Dalam pelaksanaan itu, kegiatan menyasar kendaraan angkutan pasir yang melintas di luar jam operasional yang telah ditetapkan. Terutama, pada pagi dan sore hari saat aktivitas masyarakat meningkat. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan serta memastikan truk mengangkut muatan dengan menggunakan terpal penutup sesuai ketentuan.

Baca juga :

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dishub Kabupaten Lumajang, Budi, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas, khususnya akibat muatan pasir yang tercecer di jalan. “Penertiban ini kami lakukan secara rutin setiap hari, agar angkutan pasir tidak melintas pada jam-jam padat dan seluruh kendaraan mematuhi kewajiban penggunaan terpal. Ini penting, demi keselamatan pengguna jalan lainnya,” katanya, Kamis (05/02/2026) tadi.

Dishub Lumajang juga mengimbau seluruh pengemudi angkutan barang, untuk senantiasa mematuhi jam operasional. Termasuk, menggunakan penutup muatan sesuai standar, serta menjaga kecepatan dan keselamatan dalam berkendara.

Langkah penertiban tersebut, juga mendapat dukungan positif dari masyarakat setempat karena dinilai mampu mengurangi kemacetan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Khususnya, pada jam-jam sibuk aktivitas warga di wilayah Candipuro. (kom/adi/sit)

“Hari ini kita memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2025. Dalam kesempatan ini, kita melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas dan memberikan imbauan lalu lintas. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar AKP Sony.

Dirinya menjelaskan, dengan Operasi Patuh Semeru yang serentak digelar mulai 14-27 Juli 2025 bisa mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas, utamanya di Kabupaten Trenggalek. “Untuk pagi tadi, kami juga memberikan imbauan berupa tindakan preventif atau preemtif tentang pentingnya menjaga keselamatan dan berhati-hati di jalan raya. Kami juga memberikan helm bagi pengendara yang memakai helm tidak sesuai standar,” imbuhnya.

Baca juga :

Upaya tersebut juga sebagai bentuk apresiasi jajaran kepolisian bidang kelalu lintasan terhadap masyarakat yang sudah mematuhi aturan secara baik. “Kami terus dilakukan imbauan kepada pengguna jalan agar lebih sadar akan keselamatan lalu lintas. Dengan mengunakan helm standar SNI, masyarakat akan lebih aman dan nyaman saat berkendara di jalan besar atau ramai,” kata AKP Sony.

Terkait hal ini, perwira 3 balok dipundak ini menegaskan pertama akan memberikan imbauan dan memberikan peringatan. Tapi nanti ada waktunya akan diberikan tindakan represif seperti penilangan. “Jadi tetap kita lalui dulu tahapannya mulai dari imbauan, kemudian dilakukan penilangan jika tetap melakukan pelanggaran,” tambahnya.

Perlu diketahui, di hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2025 kemarin, petugas menindak sedikitnya 50 pelanggar dan 461 teguran. Jenis pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak memiliki SIM dan masih di bawah umur. Hal ini sesuai dengan sasaran prioritas dari Operasi Patuh Semeru 2025. (mil/gie)

Salah seorang pengguna jalan, Fauzan, mengaku sangat berharap agar pemangku kebijakan atau pihak pemangku kewenangan mengambil tindakan terkait kejadian itu. Sehingga, tidak menimbulkan dampak negatif atau hingga mengakibatkan kecelakaan.

“Banyaknya tanah yang jatuh ke badan jalan, sudah pasti mengakibatkan jalan menjadi kotor. Sementara, tanah-tanah yang jatuh itu tidak hanya mengakibatkan kotor. Namun, juga bisa mengakibatkan debu dan mengganggu pengguna jalan. Inilah yang harus mendapat perhatian pihak pemangku kebijakan,” kata Fauzan, Selasa (18/02/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, harusnya kedua belah pihak mencari solusi positif, agar tidak banyak tanah yang berserakan di jalan. Sehingga, pemakai jalan umum yang dikorbankan. Salah satunya, bisa jadi memakai penutup saat mengakut tanah.

“Kejadian ini terjadi berlangsung sekitar dua mingguan, pak. Saya tahu ini, karena saya tiap hari lewat sini,” tambahnya.

Pantauan memontum.com di lokasi, kondisi tersebut disinyalir dampak dari aktivitas angkutan kendaraan yang masuk keluar di area bekas jembatan timbang angkutan pasir di Desa Kedungjajang. Setiap hari di jam aktivitas, banyak kendaraan lalu lalang mengangkut tanah masuk keluar area. Dampak dari aktivitas itu, banyak tanah yang berserakan di badan jalan. (adi/sit)

Kasatpolairud Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiyasa, menjelaskan bahwa guna mengantisipasi kejadian tenggelamnya kapal atau kecelakaan di laut, Satpolairud Polres Situbondo memberikan edukasi dan himbauan dengan cara memasang banner peringatan kepada semua pengguna jasa laut. Baik itu untuk perusahaan kapal maupun perorangan, seperti nelayan dan pemancing. Intinya, agar tidak melaut apabila terdapat cuaca ekstrem di perairan atau laut serta wajib menggunakan alat keselamatan dan alat komunikasi.

Baca juga :

Hal ini, ujarnya, semata-mata untuk melindungi masyarakat maritim yang menggunakan laut sebagai obyek dalam mencari nafkah. “Kita pasang banner himbauan tersebut di pelabuhan Kalbut dan Jangkar, serta pelabuhan rakyat lainnya yang berada di perairan kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan masyarakat maritim mengindahkan, sehingga Kamtibmas di perairan bisa kondusif,” kata AKP Gede.

Lebih lanjut Kasatpolairud menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Operasi Lilin Semeru 2024, dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru. “Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, khususnya masyarakat yang beraktivitas di Pelabuhan Jangkar, sudah didirikan Pos Operasi Lilin Semeru 2024 yang selalu siap melayani masyarakat” tambahnya. (her/sit)

Terlebih, dalam beberapa kurun waktu terakhir, terjadi insiden pohon tumbang yang merenggut nyawa seorang pengendara motor di ruas jalan Trenggalek-Tulungagung. Termasuk, pohon tumbang di jalan nasional Trenggalek-Ponorogo atau di kilometer 10, yang mengenai sepasang suami istri hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD dr Soedomo Trenggalek

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Perhubungan untuk melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami menerima banyak aspirasi warga tentang pohon-pohon di tepi jalan, khususnya di jalan nasional. Apalagi, setelah adanya insiden tumbangnya pohon yang menelan korban jiwa tempo hari,” katanya, saat dikonfirmasi Rabu (20/11/2024) tadi.

Usai melakukan koordinasi bersama Komisi III, Dishub Trenggalek bersedia mendata terkait pohon-pohon yang dirasa membahayakan pengguna jalan agar segera dilakukan peremajaan. Namun sayangnya, pohon-pohon tersebut berasal di jalan nasional dan merupakan kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Baca juga :

“Karena itu merupakan wewenang BPJN, pemerintah kabupaten tidak bisa serta-merta melakukan penebangan atau peremajaan. Hanya saja, kita bisa berkoordinasi dengan BPJN dan Pemprov untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, Dishub Trenggalek menyampaikan bahwa setiap tindakan terhadap pohon di sepanjang jalan nasional harus diajukan terlebih dahulu ke BPJN. Karena, pihak BPJN yang memiliki wewenang atas pengelolaan jalan tersebut.

“Kami mendorong Dishub Trenggalek untuk mengajukan permohonan penebangan pohon yang dianggap berpotensi membahayakan pengguna jalan,” imbuhnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Dishub juga mengusulkan pengkajian ulang terkait jenis pohon yang ditanam di tepi jalan nasional. Seharusnya pohon yang berada di tepi jalan tidak membahayakan pengguna jalan, terutama saat terjadi cuaca ekstrem.

Oleh karena itu, Komisi III berharap proses peremajaan dan pengkajian jenis pohon ini dapat segera dilakukan oleh pihak terkait demi keselamatan masyarakat yang melintasi jalan nasional. “Kami akan terus mengawal proses ini agar pohon di tepi jalan dapat memberikan manfaat tanpa membahayakan pengendara,” papar Wahyudianto. (mil/sit)

Agar bijak, kreatif dan inovatif menggunakan media sosial (Medsos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Magetan, Senin (10/06/2024) besok, sekitar pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak, Kreatif dan Inovatif’, diskusi virtual untuk siswa dan tenaga pendidik itu rencananya akan menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Irawan, key opinion leader musisi, Mia Marcellina dan Chici Zakaria selaku moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaranmagetan1006. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet sebesar Rp 1 juta, untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemkominfo dalam rilisnya, Minggu (09/06/2024) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, survei indeks literasi digital masyarakat Indonesia tahun 2022 oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 menyebut Indonesia masih berada dalam kategori ‘sedang’ dengan angka 3.49 dari 5,00.

“Kegiatan webinar literasi digital di lingkungan pendidikan merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan menuju Indonesia #MakinCakapDigital,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Kemenkominfo menambahkan, literasi digital penting untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta memiliki kemampuan dalam menanggulangi risiko yang muncul bersamanya. “Empat pilar utama literasi digital, yakni kecakapan digital, budaya digital, etika digital dan keamanan digital, diyakini mampu menjadikan pengguna media sosial bijak, kreatif dan inovatif,” imbuh Kemkominfo.

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Kabupaten Magetan, ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Hingga akhir 2023, program #literasidigitalkominfo mencatat sebanyak 24,6 juta orang telah mengikuti program peningkatan literasi digital yang dimulai sejak 2017.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia sampai dengan akhir 2024. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif dan aman,” tutur Kemenkominfo.

Kecakapan digital warga masyarakat menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Hasil survei APJII juga menyebutkan, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 berada pada angka 79,5 persen. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, ada peningkatan 1,4 persen. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8 persen. “Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Anggota KPU Kota Batu Divisi Parmas dan SDM, Marlina, menyebutkan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS di Kota Batu. “Jadi, jumlah TPS di Kota Batu ada sebanyak 611 TPS. Setiap KPPS, nanti akan diisi tujuh orang. Jadi, kalau dikalikan maka jumlah yang dibutuhkan 4.277 orang untuk jumlah keseluruhan KPPS,” terangnya, Rabu (06/12/2023) tadi.

Untuk pendaftaran rekruitmen, ujarnya, berdasarkan keputusan seharusnya pada 5 Januari 2024. Tetapi, dimajukan menjadi 11 hingga 20 Desember 2023.

Baca juga:

“Persyaratannya, yang jelas minimal lulusan terakhir sekolah tingkat atas. Sehat jasmani rohani dan berdomisili RT/RW terdekat TPS. Juga, tidak terlibat dalam partai politik selama lima tahun ini,” urainya.

Untuk gaji KPPS, tambah Marlina, Ketua KPPS sebesar Rp 1,2 juta dan anggota sebesar Rp 1,1 juta. “Honorarium untuk KPPS dan Linmas ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan, honorarium ini naik dibandingkan periode 2019 lalu,” tambahnya.

Persyaratan lain, paparnya, khusus calon anggota KPPS yaitu menggunakan minimal lima tahun dalam penggunaan android. “Itu karena, nanti dalam penyusunan atau dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara, KPPS harus menginput di dalam sistem rekapitulasi. Maka, penggunaan android harus terbiasa bagi calon KPPS. Setidaknya, dua dari tujuh orang KPPS yang menggunakan android,” paparnya. (put/sit)

Salah satu pengendara yang sering melewati Jalan tersebut, Santi Wahyu, pun mengaku merasa terganggu dan terhambat. Jika seharusnya bisa mencapai tempat tujuan lebih tepat waktu, pihaknya harus merasakan dampak dari kemacetan itu.

“Sering banget lewat di situ, karena tujuannya mau ke arah pulang di Jalan Sigura-gura. Apalagi kalau di waktu jam pulang sekolah, padat sekali. Mau maju susah, karena ramai. Penjemputnya pun rata-rata bawa mobil, sehingga penuh,” kata Santi, Kamis (28/09/2023) tadi.

Tidak hanya itu, Lutfia Indah, juga merasakan dampak yang sama. Menurutnya, kepadatan itu terjadi tidak hanya di satu ruas jalan saja. Namun, dua ruas jalan dipenuhi oleh kendaraan dari orang tua siswa.

“Iya, di ruas jalan yang satunya itu kadang juga ikut padat. Kalau lewat di situ, cuma bisa sabar dan menunggu paling lama 10 menitan. Tetapi itu kerasa banget, apalagi kalau cuaca lagi panas atau hujan. Jadi males kalau lewat Jalan Bandung situ,” tambah Lutfia.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika yang menjadi persoalan di kawasan tersebut, yakni butuh kesadaran dari para orang tua siswa. Salah satunya, menepikan kendaraan saat menjemput. Sehingga, tidak menyebabkan kepadatan yang cukup tinggi.

“Dahulu saya sudah menyampaikan, ada lokasi-lokasi yang sudah direkomendasikan untuk menunggu anak-anaknya. Kita taruh di Jalan Bogor dan sebagian di Jalan Jakarta. Yang menjadi masalah itu, orang tua tidak sabar. Kemudian menumpuk jadi baris,” ujar Jaya-sapaannya.

Ditambahkan Jaya, jika parkir yang ada di kawasan tersebut bukan parkir liar. Sebab, ada lahan untuk parkir, namun melebihi dari batas parkir yang sudah ditentukan.

“Bukan liar, tetapi di situ melebihi batasnya, sampai dua shaf di jalanan itu tidak bagus,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penertiban parkir yang tidak sesuai aturan di Jalan Bandung. Bahkan, juga dilakukan penindakan terhadap juru parkir (Jukir).

“Kita tertibkan pas operasi. Kita sepakat dengan sekolah juga dan pernah kita tindak Jukirnya yang ada di situ, setelah kami ingatkan. Bahkan, sampai pernah kita tipiring,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika hal tersebut akan dilakukan perbaikan dan penataan. Namun, pelaksananya akan dilakukan secara bertahap.

“Ya nanti kita atur lagi. Pada prinsipnya akan kami atur karena memang ambigu. Itu juga menjadi tanggung jawab kami (Dishub) dan kami akan mengatur kembali, bertahap,” ujar Jaya, sapannya, Kamis (14/09/2023) tadi.

Selain melakukan perbaikan dan penataan markah jalan, pihaknya juga menyampaikan jika akan melakukan penataan mengenai parkir yang ada di depan Stasiun Kotabaru tersebut. Dalam hal tersebut juga akan dilakukan koordinasi bersama dengan pihak stasiun.

Baca juga:

“Kami harus bekerjasama dengan pihak stasiun. Karena stasiun itu selama ini tidak punya Satuan Ruang Parkir (SRP), seharusnya mereka jadi satu dengan parkiran di belakang (Stasiun yang baru). Tapi selama ini kan di depan (di Jalan Trunojoyo). Itu akan kami tata kembali,” ucapnya.

Dalam penataan parkir tersebut, nantinya juga akan dilakukan kerja sama dengan Polresta Malang Kota, untuk memasang barrier, agar tidak melebihi badan jalan yang ada. “Sebenarnya kan kita sudah ada garis kuning itu, itu sebenarnya adalah batas parkirnya, tapi selama ini tidak digubris. Saya juga akan sampaikan ke Polresta untuk memasang barrier,” tambahnya.

Sebagai informasi, di dalam regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI No. 67 Tahun 2018 tentang Markah Jalan, menerangkan jika untuk jalanan dengan sistem dua arah, ada beberapa opsi pembatas yang dapat diterapkan, yakni garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh di tengah jalan, penggunaan median jalan, atau garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus.

Namun, yang terjadi di Jalan Trunojoyo tersebut, tidak terlihat adanya garis ganda di tengah jalan sebagai pembatas antar dua arah. Hal tersebut menciptakan potensi masalah dalam mengatur arus lalu lintas dan keselamatan. Sehingga, diperlukan perhatian lebih untuk menjaga keamanan dan keteraturan lalu lintas di seluruh jalan raya. (rsy/sit)