lain,” terang Pj Wali Kota Kediri.

Lebih lanjut Zanariah menambahkan, analisis SWOT dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Ketami II. Sedangkan intervensi yang dilakukan yakni pembangunan baru atau peningkatan kualitas RTLH total sebanyak 21 unit rumah, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dari jalur perpipaan terdekat sejauh 3,5 km.

Kemudian, lanjutnya, pembangunan drainase lingkungan 1.205,5 meter, peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) dengan tujuan peningkatan ekonomi warga dan pengelolaan sampah pada sumbernya. Lalu, pembangunan 16 unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) individu serta pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RT.

Baca juga :

Konsep dasar dalam penanganan permukiman kumuh ini adalah peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan. Hal ini, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Problem kekumuhan dapat teratasi sekaligus merubah wajah kawasan.

Selain itu, Pj Wali Kota Kediri juga mengusulkan inovasi dalam usulan DAK Tematik PPKT di Kelurahan Ketami, dengan mengusung tema Cupang (Cukupe Pangan). Yakni, berupa pengelolaan TPS3R Ketami, wisata edukasi pengelolaan TPS3R dan ikan hias, budidaya ikan lele dan pengembangan RTLH menjadi homestay untuk mendukung wisata budidaya ikan cupang.

Pj Wali Kota Zanariah juga memaparkan rencana keberlanjutan pasca intervensi penanganan kumuh, terkait rencana operasional, pemeliharaan dan perawatan yang akan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat. “Saya selalu menekankan kepada jajaran saya, untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral untuk memastikan program pemerintah bisa memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Termasuk, intervensi penanganan kumuh ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, karena Pemerintah Kota Kediri telah diberi kesempatan mengikuti DAK Tematik ini dalam proses evaluasi. “Semoga yang didiskusikan ini bisa berlanjut. Hal-hal yang tadi disampaikan, bisa menjadi masukan dan catatan kriteria juga melalui DAK ini. Bahwa ada inovasi yang diusulkan oleh Kota Kediri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa harus selalu minta kepada pemerintah,” tambahnya.

Turut hadir mendampingi dalam zoom meeting itu, Kepala Dinas PUPR, Endang Kartika Sari, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hery Purnomo, Kepala DLHKP, Imam Muttakin, Direktur PDAM Tirta Dhaha Kota Kediri, Yani Setiawan, UPT Pemadam Kebakaran, Fanni dan perwakilan Bappeda. (kom/pan/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan beberapa program-program prioritas yang akan dilakukan hingga satu tahun mendatang. Salah satunya, yakni mengenai kemiskinan ekstrim di Kota Malang.

“Dalam waktu dekat untuk persoalan kemiskinan ekstrim, kita sudah melakukan evaluasi. Selama ini ada program yang harus kita sinkronkan antar OPD, agar nantinya bisa mencapai target. Tentu kita tidak bisa serta merta menyelesaikan kemiskinan ekstrim itu, namun tahapan menuju target itulah yang harus kita lakukan,” jelas Wali Kota Wahyu Hidayat.

Ditambahkannya, jika pengentasan kemiskinan ekstrim tersebut, bisa dilakukan dari salah satu program OPD terkait. Salah satunya, terkait dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga diharapkan nantinya tidak hanya menerima bantuan atu hibah saja.

“Nanti itu bisa dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, kemudian juga bisa dari DPUPRPKP. Itu nanti akan kita coba lihat, sejauh mana program tersebut kita lakukan,” ucapnya.

Baca juga :

Terlebih, pihaknya juga telah menerima laporan mengenai standarisasi kemiskinan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Namun, nantinya hal tersebut akan dirapatkan kembali dan dipilah mana yang akan menjadi hal prioritas.

“Sudah ada laporan, kemarin saat kita kumpulkan. Kemarin kita masih umum, nanti akan kita pilah kalau emang itu menjadi hal prioritas kita akan rapatkan kembali,” katanya.

Selain kemiskinan ekstrim, menurutnya program prioritas lainnya yaitu mengenai penurunan angka stunting, banjir, kemacetan, inflasi dan penyelesaian pembebasan lahan di Jalan Kiai Ageng Gribig Sawojajar.

“Itu nanti akan kita krucutkan, kita selesaikan. Saya kan masa jabatan juga terbatas, maka masukan yang tadi telah disampaikan tidak semuanya bisa direalisasikan. Tetapi arah untuk menuju prioritas, mana yang bisa kita selesaikan itu akan menjadi pekerjaan utama bagi saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, menekankan supaya Pemerintah Kota Malang memperhatikan serapan anggaran dari APBD Perubahan 2023. Pihaknya tidak ingin Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Malang kembali tinggi yang menunjukkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

“Tujuannya kita menginginkan SILPA Kota Malang sekecil mungkin. Malam ini langsung membahas evaluasi APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Timur, agar senin besok sudah bisa dilaksanakan,” jelas Made. (rsy/sit)