Melalui peninjauan yang dilakukan, Bupati Ipuk berharap pelaksanaan TKA serentak secara nasional di Banyuwangi, dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. “Alhamdulillah, keperluan untuk anak-anak menempuh TKA sudah disiapkan. Pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk memastikan jaringan internet dan listrik aman selama tes berlangsung. Ruangannya juga cukup nyaman dan semuanya sudah berpendingin ruangan,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan terima kasih, kepada semua pihak, yakni baik sekolah dan komite yang telah menyiapkan pelaksanaan TKA dengan baik. “Mari kita doakan bersama, agar pelaksanaan TKA berjalan dengan lancar serta anak anak bisa mengerjakan soal soal dengan baik tanpa hambatan,” papar Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alvian, bahwa pelaksanaan TKA tingkat SMP di Banyuwangi, dilaksanakan serentak oleh 224 SMP dengan siswa sebanyak 24.681 orang. “TKA untuk tingkat SMP dilaksanakan mulai besok, atau Senin 6 April hingga 16 April 2026,” kata Alvian.

Sementara itu, lanjutnya, untuk TKA tingkat SD juga akan dilaksanakan serentak pada 20 hingga 30 April 2026. (kom/bwi/gie)

“Per hari ini, 20 November 2025, Jembatan Bailey sudah mulai dimanfaatkan. Tadi saya mengecek langsung kondisi di lapangan dan memang ada sedikit masalah di bagian pelandaian, karena mobil sempat agak nyanggrok. Saya sudah minta untuk dibuat lebih landai,” ujar Wali Kota Wahyu.

Meski begitu, dirinya menilai kondisi jembatan secara umum sudah sangat baik dan aman untuk dilintasi. Dirinya pun juga sempat berdialog dengan sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat, yang mengaku lega dan antusias karena akses Jembatan Sonokembang kini kembali dapat dilalui.

“Ini tentu sangat membantu aktivitas masyarakat. Apalagi sebelumnya warga sampai harus menggunakan jembatan bambu. Kami sebenarnya tidak menyarankan itu, tapi saat itu sedang dalam proses mencari solusi tercepat agar akses bisa kembali digunakan,” ucapnya.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa Pemkot Malang akan mempercepat pembangunan jembatan permanen. “Desember kita lelang dini. Harapan kami, pembangunan jembatan asli bisa mulai dikerjakan di awal tahun,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu pun juga mengimbau masyarakat, untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas, mengingat sistem melintas di jembatan bailey dilakukan bergiliran untuk roda empat.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto, mengatakan bahwa jembatan bailey telah dibuka sejak pukul 06.00 WIB, pada hari ini, utuk kendaraan roda empat terbatas dan roda dua. Sementara uji coba awal untuk sepeda motor telah dilakukan, sejak Rabu (19/11/2025) malam.

“Sebelumnya tadi malam kami mulai uji coba untuk sepeda motor. Partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Mereka secara mandiri menjaga akses di kedua ujung jembatan. Kami juga sudah koordinasi dengan Dishub untuk menempatkan personel,” jelas Dandung.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa terdapat pembatasan jenis kendaraan yang boleh melewati jembatan. “Kendaraan angkutan barang tidak diperbolehkan melintas. Tonase maksimal yang bisa melewati jembatan ini adalah 10 ton. Untuk roda empat harus bergantian, sedangkan sepeda motor masih bisa bersimpangan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Jembatan bailey tersebut merupakan pinjaman dari Balai Jalan dan Jembatan Pemprov Jatim dengan masa penggunaan hingga delapan bulan ke depan. (rsy/sit)

“Kami ingin memastikan setiap anak menerima gizi seimbang secara langsung dan tepat sasaran. Proses distribusi MBG harus terstruktur, terpantau dan higienis agar manfaatnya maksimal,” kata Wabup Yudha.

Selama peninjauan, Wakil Bupati Lumajang juga mengamati seluruh mekanisme distribusi. Mulai dari persiapan menu di dapur MBG, penyimpanan higienis, pengemasan hingga penyaluran ke 64 siswa atau siswi penerima manfaat. Setiap tahap, dijalankan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas pihak, termasuk tim dapur, sekolah, dan perangkat desa.

Baca juga :

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang menegaskan, bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional distribusi, pengelolaan yang konsisten, dan pemantauan rutin. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi mendapatkan gizi yang mendukung pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.

Dirinya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat, tenaga dapur dan sekolah, yang menjadikan proses distribusi MBG efektif, aman, dan berkelanjutan. “Distribusi yang baik adalah pondasi keberhasilan program gizi anak. Tanpa proses yang terstruktur, manfaatnya tidak akan maksimal,” tambahnya.

Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk terus menguatkan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dawuhan Wetan, menjadikan distribusi MBG yang tepat sasaran, higienis dan terpantau sebagai standar operasional. Sekaligus, sebagau langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (kom/adi/sit)

Sementara pelaksanaan peninjauan Komisi B DPRD, ini guna memastikan langkah cepat dan koordinasi lintas instansi untuk penanganan darurat. Sebab, jika tidak segera ditangani, ancaman banjir dapat mengintai dan membahayakan masyarakat sekitar.

Kunjungan itu, dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Dedy Firmansyah, didampingi sejumlah anggota dewan. Turut hadir, perwakilan dari sejumlah Perangkat Daerah (PD) terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), BPBD Kabupaten Lumajang, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Lumajang, serta perwakilan UPT Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur.

“Kami ingin melihat langsung kondisi tanggul dan mendengar aspirasi masyarakat. Ini menjadi dasar kuat bagi kami dalam mengawal proses penanganan secara cepat dan tepat,” kata Dedy Firmansyah.

Dari laporan sementara, tambahnya, rusaknya tanggul ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan warga terhadap potensi banjir yang bisa mengganggu aktivitas dan mengancam keselamatan lingkungan sekitar. Karenanya, hasil temuan di lapangan ini akan dibawa ke forum rapat kerja yang dijadwalkan digelar di Kantor Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air (Pusda) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (23/04/2025) besok.

Baca juga :

“Besok kami akan menyampaikan hasil kunjungan hari ini, dalam rapat kerja di Surabaya, untuk mendorong percepatan pencairan dana BTT dari provinsi,” jelas Dedy.

Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tersebut, ujarnya, diharapkan bisa segera dialokasikan untuk menangani kerusakan tanggul, baik melalui langkah darurat maupun perbaikan permanen, agar risiko bencana bisa ditekan semaksimal mungkin. Kehadiran berbagai PD dan UPT terkait dalam kunjungan ini, menunjukkan kuatnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan provinsi. Sinergi antar instansi, diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana, serta pelaksanaan perbaikan tanggul secara efisien.

Sementara itu, masyarakat dari Dusun Kebondeli Utara dan Desa Sumberwuluh, sangat menaruh harapan besar dari langkah yang sudah ditempuh DPRD dan pemerintah. Mereka berharap, agar proyek perbaikan bisa segera dimulai, mengingat tanggul berfungsi sebagai pelindung utama wilayah permukiman dari ancaman banjir.

Langkah cepat Komisi B DPRD Lumajang, ini pun diapresiasi sebagai wujud nyata kepedulian wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya tindak lanjut hingga tingkat provinsi, DPRD menunjukkan keseriusannya dalam mengawal aspirasi warga agar tidak berhenti hanya pada level kunjungan lapangan. (kom/adi/gie)

Bahkan, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Wadi Sa’bani beserta Dandim 0820, Letkol Arm Budi Budiasto beserta petugas dari Sat Samapta, turun langsung ke sedikitnya lima toko emas. Tidak hanya berinteraksi dengan pembeli dan pemilik toko emas, petugas juga mengecek dan memastikan keamanan toko emas tersebut. Mulai dari mengecek kesiapan security hingga memastikan keberadaan CCTV, apakah sudah terpasang atau tidak.

“Jadi patroli atau cek and ricek ini untuk memastikan sistem security yang ada di toko emas salah satunya CCTV. Dari pengecekan ini belum semua toko emas terpasang CCTV,” ujar Kapolres Probolinggo Kota, Rabu (03/04/2024) tadi.

Baca juga :

AKBP Wadi Sa’bani mengungkapkan, CCTV ini cukup penting sebagai alat bukti untuk mengungkap dalam rangka penyelidikan atas kasus yang terjadi. Dengan momen ini, pihaknya berharap agar toko emas yang belum terpasang CCTV untuk segera dipasang demi keamanan. Dan nantinya, petugas akan kembali mengecek toko tersebut apakah sudah terpasang atau tidak.

“Jika tetap tidak dipasang, maka akan kami undang. Kami ajak untuk bersama-sama dan bekerja sama kaitannya keamanan toko,” imbuhnya.

Sementara itu, Dandim 0820, Letkol Arm Heri Budiasto, mengungkapkan bahwa dari pengecekan yang dilakukan bersama ada beberapa toko emas yang tidak memasang CCTV. “Jadi, tadi toko emas yang tidak memasang CCTV telah kita imbau, karena jika terjadi kejahatan, efeknya akan langsung dirasakan oleh pemilik toko,” ujarnya. (nun/pix/gie)