Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan apresiasi kepada pendiri SPPG Morse, Makhrus Soleh, yang mendukung program Nasional. Apalagi, saat ini program tersebut bukan hanya menyasar siswa sekolah, namun juga ibu hamil dan ibu menyusui.

“SPPG ini adalah program nasional dari Presiden RI, yang dilaksanakan oleh BGN untuk mencerdaskan bangsa, kualitas pendidikan dan gizi baik. Ini juga tidak hanya menyasar anak- anak sekolah, tetapi juga mencegah stunting, kepada ibu hamil dan ibu menyusui,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Kota Malang masih memiliki target besar dalam pemenuhan SPPG. Karenanya, pihaknya berharap apabila ada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk membuat SPPG, akan dibantu semua perizinannya.

“SPPG ini kita masih mendata kembali. Karena laporannya pada BGN. Target Kota Malang masih jauh, nanti akan kita cek kembali jumlahnya. Kita hanya mendampingi dan terus mempercepat proses perizinannya, termasuk juga persyaratan yang dilengkapi. Kita membantu semua kepada mereka yang ingin mengajukan SPPG,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, untuk pengiriman perdana tersebut difokuskan pada sembilan sekolah yang berada di sekitar dapur BGN SPPG Morse tersebut.

Sementara itu, pendiri SPPG Morse, Makhrus Sholeh, menyampaikan bahwa program tersebut bermanfaat untuk siswa-siswi menuju generasi emas 2045. Selain itu, SPPG tersebut juga mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja baru, serta melibatkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.

“Ini luar biasa, jadi program ini bisa sampai ke kecamatan seluruh Indonesia. Saya terpanggil hati nurani karena itu,” kata Makhrus.

Dirinya juga mengatakan, bahwa setiap paket makanan yang dibagikan terdiri atas karbohidrat, protein, sayur, buah dan susu sesuai standar gizi BGN. Selain itu, keberadaan SPPG juga telah diverifikasi oleh pemerintah sebelum beroperasi.

“Kami tetap komitmen sejak awal meski sempat terkendala pembayaran. Karena ini program presiden yang manfaatnya besar sekali,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

“Hal itu, didasarkan dari hasil evaluasi tahun 2024. Sehingga untuk memastikan kenyamanan masyarakat, mulai dari H-2 Lebaran, akan ada penambahan stok BBM sebesar 20 persen lebih,” kata Manajer Fuel Terminal Pertamina Malang, Toni Kurniawan, dalam peninjauan yang dilakukan Wali Kota Malang, Wawali, Forkopimda dan TPID, Rabu (26/03/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini sudah mempersiapkan beberapa hal untuk memastikan stok BBM aman. Mulai dari kondisi stok, hingga awak mobil tangkinya.

“Termasuk jika diperlukan, penambahan satu gerbong lagi untuk pengangkatan BBM. Kami sudah koordinasikan dengan PT KAI dan depot penyuplai,” jelasnya.

Baca juga :

Ditambahkanya, untuk memastikan stok BBM di SPBU tetap aman selama Lebaran, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi. Diantaranya, akan ada pengawalan dengan bantuan polisi apabila kondisi jalanan macet. Kemudian terkait skema pengiriman, dilakukan sehari dua kali.

“Seperti misalnya ke arah Batu, itu akan kami kirim dua kali sehari yaitu pagi dan malam, guna memastikan kondisi BBM di area wisata tetap aman. Termasuk, juga dengan SPBU di Jalan Tol, akan kami pastikan stoknya aman,” imbuhnya.

Toni juga mengungkapkan, selain memastikan stok BBM tetap aman, juga memastikan kualitasnya. Dijelaskan, akan ada pengawasan secara detail dari sebelum menerima hingga sebelum menyalurkan BBM tersebut.

“Pengawasan kami tidak hanya dilakukan secara internal, namun kami juga mengirimkan sampel secara periodik ke Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk dicek kualitasnya,” tambahnya. (cw1/gie)

Salah satu konsumen yang juga seorang mahasiswa, Ega Sofyan, mengatakan bahwa kedatangannya ke kantor tersebut baru kali ini dan untuk melakukan komplain. “Baru pertama kali ini konfirmasi ke JNE, sini. Dahulu pernah pakai JNE, tetapi tidak sampai seperti sekarang. Kalau sekarang ini harus menunggu,” kata Ega.

Ega menceritakan, jika paket yang ditunggu itu dari Purbalingga. Biasanya, jika menggunakan ekspedisi lain, paket tersebut hanya membutuhkan waktu satu hari sudah sampai. Namun, ini sudah sampai beberapa hari.

“Paket saya itu dari Purbalingga dan biasanya sehari sampai. Ini lima hari di Semarang dan lima hari di pusat penyortiran di Malang. Itu tidak masuk akal,” tambah Ega.

Merasa kesal dengan lamanya waktu pengiriman, Ega memutuskan untuk mendatangi Kantor JNE Pajajaran Kota Malang. Namun, dirinya merasa jika proses penyelesaian paket di kantor tersebut tidak efisien.

“Setelah sampai di sini, sistemnya nulis resi dan bikin malas menunggunya. Padahal saya sering belanja spare part mobil dan biasanya cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Ega berharap, agar Kantor JNE Pajajaran dapatnya ditutup, jika tidak ada perbaikan dalam pelayanan. Sebab, hal itu dapat merugikan para pelanggan.

“Kasihan customernya,” ujarnya dengan kesal.

Hal tidak jauh berbeda, juga disampaikan warga Pasuruan yang bekerja di Malang, Rizki. Dirinya mengalami masalah serupa dan paket yang seharusnya diterima sejak 16 September lalu, hingga saat ini masih mengendap di JNE Pajajaran.

“Dari Jakarta itu 13 September. Namun hingga 18 September, paket itu belum tiba. Padahal, menurut informasi dari E-Commerce ini, barang itu sudah dikirim pada 16 September. Saya komplain itu, karena sampai sekarang barangnya tidak diantar,” ucap Rizki.

Akibat keterlambatan itu, Rizki mengaku tidak bisa bekerja. Itu karena, barang yang dipesan adalah untuk kebutuhan komputer yang digunakan bekerja. Karenanya, dirinya sangat menyayangkan dengan ekspedisi JNE.

“Ini baru pertama kali dan tidak mau pakai lagi. Biasanya pakai ekspedisi yang biasa, seperti Si Cepat, JNT, Wahana dan itu normal saja. Tidak seperti ini,” imbuh Rizki.

Atas keluhan para pelanggan tersebut, sampai dengan saat ini pihak manajemen JNE masih belum dapat dikonfirmasi. Sebaliknya, pihak Satpam justru meminta memontum.com mengajukan proposal permohonan konfirmasi ke JNE. (rsy/sit)

Bupati Karna, bahkan memimpin langsung pengiriman bantuan air bersih kepada ratusan warga yang terdampak kekeringan di kedua kawasan tersebut. Selain membawa dua truk tangki berkapasitas 5000 liter dan 6000 liter air bersih, rombongan orang nomor satu di pemerintahan Situbondo itu juga membawa ratusan peket Sembako.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, mengatakan bahwa di Dusun Bendera, Desa Sumberejo ada 170 KK yang terdampak kekeringan. Kemudian untuk Dusun Belangguan, Desa Sumberwaru ada 377 KK yang terdampak kekeringan.

“Bapak bupati hari ini menyalurkan bantuan air bersih dan paket Sembako kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Bendera dan Dusun Belangguan. Air bersih ini disalurkan ke tandon-tandon air yang telah kami siapakan sebelumnya, sehingga warga tinggal mengambilnya,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, mantan Kabag Umum Setdakab Situbondo ini menyampaikan, untuk paket Sembako yang diberikan kepada warga berisi beras 10 kilogram, 2 kilogram gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 5 bungkus mie instan. “Untuk paket Sembako ini berasal dari BPBD Kabupaten Situbondo. Memang diperuntukkan untuk warga yang terdampar kekeringan,” jelasnya.

Dirinya berharap, air bersih dan paket Sembako yang diberikan dapat bermanfaat untuk warga di Dusun Bendera dan Belangguan. “Semoga apa yang diberikan oleh bapak bupati ini bisa bermanfaat untuk warga yang terdampak kekeringan di dua dusun ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada puncak musim kemarau ini, BPBD Situbondo rutin mengirim air bersih kepada warga di dua dusun tersebut. Sehingga, kebutuhan air bersih untuk warga di sana tetap terpenuhi. “Dalam seminggu itu bisa dua kali dengan armada tiga truk tangki, dari BPBD dua armada dari PMI satu armada. Masing-masing truk tangki berisi 5.000 liter dan 6.000 liter air bersih,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberejo, Dwi Aris, menyampaikan bahwa warga di Dusun Bendera memang kekurangan air bersih di saat musim kemarau tiba. Sehingga, bantuan air bersih dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

“Dusun Bendera ini merupakan dusun paling selatan di Desa Sumberejo dan langsung berbatasan dengan hutan milik Perhutani. Kami mewakili warga Dusun Bendera menyampaikan terima kasih kepada bapak bupati karena telah hadir langsung di Dusun Bendera ini,” katanya. (kom/sit/gie)

Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, Dhiyang Hadi Sayoga, mengatakan bahwa ribuan batang rokok ilegal itu diamankan petugas, Senin (15/07/2024) sekitar pukul 23.00 di Jalan Raya Bancelok, Kabupaten Sampang-Madura. “Empat petugas kami berhasil mencegat truk ekspedisi berisi rokok ilegal, yang jumlahnya sekitar 9.800 batang di Jalan Raya Bancelok, atau sebelum Jrengik,” katanya.

Rokok ilegal itu, lanjutnya, hendak dikirim keluar Pulau Madura atau ke wilayah Surabaya, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan cara diangkut menggunakan truk ekspedisi Shoppe Express.

Baca juga :

“Barang yang diamankan diangkut menggunakan truk ekspedisi Shoppe Express dengan 66 resi. Dari hasil ini, kerugian negara bisa mencapai Rp 135 juta,” tambahnya.

Dhiyang menjelaskan, bahwa saat ini barang bukti rokok ilegal sudah diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Madura guna dilakukan penyelidikan lanjutan dan menemukan pengirim. “Tidak ada penindakan pada sopir, karena sopir hanya bertugas mengangkut,” tambahnya.

Dari hasil ini, ujarnya, Bea dan Cukai Madura akan terus mendalami guna mendapatkan kepastian hukum pemilik barang tidak bercukai tersebut. “Kasus ini akan terus kami dalami, untuk mengungkap pelaku dan jaringan distribusi rokok polos tersebut,” terangnya. (azm/sit)

“Kami juga melaksanakan tera ulang di Pabrik Gula di Kota Kediri yakni PG Pesantren tanggal 7 hingga 8 Mei 2024, dan PG Mrican tanggal 13 Mei 2024, atau sebelum buka giling. Melalui langkah ini, diharapkan agar lebih banyak petani tebu yang mengirimkan hasil panen tebu ke PG yang ada di seluruh Indonesia dan bukan dikirim ke pihak swasta,” kata Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma Negara, Senin (13/05/2024) tadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, ujarnya, setiap alat timbang, alat ukur dan alat takar yang digunakan untuk berniaga wajib ditera ulang setiap tahun. Tera ulang dilakukan, untuk mencegah terjadinya selisih takaran dalam bertransaksi.

Baca juga :

Dalam kaitannya dengan pabrik gula, lanjutnya, tera ulang sangat diperlukan untuk menentukan produk akhir meliputi penentuan kwanta (isi, berat, atau panjang) produk gula yang sudah jadi. Dalam menentukan kwanta gula pasir yang dihasilkan oleh pabrik tersebut, haruslah menggunakan UTTP yang sudah ditera dan atau ditera ulang.

Adapun UTTP yang dilakukan tera ulang, ungkapnya, yakni Digital Crane Sistem (DCS). DCS sendiri merupakan peralatan timbangan tebu yang terhubung dengan komputer secara otomatis sebelum memasuki stasiun gilingan.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa hasil tera ulang pada PG di Kota Kediri seluruh DCS berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar tera nasional. “Alhamdulillah, setelah kami lakukan tera ulang, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kecurangan. Jadi kami sampaikan kepada petani tebu, agar tidak perlu khawatir mengirimkan hasil panen tebu ke pabrik gula di Kota Kediri,” ujarnya.

Wahyu juga berharap, agar seluruh hasil pertanian tebu bisa dikirim ke semua PG di Kota Kediri. “Lahan pertanian tebu di Kota Kediri sangat luas jumlahnya. Semoga dengan dilaksanakannya tera ini, maka dapat menambah kepercayaan petani tebu. Sehingga, tidak sangsi lagi dalam mengirimkan tebu ke PG,” ungkapnya. (kom/pan/sit)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga dengan prestasi petani-petani lokal yang telah menjadikan Kapulaga sebagai produk unggulan daerah. Terlebih, Kapulaga tersebut berasal dari Kelompok Tani Argomulyo IV, Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe dan ekspornya disalurkan melalui CV Surya Mas Surabaya.

“Saya bangga dengan petani-petani Kabupaten Lumajang. Nanti saya bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, akan mengupayakan lebih lanjut diantaranya peluang pasar yang lebih baik,” ungkapnya.

Baca juga :

Kapulaga, paparnya, sebagai salah satu komoditas tanaman obat (Biofarmaka) dan kini menjadi produk unggulan Kabupaten Lumajang. Dengan kondisi agroklimat yang mendukung, komoditas ini menunjukkan potensi pengembangan yang signifikan di daerah tersebut.

Menurut data ekspor tahun 2023, Kelompok Tani Argomulyo IV telah berhasil mengirimkan sekitar 17 ton Kapulaga setiap dua minggu sekali, dengan total ekspor selama satu tahun mencapai 238 ton. Selain Surabaya, produk ini juga didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Semarang, Magelang dan Jawa Barat.

Karenanya, papar Pj Bupati Yuyun, Kabupaten Lumajang memiliki harapan besar sebagai sentra produksi Kapulaga. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk mendukung peningkatan pendapatan petani serta kontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Saya mengimbau kepada seluruh jajaran yang peduli dengan petani dan produk unggulan Kabupaten Lumajang, agar lebih berperan dan bekerjasama meningkatkan mutu dan kualitas produk pertanian yang berdaya saing. Sehingga, kesejahteraan petani meningkat dan perekonomian Kabupaten Lumajang juga meningkat,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

Humas Bea Cukai Kediri, Rudi Supriyanto, saat dikonfirmasi membenarkan upaya penggagalan tersebut. Diuraikannya, peristiwa bermula dari adanya informasi intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal menggunakan bus melalui wilayah pengawasan Bea Cukai Kediri, tepatnya Kabupaten Jombang.

Baca juga:

“Berbekal informasi tersebut, tim gabungan Bea Cukai Kediri dan Satpol PP Kabupaten Jombang kemudian menyisir area dimaksud berikut ciri-ciri kendaraannya. Alhasil, akhirnya mendapati kendaraan target berplat nomer K 7142 OD melintas,” ujar Rudi, saat dikonfasi Minggu (25/06/2023) tadi.

Dari situ, tambahnya, kemudian petugas melakukan pengejaran dan penghentian sarana pengangkut untuk dilakukan penindakan. “Kemudian dihentikan di exit tol Tembelang. Ini dari Jawa Timur tujuannya ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat,” bebernya.

Atas penindakan tersebut, sebanyak 22.480 batang rokok illegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berhasil dicegah oleh petugas. “Untuk perkiraan nilai barang yang dicegah tersebut mencapai Rp 28.212.400 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19.336.060,” paparnya. (azl/sit/adv)