Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau menggunakan transportasi umum atau online atau mengendarai sepeda kayuh, ke tempat kerja. Imbauan ini, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta semua daerah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk akibat dinamika yang terjadi di Timur Tengah.

“Efisiensi energi ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan bersama dalam menghadapi ketidakpastian situasi akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, saya mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam gerakan penghematan energi ini,” kata Bupati Ipuk, Kamis (26/03/2026) tadi.

Baca juga :

Imbauan tersebut, juga telah disampaikan Bupati Ipuk, saat memimpin apel bersama ASN di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (25/03/2026) kemarin. Bupati Ipuk mendorong ASN yang rumahnya dekat, mulai beralih menggunakan sepeda kayuh menuju tempat kerja masing-masing.

ASN juga bisa memanfaatkan angkutan umum dan online ke tempat kerja, seperti yang telah diterapkan Pemkab Banyuwangi tiap hari Jumat. “Kebijakan ini sedang kita bahas detailnya untuk segera diterapkan bersama. Selain bisa menghemat energi, gowes juga lebih menyehatkan bagi ASN,” kata Alumni Magister Kebijakan Publik (MKP) Universitas Airlangga (Unair) itu.

Selain itu, Bupati Ipuk juga meminta seluruh ASN optimalisasi kegiatan berbasis digital sebagai untuk mengurangi mobilitas. “Selain lebih efektif dengan layanan digital, langkah ini juga membantu menghemat konsumsi BBM untuk kendaraan dinas,” ujarnya.

Imbauan penghematan energi ini, menurut Bupati Ipuk, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi, termasuk BBM. “Kita berharap konflik di Timur Tengah segera mereda, sehingga tidak berdampak terhadap pasokan energi dunia. Meski demikian, kita juga tetap harus membiasakan diri untuk menggunakan energi secara bijak,” ujar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola penggunaan fasilitas negara secara efisien, tertib dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga meminta setiap perangkat daerah untuk melakukan penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta listrik selama masa libur Lebaran, seiring menurunnya aktivitas perkantoran.

Menurutnya, pengelolaan energi yang bijak bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga efisiensi penggunaan fasilitas negara. “Perangkat daerah diminta melakukan penghematan penggunaan BBM dan listrik selama masa libur Lebaran,” paparnya.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, bahwa penghematan tersebut dapat dilakukan melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas yang tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan, serta memastikan pemakaian listrik di lingkungan kantor tetap terkendali. Selain itu, perangkat daerah juga diingatkan untuk memastikan lampu, pendingin ruangan, serta berbagai peralatan elektronik dimatikan apabila tidak digunakan selama masa libur.

Bunda Indah juga menilai, bahwa disiplin dalam mengelola energi merupakan bagian dari budaya kerja aparatur yang profesional sekaligus bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara. Itu karena, efisiensi penggunaan energi juga memiliki dampak positif terhadap pengelolaan anggaran daerah. Sehingga, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Bunda Indah berharap, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menjadikan imbauan tersebut sebagai komitmen bersama dalam menumbuhkan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya secara bijak. Sementara dengan penghematan energi di lingkungan pemerintahan, juga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih hemat dan bertanggung jawab.

Dengan pengelolaan fasilitas negara yang lebih tertib dan efisien, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang disiplin, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. (kom/adi/gie)