Dalam pelaksanaan itu, sebanyak 31 Kades dari total 198 Kades se-Kabupaten Lumajang, resmi dikukuhkan sebagai pengurus DPC PKDI. Pengukuhan sendiri, dilakukan Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, sebagai penanda dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kepemimpinan desa dan sinergi lintas wilayah.

Dalam sambutannya, Bunda Indah menekankan bahwa soliditas dan kekompakan kepala desa menjadi modal sosial utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, perbedaan kondisi dan persoalan di setiap desa hanya dapat diatasi melalui kebersamaan dan komunikasi yang sehat antar pemimpin desa.

“Mudah-mudahan PKDI ini menjadi wadah untuk menjaga kekompakan dan kesolidan para kepala desa. Sekecil apa pun dan sebesar apa pun permasalahan di desa, jika kita solid, InsyaAllah akan bisa diselesaikan,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga mengajak para Kades, untuk membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Solidaritas sendiri bukan hanya soal kebersamaan dalam situasi nyaman, tetapi juga kekuatan untuk saling menopang ketika menghadapi kesulitan.

“Kita senang bersama, susah bersama. Dengan kebersamaan, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan merata,” tambahnya.

Lebih lanjut Bunda Indah mengingatkan, akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan wilayah desa serta memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan desa. Profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas administrasi menjadi prasyarat utama agar desa mampu mengelola kewenangan dan anggaran secara bertanggung jawab.

Bupati Indah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC PKDI yang telah dikukuhkan. Dirinya berharap, PKDI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Selamat kepada para pengurus. Mari terus bergandengan tangan memajukan Kabupaten Lumajang, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, khususnya dalam pengelolaan administrasi desa,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Pengukuhan Bunda PAUD ini, berlangsung di Aula Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember, Selasa (27/05/2025) tadi. Sementara turut menyemarakkan acara, juga dikemas diskusi panel pendidikan yang mengusung tema ‘Sinergi Super Team untuk Menumbuhkembangkan Pendidikan Karakter Positif Anak Usia Dini’.

Diskusi panel ini, dibuka langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Gus Fawait menekankan upaya penguatan karakter anak-anak TK di Kabupaten Jember melalui sinergi antara sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat.

Baca juga :

“Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi fondasi penting dalam menciptakan bibit-bibit unggul. Keberhasilan suatu daerah dilihat dari bagaimana sumber daya manusianya. Dalam hal ini, kami menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak sebatas hanya di sekolah. Namun juga di keluarga,” ungkap Gus Fawait.

Ke depan, pihaknya akan menggandeng banyak pihak agar pendidikan tidak hanya di sekolah, namun juga di keluarga. “Saya juga ucapkan selamat Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-75. Mohon sumbangsih konkret dari IGTKI dan juga organisasi pendidikan lainnya di Kabupaten Jember,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan para narasumber, diantaranya Bunda PAUD Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, Praktisi Pendidikan PAUD, Kak Rudi dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)

Digandengnya PKK dalam penanganan dua persoalan itu, tidak lain karena organisasi kemasyarakatan ini fokus menangani pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Tim Penggerak PKK dan Posyandu Kabupaten Kediri periode 2025-2030 di Pendopo Panjalu Jayati, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, menitipkan tiga pesan penting bagi pengurus dan kader PKK.

“Saya titip kepada TP PKK dan kader-kader yang ada hingga tingkat desa, pertama masalah stunting, kedua cek berapa anak yang putus sekolah, kemudian ketiga bantu sosialisasikan terkait pencegahan pernikahan dini,” katanya, Rabu (07/05/2025) tadi.

Menurut Mas Dhito, persoalan stunting, termasuk anak putus sekolah jika tidak ditangani serius, maka dapat menyumbang angka tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Kediri, dari data 2024 tingkat kemiskinan masih pada angka 9,95 persen.

Khusus penanganan anak putus sekolah, dalam pesannya, Mas Dhito meminta Kader PKK ikut mendata di lingkungan masing-masing. Data yang diperoleh nantinya, dilaporkan ke pengurus tingkat kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti Dinas Pendidikan.

Baca juga :

Kemudian, lanjut Mas Dhito, sosialisasi pencegahan pernikahan dini harus digencarkan. Pasalnya, saat ini mulai banyak terjadi pengajuan dispensasi permohonan pernikahan anak dibawah umur yang disebabkan hamil di luar nikah.

“Ini tolong bantu sosialisasi ke orang tua, nanti saya juga akan keliling ke tingkat SMP terutama untuk melakukan edukasi. Karena kalau tidak dipikirkan serius, bisa menjadi problem di kemudian hari,” terang Mas Dhito.

Dalam momen itu pula, Mas Dhito menyampaikan apresiasi kepada Kader PKK yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Pihaknya pun berharap, pengurus yang baru saja dikukuhkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan program pembangunan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, berharap kepengurusan periode 2025-2030 yang baru saja dikukuhkan dapat segera bekerja dalam membantu mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“Tentunya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala OPD terkait, untuk memprioritaskan program nasional utamanya dan program daerah,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada kepemimpinan baru di OJK Malang. Dirinya berharap, agar jabatan tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mampu menghadirkan berbagai terobosan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penuh integritas dan dedikasi tinggi, serta membawa inovasi yang terhubung dengan perkembangan zaman untuk memajukan sektor jasa keuangan,” kata Wali Kota Wahyu.

Di kesempatan itu dirinya juga menekankan, akan pentingnya digitalisasi, inklusi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem keuangan yang tangguh dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Inovasi dalam produk dan layanan keuangan melalui sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank harus terus ditingkatkan. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat sangat dibutuhkan,” tambah Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Kepala OJK yang baru, Farid Faleteham, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan sekaligus motor penggerak ekonomi lokal. “Saya menyadari, tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan saat ini semakin kompleks. Terutama, dengan cepatnya perkembangan digitalisasi dan globalisasi. Untuk itu, kami di OJK Malang akan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis teknologi,” ujar Farid.

Dirinya juga menyoroti, akan pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Malang Raya. “Kami akan terus mendorong inovasi, memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal, dapat menikmati manfaat dari sistem keuangan nasional,” imbuhnya.

Hadir dalam pengukuhan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, pimpinan daerah di enam wilayah kerja OJK Malang (Wali Kota Malang, perwakilan Wali Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Batu, perwakilan Bupati Pasuruan dan perwakilan Bupati Probolinggo), Ketua DPRD Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK, Pimpinan Perbankan, Pimpinan Perguruan Tinggi Malang Raya dan Pegawai OJK Malang. (kom/gie)

Bupati Hendy Siswanto dalam momen itu menyampaikan selamat atas dikukuhkannya Kajati Jatim sebagai Guru Besar Kehormatan. Dirinya menilai, sosok Prof (HCUA) Dr Mia Amiati SH MH CMA CSSL sebagai perempuan yang tegas dalam menjalankan amanah di Korps Adhyaksa.

“Beliau tegas, memiliki keberanian yang tinggi dalam memimpin Kejati Jatim,” kata Bupati Hendy.

Dalam orasi ilmiahnya dengan judul ‘Pengembangan Ekosistem Dinamis dalam Implementasi Manajemen Talenta untuk Meningkatkan Perilaku Kerja Inovatif dan Keberlanjutan di Lingkungan Kejaksaan’, Mia Amiati menyebut ada empat tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di Kejaksaan. Pertama, adaptasi perubahan teknologi, yakni kemajuan teknologi yang pesat menuntut Kejaksaan untuk terus beradaptasi dan memiliki SDM yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kedua, kompleksitas kasus, yakni kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan, terutama kasus korupsi, semakin kompleks dan membutuhkan SDM yang memiliki keahlian khusus dan kemampuan analisis yang mendalam.

“Ketiga, karir dan perkembangan, yakni terbatasnya peluang pengembangan karir di lingkungan Kejaksaan dapat menghambat upaya untuk menarik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik. Keempat, kepemimpinan yang adaptif, bahwa kepemimpinan yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan,” katanya.

Baca juga :

Mia Amiati dalam orasinya juga mendorong Kejaksaan beradaptasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Menurutnya, Kejaksaan perlu berperan aktif dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan SDM yang peduli terhadap lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan.

Dirinya juga menyarankan, agar diselenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas SDM Kejaksaan. “Dengan keterampilan yang relevan tersebut, maka betul-betul the right man and the right place bisa diterapkan,” ujar Mia Amiati.

Di samping itu, Mia Amiati menyebut penegakan hukum yang telah dilakukan Kejati Jatim berkontribusi pada perekonomian daerah. “Penegakan hukum akan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, persaingan sehat dan pemerataan pembangunan di segala bidang,” lanjutnya.

Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar, menyelamatkan aset negara, dan mencegah kerugian ekonomi adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sekedar diketahui, Mia Amiati menjadi Kajati Jatim menggantikan pejabat sebelumnya, M Dofir. Dirinya mendapatkan gelar sarjana Sastra Indonesia dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Kemudian, Mia Amiati kembali meneruskan pendidikan ke jenjang pascasarjana atau S2 bidang Hukum di Universitas Padjajaran. Pada 2012, dirinya melanjutkan studi S3 dengan meraih gelar doktor bidang ilmu hukum di Universitas Padjadjaran. Saat ini, dia dikukuhkan sebagai profesor kehormatan Unair. (kom/rio/gie)

“Kami berharap seluruh warga masyarakat, terutama masyarakat Lumajang, dapat bergerak untuk berolahraga. Baik itu secara kompetitif maupun rekreasi,” kata Pj Bupati Yuyun-sapaanya.

Ditegaskannya, KORMI adalah lembaga yang menaungi berbagai induk olah raga rekreasi dan ini berbeda dengan olah raga prestasi. Olah raga rekreasi, bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, membangun hubungan sosial serta melestarikan kekayaan budaya daerah. “KORMI menggerakkan olah raga di masyarakat, termasuk budaya seperti goes yang bisa muncul menjadi bentuk olah raga dan berada di bawah naungan KORMI,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Bupati Yuyun juga menekankan, bahwa olah raga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan. Tetapi juga bisa menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif, terutama Narkoba.

“Kita harus mengajak generasi muda untuk berolahraga, karena ini bisa menjauhkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Yuyun juga menyambut baik terselenggaranya Pengukuhan Pengurus KORMI Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, para pengurus KORMI resmi terbentuk dan siap menjalankan tugasnya.

“Mudah-mudahan masyarakat Lumajang semakin sehat dan ikut bergembira dengan semakin maraknya olah raga masyarakat di Lumajang. Pada dasarnya, olahraga harus menyehatkan, menyenangkan dan diikuti dengan gembira,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Hardi Rofiq Nasution, yang selama tiga tahun telah terlibat aktif dalam pembangunan Kabupaten Jember. Bupati juga menyampaikan selamat datang kepada Mohammad Mufid di Kabupaten Jember.

“Mari Bapak Mufid bersama kami membangun Kabupaten Jember lebih maju lagi,” kata Bupati Hendy.

Di prosesi itu, Kepala OJK Jember yang lama, Hardi Rofiq Nasution, mengucapkan terima kasih kepada bupati, seluruh jajaran Forkopimda serta para stakeholders yang telah hadir. “Semoga kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara ini akan semakin meningkatkan kerja sama antara OJK dengan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Baca juga :

Tidak ketinggalan, Hardi juga memberikan ucapan selamat kepada Mohammad Mufid atas amanah barunya sebagai Kepala OJK Jember. “Saya berharap momentum pengukuhan ini dapat menjadi penyemangat untuk lebih berkiprah dan berkarya nyata dalam mewujudkan OJK yang andal dan kredibel di mata stakeholders nantinya,” tambahnya.

Sementara itu, Mohammad Mufid dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Hardi Rofiq Nasution atas kepemimpinannya selama ini yang telah banyak membawa manfaat bagi masyarakat Jember. “Tentunya kedepannya otoritas jasa keuangan akan terus mengambil peran dalam mendukung implementasi program-program Pemerintah Daerah, terutama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah,” kata Mufid.

Dirinya juga menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dengan mengkreasikan program-program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan. (kom/rio/sit)

Bupati Karna Suswandi yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan bahwa pengukuhan dan pengambilan sumpah anggota Satlinmas ini merupakan bentuk pengimplementasian amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. “Apel pengukuhan ini juga menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen Satlinmas, dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tugas masing-masing di Situbondo. Dengan arahan yang telah diberikan, anggota Satlinmas akan semakin mengkokohkan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan ketentraman wilayah,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

Anggota Satlinmas, sambung Bupati Karna, diharapkan dapat membantu aparat keamanan dalam menanggulangi tindak kriminal dalam mewujudkan suatu daerah atau lingkungan tempat tinggal menjadi aman dan nyaman. “Satlinmas sebagai mitra masyarakat harus mampu membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan anggota TNI, Polri dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja,” ujarnya.

Lebih lanjut Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo menambahkan, Satlinmas dalam turut menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu sudah dilaksanakan dengan baik. Kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan Trantibum Linmas, menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai.

“Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Satlinmas,” papar Bupati Situbondo.

Turut hadir dalam apel itu, Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, Dandim 0823 Situbondo, Letkol Inf Alexander Arung Bua, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Achmad Rasjid, Sekda Situbondo, Wawan Setiawan, Kepala OPD hingga camat. Dalam pelaksanaan itu, secara simbolis Bupati Situbondo juga menyerahkan uang honor untuk Satlinmas se Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Mengawali sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan selamat dan sukses kepada Ketua dan Pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Masa Bakti 2024-2026 yang telah dikukuhkan. Dirinya berharap, kepengurusan baru ini dapat semakin menguatkan peran MKKS sebagai wadah yang mampu memfasilitasi anggotanya guna meningkatkan kompetensi sebagai seorang kepala sekolah. Baik kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian maupun kompetensi sosial.

“Sebagai agen pembelajaran para kepala sekolah, dituntut untuk mempunyai kompetensi yang mumpuni. Ada lima jenis kompetensi tersebut, yakni kompetensi menejarial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial,” kata Bupati Malang.

Dijelaskannya, bahwa seorang kepala sekolah memiliki peran sebagai leader, manager dan supervisor. Sehingga, dituntut untuk dapat menggerakkan dan menjalankan sistem pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya dengan baik. Terlebih, perkembangan teknologi dan digitalisasi dewasa ini telah membawa dampak signifikan pula pada dunia pendidikan.

Baca juga :

“Menjadi tugas kita bersama, termasuk MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, untuk meramu berbagai strategi dengan matang dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kegiatan ini adalah suatu pencerahan buat kepala sekolah, agar mampu meningkatkan profesionalismenya sebagai agen pembelajaran untuk mewujudkan insan indonesia yang beriman, cerdas dan kompetitif,” paparnya.

Bupati Malang meyakini, bahwa hal ini bukanlah tugas yang mudah. Mengingat, sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya, seperti ketersediaan sumber daya, penyesuaian kurikulum serta kesiapan guru untuk dapat mengadopsi teknologi dan pendekatan pembelajaran baru.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak bapak dan ibu Pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, untuk senantiasa menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam mengupayakan inovasi dan transformasi sistem pendidikan dengan tujuan menciptakan generasi muda yang cerdas, terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks,” tegas Bupati Malang.

Selain itu, Bupati Sanusi juga berharap agar MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang, dapat benar-benar menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman bagi anggotanya dalam rangka pengembangan diri para kepala sekolah SMP Negeri se- Kabupaten Malang. “Sebab, apabila kinerja dan kompetensi kepala sekolah meningkat, hal ini akan bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya,” tambahnya. (pro/gie)