Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah juga terus membangun cultural infrastructure atau infrastruktur budaya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Salah satunya, melalui tujuh kebiasaan Indonesia hebat. Selain itu, juga berbagai program yang berkaitan dengan upaya memberikan penguatan pendidikan untuk anak TK, serta wajib belajar 13 tahun bagi anak-anak TK sampai tingkat SLTA.

“Kami memberikan ruang aktualisasi yang sangat besar bagi anak-anak untuk dapat tampil mengembangkan potensi,” kata Menteri Abdul Muti.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa penghargaan ini adalah wujud kebanggaan pemerintah pusat atas karya kreasi anak Banyuwangi yang hebat. Baik prestasi di bidang sains hingga kreativitas seni budaya.

“Ini adalah pengakuan atas prestasi dan kreativitas seluruh anak Banyuwangi yang hebat. Selamat untuk seluruh anak Banyuwangi, terima kasih telah mengharumkan Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa. Diantaranya, adalah pengembangan minat numerasi siswa di Banyuwangi yang bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya. Program yang bertajuk Smart Gasing itu, bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran matematika yang menarik kepada siswa-siswa di pelosok desa.

Dari Program Smart Gasing tersebut, ujarnya, berhasil mencetak siswa unggul. Diantaranya adalah Felicia Dahayu, siswa SDN 1 Pesanggaran, yang berhasil meraih emas kompetisi Coding dalam The 9th World Innovative Technology (WIT) Challenge, di Chonnam National University, Korea Selatan pada 2-3 November 2024.

“Tidak hanya di bidang sains, kami juga mendorong minat siswa-siswi kami di bidang seni budaya. Bahkan, kami berikan panggung seluas-luasnya. Seperti Program Padang Bulanan yang menampilkan kreasi seni pelajar tiap bulan atau yang terbaru pagelaran Kuntulan Ewon saat peringatan Hardiknas yang diikuti seribu lebih pelajar,” jelas Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tenaga pendidik hingga sistem pendidikan di daerah sendiri. Mulai peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk pengangkatan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu serta sejumlah program inovatif lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, menambahkan keberhasilan Banyuwangi mendapatkan penghargaan Pemda dengan Validitas Terbaik lantaran Pemkab sering melakukan pendataan untuk memantau keberlanjutan pendidikan siswa. “Keberhasilan upaya tersebut dapat diukur dari angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Banyuwangi per 2025 yang masuk 5 terendah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Begitu pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per 2025 yang naik menjadi 75,17,” urainya. (kom/bwi/gie)

Dua penghargaan yang diraih itu, yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota. Capaian tersebut, menegaskan posisi Kota Malang sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong pengembangan ekosistem halal berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Alhamdulillah, Pemkot Malang kembali mendapat apresiasi terkait pengembangan ekosistem halal. Sebelumnya kami juga meraih penghargaan Halal Awards dari Kementerian Perindustrian, dan hari ini mendapat dua penghargaan dari UB,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai pelaku UMKM, akademisi, komunitas masyarakat, sektor perbankan hingga media yang turut memperkuat ekosistem halal di Kota Malang. Wali Kota Wahyu menegaskan, penguatan ekosistem halal menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Pemkot Malang secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan teknis hingga fasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha. “Kami bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya difasilitasi gratis, terutama bagi UMKM dan pedagang kaki lima agar semakin banyak produk yang memiliki jaminan halal,” jelasnya.

Langkah tersebut, dinilai menjadi fondasi penting dalam memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Kota Malang. Ke depan, Wali Kota Wahyu menegaskan penguatan ekosistem halal akan terus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk mendorong produk makanan berbasis UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan global.

“Kami ingin produk makanan UMKM Kota Malang memiliki daya saing kuat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, penghargaan UB Halal Metric diberikan berdasarkan lima indikator penilaian utama, meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal. Penilaian mencakup tiga kategori utama, yakni industri, pemerintahan dan perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan. (rsy/sit)

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam mendukung pengembangan ekosistem halal, khususnya melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor industri halal di daerah,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Keikutsertaan Kabupaten Malang dalam ajang ini, sekaligus menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong daya saing produk halal. Baik itu untuk di tingkat nasional maupun global, yang sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Sejumlah rangkaian pelaksanaan itu, turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), jajaran pimpinan dari Provinsi Jawa Timur, Rektor Universitas Brawijaya, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur hingga Direktur PT Ajinomoto. Termasuk, sejumlah kepala daerah, diantaranya Wali Kota Malang, Bupati Lumajang, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Pasuruan dan Bupati Bojonegoro, serta jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Dalam momen itu, di peringatan tahun ini mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Tema tersebut, sebagai refleksi atas perjalanan 3 dekade pelaksanaan desentralisasi dalam mendorong kemandirian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam amanatnya, Wamen Bima Arya menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait evaluasi sekaligus arah kebijakan ke depan dalam memperkuat implementasi otonomi daerah. Dirinya menegaskan, bahwa kewenangan merupakan ruh utama dari otonomi daerah yang membedakannya dengan sistem pemerintahan sebelumnya.

“Kewenangan inilah yang menjadi pembeda antara 30 tahun otonomi daerah dengan era sebelumnya. Ini adalah proses panjang yang harus terus kita evaluasi dan sempurnakan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa otonomi daerah bukanlah sistem yang statis. Melainkan, proses dinamis yang terus berkembang seiring kebutuhan dan tantangan zaman.

Selama 30 tahun terakhir, tambahnya, berbagai capaian telah diraih. Namun, tetap diperlukan konsolidasi dan penyempurnaan, khususnya dalam hal sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :

Bupati Malang, HM Sanusi, yang turut hadir di peringatan itu menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dalam mendukung penguatan otonomi daerah, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Di peringatan itu, Pemkab Malang juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, atas kinerja pemerintahan daerah, khususnya kedisiplinan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan kinerja secara rutin dan tepat waktu.

Tidak hanya itu, Bupati Sanusi juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Berkinerja Tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menanggapi hal itu, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa apresiasi dan penghargaan dari Kemendagri merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang.

“Alhamdulillah, apresiasi dan penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, terutama para SKPD yang secara konsisten dan tepat waktu menyampaikan laporan kepada Kemendagri sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,” kata Bupati Malang, melalui bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Bupati Sanusi juga menegaskan, bahwa pelaporan yang baik dan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan serta mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Kami akan terus mendorong seluruh jajaran agar semakin disiplin, responsif dan adaptif dalam menjalankan tugas, termasuk dalam hal pelaporan kinerja. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Dirinya berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa mendatang. Termasuk, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menuntut kemandirian serta profesionalisme pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (pro/gie)

Rangkaian prestasi itu, diantaranya seperti penghargaan yang diraih Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang menerima penghargaan dengan dinobatkan sebagai Tokoh Daerah Peningkatan Layanan Publik dalam PWI Jatim Award 2026, pada Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT PWI Jatim ke-80, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (16/04/2026) malam. Panel juri PWI Jatim menilai, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, berhasil melakukan revolusi birokrasi melalui tiga program kunci. Diantaranya, Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang menjamin kesehatan warga, sistem administrasi kependudukan ‘Peta Cinta’ dengan menjemput bola ke desa-desa, serta kanal pengaduan digital Wadul Gus’e yang memangkas jarak komunikasi antara rakyat dan pemimpin.

“Penghargaan ini bukan sekadar piala, tapi ‘vitamin’ bagi seluruh jajaran Pemkab Jember. Kami tidak boleh berpuas diri karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan akan semakin tinggi,” ungkap Gus Fawait, Selasa (21/04/2026) tadi.

Baca juga :

Hanya berselang lima hari, Gus Fawait kembali naik ke panggung kehormatan di Ballroom Grand City, Surabaya, Selasa (21/04/2026) tadi. Dalam perayaan HUT ke-20 Beritajatim.com, dirinya menerima penghargaan kategori Penguat Demokrasi dengan sub-kategori Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan. Prestasi ini, didasarkan pada keberanian Pemkab Jember melakukan validasi data kemiskinan ekstrem secara faktual di lapangan. Dalam validasi itu, Gus Fawait mengerahkan ribuan ASN dan relawan untuk melakukan verifikasi door to door guna memastikan bantuan sosial dan intervensi anggaran tepat sasaran, bukan sekadar berbasis data administratif usang.

“Saya persembahkan penghargaan ini kepada para ASN yang mau turun ke lumpur, ke pelosok desa, untuk memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari perhatian pemerintah,” tambahnya.

Di saat yang hampir bersamaan di Jakarta, prestasi Jember juga diakui di level nasional. Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, dianugerahi penghargaan Puspa Cita dalam ajang Anugerah Puspa Bangsa 2026 oleh Kompas TV. Penghargaan ini, menjadi pengakuan atas Program Mlijo Cinta, sebuah inisiatif klinik usaha yang mendampingi ribuan perempuan pelaku UMKM di Jember, untuk naik kelas secara ekonomi, sekaligus menekan angka stunting melalui penguatan gizi keluarga.

“Jika perempuan kuat, maka keluarga hebat. Jika keluarga hebat, Jember akan maju dengan sendirinya,” ujar Ning Ghyta saat menerima penghargaan Puspa Cita.

Pencapaian Hat trick penghargaan dalam sepekan ini, menegaskan posisi Jember sebagai daerah yang tengah bertransformasi menjadi Jember Baru, Jember Maju. (rio/gie/adv)

Secara faktual, penghargaan ini tidak diberikan begitu saja. Namun, tim penilai dari kalangan jurnalis melihat adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan dasar di Kabupaten Jember selama satu tahun terakhir.

Mewakili Bupati Fawait, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menerima trofi tersebut di hadapan para tokoh pers dan pimpinan daerah se-Jawa Timur. Mewakili Bupati Fawait, Regar, memaparkan bahwa tulang punggung dari penghargaan ini adalah tiga program integratif yang disebut sebagai motor penggerak perubahan.

Pertama, ujarnya, adalah Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga Jember yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi biaya. Dengan UHC Prioritas, pemerintah menjamin seluruh pemegang KTP Jember, khususnya kategori kurang mampu, untuk mendapatkan layanan medis gratis di rumah sakit mana pun di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama,” ujarnya.

Baca juga :

Kedua, tambahnya, adalah Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan. Secara faktual, sebelum program ini ada, warga desa di pelosok Jember harus menempuh jarak berjam-jam untuk menuju kantor kependudukan di pusat kota. Kini, kewenangan cetak KTP dan Kartu Keluarga didelegasikan langsung ke 31 kantor kecamatan.

Menurut Regar, bahwa Bupati Fawait telah menegaskan bahwa keberhasilan Peta Cinta didukung oleh jaminan logistik. “Pemerintah Kabupaten Jember memastikan stok blangko KTP di tingkat kecamatan selalu tersedia (aman) agar tidak ada penundaan layanan,” tegasnya.

Program ketiga yang menjadi sorotan adalah Wadul Gus’e. Ini adalah platform komunikasi dua arah yang memangkas jarak birokrasi antara rakyat dan bupati.

“Melalui platform ini, warga dapat mengirimkan keluhan, laporan infrastruktur rusak, hingga saran pembangunan secara langsung. Data laporan yang masuk diolah untuk menjadi dasar perbaikan layanan di semua tingkatan birokrasi,” jelasnya.

Menurut Regar, Gus Fawait menekankan bahwa penghargaan dari PWI Jatim ini adalah vitamin atau asupan semangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jember. Dengan adanya pengakuan dari pihak eksternal, terutama dari kalangan pers yang biasanya kritis. Hal ini membuktikan bahwa jalur reformasi birokrasi yang diambil sudah berada di lintasan yang benar.

Bupati Fawait mendedikasikan pencapaian ini, untuk seluruh elemen pemerintah dan rakyat Jember yang telah bersinergi demi mewujudkan visi Jember Baru, Jember Maju. (rio/gie/adv)

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dirinya menilai, penghargaan tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan berbagai pihak, khususnya Basarnas dalam menangani musibah runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khoziny.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama, bantuan dan semangat bahu-membahu dalam menolong para korban. Tanpa kerja sama yang baik dari semua pihak, penanganan musibah tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan cepat,” kata Bupati Subandi.

Baca juga :

Selain itu, bupati juga menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, adalah penanganan banjir di wilayah timur Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membangun rumah pompa di beberapa titik rawan banjir.

“Jika sewaktu-waktu terjadi banjir akibat hujan deras atau pasang air laut, tidak menutup kemungkinan bantuan dari Basarnas juga diperlukan, misalnya untuk membantu proses evakuasi warga terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Nanang Sigit menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Sidoarjo selain untuk menyerahkan penghargaan juga dalam rangka mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan salam dari Kepala Basarnas RI kepada Bupati Sidoarjo, sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemkab Sidoarjo dalam proses penanganan korban pada peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran.

“Tanpa bantuan serta kerja sama yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, proses penanganan dan evakuasi tentu tidak akan berjalan dengan mudah dan cepat,” tambahnya. (puj/gie)

“Kita bersyukur, Kabupaten Malang mendapatkan kategori yang tidak semua kota dan kabupaten se Indonesia, mampu mendapatkan predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih. Dari total 345 kabupaten dan kota se Indonesia, ternyata tidak ada satu pun daerah yang memperoleh predikat Pengelolaan Sangat Bersih (Adipura Kencana) maupun Pengelolaan Bersih (Adipura). Tercatat, hanya 35 daerah kabupaten dan kota, yang berhasil meraih predikat Kota Bersertifikat Menuju Kota Bersih. Sebanyak 253 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pembinaan dan sejumlah 132 kabupaten dan kota masuk kategori Kota dalam Pengawasan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, yang turut mendampingi Bupati Malang di Jakarta.

Baca juga :

Dalam rapat koordinasi (Rakor) bertajuk ‘Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)’ dan dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengeluarkan Keputusan No 1179 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dengan menganugerahkan Kabupaten Malang dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Tahun 2025. Raihan tersebut, berdasarkan hasil penilaian akhir kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 dengan tiga instrumen kriteria penilaian, meliputi anggaran dan kebijakan, SDM dan fasilitas pengelolaan sampah, capaian kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan.

”Tetap semangat selalu buat semuanya, baik para pejuang lingkungan dan masyarakat Kabupaten Malang, yang luar biasa. Kabupaten Malang tadi juga disebut menjadi barometer juga terkait persampahan baik itu RDF (Refuse Derived Fuel) adalah bahan bakar alternatif hasil pengolahan sampah, maupun mobilitas pengangkutan sampah,” ujarnya.

Untuk tahun depan, tambah Sekda Budiar, Kabupaten Malang semoga dapat meraih predikat yang lebih bagus lagi. Sehingga, tetap bersemangat karena penilaian bakal lebih ketat lagi di tahun depan.

“Penilaian tahun ini sudah sangat-sangat ketat. Karenanya, tetap semangat,” papar Sekda Budiar. (pro/sit/adv)

Penghargaan tersebut, menjadi bukti pengakuan pemerintah pusat atas komitmen Pemerintah Kota Malang, dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Kota Malang termasuk dalam 35 kabupaten dan kota di Indonesia, yang dinilai memiliki kinerja baik di bidang pengelolaan sampah.

Secara nasional, Kota Malang menempati peringkat ke-7 terbaik dengan nilai kinerja 71,45. Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian tersebut menempatkan Kota Malang di posisi kedua.

“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini Kota Malang mendapatkan Sertifikat Menuju Kota Bersih. Peringkat ke-7 secara nasional dan ke-2 di Jawa Timur. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen kota, mulai dari pemerintah, petugas kebersihan, hingga masyarakat dan mudah-mudahan ini menjadi persembahan bagi masyarakat Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini, mulai dari pengurangan di sumber, pengolahan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Sehingga, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Malang yang dinilai memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang atas kesadarannya. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bisa diselesaikan dengan kolaborasi,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, penghargaan itu akan dijadikan pijakan untuk memperkuat program kebersihan dan lingkungan hidup di daerah. Pemerintah Kota Malang berkomitmen menjalankan kebijakan yang selaras dengan program pemerintah pusat, termasuk Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Gerakan ini harus menjadi kesadaran bersama. Kita akan melaksanakannya sesuai ketentuan, dengan tujuan membangun kepedulian kolektif dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)