Dalam momen itu, Bupati Rio menyerukan penghapusan terhadap praktik pelabelan negatif terhadap siswa dalam lingkungan pendidikan. “Saya meminta kepada para guru untuk menghentikan kebiasaan mengelompokkan siswa berdasarkan label, seperti label cerdas, nakal dan atau goblok,” tegas Bupati Situbondo.

Sebab, sambung Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, pelabelan itu akan berakibat pada psikologi siswa dan siswi. Di mana, seseorang akan merasa tidak mampu atau kurang berharga dibandingkan dengan orang lain.

“Dalam istilah psikologi disebut inferiority complex atau kompleks inferioritas,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Mas Rio juga mengatakan akan pentingnya kesetaraan dalam dunia pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau etnis. “Dunia Pendidikan tidak harus memandang dari mana kamu berasal, seperti apa dirimu, engkau kaya atau miskin, engkau Madura, Jawa, Batak, Sunda atau yang lainnya. Semua harus sama,” terangnya.

Untuk itu, Mas Rio juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menghentikan pemberian label yang dapat merugikan masa depan siswa dan siswi. “Saya mohon dengan sangat, pendidikan di Situbondo sudah tidak ada lagi atribut atau stigmatisasi yang sering dilakukan oleh guru kepada murid- muridnya,” tambahnya.

Masih menurut Mas Rio, pendidikan harus memberi ruang bagi siswa dan siswi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Termasuk, bagi mereka yang memiliki bakat di luar pelajaran akademik. “Bagi mereka yang sangat mengidam-idamkan atau bisa mendefinisikan dirinya seorang atlet, maka jangan dipaksa untuk belajar pelajaran reguler lainnya. Kasih kesempatan mereka untuk berkembang,” ujarnya.

Dalam serangkaian peringatan itu, Bupati Rio juga melaunching 5 Hari Sekolah jenjang TK, SD dan SMP tahun pelajaran 2025-2026. (her/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan program penghapusan denda pajak dalam rangka Hari Jadi Kota Batu PBB-P2 dan non PBB berlaku untuk semua masyarakat dan pelaku usaha. “Program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah PBB-P2 dan non PBB ini berlaku untuk waktu pembayaran 1 Oktober hingga 30 November 2023,” terangnya, saat di GOR Gajahmada, Kota Batu, Sabtu (30/09/2023) tadi.

Terkait penghapusan denda pajak tersebut, tambahnya, mengacu Perwali Nomor 18 Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2. “Jadi, penghapusan denda PBB-P2 ditujukan masa pajak tahun 1996 hingga 2023,” ujarnya.

Kemudian, imbuh Aries, untuk denda pajak non PBB seperti pajak resto, hotel, tempat hiburan dan pajak parkir ditujukan masa pajak sampai dengan Oktober 2023 dengan waktu pelaporan sampai 15 November 2023 sesuai Perwali Nomor 188.45/274/KEP/422.012/2023. “Tentunya, penghapusan sanksi administrasi bukan hanya memperingat Hari Jadi Ke-22 Kota Batu. Namun, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tertib atau taat pajak,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih dari itu, paparnya, program pembebasan pajak untuk non PBB juga sebagai bentuk terima kasih kepada pelaku usaha yang berpartisipasi dalam mensukseskan Hari Jadi Ke-22 Kota Batu. “Penghapusan denda pajak non PBB ini bentuk terima kasih Pemkot Batu. Di mana pelaku usaha resto, hotel, tempat hiburan dan oleh-oleh memberikan potongan harga up to 22 persen bagi masyarakat dan wisatawan selama bulan Oktober 2023 ini,” urainya.

Untuk itu, dirinya berharap dalam kesempatan ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak (WP) untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak. “Semoga program penghapusan denda pajak PBB-P2 dan non PBB ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga, pendapatan lebih optimal. Karena, semua ini juga dikembalikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, berdasarkan catatan Bapenda Kota Batu, untuk realisasi PBB-P2 hingga Agustus 2023 mencapai Rp 13,2 miliar atau 78,21 persen dari target Rp 17 miliar. Selanjutnya, untuk non PBB dari pajak hotel terealisasi Rp 25,2 miliar atau 66,6 persen dari target Rp 37,8 miliar, restoran terealisasi Rp 19,3 miliar atau 65,9 persen dari target Rp 29,3 miliar. Sedangkan hiburan terealisasi Rp 24,1 miliar atau 66,4 persen dari target Rp 36,2 miliar. (put/sit)

Pengurangan BPHTB 50 persen itu, sudah tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan BPHTB.

Adanya diskon tersebut, diharapkan jumlah pembayar BPHTB juga terus meningkat. Sehingga, target capaian pajak BPHTB tahun 2023 bisa tercapai. “Pengurangan pembayaran BPHTB ini untuk kemaslahatan bersama, tentunya peserta PTSL tidak terlalu terbebani dengan pajak BPHTB,” kata Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, Jumat (25/08/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat

Di Sidoarjo sendiri, paparnya, terdapat 225 desa yang melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ditargetkan 25.517 bidang yang akan disertifikatkan lewat program PTSL. Program PTSL merupakan program pemerintah pusat untuk mempercepat pencatatan tanah. “Sidoarjo turut mendukung program tersebut, salah satunya dengan memberikan keringanan pembayaran BPHTB,” imbuh Gus Muhdlor-sapaannya.

Tidak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga memberikan Penghapusan denda pajak daerah yang berlaku untuk PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan PDL (Pajak Daerah Lainnya) seperti Reklame, Parkir, Hiburan, Restoran hingga tahun pajak 2022 dan masa pajak Januari hingga Mei 2023. 

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono, mengatakan bahwa kebijakan Bupati Sidoarjo ini diharapkan bisa meringankan beban warga sekaligus meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. “Selain itu, kami juga berharap agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi dengan adanya inovasi, termasuk keringanan pembayaran penghapusan denda dan juga proses pembayaran secara digital yang mudah,” harapnya. (on/sit)