“Saya sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Alliance to End Plastic Waste, telah sepakat untuk memperkuat komitmen dalam penanganan sampah melalui Program Bersih Indonesia. Tujuannya, yakni untuk mendukung pencapaian target pengelolaan sampah nasional. Dengan membangun sistem persampahan yang andal, terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, bantuan sarana prasarana dan pendampingan teknis,” kata Bupati Malang.

Komitmen tersebut, ujarnya, hari ini diwujudkan melalui penyerahan simbolis hibah fasilitas persampahan, sekaligus peluncuran layanan persampahan, yang sebelumnya telah dilakukan secara bertahap. Mulai Maret 2025 lalu, untuk tahap I, Juni 2025 untuk tahap II dan hari ini diluncurkan untuk tahap III.

Saat ini, ujarnya, kegiatan prioritas yang sedang dilakukan adalah sosialisasi untuk menjaring partisipasi 12 desa percontohan. Yakni, Desa Tulusbesar, Duwet Krajan, Wringinanom, Kenongo, Jeru, Benjor, Jambesari, Kambingan, Ngembal, Slamparejo, Bunut Wetan dan Pakis Kembar.

“Sampai dengan akhir September 2025, dari 12 desa percontohan tersebut sudah terdata lebih dari 4.000 pelanggan. Ke depannya layanan persampahan ini akan terus dikembangkan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut aktif mendorong gerakan perubahan untuk mengurangi penggunaan plastik, sekaligus mengampanyekan gerakan 3R (reduce, reuse, recycle),” tuturnya.

Baca juga :

Hari ini, ungkapnya, sebagai upaya untuk mendukung layanan persampahan yang andal, terpadu dan berkelanjutan, Program Bersih Indonesia telah memberikan dukungan teknis dan membantu menfasilitasi sarana dan prasarana. Diantaranya, 24 kendaraan roda tiga (11 untuk pengangkutan sampah anorganik dan 13 untuk sampah organik). Kemudian, 2 kendaraan jenis pick up, 1 truk arm-roll dan 2 bak, 12.000 tong sampah rumah tangga (masing-masing 6.000 tong sampah untuk sampah organik dan anorganik), 400 tong sampah non rumah tangga, juga difasilitasi nomor layanan untuk pelanggan (call center).

“Berbagai dukungan sarana prasarana tersebut, menjadi bukti nyata komitmen kita yang pastinya harus terus ditingkatkan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal yang penting untuk memperbarui semangat kita. Sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa kebersihan maupun pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama,” urainya.

Bupati Sanusi juga mengajak masyarakat, untuk mengurangi penggunaan plastik, ikut memilah dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna. “Mari jadikan Kabupaten Malang sebagai contoh nyata daerah yang mampu mengelola sampahnya dengan baik, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi daerah lainnya demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan lestari,” imbuhnya.

Dirinya berharap, keberadaan fasilitas pengelolaan sampah dan layanan persampahan ini nantinya mampu memberikan dampak signifikan terhadap penanganan sampah secara terpadu menuju Kabupaten Malang Hijau, Elok, Berkah Areknya, Terpilah sampahnya (HEBAT).

“Mudah-mudahan, semangat ini dapat terus kita perkuat. Saya juga berharap, agar sarana maupun prasarana persampahan yang telah kita miliki ini nantinya juga dapat dijaga, dirawat, dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga, upaya penanganan sampah di Kabupaten Malang semakin maksimal,” tambahnya. (pro/mlg/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Pesertanya ini berasal dari usulan Musrenbang, karena mereka ingin belajar pengelolaan sampah. Saya apresiasi, karena ini kesadaran masyarakat. Dengan pelatihan ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik. Jadi, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengurangi persoalan sampah,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pengolahan sampah berbasis pemilahan organik dan anorganik serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci penting. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Sampah ini apabila kita kelola dengan baik, nantinya kesehatan kami akan terjaga dan jika dikelola dengan baik sampah menjadi berkah,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Malang rata-rata mencapai 730 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 514-530 ton masuk ke TPA Supit Urang, sementara 200 ton sisanya dikelola di TPS3R, TPST, maupun TKD.

“Kegiatan ini lahir dari usulan masyarakat yang ingin mendapat pembinaan. Harapannya, sampah mulai diolah dari rumah tangga. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, sementara sampah anorganik bisa masuk ke bank sampah. Dengan begitu, tidak semua harus berakhir di TPS,” ujar Raymond.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini Kota Malang memiliki sekitar 300 unit bank sampah yang masih aktif. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Contohnya sampah plastik, kalau dikumpulkan di bank sampah bisa menghasilkan pendapatan. Kami juga ingin menghidupkan kembali komposting. Dengan begitu, sampah tidak sekadar dibuang, tapi bisa bermanfaat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat. Terlebih, Kota Malang pernah menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah. “Kita juga libatkan yang senior sebagai narasumber, supaya pengalaman mereka bisa ditularkan. Targetnya, sampah yang masuk ke TPA Supit Urang bisa berkurang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Tentunya harga lelang tersebut terlalu murah dikarenakan harga aset tersebut mencapai Rp 44 miliar. Apalagi saat itu, Eka melalui kuasa hukumnya, Yayan Riyanto, SH, MH, telah mengajukan gugatan perlawan eksekusi lelang dan bahkan sampai saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Yayan Riyanto, mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan eksekusi lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL. Sebab sampai saat ini masih ada sengketa perlawanan. “Kami masih melakukan perlawanan, namun lelang tetap dilaksanakan. Lucunya pembelinya adalah Bank Panin itu sendiri. Bagaimana Bank Panin yang mengajukan lelang melalui Pengadilan Agama, tapi Bank Panin itu sendiri yang membeli lelang dengan harga limit sebesar Rp 20,5 miliar,” ujar Yayan, Senin (21/07/2025) sore.

Tentunya hal ini sangat merugikan kliennya, sebab nilai limit itu terlalu rendah. Dirinya menjelaskan bahwa harga wajar masih di atas Rp 40 miliar. “Objek yang dilelang tidak 1 tapi ada 9 objek. Itu merugikan klien kami. Dimana  hutang klien kami hanya tersisa Rp 19,5 miliar. Harusnya tidak 9 aset yang dilelang kalau hanya untuk menutupi Rp 19,5 miliar. Ini jelas merugikan,” jelas Yayan.

Baca juga :

Karena merasa dirugikan, pihaknya secara resmi telah mengakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN Malang pada 18 Juli 2025. Dengan register perkara 224/Pdt.G/2025/PN Mlg. Yakni PT Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang sebagai tergugat I, Kepala KPKNL Malang tergugat II, Notaris Diah Aju W sebagai turut tergugat I dan Kepala Kantor ATR//Pertanahan Kota Malang sebagai turut tergugat II.

“Intinya gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Bank Panin yang membeli sendiri objek lelang adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi dibeli dengan harga jauh dari pasaran. Kalau alasannya tidak ada yang mau beli, itu kan wajar karena masih ada gugatan. Selain itu, kami berharap lelang eksekusi objek jaminan klien kami yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Malang, tidak sah dan batal demi hukum,” jelas Yayan.

Dikatakan Yayan, bahwa  apa yang dialami kliennya sangat miris, tidak hanya 9 objeknya saja yang dilelang dengan harga murah, namun biaya lelang dan beberapa item lainnya juga dibebakan kepada kliennya. “Hutang klien kami Rp 19,5 miliar, namun karena ada biaya seperti biaya lelang dan beberapa lainnya, hutang klien kami yang awalnya Rp19,5 miliar menjadi Rp 21 miliar. Ini sangat miris sekali,” imbuhnya.

Diketahui bawa pada 2015, Eka Pragawinata telah minjaman uang Rp 25 miliar ke Bank Panin Dubai Syariah. “Dalam petjalanan hutang itu sudah dibayar hingga tingggal 19,5 miliar. Saat itu 2 jaminan dikembalikan tinggal 10 aset. Saat ini, 9 aset telah dilelang. Padahal 9 aset itu untuk pabrik pengolahan karet, sebagai usaha klien kami,” tambahnya. (gie)

Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan bahwa RDF Seger merupakan hasil kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang dengan Perumda Aneka Usaha Seger sebagai operator produksi RDF. “Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengurangan sampah di hilir atau TPA dengan mengubah sampah padat anorganik yang tidak memiliki nilai jual menjadi bahan bakar alternatif. RDF ini dimanfaatkan oleh industri, salah satunya adalah PT Semen Indonesia, sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil dalam proses produksi semen,” ujarnya, Jumat (23/05/2025) tadi.

Diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah meluncurkan Program RDF Seger di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Banjardowo, Senin (19/05/2025) lalu. “Inovasi ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang, menandai langkah signifikan dalam mewujudkan Jombang Resik (Reduksi Sampah Mulai Dari Kita),” jelasnya.

Dirinya menyebut, bahwa RDF Seger menjadi solusi ganda untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pengolahan sampah dan kebutuhan akan energi terbarukan. “Teknologi RDF ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengurangi timbunan sampah di TPA sekaligus menghasilkan pendapatan daerah dari produk bahan bakar industri,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Miftahul Ulum, menyampaikan Bupati Jombang telah menetapkan Keputusan Bupati Jombang No.100/3.3.2/121/415.10.1.3/2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang 2025 hingga 2026. Roadmap ini diluncurkan sebagai solusi strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, efektif dan berkelanjutan.

“Terdapat tiga pilar strategis dalam Roadmap mencakup hulu sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah, penyusunan regulasi terkait tanggung jawab pengelolaan sampah di sumber sampah, pengembangan dan penguatan bank sampah, serta pengembangan ekonomi sirkular,” ungkapnya.

Sedangkan tengah, ujarnya, sebagai penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah baik kontainer, truk angkut maupun TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). “Sedangkan hilir sebagai peningkatan kapasitas pengolahan sampah di TPA dengan teknologi ramah lingkungan melalui pembangunan RDF Plant dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tambahnya.

Diuraikan, komitmennya untuk melaksanakan semua target yang ada pada Roadmap, tentunya dengan bekerjasama dengan instansi, swasta, perguruan tinggi, penggiat lingkungan dan masyarakat. Pendampingan pengelolaan sampah juga akan dilakukan pada beberapa sektor, diantaranya hotel, restoran, kafe, desa atau kelurahan, sekolah dan pondok pesantren.

“Pada 2025 ini, telah teralokasi anggaran untuk pembangunan empat lokasi TPS 3R baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan yaitu di Desa Cukir, Desa Tanjunggunung, Desa Pucangsimo dan Keboan,” ungkapnya. (azl/gie)

Perlawanan eksekusi lelang ini ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, PT Bank Panin Dubai Syariah Malang, notaris Diah Aju Wisnuwardhani dan BPN Kota Malang. Yakni, terkait lelang eksekusi terhadap sejumlah objek jaminan milik kliennya yang dijadwalkan akan digelar di KPKNL, pada Selasa (27/05/2025) mendatang.

Secara resmi, Yayan Riyanto dan dua tim kuasa hukumnya VLF Bili SH MH dan Rifqi I Wibowo SH dari kantor Law Firm Yayan Riyanto ke PA Kota Malang pada 18 Mei 2025. “Kami mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang yang kami dinilai tidak sesuai prosedur hukum,” ujar Yayan Riyanto, Kamis (22/05/2024) tadi.

Menurutnya, tindakan eksekusi tidak dapat dilanjutkan karena telah ada gugatan perlawanan yang sah dan tercatat dalam register perkara No 1056/Pdt.G/2025/PA.MLG. “Pelaksanaan lelang eksekusi ini patut dipertanyakan legalitas dan prosedurnya. Pihaknya pun meminta agar PA Kota Malang menunda serta membatalkan pelaksanaannya sampai ada keputusan hukum yang sah,” urainya.

Dijelaskan oleh Yayan, peristiwa ini bermula Ega mengajukan plafon pembiayaan Rp 25 miliar ke Bank Panin Dubai Syariah Malang, tahun 2015 lalu. Kliennya kemudian menyerahkan 12 SHM di lokasi Pabrik Pengolahan Karet dan Saos Jalan Simpang LA Sucipto Kota Malang sebagai jaminan.

“Total nilai jaminan atau agunan saat itu senilai Rp 31,2 miliar. Lalu tahun 2015 hingga 2017, usahanya berjalan baik dan mampu bayar nisbah atau bagi hasil sebesar Rp 5,5 miliar. Saat itu, dua SHM sudah bisa ditebus sehingga sisanya Rp 19,5 miliar. Namun pada Maret 2018, klien kami mulai mengalami kesulitan membayar nisbah. Tapi terlawan II yakni Bank Panin Dubai Syariah menuntut agar para klien kami membayar nisbah,” tambah mantan Ketua DPC Peradi RBA Kota Malang itu.

Baca juga :

Ega menawarkan solusi kepada bank untuk menyelesaikan sisa utang itu untuk menjual jaminan bersama-sama dengan harga yang wajar atau nilai pasar saat itu agar tidak ada yang dirugikan. Namun, Bank Panin Dubai Syariah Malang mengajukan sita eksekusi ke PA Malang pada 23 Januari 2019. Atas pengajuan itu muncul surat relaas pemberitahuan lelang. Dari sinilah PA Malang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan itu yang dijadwalkan 27 Mei 2025 di KPKNL.

“Objek jaminan milik klien kami dijadwalkan akan dilelang pada Selasa, 27 Mei 2025 di KPKNL Malang dengan total nilai objek Rp 20 miliar. Tindakan ini, bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam akad pembiayaan Line Facility (Musyarakah) Nomor: 09 tanggal 11 Mei 2015,” jelasnya.

Dalam akad yang dibuat di notaris Diah aju Wisnuwardhani, tertulis para pihak telah berjanji untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui Pengadilan Negeri di Kota Malang. “Mengacu pada regulasi, bahwa penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dilakukan PA, bukan PN sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperkuat dengan putusan MK No 93/PPU-X/2012 sehingga akad itu tidak sah dan batal demi hukum,” urainya.

Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim PA Malang untuk mengabulkan perlawanan para kliennya serta menyatakan akad Pembiayaan Line Facility tidak sah dan batal demi hukum. “Kami juga meminta hakim untuk menyatakan sita eksekusi oleh PA Malang dan penetapan eksekusi hak tanggungan tidak sah hingga membatalkan lelang eksekusi yang dijadwalkan pada 27 Mei 2025 oleh KPKNL Malang,” imbuhnya.

Menurutnya, kliennya masih mampu menyelesaikan utang itu dengan cara menebus satu persatu SHM hingga selesai. “Kami juga meminta hakim untuk menyatakan appraisal ulang dan diitung kembali utang dan sisa yang harus dibayar ke Bank Panin Dubai Syariah Malang,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua PA Malang, Dr Hj Nurul Maulidah SAg MH, mengatakan bahwa eksekusi perlawanan masih dalam proses dan akan segera disidangkan. “Perlawanan eksekusi tersebut masih proses akan disidangkan oleh majelis hakim,” ujarnya melalui pesan WA, Kamis (22/05/2025) siang. (gie)

Di lokasi itu, dengan didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Menko Zulhas melihat langsung berbagai fasilitas dan proses pengolahan sampah. Yaitu, mulai penampungan, pemilahan hingga menjadi bahan bakar alternatif Refused Derifed Fuel (RDF).

“Ini adalah bentuk ekonomi sirkular. Jadi semuanya berputar. Ternyata hampir semua kecamatan ada pengolahan sampah. Bahkan TPS bisa menghasilkan plastik daur ulang dan bahan bakar. Banyak yang harus ditiru dari Banyuwangi,” kata Zulhas.

Selain TPS Balak, saat ini di Banyuwangi telah dibangun dan dioperasikan 25 TPS lainnya, yang tersebar di sejumlah kecamatan. Menurutnya, program pengelolaan sampah yang dilaksanakan Banyuwangi, telah sejalan dengan program pusat dalam mendorong pengolahan sampah secara sirkular.

“Dalam pengolahan sampah, salah satu kuncinya pada perilaku masyarakat. Tugas kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama,” ujar mantan Menteri Perdagangan itu.

Baca juga :

TPS Balak sendiri, merupakan implementasi Program Banyuwangi Hijau. Pembangunan fasilitas ini melibatkan PT Systemiq Lestari Indonesia dan didukung penuh oleh Pemerintah Norwegia, Borealis, USAID, serta lembaga pendonor lainnya.

TPS Balak sendiri menjadi pusat pengolahan sampah sirkular modern yang dilengkapi teknologi canggih dengan kapasitas harian mencapai 84 ton. Di TPS ini, sampah organik diolah menjadi kompos berkualitas. Sementara sampah anorganik, akan dipilah menjadi plastik daur ulang serta diolah menjadi bahan bakar alternatif RDF.

Sejak beroperasi pada Agustus 2023 lalu, cakupan TPS Balak kian meluas. Dari yang sebelumnya melayani 14 desa, kini meluas cakupannya hingga 37 desa di enam kecamatan, yakni Songgon, Sempu, Genteng, Singojuruh, Rogojampi dan Kabat.

TPS Balak juga telah melayani sebanyak 11.313 pelanggan (rumah) atau setara dengan 49.777 jiwa. Adapun rata-rata sampah yang masuk mencapai 18,8 ton per hari. Total hingga saat ini, jumlah sampah yang telah diolah sebanyak 483,2 ton. Baik sampah organik maupun non-organik.

Dalam kunjungan ke Banyuwangi kali ini, Menko Zulhas juga sempat mengunjungi Pantai Satelit di Kecamatan Muncar, Senin (03/02/2025) sore. Di sana, Zulhas berdialog bersama nelayan hingga melakukan aksi bersih pantai bareng ratusan warga dan pelajar setempat.

Dirinya juga sempat meninjau pelaksanaan perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Rogojampi, berdialog bareng petani milenial, berdiskusi bersama sejumlah pemuda terkait pertanian, hingga meninjau harga bahan pokok di pasar tradisional. (kom/bwi/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa Pemkot Malang tidak hanya mengandalkan sistem sanitary landfill. Namun, juga mengupayakan pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos, Refuse Derived Fuel (RDF) dan briket.

“Sanitary landfill ini hanya solusi sementara. Supaya sampah tidak tertimbun, bau dan memperpendek umur TPA, kami mengolahnya menjadi produk yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Pj Wali Kota Iwan, Sabtu (18/01/2025) tadi.

Saat ini, ujarnya, masih ada sekitar 1,3 ton sampah di Kota Malang yang belum terkelola. Itu karena, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang belum disiplin dalam membuang sampah.

Baca juga :

“Kami sedang mengidentifikasi masalah ini. Pengelolaan sampah melalui Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) harus tuntas di skala kota, bukan parsial. Dari 500 ton sampah yang masuk, saat ini baru 450 ton yang menuju sanitary landfill dan 35 ton ke TPST,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengatakan bahwa anggaran pada 2025 akan difokuskan untuk penguraian sampah di pos landfill. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan retribusi dari pengelolaan sampah.

“Saat ini, 27,2 persen sampah sudah kami kelola, termasuk melalui sorting, komposting, dan bank sampah. Ke depan, hasil pengolahan seperti kompos akan dijadikan sumber retribusi baru melalui peraturan daerah,” ungkap Rahman.

Volume sampah di Kota Malang saat ini mencapai 780 ton per hari, dengan 560 ton di antaranya masuk ke TPA Supit Urang. Namun, pengelolaan sampah baru mencapai 50 ton per hari, atau sekitar 10 persen.

“Melalui program LSDP, kami menargetkan pengelolaan sampah di TPA bisa mencapai 250 ton per hari pada 2026. Dengan capaian ini, lebih dari 50 persen sampah di Kota Malang akan terkelola,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Dalam kunjungannya itu, Plt Bupati juga menyempatkan diri untuk meninjau ruang produksi pembuatan keju Gouda. Termasuk, melihat secara langsung keberadaan 38 ekor sapi yang dikelola di kandang milik UPT di bawah pengawasan Dinas Peternakan Kabupaten Malang.

Plt Bupati Didik pun berharap, agar UPT ini ke depan akan semakin produktif. Kemudian, untuk jumlah produksinya juga semakin meningkat, terutama dalam produksi keju murni jenis Gouda yang dibandrol Rp 180 ribu perkilogram.

”Kunjungan yang saya lakukan ini untuk melihat UPT secara dekat. Termasuk, untuk memastikan bahwa produksi keju milik kita ini bisa terus berproduksi. Karena ini yang pertama dan juga berproduksi cukup lama. Hanya saja, karena jumlah produksinya naik turun dikarenakan keberadaan bahan bakunya dari sapi yang kita kelola di UPT ini, itu diketahui makin hari makin menyusut jumlahnya,” ujar Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Melalui kunjungan ini, ujarnya, tentu hal ini harus di evaluasi. Apa yang menjadi kendala dan perlu langkah-langkah apa, akan diberikan masukan. “Sehingga, langkah-langkah ke depan yang harus diselesaikan bagaimana, ini supaya Dinas Peternakan ini tercatat menjadi dinas penghasil. Makanya, perlu dilakukan evaluasi dan masukan, agar unit ini setiap tahunnya tidak boleh selalu merugi,” jelasnya.

Dengan adanya kunjungan itu, Plt Bupati Didik berharap agar jajaran UPT dan Dinas Peternakan bisa meningkatkan inovasinya. Termasuk, menggairahkan kerja, kinerja serta mencari jalan keluar.

Dalam kunjungan itu, dirinya juga menegaskan bahwa untuk kapasitas kandang UPT sebenarnya layak. Hanya saja, isinya yang kosong dan keberadaan sapinya tercatat tidak semuanya bisa diperah. Dari laporan, produksi susu perah dapat menghasilkan 8 sampai 10 liter perhari untuk perekornya.

”Hal ini perlu dievaluasi juga apa penyebabnya? Apakah memang sapinya sudah tua atau hal lainnya. Saya berharap ada solusi yang harus diselesaikan. Apakah perlu penambahan jumlah sapi yang ada di dalam, atau dimungkinkan untuk dikerjasamakan. Sehingga, unit pengelola dan produksi keju ini bisa dimaksimalkan karena produknya sudah bagus,” tegas Plt Bupati Didik. (kom/sit/adv)

Asisten Administrasi Pemerintahan, Madihah, dalam kesempatan itu menyapa para peserta yang masih berumur belasan tahun itu, dengan memberikan pertanyaan ringan seputar stunting. “Saya ingin tahu, kalau saya tanya tentang stunting, anak-anak saya ini pada tahu atau tidak apa itu stunting? Kalau dalam persepsi kalian, stunting itu baik apa tidak?,” tanya Madihah.

Masih menurut Madihah, pendidikan tentang gizi menjadi salah satu kunci penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Selain itu, para remaja juga perlu dibekali dengan wawasan tentang usia pernikahan, bahaya Narkoba serta penyakit menular seksual. “Remaja adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting sebagai motivator dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi, gizi seimbang, pencegahan pernikahan dini, seks bebas, Narkoba dan HIV atau AIDS,” ujar Madihah.

Baca juga :

Ditambahkan epala Dinkes P2KB Kota Probolinggk, dr NH Hidayati, remaja yang tercukupi gizinya, maka akan melahirkan anak-anak yang sehat dan bebas stunting. “Karena, jika mereka (remaja, red) gizinya itu seimbang dan sehat, tentunya akan melahirkan anak-anak yang sehat. Remaja ini kan calon pengantin, untuk remaja putri juga merupakan calon ibu. Ini yang penting bagi mereka untuk mengetahui hal tersebut, sehingga kalau mereka sehat, mereka akan siap sebagai Catin (calon pengantin). Kalau Catin sehat tentunya prevalensi stunting di Kota Probolinggo juga akan turun,” ujar Kadinkes.

Rencananya, para peserta remaja ini akan mendapatkan beberapa materi penyuluhan. Diantaranya tentang pengolahan makanan bergizi bagi remaja, selanjutnya pentingnya pemahaman gizi dan konsep gizi seimbang bagi remaja. Serta, pencegahan perkawinan anak di bawah 19 tahun melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Salah seorang peserta remaja putri dari SMPN 1, Naura, berkomitmen akan berbagi ilmu yang didapat dengan rekan-rekan di sekolahnya. Agar para remaja bisa memilih makanan yang bergizi dan masa depan Kota Probolinggo bebas stunting. “Kita bisa sosialisasi juga ke teman-teman tentang gizi dan stunting. Bisa juga ke orang tua agar anak-anak mereka tidak mengalami stunting. Masa depan anak-anak menjadi cerah, berbagi ilmu dengan lainnya,” terang siswi kelas IX itu. (kom/pix/gie)