Ketiga direksi Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan yang dilantik itu, diantaranya Direktur Utama, Gogot Cahyo Baskoro, Direktur Umum dan Keuangan, Dima Akhyar dan Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan, Nyoman Aribowo. Secara fungsi ekonomi, BUMD ini tidak lagi hanya dibebani target administrasi, melainkan diplot sebagai motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah komoditas perkebunan Jember.

Dari data di lapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perkebunan di Jember, selama ini masih dikategorikan sebagai kantong kemiskinan. Oleh karena itu, penunjukan jajaran direksi baru yang memiliki latar belakang sebagai aktivis, dipandang sebagai langkah taktis untuk membawa pendekatan yang lebih humanis dan progresif.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember juga mencatat, bahwa ketergantungan pada komoditas perkebunan tradisional seperti karet dan kopi, biasa perlu segera dialihkan menuju diversifikasi usaha yang lebih bernilai ekonomi tinggi.

Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa mengenai posisi strategis perusahaan serta ekspektasi besar yang dibebankan kepada manajemen baru. “Perumda Perkebunan Kahyangan merupakan salah satu BUMD yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Jember. Perannya tidak hanya berkaitan dengan PAD, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Gus Fawait menambahkan, fakta bahwa perusahaan daerah harus mulai meninggalkan gaya manajemen lama yang tertutup. Di era modern ini, kinerja sebuah perusahaan plat merah harus didasarkan pada transparansi dan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Baca juga :

“Direksi harus mampu bekerja profesional, terbuka terhadap kritik, berpikir inovatif dan membuktikan kinerja melalui data serta capaian yang terukur,” tambahnya.

Fakta pendukung lainnya, adalah adanya langkah regulasi dari Pemkab Jember yang saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang BUMD. Langkah hukum ini, dirancang untuk membuka ruang bagi Perumda Kahyangan agar bisa masuk ke sektor bisnis baru.

Salah satu peluang yang paling dekat, adalah ikut serta menyuplai kebutuhan program nasional dari pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar setiap harinya. Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan, Direktur Utama Perumda Perkebunan Kahyangan yang baru, Gogot Cahyo Baskoro, langsung memaparkan rincian fakta terkait tantangan internal dan peta jalan (roadmap) bisnis yang akan segera dieksekusi oleh timnya.

“Kami berkomitmen menerapkan prinsip Good Clean Corporate melalui transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab dan antikorupsi,” katanya.

Berdasarkan data rencana kerja baru, Perumda Kahyangan tidak akan lagi pasif. Gogot menjelaskan bahwa beberapa langkah konkret yang akan diambil, meliputi pengembangan produk kopi specialty yang memiliki pangsa pasar ekspor, optimalisasi lahan-lahan tidur, serta pembukaan sektor wisata berbasis alam.

Lokasi-lokasi yang masuk dalam daftar pengembangan berskala prioritas, antara lain kawasan Wisata Boma, Rimba Camp di Gunung Pasang, serta destinasi bersejarah Kampung Belgia di Sumberwadung. Kerja sama eksternal juga mulai dijajaki, salah satunya dengan pihak Perhutani untuk membuka akses wisata menuju Air Terjun Tancak. Fakta bahwa banyak lahan perkebunan yang belum produktif, juga akan dimanfaatkan untuk mendukung sektor peternakan rakyat melalui penyediaan pakan ternak.

Melalui data dan rencana kerja yang terukur ini, manajemen baru optimistis Perumda Kahyangan dapat keluar dari jerat kerugian kronis dan berbalik menjadi BUMD yang sehat pada tahun anggaran ini. (rio/gie/adv)

Pelaksanaan prosesi tersebut, dimulai dengan pemotongan tumpeng. Termasuk, penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya pembangunan hotel yang akan berdiri di pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

Merespon pelaksanaan itu, Bupati Haris menyambut positif groundbreaking Hotel Azanah Style sebagai momentum penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan hotel tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kepercayaan investor terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

“Alhamdulillah, tentunya saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat. Saya berharap ini bukan sekadar groundbreaking, tetapi menjadi tanda bahwa Kraksaan siap tumbuh, ekonomi berjalan dan menyambut masa depan,” katanya.

Bupati Haris menegaskan, hadirnya hotel pertama di Kecamatan Kraksaan, itu menjadi monumen baru yang menunjukkan meningkatnya optimisme investor terhadap potensi ekonomi daerah. Diharapkan, keberadaan hotel tersebut nantinya juga mampu memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kraksaan sebagai pusat kota Kabupaten Probolinggo.

“Ini bukan sekadar bangunan hotel, karena ini pertama kali di Kraksaan. Ini adalah bentuk monumen kepercayaan investor terhadap perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Haris juga mengapresiasi, pengembang dan pemilik proyek yang merupakan putra daerah. Hal itu, menjadi nilai positif dalam mendukung pengembangan konsep halal tourism di Kabupaten Probolinggo yang dikenal memiliki banyak pondok pesantren.

“Kami bersyukur karena pengembang dan ownernya juga putra daerah. Ini bisa menjadi support untuk pengembangan halal tourism, karena daerah sini memang basis pesantren,” lanjutnya.

Baca juga :

Bupati Haris berharap, pembangunan hotel dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Sehingga, segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah. Selain itu, dirinya optimistis proyek tersebut dapat memicu tumbuhnya investasi lain di Kecamatan Kraksaan.

“Saya berharap, setelah ini restoran dan sektor lainnya juga bisa tumbuh. Orang-orang mulai berani menginvestasikan sesuatu di Kecamatan Kraksaan. Ini semoga menjadi awal yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Bina Indo Grup, Ekao Saputra Wijaya, menargetkan pembangunan hotel bintang empat di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, ini dapat selesai dalam waktu 12 bulan. Hotel tersebut, dirancang dengan konsep modern kontemporer dan diharapkan menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hotel yang akan dibangun ini memiliki 7 lantai di atas lahan seluas sekitar 5.500 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 9.878 meter persegi. Keberadaan hotel berbintang di wilayah Kecamatan Kraksaan sangat dibutuhkan untuk mendukung potensi pariwisata dan budaya di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Ekao juga menilai, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi luar biasa, terutama dari sektor wisata dan budaya. Kehadiran hotel berbintang empat sendiri, dinilai mampu menunjang kebutuhan akomodasi yang representatif bagi wisatawan maupun tamu bisnis.

“Menurut kami, Kabupaten Probolinggo punya potensi yang sangat luar biasa dari sisi budaya dan pariwisata. Ada Pantai Bentar, ada Gunung Bromo, tetapi hotel bintang empat yang proper menurut kami belum ada di Kabupaten Probolinggo. Karena itu, kami berkomitmen membangun hotel bintang empat ini,” terangnya.

Selain mendukung sektor pariwisata, pembangunan hotel tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan menggerakkan perekonomian daerah. “Kami berharap hotel ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memajukan Kraksaan maupun Kabupaten Probolinggo agar lebih hidup dan memiliki daya saing,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Vice Director Operation Azana Hospitality Ardi Mali, Irjen Pol Agus Djaka Santoso, Ketua Tanfidziyah PCNU Kraksaan, KH Hafidzul Hakim Noer, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Moh Zuhri Zaini serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. (kom/pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Menteri Ektaf, Teuku Riefky, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya ICCF 2025 di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kreativitas mampu menyatukan daerah-daerah dan mendorong kebangkitan ekonomi dari level lokal.

“Pertama, tentu kami mengapresiasi inisiator dari acara ini Indonesia Creative Cities Nasional (ICCN), dengan diselenggarakannya ICCF 2025 di Jawa Timur, tepatnya di Malang Raya dan Kota Malang hari ini. Dengan semangat Malang Raya, ini menjadi bukti bagaimana kreativitas dapat menyatukan daerah-daerah di sekitarnya untuk kebangkitan ekonomi,” ujar Riefky.

Baca juga :

Dirinya juga menilai, bahwa potensi Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Malang Raya dan Jawa Timur sangat besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kontribusi terhadap ekonomi nasional. “Potensi dari Malang Raya, khususnya Kota Malang, ini luar biasa. Begitu juga dengan Jawa Timur. Selain telah ditetapkan Presiden Prabowo sebagai provinsi prioritas nasional untuk pengembangan Ekraf, faktanya investasi dan ekspor ekraf dari Jatim juga menempati lima besar secara nasional,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Riefky juga menekankan pentingnya kolaborasi antara komunitas kreatif, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif. “Dengan era digital saat ini, hasil karya anak bangsa bisa dinikmati lintas provinsi bahkan lintas negara. Namun perlu pendampingan agar produk kreatif semakin kompetitif dan berkualitas, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya,” tambahnya.

Di akhir, Riefky berharap agar penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor nantinya akan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Terutama di daerah-daerah dengan potensi besar seperti Malang Raya.

“Ini adalah bagian dari spirit pembangunan ekonomi kreatif dari daerah ke nasional. Karena kreativitas adalah kekuatan baru yang mampu menggerakkan perekonomian bangsa,” imbuh Riefky. (rsy/sit)

Gelaran ini, membuktikan bahwa kreativitas desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Tidak hanya menampilkan parade busana unik, acara ini juga memicu perputaran uang di tingkat lokal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menegaskan bahwa Kraton Fashion Carnival adalah contoh nyata bagaimana desa bisa mandiri dengan mengolah potensi kreatif yang dimiliki. “Carnival ini bukan sekadar hiburan. Namun, wadah ekonomi rakyat yang menghidupkan pedagang kecil, mengangkat UMKM dan memberi harapan baru bagi desa. Jika model seperti ini diperkuat, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek yang menggerakkan perekonomian daerah,” tegasnya.

Mas Yudha menambahkan, multiplier effect dari acara tersebut terlihat jelas. UMKM mendapat ruang promosi, pedagang menikmati lonjakan omzet dan semangat gotong royong warga melahirkan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Baca juga :

“Kraton bisa menjadi ikon. Dari desa, kita membangun Lumajang yang berdaya saing dan siap bersaing di level nasional,” ujarnya.

Salah seorang pelaku UMKM, Rizal, mengatakan bahwa carnival ini membuka pasar baru bagi produknya. “Alhamdulillah, banyak pengunjung membeli jajanan dan camilan yang saya bawa. Bahkan ada yang minta nomor kontak untuk pesan lagi. Bagi kami, ini kesempatan besar untuk memperluas usaha,” ujarnya.

Fakta ini, menunjukkan bahwa event budaya yang digarap serius mampu menjadi mesin ekonomi desa. Carnival tidak hanya menghibur, tetapi juga mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas, sekaligus membangun kesadaran bahwa kreativitas memiliki nilai jual tinggi.

Bagi Pemkab Lumajang, kesuksesan Kraton Fashion Carnival adalah cerminan arah pembangunan daerah, menggerakkan ekonomi dari bawah, memanfaatkan kearifan lokal, dan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama. (kom/adi/gie)

“JFC bukan sekadar pagelaran. Ini aset besar bagi Jember. Komitmen kami, ke depan, tentunya akan terus mendukung dan meningkatkan JFC agar bisa melangkah lebih jauh ke kancah internasional,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa koordinasi antara JFC dan Pemkab Jember serta sejumlah pihak, kini lebih solid. “Koordinasi jauh lebih mudah. Kami membantu menyambungkan JFC dengan berbagai BUMN dan sponsor. Mereka bukan hanya mendukung event ini, tapi juga perjalanan JFC di berbagai ajang nasional maupun internasional, termasuk ke Singapura,” tambahnya.

Dengan dukungan penuh pemerintah, sponsor dan partisipasi masyarakat, JFC 2025 diyakini akan menjadi magnet wisata budaya bertaraf internasional. Sekaligus, ini juga mempertegas posisi Jember sebagai pusat kreativitas mode di Indonesia.

” Ke depan, pelaksanaan dan kemeriahan harus lebih megah lagi. Sehingga, JFC benar-benar memberikan kebangkitan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif,” ungkapnya. (kom/rio/sit)

“Ini bukan hanya lomba, tapi juga ruang untuk tumbuh bersama. Komunitas burung kicau dan pelaku UMKM sama-sama punya peran strategis dalam menghidupkan ekonomi lokal,” kata Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang.

Event yang digelar bersamaan dengan Car Free Day ini, tambahnya, membuka ruang bagi puluhan UMKM untuk menjajakan produk kuliner dan kerajinan. Perputaran ekonomi langsung terasa sejak pagi hari, dari para pedagang kaki lima hingga pengrajin sangkar burung.

Dalam pelaksanaan itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan jajaran Forkopimda, juga turut hadir mendampingi Mas Yudha dalam pembukaan. Kehadiran mereka, menandai pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas untuk menciptakan event berkualitas sekaligus produktif secara ekonomi.

Baca juga :

Kompetisi ini sendiri, mempertandingkan berbagai kelas burung populer. Seperti murai batu, cucak ijo, kacer dan lovebird, dengan hadiah utama berupa sepeda motor, serta uang pembinaan dan trofi untuk juara masing-masing kelas.

Mas Yudha juga menyebut, bahwa lomba ini sebagai salah satu strategi mengenalkan Lumajang secara nasional melalui jalur budaya dan komunitas. “Kami ingin agar event ini menjadi agenda tahunan. Jadi, tidak hanya dinanti para kicau mania, tetapi juga menjadi magnet ekonomi dan wisata Lumajang,” ujarnya.

Para peserta sendiri, berasal dari berbagai daerah seperti Jember, Banyuwangi, Probolinggo, bahkan dari Jawa Tengah dan Madura. Tak hanya pemilik burung, sejumlah peternak dan penjual aksesoris burung juga kebanjiran pesanan karena ajang ini.

Salah satu peserta dari Sidoarjo, Imam, mengaku terkesan dengan penyelenggaraan lomba yang rapi dan suasana kota yang ramah. “Panggungnya bagus, juri profesional, dan ramai pengunjung. Luar biasa,” katanya.

Mas Yudha juga menekankan, akan pentingnya mendampingi komunitas hobi seperti kicau mania agar tetap produktif, inklusif dan berdampak sosial. “Kita ingin menunjukkan bahwa dari hobi pun bisa tumbuh ekonomi. Pemerintah daerah akan terus hadir mendukung,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Sudah saatnya kita membuktikan ASN di Indonesia khususnya Lamongan mampu menjadi tulung punggung perubahan. Setiap pelayanan sebagai bentuk pengabdian, setiap capaian sebagai bentuk kontribusi nyata. Kita bukan sekedar pegawai negeri tapi pelayanan masyarakat,” kata Sekda Lamongan.

Sekda Nalikan menambahkan, ASN saat ini berada di fase penting reformasi birokrasi dan dibutuhkan transformasi yang mengarah pada smart ASN. Di mana ASN memiliki integritas nasional, berwawasan global, menguasai teknologi, memiliki kemampuan berjejaring, serta melaksanakan pelayanan prima.

Baca juga :

“Jadilah ASN yang proaktif, adaptif, inovatif, ASN tidak hanya menjalankan tugas tapi mampu menciptakan nilai-nilai dan solusi-solusi. Pegang teguh nilai dasar ASN Berakhlak seperti yang selalu kita ucapkan setiap apel hari Senin. Itu agar memacu mental kita dalam mengabdi masyarakat,” tambahnya.

Secara khusus, Sekda Nalikan menekankan pada PNS dan PK3 yang baru diterima, menurutnya ASN bukan sekedar mendapatkan pekerjakan melainkan menjadi pengabdian. Terlebih, ASN saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk mensukseskan visi presiden.

“Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, transformasi digital, ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien ini tidak akan terwujud jika ASN mengunakan pola lama yang lamban dan minim integritas,” tambahnya. (kom/son/gie)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menekankan pentingnya pelaksanaan KMP agar tidak hanya sebagai formalitas saja. Namun, diharapkan koperasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, dengan menyesuaikan model usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

“Esensinya KMP ini memang untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Maka pengelolaannya harus disesuaikan dengan kondisi eksisting dan potensi yang memang sudah ada di kelurahan,” ujar Mia, Selasa (08/07/2025) tadi.

Mia juga mencontohkan, salah satunya seperti di Kelurahan Sanan yang dikenal sebagai sentra tempe dan keripik tempe. Keberadaan KMP di sana, menurutnya bisa diarahkan untuk menyokong para pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan pendanaan maupun pembinaan lanjutan.

“Saya yakin tidak semua pelaku usaha tempe di Sanan sudah terjangkau pembinaan. Nah, koperasi baru seperti KMP bisa menyasar yang masih perlu dibantu. Kita tinggal lihat dampaknya terhadap usaha yang sudah ada,” katanya.

Baca juga :

Terkait dengan pendanaan KMP, menurutnya Pemkot Malang telah mengalokasikan dana dari APBD 2025 untuk pembentukan legalitas dengan masing-masing Rp 2,5 juta per kelurahan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan notaris dan proses administrasi lainnya.

“Untuk pembiayaan di tahun ini, sudah kami alokasikan untuk notaris dan legalitas KMP. Itu sudah selesai. Harapan kami, nanti untuk permodalan bisa disokong oleh pemerintah pusat, agar APBD hanya fokus pada administrasinya saja,” ucapnya.

Mia juga mengapresiasi fleksibilitas kebijakan yang memperbolehkan pembentukan KMP melalui koperasi eksisting, menghidupkan koperasi yang lemah, atau mendirikan koperasi baru. Salah satunya telah diterapkan di Kelurahan Bumiayu, yang memanfaatkan koperasi lama yang sudah berjalan.

“Keberhasilan KMP akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas pengurus serta kemampuannya dalam memahami potensi wilayah masing-masing. Bahkan, ketika kami mengumpulkan seluruh kecamatan dan kelurahan, sudah kami sampaikan agar pengurus bisa memperkuat identitas atau karakteristik dari wilayah masing-masing,” lanjutnya.

Menanggapi isu bahwa KMP dianggap sebagai proyek politik pasca Pilkada, Mia memilih untuk menilai kinerja pengurus koperasi berdasarkan hasilnya, bukan proses penunjukannya. “Pilihan atau tidak, yang penting kan nanti kerjanya beres. Semua pengurus pasti mendapatkan peningkatan kapasitas, meskipun mereka sudah punya pengalaman. Itu akan kami pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja,” imbuh Mia. (rsy/sit)

“Saya berharap, Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul-sapaan Mensos.

Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto, dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan, pihaknya optimistis Banyuwangi bisa jadi pelopor untuk menggelar Sekolah Rakyat tahun ini.

“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu, kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan, dengan adanya sekolah ini harapannya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi,” tambah Gus Ipul.

Di Banyuwangi sendiri, persentase penduduk miskin turun dari 7,34 persen (2023), menjadi 6,54 persen (2024). Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD hingga SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.

Baca juga :

Dalam penentuan para siswa Sekolah Rakyat, ujarnya, akan melibatkan Pemerintah Daerah. Termasuk, dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.

“Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” tambah Gus Ipul.

Dirinya juga menerangkan, Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian. Mulai dari Kementerian PU untuk sarana dan prasarana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekruitmen guru, Kementerian Sosial untuk rekruitmen siswa, dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat. Terlebih, ada sejumlah aset daerah yang diproyeksikan menjadi sekolah tersebut.

“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin, yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Sehingga, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” kata Bupati Ipuk.

Selain infrastruktur, dirinya juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjang. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.

Bupati Ipuk optimis, jika Sekolah Rakyat bisa diterapkan di tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat dari persiapannya, bisa dimulai tahun ajaran ini,” paparnya. (kom/bwi/sit)