Dalam pelantikan itu, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Ayun Kristiyanto, memimpin jalannya pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Adapun nama-nama pimpinan DPRD yang dilantik, yakni Ketua DPRD, Darmadi dari PDI-Perjuangan, Wakil Ketua 1, Kholik dari PKB, Wakil Ketua 2, Alayk Mubarrok dari Gerindra dan Wakil Ketua 3, Sudarman dari Golkar.

Plt Bupati Didik dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik. Disampaikan pula, bahwa ikrar sumpah tidak hanya menjadi janji kepada diri sendiri, tetapi lebih dari itu, yakni merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Malang.

“Semoga saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan komitmen yang tinggi dalam mengemban tugas untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Plt Bupati Didik.

Dalam kesempatan sama, Plt Bupati Didik juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para unsur pimpinan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2024. “Semoga pengabdian dan dedikasi saudara sekalian sepanjang menjalankan tugas, dihitung sebagai amal soleh yang menjadi bekal kebaikan di akhirat nanti,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Pj Bupati, bahwa sejauh ini keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang, tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra kerja. Untuk itu, dirinya berharap agar para pimpinan DPRD yang baru, dapat terus menjalin kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kita semua memiliki tugas yang sama untuk membangun Kabupaten Malang, yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kami juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah ringan. Tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang merata semakin tinggi. Oleh karena itu, saya berharap para pimpinan DPRD yang baru dapat menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Plt Bupati Didik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara, Darmadi, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan selama ini. Sehingga, dapat menyelesaikan tugas sebagai pimpinan sementara dalam memimpin rapat-rapat DPRD. Termasuk, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi serta memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD sampai pada tugas terakhir yaitu memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

“Pada kesempatan ini pula, atas nama pimpinan sementara kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan DPRD definitif masa jabatan tahun 2024-2029, yang melaksanakan pengucapan sumpah atau janji. Semoga, para pimpinan baru senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan serta amanah dalam menjalankan tugas selama 5 (lima) tahun ke depan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, dapat menjaga demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi serta terus bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” kata Darmadi.

Ditambahkannya, dirinya yakin dan percaya dengan kepemimpinan yang baru nanti, akan membawa perubahan yang positif dan berkembang. Serta, membawa kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Malang. (sit/adv)

Bertempat di Graha Paripurna Kantor DPRD, proses pengambilan sumpah dan janji ini dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Dian Nur Pratiwi. Pelaksanaan ini, menandai bahwa DPRD Trenggalek memiliki pimpinan definitif setelah sebelumnya hanya pimpinan sementara.

“Hari ingin kita melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD. Adapun pimpinan DPRD Trenggalek masa bakti 2024 – 2029, yakni Wakil Ketua I, M Hadi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua II, Subadianto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Wakil Ketua III, Arik Sri Wahyuni dari Partai Golkar. Sedangkan untuk pimpinan Ketua DPRD definitif, masih dalam proses evaluasi Gubernur Jatim,” kata Wakil Ketua DPRD, M Hadi, saat dikonfirmasi, Kamis (03/10/2024) tadi.

Acara pengambilan sumpah dan janji sendiri, dihadiri anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, Pjs Bupati Trenggalek, Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab Trenggalek serta dihadiri 45 anggota DPRD.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, M Hadi tidak lupa memohon doa dan kerja sama dari semua stakeholder di Kabupaten Trenggalek, untuk bagaimana mengawal kebijakan kebijakan dan pembangunan di Trenggalek agar lebih baik. Usai resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Trenggalek, dirinya memastikan seluruh anggota dewan akan langsung tancap gas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menanti.

Baca juga :

“Agenda selanjutnya setelah rapat paripurna ini adalah penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sehingga, DPRD Trenggalek bisa bekerja secara produktif. Kita juga akan koordinasi pembahasan R-APBD 2025 agar bisa langsung dibahas bersama-sama,” imbuhnya.

Terkait Ketua DPRD definitif dari PDI-Perjuangan, yang belum diambil sumpah dan janji dalam rapat paripurna kali ini, dikatakan M Hadi, kalau surat rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan kepada Doding Rahmadi sebagai pimpinan DPRD Trenggalek baru turun dan baru di paripurnakan kemarin.

“Ini yang membuat yang bersangkutan belum bisa dilantik hari ini. Karena, masih menunggu proses evaluasi dari Gubernur Jatim. Jadi, nanti akan kita lakukan rapat paripurna lagi untuk pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD untuk ketua,” kata M Hadi.

Selanjutnya, selain akan menjalankan tugas dan wewenang DPRD, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, M Hadi juga mengajak kepada seluruh anggota dewan agar selalu ingat dengan sumpah janjinya sebagai wakil rakyat. Sehingga, dalam menjalankan tugas dan fungsi harus benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Harapan kami kedepannya, baik kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, bisa memperkuat fungsi dasar DPRD yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. Ketiga fungsi ini, harus berjalan seiring saling mendukung untuk kepentingan jangka panjang daerah Kabupaten Trenggalek. DPRD juga hendaknya dapat melakukan pengawasan seksama yang responsif terhadap kebutuhan rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang mampu mendorong kesejahteraan sekaligus keadilan,” paparnya. (mil/sit)