Dalam momen itu, Mas Yudha-sapaan Wakil Bupati Lumajang, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan bantuan pemerintah pusat. Kehadiran pemerintah pusat, menurutnya memberi dorongan besar bagi semangat warga, sekaligus memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat bahwa pemulihan kawasan terdampak berjalan sesuai rencana.

“Bantuan dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat. Pemkab Lumajang berkomitmen memastikan semua bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” kata Mas Yudha.

Baca juga :

Sementara itu, Zita menambahkan bahwa dukungan moral Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjadi simbol perhatian negara, tetapi juga memberikan semangat tambahan bagi masyarakat yang terdampak. Kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat, menjadi pengingat bahwa mereka tidak menghadapi krisis sendirian dan setiap langkah pemulihan dilaksanakan dengan koordinasi yang matang.

Substansi kunjungan ini, ujarnya, memiliki makna strategis yang mendalam. Penguatan moral masyarakat dalam masa krisis, sangat penting agar warga tetap tegar dan optimistis menghadapi pemulihan.

Selain itu, hubungan kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan secara nyata, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kombinasi dukungan moral, bantuan terkoordinasi dan komitmen pemerintah daerah, warga Lumajang mendapatkan rasa aman, kepastian bantuan, dan dorongan semangat untuk segera memulihkan kehidupan mereka pasca APG Gunung Semeru. (kom/adi/sit)

Dalam kunjungan itu, Zita menegaskan bahwa pasca bencana APG Gunung Semeru, seluruh langkah penanganan pengungsi dan pemulihan kawasan harus dilakukan dengan cepat, tepat dan terukur. Dalam penanganan darurat, pemerintah menekankan pentingnya merespons kebutuhan mendesak warga, termasuk logistik, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan dan kenyamanan di lokasi pengungsian.

Bantuan dan layanan diarahkan, agar benar-benar menjangkau warga terdampak tanpa terjadi tumpang tindih distribusi. Sementara seluruh program penanganan disertai indikator, target waktu dan mekanisme monitoring yang jelas untuk menilai efektivitas setiap langkah.

Baca juga :

Zita menekankan, bahwa penanganan darurat hingga transisi pemulihan harus berjalan tanpa jeda, agar dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak tidak semakin berat. “Setiap langkah yang diambil pemerintah pusat berbasis data dan standar keselamatan, sehingga warga terlindungi secara optimal,” kata Zita.

Substansi kebijakan ini, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memastikan keselamatan warga serta menegaskan bahwa pengelolaan bencana Gunung Semeru harus sistematis, bukan sekadar reaktif. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga posko pengungsian pun berjalan selaras dan terstruktur.

Di lokasi pengungsian, Zita memantau langsung distribusi bantuan dan interaksi petugas dengan warga, memastikan setiap kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus. Penekanan pada prosedur terukur diharapkan mempercepat pemulihan kawasan terdampak sekaligus meminimalkan risiko sosial.

Dengan arah kebijakan ini, pemerintah pusat berharap penanganan pasca bencana Gunung Semeru menjadi contoh praktik respons bencana yang cepat, tepat dan terukur, sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat di tengah situasi darurat. (kom/adi/gie)

Di Posko Pengungsian SDN Supiturang 04, tercatat ada 214 warga menempati beberapa ruang kelas, yang difungsikan sebagai tempat istirahat sementara. Diantara mereka, terdapat Munawaroh, seorang ibu hamil dua bulan yang telah berada di lokasi pengungsian selama tiga hari terakhir.

Munawaroh menyampaikan harapannya, agar fasilitas bagi ibu hamil dapat ditambah untuk mendukung kebutuhan hariannya. “Semoga fasilitasnya bisa lebih difokuskan untuk ibu hamil juga,” ujarnya.

Baca juga :

Menindaklanjuti berbagai kebutuhan di lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penguatan layanan, khususnya bagi ibu hamil, Balita dan Lansia. “Kami sudah menginstruksikan agar fasilitas penunjang di posko ditingkatkan. Penambahan kasur darurat, layanan kesehatan, serta akses sanitasi menjadi perhatian utama,“ ujar Agus Triyono, Sabtu (22/11/2025) tadi.

Dirinya menyebutkan, bahwa penanganan ini dilakukan melalui sinergi antara Pemkab Lumajang, BPBD, Dinas Kesehatan, relawan serta dukungan dari pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemenuhan logistik dan layanan dasar berjalan lebih merata di seluruh titik pengungsian.

“Penanganan darurat membutuhkan kerja bersama. Kami memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan layanan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Pemkab Lumajang mengimbau masyarakat, untuk tetap mengikuti petunjuk petugas dan menjaga kondisi masing-masing selama berada di pengungsian. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap seluruh warga, termasuk kelompok rentan dapat menghadapi situasi ini dengan lebih tenang dan terjamin. (kom/adi/gie)

Disampaikan Pj Gubernur Jatim, bahwa Pemprov Jatim siap mengembangkan rumah warga terdampak jika hasil analisis Tim Khusus Institut Geologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan Dinas PU Cipta Karya Jabar, menyimpulkan bahwa retakan yang terjadi sangat berbahaya warga. Sehingga, rumah warga tidak layak huni lagi akibat dampak tersebut.

“Kami masih menunggu hasil analisa rekomendasi tim yang masih bekerja hingga saat ini. Jika retakan tersebut bersifat permanen dan terus berpindah-pindah dan rumah warga berbahaya untuk ditinggali, maka kami akan memikirkan relokasi dan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak,” kata Pj Gubernur Jatim.

Sebagai alternatif, ujarnya, Pemprov Jatim akan meminta Pemkab Pasuruan menyediakan lahan. Apabila lahan sudah siap, maka biaya pembangunan rumah ditanggung Provinsi. Alternatif lainnya, adalah berbagi antara kabupaten dan provinsi.

Baca juga :

“Jadi, Kabupaten Pasuruan akan menyediakan lahannya dan Pemprov akan mengembangkannya,” tambahnya.

Pj Gubernur Adhy lebih lanjut juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang tanggap membantu masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Dusun Sempu. Baik dari segi tempat pengungsian hingga bantuan logistik darurat.

“Terima kasih kepada Pj Bupati Pasuruan yang sangat tanggap membantu logistik hingga evakuasi. Karena saya ingin melihat langsung kondisi bencana alam di Dusun Sempu. Sejauh mana retakannya,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kunjungannya itu, Pj Gubernur Adhy tidak sekadar menyerahkan bantuan darurat. Melainkan, juga berpegangan tangan sambil mendengarkan suara warga yang kini bergantung pada Pemerintah untuk nasib rumahnya. (kom/pas/sit)

Disampaikan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang dilanda bencana alam adalah kewajiban pemerintah. Baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota maupun Pemerintah Desa. “Bapak Ibu sekalian, monggo bisa disampaikan yang dibutuhkan selama di pengungsian ke Pak Kades atau Pak Bupati. Selama butuh hal-hal yang mendasar, diperkenankan. Misalnya butuh obat-obatan atau butuh dokter, maka Pak Kades wajib mencarikannya,” paparnya saat didampingi Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani.

Sebaliknya, Gus Ipul juga menjelaskan, bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin kebutuhan pengungsi yang terkena bencana. Tentunya diberikan secara adil dan merata.

“Tidak perlu ragu dan malu. Kalau perlu apa-apa bisa disampaikan. Apalagi kebutuhan untuk anak-anak kita, boleh minta bantuan kepada Pemerintah. Bisa Kepala Desa, bisa Camat, bisa Bupati, bisa Pemerintah Pusat. Yang penting Panjengan jangan sampai di tempat pengungsian ini ada kekurangan-kekurangan. Terutama yang mengakut hal-hal pokok,” imbuhnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri, menyalurkan bantuan sosial untuk korban banjir di Kecamatan Rejoso senilai Rp 896,4 juta. Bantuan itu, dirupakan dalam bentuk kebutuhan logistik, bantuan tersebut merupakan bantuan tahap awal yang disiapkan selama masa kedaruratan banjir.

Baca juga :

Adapun bantuan yang disalurkan, berupa 300 paket sandang dewasa, 400 paket sandang anak, 387 lembar kasur dan 415 paket family kit. Selain itu ada juga bantuan 415 paket kids ware, 828 lembar selimut, 1.320 paket makanan siap saji, 680 paket makanan anak dan 200 paket sembako. Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan penunjang kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) berupa mainan anak dan susu anak.

Dalam penanganan tanggap darurat bencana, ujarnya, Pemerintah telah memiliki prosedur pembagian tugas. Sehingga, kerja yang dilakukan dapat efektif. Setelah proses tanggap darurat telah terlewati, maka tahap selanjutnya adalah proses rehabilitasi.

“Kemensos bertugas di bantuan logistik dan shelter termasuk dapur umum. Setelah logistik dan shelter terpenuhi, baru selanjutnya proses rehabilitasi,” jelasnya.

Untuk penanganan banjir Pasuruan, Kemensos telah mendistribusikan bantuan logistik yang dikerahkan dari Gudang Sentra Margo Laras Pati, Sentra Terpadu Soeharso Surakarta dan Gudang Dinas Sosial Pasuruan. Gus Ipul sendiri, usai mengunjungi warga terdampak banjir di tenda pengungsian, dirinya langsung bergegas memantau pemukiman warga Dusun Bandaran yang masih terendam banjir. Di atas perahu karet yang ditumpanginya, Mensos membagikan bantuan kepada warga yang dijumpainya.

Sementara itu, seusai mendampingi Gus Ipul dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di lokasi banjir, Pj Bupati Nurkholis menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Mensos beserta jajarannya atas bantuan yang diberikan kepada korban banjir di Kabupaten Pasuruan. Khususnya di wilayah Rejoso.

“Terima kasih bantuan yang tadi diberikan Bapak Mensos dan jajarannya. Untuk penanggulangan banjir di Rejoso dan wilayah terdampak lainnya, kami terus melakukan assesment dan menginventarisir bersama OPD terkait,” ungkapnya. (pro/pas/sit)

Dari data yang berhasil dihimpun petugas Dinas Sosial PPPA, per Jumat (07/07/2023) pukul 23.00, jumlah pengungsi mencapai 493 orang yang tersebar di beberapa titik pengungsian. “Penanganan pengungsi di beberapa tempat sudah terkendali. Dapur umum juga sudah dipersiapkan,” jelas Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Sabtu (08/07/2023) dini hari.

Baca Juga :

Setelah menetapkan status darurat bencana, Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, juga akan segera mengkoordinasikan langkah pemulihan sejumlah infrastuktur yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. “Langkah berikutnya, pemulihan kedaruratan infrastruktur, pembersihan longsoran, penanganan tanggul yang tergerus dan normalisasi listrik,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, sebagai langkah perbaikan dan rekonstruksi. “Terkait dengan rekonstruksi beberapa insfastruktur yang rusak, itu akan segera dilakukan assesment dan segera dikordinasikan dengan Kementrian PUPR,” jelasnya. (kom/adi/gie)

“Pemerintah daerah, TNI dan Polri saya lihat kerja keras bersama-sama untuk segera membantu rakyat,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan juga mengungkapkan, bahwa maksud kunjungannya tersebut adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan atau kondisi terkini pasca bencana erupsi Gunung Semeru. “Saya ingin melihat keadaan dan ingin mendengar kesulitan-kesulitan yang masih diatasi,” ungkapnya.

Dalam kunjungan itu, Menhan juga menyerahkan bantuan Sembako kepada para pengungsi serta 10 motor Kawasaki KLX 150 kepada Danramil 0821/14 Pronojiwo, Lumajang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan hunian tetap sebanyak 1.951 unit untuk warga-warga terdampak bencana erupsi. Utamanya, bagi tempat tinggal warga yang mengalami rusak berat dan berada pada zona merah.

Menurutnya, bencana erupsi yang terjadi pada 4 Desember 2021 kemarin, mengakibatkan banyak rumah-rumah yang tertimbun material dan mengalami rusak berat. “Erupsi Semeru itu, yang paling terdampak tahun lalu yang bertepatan 4 Desember, ada 1.951 keluarga yang terdampak,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, dari keseluruhan jumlah masyarakat yang terdampak, saat ini telah tercatat 1.200 KK yang telah tinggal di lahan relokasi. “Dari 1951 KK, sekarang sudah masuk sekitar 1.200, tinggal sisanya secara bertahap, InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tahap ke 8, dan ada 200 keluarga yang kita masukkan,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati serta Dandim 0821 Lumajang, Letkol Czi. Gunawan. (kom/adi/gie)

Peninjauan itu sengaja dilakukan, selain untuk mengetahui kondisi warga di lokasi pengungsian dalam keadaan aman, juga untuk memastikan kebutuhan selama di lokasi. Hal ini, karena akses lokasi pengungsian warga, terputus akibat erupsi Semeru. Sehingga, untuk kebutuhan warga tidak bisa maksimal dan sementara koordinasi dengan Pemkab Malang, BPBD dan PMI Kabupaten Malang.

“Terima kasih, kami sudah dibantu,” ujar Cak Thoriq, disela peninjauan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam kesempatan itu, Bupati Lumajang juga menerangkan bahwa kebutuhan logistik terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, cukup. Termasuk, bagi relawan yang bertugas selama membantu warga.

“Jadi karena kapasitasnya untuk sekali masak bisa 1000 bungkus, maka ini sudah memenuhi,” terangnya.

Selain meninjau dapur umum, dalam kesempatan sama dirinya bersama Kapolres Lumajang juga melihat dampak material awan panas Semeru. “Untuk Jembatan Gantung Gladak Perak, itu masih belum memungkinkan untuk dijadikan jalur umum. Karena, itu masih ada bekas longsoran dan jalan bebatuan, yang itu bisa mengkhawatirkan pengguna jalan. Untuk arah Curah Kobokan, sedang dibuatkan jalur dan saat ini beberapa alat berat sudah berada di Kajar Kuning,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Sementara itu, seiring menyusutnya air, posko pengungsian di Kantor Kelurahan Sukorejo, pun terlihat mulai kosong. Itu karena, semua pengungsi kembali ke rumah masing-masing sejak Selasa (18/10/2022) malam. Sementara di posko pengungsian Kantor Kelurahan Sutojayan, sebagian sudah mulai meninggalkan lokasi.

Sebagian warga, pun mulai memilih pulang ke rumahnya masing-masing, untuk membersihkan sisa banjir. Namun, untuk mereka yang rumahnya masih terendam air, masih bertahan di tempat pengungsian.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kabupaten Blitar, Ivong Betyyanto, mengatakan bahwa warga yang pulang tersebut adalah mereka yang tinggal di wilayah yang airnya sudah surut. Namun demikian, untuk memastikan keselamatan, jika hujan turun dan air mulai naik, mereka diimbau kembali ke pengungsian.

“Dengan dibantu petugas BPBD, mereka  pulang untuk membersihkan rumah,” kata Ivong Betyyanto, Rabu (19/10/2022) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Ivong menyampaikan, tiga hari pasca banjir, meski sudah surut, namun masih ada beberapa titik yang tergenang air. “Meski sudah mulai surut, warga diharapkan tetap waspada karena hujan masih turun lagi,” imbaunya.

Untuk diketahui, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Bogel dan Sungai Bacem, karena diguyur hujan deras sejak Minggu (16/10/2022) malam. Bahkan, hingga Selasa (18/10/2022) kemarin, beberapa wilayah belum surut.

Pusdalops BPBD Kabupaten Blitar mencatat, ada sebanyak enam kecamatan terdampak. Diantaranya, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Binangun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Kademangan.

Kecamatan Sutojayan sendiri, merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir. Wilayah Sutojayan yang terendam banjir, diantaranya, Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Kalipang, Kelurahan Jenglong dan Desa Sumberejo.

Di wilayah tersebut, banjir meredam rumah warga dengan ketinggian air bervariasi yaitu mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter. Tercatat ada 1.094 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Sutojayan terdampak banjir. Sebanyak 465 warga mengungsi yang tersebar di 12 posko pengungsian.

Sementara keluarga terdampak banjir lainnya, di Kecamatan Binangun ada 28 KK, Kecamatan Panggungrejo ada 86 KK, Kecamatan Wates ada 17 KK, Kecamatan Wonotirto 1 Pasar Ngeni rusak, dan Kecamatan Kademangan ada 79 KK. (jar/gie)