Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menjelaskan bahwa mengacu pada peraturan menteri keuangan dan anggaran, untuk tahun ini fokus yang akan dilakukan adalah kegiatan operasi bersama dan pengumpulan data. Dua item itu, akan menjadi sasaran dalam pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal.

“Sesuai peraturan, fokus kita (Satpol PP) tahun ini adalah kepada kegiatan operasi bersama aparat penegak hukum (APH) atau Kantor Bea Cukai Malang dan pengumpulan data,” kata Kasatpol PP Kabupaten Malang, Kamis (24/04/2025) tadi.

Diuraikannya, adapun operasi bersama yang dimaksud, yaitu bisa berupa penindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai. Sementara dalam pelaksanaan untuk penindakan ini, Satpol PP bersifat mendampingi pelaksanaan. “Jadi perlu dipahami, bahwa ini yang memiliki peran inti adalah Kantor Bea dan Cukai,” tambahnya.

Baca juga :

Mando-sapaan akrab Kasatpol PP menambahkan, untuk kegiatan seperti Sobo Kampung atau yang bersifat bersinggungan langsung dengan pedagang eceran, kecil atau kelontong, akan masuk dalam bagian operasi bersama. Ini dilakukan, karena untuk kegiatan sosialisasi sudah menjadi bagian dari Diskominfo Kabupaten Malang.

“Berbeda dengan tahun kemarin, untuk sosialisasi sekarang ditangani oleh Diskominfo. Jadi, poin-poin ini yang menjadi sedikit pembeda,” imbuhnya.

Masih menurut Mando, secara garis besar, perubahan aturan ini tidak menjadi kendala dalam optimalisasi dana sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Karena, seperti pelaksanaan operasi bersama sendiri, juga sudah rutin dilakukan Satpol PP bersama Kantor Bea Cukai Malang bersama pihak terkait.

“Bahkan sejak Januari 2025, kami sudah melakukan pengumpulan data. Termasuk, melaksanakan operasi bersama. Bahkan, setiap sebulan sekali, itu secara rutin pelaksanaan operasi dilakukan hingga tiga sampai empat kali pelaksanaan,” tegasnya. (sit/adv)