Merespon isu itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa penilaian kebersihan kota akan tercermin dari perolehan Adipura. Meskipun, untuk saat ini penilaian Adipura sedang berlangsung hingga Desember 2025.

“Kita lihat saja nanti penilaian Adipura untuk Kota Malang. Kota kotor atau tidak. Jadi, nanti kita lihat,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (18/08/2025) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hanif menjelaskan bahwa penilaian Adipura tidak lagi hanya bersifat simbolis. Melainkan, lebih menekankan substansi pengelolaan lingkungan. Penilaian dilakukan secara bertahap hingga Desember dan hasilnya akan diumumkan pada peringatan Hari Sampah Nasional pada Februari mendatang.

“Penilaian ini dilakukan tiap bulan untuk memacu perubahan. Kalau dahulu asal kota bersih, bisa mendapat Adipura. Sekarang, kalau tidak ada pemilahan sampah di hulu, sudah tidak mungkin mendapat nilai,” kata Menteri Hanif.

Lebih lanjut Hanif menyebut, bahwa salah satu indikator utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Idealnya, TPA di sebuah kota hanya seluas satu hektar, karena yang masuk hanyalah sampah residu.

“Kalau TPAnya hanya 1 hektar, itu tandanya sudah terjadi pemilahan dan pengolahan di hulu, hilir dan tengah. Itu yang disebut penilaian kencana,” imbuh Hanif. (pro/rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan semangat baru kebangkitan koperasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah satu dekade dianggap tertidur, kini koperasi akan dibangkitkan dan didorong menjadi garda depan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Hari ini kita nyatakan, koperasi di Kabupaten Jember siap bangkit. Koperasi tidak hanya hidup kembali, tetapi akan tumbuh menjadi instrumen utama dalam mendistribusikan pupuk, meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan pemerataan pendapatan. Kami siap menjadi daerah percontohan di Jawa Timur,” kata Bupati Fawait.

Dirinya juga mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah mengajukan 10 koperasi sebagai penyalur pupuk subsidi dan nonsubsidi. Koperasi Merah Putih juga akan terus diperkuat dan diberi dukungan penuh agar mampu mendampingi masyarakat desa dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Baca juga :

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Jember juga menjalin komunikasi intensif dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM untuk memastikan akses pembiayaan bagi koperasi di Jember semakin terbuka luas. Bupati juga menegaskan, bahwa Jember siap menjadi pusat perhatian nasional dalam pengembangan koperasi. Karenanya, dirinya juga mengajak seluruh insan koperasi untuk tidak berhenti pada seremoni, tetapi bersama-sama bergerak, bekerja nyata dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

“Jangan hanya bangga pakai seragam koperasi. Buktikan bahwa koperasi Jember bisa jadi motor perubahan. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus membuka jalan, memfasilitasi dan mengawal program koperasi agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat,” imbuhnya.

Pada momen Apel Gerakan Koperasi, dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan hasil penilaian kesehatan koperasi kepada koperasi-koperasi berprestasi di Kabupaten Jember. Diantaranya, Koperasi Kredit CU Yos Sudarso (Ambulu), Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Karya Bhakti (Silo), Koperasi Simpan Pinjam Wahana Artha Perdana (Ambulu), Koperasi Konsumen Kepolisian Resor Jember.

Selain itu, dilaksanakan penyerahan simbolis SK dan Akta Badan Hukum bagi Koperasi Merah Putih yang baru terbentuk. Antara lain Koperasi Desa Kertonegoro (Jenggawah), Koperasi Desa Patemon (Pakusari), Koperasi Kelurahan Kebonsari (Sumbersari), Koperasi Kelurahan Tegal Gede (Sumbersari). (kom/rio/gie)

Keberhasilan Kota Malang tersebut, tidak lepas dari inovasi unggulan pengentasan kemiskinan terpadu melalui Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM). Program tersebut, menjadi dasar bagi kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus mendorong program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui PDKTSAM. “Keberhasilan ini tentu ini berkat kinerja seluruh perangkat daerah. Target kami bukan hanya peringkat, tetapi memastikan bahwa inovasi yang kami hadirkan benar-benar berdampak bagi pengentasan kemiskinan di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu, saat presentasi di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (06/03/2025) tadi.

Disampaikan Wali Kota Wahyu, PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk PPDB jalur afirmasi dan pemberian seragam gratis bagi siswa tidak mampu, Bulog dalam pendataan penerima bantuan pangan, serta DPUPRPKP dalam penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni. Selain itu, Disnaker PM PTSP juga menggunakan sistem ini untuk pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Baca juga :

“Hal ini juga sejalan dengan misi kedua kami yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri berbasis perekonomian yang mapan dan adaptif. Sehingga inovasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam wujud implementasi satu data kemiskinan Kota Malang yang sangat membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan di Kota Malang,” jelasnya.

Berkat program tersebut, tingkat kemiskinan di Kota Malang terus menurun. Pada 2023, angka kemiskinan mencapai 4,26 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 3,91 persen, menjadikannya daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.

Sebagai informasi, penilaian PPD terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian teknis dokumen, sementara tahap kedua mencakup presentasi, wawancara dan verifikasi. Dengan inovasi PDKTSAM, Kota Malang optimis dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang tersebut. (pro/rsy/sit)

Sekedar diketahui, bahwa IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik dan pembangunan.

Sementara Tim Penilai IGA sendiri, datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, yakni Kamis (07/11/2024) kemarin dan Jumat (08/11/2024) tadi. Tim penilai itu, terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

“Kami datang untuk melihat langsung inovasi yang telah diajukan. Apakah benar berjalan dan memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Maman Wijaya, Jumat (08/11/2024) tadi.

Baca juga :

Penilaian lapang ini, merupakan tahap ke empat dalam proses penilaian IGA 2024. Di Banyuwangi, Tim Penilai IGA melakukan sejumlah kunjungan. Diantaranya ke Balai Desa Karang Bendo dan Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di sana, tim melihat langsung sejumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan mulai dari sistem pelayanan publik berbasis digital hingga mengunjungi penerima program inovasi peningkatan ekonomi warga ‘Kanggo Riko’.

Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM). Penerima program ini mendapatkan Rp 2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko ini telah dirintis sejak 2018 dan dirasakan manfaatnya oleh 6.898 KK. Khusus tahun ini, ditargetkan 1.890 penerima Kanggo Riko.

“Ini satu dari berbagai program upaya pengentasan kemiskinan. Untuk program ini, prioritasnya diperuntukkan bagi ibu-ibu hebat yang menjadi tulang punggung keluarga,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, MY Bramuda, saat mendampingi tim penilai.

Selanjutnya, tim penilai mendatangi Lounge Pelayanan Publik. Di sini, mereka melihat langsung pelayanan publik lain yang diterapkan oleh Banyuwangi. Seperti Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang memuat data penduduk miskin by name by adress serta intervensi penanganan kemiskinan yang didapatkan.

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun beruntun sejak 2018 berhasil mempertahankan predikat sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia pada kompetisi IGA. (kom/bwi/gie)

Atas raihan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya. Itu karena, keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak. Sehingga, Kota Malang terpilih sebagai wakil Indonesia dalam nominasi Kota Kreatif Dunia Unesco 2025,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (10/10/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa capaian ini merupakan amanah besar bagi Kota Malang, untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Karena itu, Pj Wali Kota Iwan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mempersiapkan kota menjelang penilaian oleh Unesco tahun 2025 mendatang.

“Ini amanah besar yang memerlukan komitmen bersama. Dengan kolaborasi hexahelix yang sudah terbangun, saya optimis Kota Malang mampu melangkah lebih jauh,” tambahnya.

Pencapaian ini, menurut Iwan, juga sebagai langkah awal sebelum memasuki tahap seleksi tingkat dunia. Dirinya berharap, sinergi yang telah terbentuk, ditambah dengan daya saing sumber daya manusia (SDM), dukungan ekosistem kreatif dan keberadaan Malang Creative Center (MCC), dapat menjadi kekuatan utama Kota Malang dalam seleksi Internasional mendatang.

“Dukungan seluruh pihak, termasuk ekosistem kreatif yang semakin baik, akan menjadi praktik terbaik yang kita bawa untuk menjadikan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Pj Bupati Yuyun-sapaannya akrabnya mengungkapkan rasa nyukur atas meningkatnya nilai SAKIP Lumajang dari predikat B menjadi BB (Sangat Baik). “Kami merasa bersyukur. Alhamdulillah, pada hari ini nilai SAKIP kita meningkat menjadi BB setelah delapan tahun tidak ada perubahan dinilai B,” kata Pj Bupati Yuyun.

Ditambahkannya, bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu. “Ini semua berkat kerja keras dan kerja sama diantara seluruh OPD, di bawah kepemimpinan Sekda untuk bisa bergerak bersama bagaimana memperoleh nilai SAKIP sampai dengan BB,” ujarnya.

Baca juga :

Selanjutnya, Pj Bupati Yuyun juga menjelaskan bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Jadi ini kaitannya juga dilihat dari bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Selain itu diukur juga melalui nilai SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, red),” jelasnya.

Dirinya berharap, seluruh OPD bisa tetap solid untuk terus bergerak menjadikan Kabupaten Lumajang lebih baik dan sejahtera. Dengan demikian diharapkan Nilai SAKIP bisa terus meningkat.

“Kita berharap banyak, ke depan kita tetap menjadi tim yang solid untuk bergerak menjadikan Lumajang menjadi lebih baik dan sejahtera. Paling tidak nilainya bisa meningkat lebih baik lagi,” paparnya. (kom/adi/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024) tadi. Sementara SAKIP sendiri, merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP sendiri memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata, pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya. Seperti, penurunan angka pengangguran.

Baca juga :

Banyuwangi sendiri, sebelumnya berhasil mempertahankan predikat SAKIP A selama tujuh tahun beruntun sejak 2017. Saat itu, Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih SAKIP A.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal. Diantaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime. Sehingga, mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital serta ⁠implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan.

Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengaku bersyukur Banyuwangi dapat meraih SAKIP AA. Menurut Guntur, semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur. Bagaimana program-program yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya,” ujar Guntur.

Dirinya berharap, semoga raihan ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/bwi/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menyampaikan bahwa sebelum menerima penghargaan apresiasi kinerja nantinya akan dilakukan presentasi terlebih dahulu. Kemudian, akan dinilai siapa yang terbaik.

“Mohon doanya, saya Kamis (08/08/2024) besok akan presentasi di Kemendagri dan semoga menjadi yang terbaik. Di Jawa Timur ini hanya saya dan se Indonesia ini hanya ada enam Pj,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Rabu (07/08/2024) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, jika apresiasi kinerja tersebut juga sama halnya dengan kinerja triwulan dua dan tiga yang mendapatkan nilai sempurna. Apalagi tingkat kemiskinan Kota Malang, saat ini juga sudah mengalami penurunan sebesar 0,35 persen.

“Sehingga, dengan penurunan kemiskinan, maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Angka kemiskinan di tahun 2024 ini terkecil sepanjang 10 tahun dan bahkan 14 tahun ke belakang, ini paling kecil,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya tingkat inflasi Kota Malang juga mengalami deflasi -0,01 persen atau secara year on year (y-on-y) 1,83 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan deflasi tersebut tentu sudah terukur.

“Deflasi di Kota Malang ini terukur. Kami juga selalu berkoordinasi untuk menekan inflasi, antara TPID, BI, OJK, juga ada dari keuangan daerah, itu kan selalu memantau terus,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Seluruh pelayanan yang ada, pun satu persatu didatangi dan diberikan penilaian. Diantaranya, seperti pelayanan SPKT, pelayanan SKCK dan Satpas SIM.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Achmad Khoiruddin, mengatakan penilaian ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya untuk semakin meningkatkan pelayanan publik. “Kami datang ke Polresta Malang Kota sebagai tim penilai, melakukan penilaian kepatuhan terhadap UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penilaian itu kami meninjau langsung, melakukan observasi dan wawancara,” katanya.

Pihaknya menilai, produk-produk administrasi dari setiap pelayanan publik. “Untuk di pelayanan SPKT, ada 2 produk administrasi yang dinilai yaitu terkait tanda lapor dan laporan kehilangan. Kemudian di Intelkam, terkait pengurusan SKCK dan izin keramaian. Selanjutnya untuk di Satpas SIM, yang dinilai terkait permohonan SIM B1 dan SIM B2,” jelasnya.

Baca juga :

Tim Ombudsman RI juga melihat dari masing-masing unit, apakah sudah menginformasikan tentang standar pelayanan publiknya. “Persyaratan dan sistem prosedurnya, apakah dinformasikan secara elektronik dan non elektronik dari masing-masing unit. Karena ini sudah diatur dan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan untuk menginformasikan kepada masyarakat. Kami juga wawancara pengguna layanan di masing masing unit secara on the spot,” urainya.

Data yang diperoleh dari penilaian ini akan diolah dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan oleh Ombudsman. “Hasil penilaian akan keluar pada bulan November dan akan diserahkan langsung kepada Kapolri untuk evaluasi kepolisian di tingkat Polres/Polresta se-Indonesia, khususnya juga di Kota Malang,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa pihaknya terus berbenah meningkatkan inovasi untuk terus mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. “Ini adalah penilaian rutin dari Tim Ombidsman RI dalam rangka pelayanan prima. Kami terus berupaya memperbarui informasi dan layanan publik. Kunjungan dari Ombudsman RI Jatim ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan dan berinovasi dalam memberikan kemudahan dan percepatan layanan publik,” tegas Kombes Pol Budi Hermanto. (gie)