“Kita harus mengantisipasi agar banjir di perkotaan ini tidak terjadi. Caranya dengan kita keruk, kita bersihkan. Ketika air hujan datang bisa segera hilang tidak menggenang,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

Di tahun 2025 ini, pengerukan sedimen telah dimulai sejak tanggal 3 Januari. Sementara itu di tahun 2024, Pemkab Lamongan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan telah merampungkan di 10 titik jalan perkotaan atau sejauh 4,6 KM. Diantaranya, di Jalan Kusuma Bangsa Barat, Jalan Sunan Giri (LSC dan pertigaan Groyok), Jalan Cokroaminoto, Jalan Andanwangi, Jalan Suwoko, Jalan Sunan Kalijogo, Jalan Sunan Giri, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Mastrip dan JL Basuki Rahmad.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Kabupaten Lamongan, Fakhrudin Ali Fikri, menambahkan di tahun 2025 titik pengerukan diprioritaskan daerah yang genangan air di atas 2 jam. “Tahun ini utama kita spot ruas jalan yang genangan airnya di atas 2 jam mulai Jalan Suwoko, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Andanwangi, Gg Arjuno, Jalan Cokroaminoto dan Simpang Empat Rangge Jalan Ahmad Dahlan,” ujarnya.

Fakhrudin menceritakan, sebelum dilakukan pengerukan di tahun 2023, titik Jalan Kusuma Bangsa genangan air setelah hujan mencapai 2 jam, sementara usai dibersihkan sudah tidak ada lagi. Hal serupa terjadi titik-titik lainnya.

Sedangkan pada proses pengerukan sedimen di dominasi tanah, sampah, akar pohon, serta akses pintu masuk rumah warga yang dangkal. “Ada sampah botol air mineral, akar pohon yang masuk saluran drainase, akses pintu masuk rumah warga yang terlalu dangkal dan pendek. Sehingga, memperkecil dimensi drainase, usia draibase tua sehingga dinding saluran rusak,” ujarnya.

DPRKPCK Lamongan juga merenovasi saluran dengan mengganti volume udith dari ukuran 60×60 cm menjadi 100×100 cm agar aliran air dari drainase perkotaan dapat lancar menuju sungai. (kom/son/gie)

“Peninjauan ini kami lakukan, setelah kami sebelumnya mengusulkan pengerukan kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, sebagai antisipasi penanggulangan banjir,” kata Bupati Situbondo.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa usulan itu disampaikan saat acara forum diklat kepemimpinan penanggulangan bencana. “Pada forum itu, saya menyampaikan bahwa sedimen atau lumpur yang ada di Bendungan Sampean Baru, sangat tinggi. Bahkan, tingginya sedimen seolah di titik itu seperti sawah,” lanjutnya.

Baca juga:

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Bupati Karna menambahkan, dengan adanya pendangkalan Bendungan Sampean Baru, maka otomatis debit air menjadi berkurang. Karena, hampir 90 persen Bendungan Sampean Baru, ini penuh dengan lumpur.

“Dahulu mungkin setiap 5 tahun sekali, ada pengerukan. Tapi sekarang, sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada pengerukan. Padahal, kalau ini dibiarkan dan terjadi banjir, maka akan berakibat sangat fatal bagi Kabupaten Situbondo,” terang Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Bupati Karna juga menambahkan, bahwa Kabupaten Situbondo mempunyai siklus banjir 6 tahunan. Karenanya, dirinya berharap kepada pemerintah pusat atau pengelola Balai Besar Sungai Sampean Baru, untuk segera melakukan pengerukan di Bendungan Sungai Sampean Baru.

“Pengerukan ini dimaksudkan untuk antisipasi banjir dan pasokan air irigasi persawahan. Karenanya, saya berharap untuk segera dilakukan antisipasi dengan pengerukan sedimen di Bendungan Sungai Sampean Baru,” tegasnya. (her/sit)