Keberhasilan tersebut, diraih berkat implementasi program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi dan penyelesaian isu strategis daerah melalui 11 prioritas kinerja yang telah dirancang. Prinsip kolaborasi yang diterapkan, menjadi kunci utama dalam menghasilkan capaian positif selama masa jabatannya.

Selama empat bulan menjabat, Pj Wali Kota Iwan aktif membangun sinergi dengan berbagai pihak. Beberapa program strategis yang diupayakan, meliputi revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di Jalan Sukarno Hatta, yang kini masuk dalam rencana pembangunan tahun 2025 oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga :

Kemudian, juga rencana pengadaan lahan parkir terpusat di Kayutangan Heritage, rencana Gebyar Bantuan Sosial (Bansos) dan pemberdayaan UMKM. Termasuk, rehabilitasi gedung sekolah rusak serta modernisasi tempat pembuangan sampah melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) hingga percepatan penanganan anak tidak sekolah dengan menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memberikan pendidikan gratis.

Menanggapi pencapaian tersebut, Pj Wali Kota Iwan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Malang dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung implementasi program prioritasnya. “Tentu saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas penilaian terbaik ini. Ini adalah amanah yang diberikan oleh Pak Mendagri dan saya berusaha menjalankan instruksi serta pesan beliau. Keberhasilan ini juga berkat dukungan jajaran Pemkot Malang, para pengusaha dan pihak swasta yang ikut memberikan solusi nyata melalui program TSP,” kata Pj Wali Kota Iwan, disela-sela kegiatannya, Sabtu (07/12/2024) tadi.

Dirinya juga menegaskan, terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh prioritas kinerja selama sisa masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Malang. “Beberapa program telah menunjukkan progres positif, seperti revitalisasi Pasar Besar, drainase di Jalan Sukarno Hatta, rehabilitasi sekolah dan pemberdayaan UMKM. Saya berkomitmen untuk memastikan program-program ini dapat menjadi landasan keberlanjutan bagi kepala daerah definitif nantinya,” tambah Pj Wali Kota Iwan. (kom/rsy/sit)

Adapun tiga penghargaan itu, diantaranya untuk kategori ‘Kinerja Total Fiskal Sedang’, ‘Kesejahteraan Rakyat Fiskal Sedang’ dan ‘Pelayanan Publik Fiskal Sedang’. “Ini luar biasa. Selama saya menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang periode 2023/2024, saya merasa terhormat bisa menerima tiga penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim dan saya persembahkan untuk masyarakat Kota Malang,” kata Wahyu Hidayat, seusai menerima penghargaan.

Keberhasilan Wahyu dalam meraih penghargaan ini, tidak lepas dari program-program inovatif yang dijalankannya selama menjabat. Salah satunya adalah program Ngobrol Mbois Ilakes-Senam Tahes Mbois Jumat (Ngombe STMJ), yang menjadi salah satu inovasi pelayanan publik.

Baca juga :

“Saya bangga dengan kinerja yang telah diakui secara objektif oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya dan seluruh tim untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tambah mantan Sekda Kabupaten Malang ini.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memberikan ucapan selamat kepada Wahyu dan para penerima penghargaan lainnya. Tito menyatakan bahwa penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi atas dedikasi para penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

“Selamat kepada semua peraih penghargaan. Khususnya kepada Pak Wahyu Hidayat, yang telah menunjukkan kinerja luar biasa sebagai penjabat dengan meraih tiga penghargaan sekaligus,” ungkap Tito.

Sebagai informasi, selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat telah berhasil mengumpulkan total 30 penghargaan tingkat nasional, dua penghargaan tingkat provinsi dan dua penghargaan internasional. (rsy/sit)

Usulan desakan itu disampaikan sejumlah fraksi, dalam rapat paripurna ‘Penyampaian jawaban bupati terhadap RAPBD tahun anggaran 2024’, di Kantor DPRD Lumajang, Rabu (15/11/2023) tadi. Sementara, dalam rapat paripurna itu juga banyak muncul interupsi saat Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, tidak memberikan jawaban secara tertulis.

Seperti yang dilakukan anggota dari Fraksi Nasdem-PAN, Nurhidayati, dalam kesempatan itu pun harus interupsi saat Pj Bupati Lumajang, membacakan laporan dalam rapat paripurna yang tidak menyampaikan tindak lanjut terhadap usulan Sekda.

“Setelah saya cermati mulai tadi, di dalam lembar jawaban, tidak ada satupun kalimat komitmen Pj tentang menindaklanjuti fraksi-fraksi dalam mempertanyakan bagaimana usulan dari kami agar Sekda bisa ditindak lanjuti untuk diberhentikan dan atau ada penyegaran,” ungkapnya.

Baca Juga :

Usai paripurna, Wakil Ketua I DPRD Lumajang, H Bukasan, mengatakan bahwa penyampaian pandangan umum kali ini merupakan bentuk ekspresi fraksi-fraksi di DPRD Lumajang, terhadap kinerja Pemkab Lumajang. Sebab, selama ini komunikasi yang terbangun antara eksekutif dengan legislatif sering tersumbat.

“Sekda inikan penggerak komunikasi antara kami dengan eksekutif. Selama ini, kami belum memiliki pengalaman yang kurang baik. Tidak heran, kalau semua fraksi ingin menyampaikan itu,” terangnya.

Sejumlah fraksi yang meminta Sekda untuk dievaluasi kinerjanya atau diganti, paparnya, adalah semua. Seperti dari Fraksi PDI-Perjuangan, F-PKB, F-PPP, F- Golkar-Hanura, F-Demokrat, F-PKS dan F-Nasdem-PAN.

Menanggapi sejumlah fraksi yang secara tegas meminta Pj Bupati Lumajang agar melakukan pergantian terhadap Sekda Lumajang, dirinya pun mengungkapkan bahwa jajaran Pemkab Lumajang memiliki komitmen dan integritas dalam menjalin komunikasi. Serta, koordinasi yang baik dengan mitra kerjanya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

“Jalinan komunikasi dan koordinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, akan semakin ditingkatkan dan dioptimalkan,” kata Pj Bupati.

Pihaknya pun juga mengatakan, akan terus mengkomunikasikan dengan pihak yang memiliki kapasitas dan dimungkinkan dalam waktu dekat akan segera mendapatkan jawabannya. “Kami masih akan membentuk tim Pansel independen dan kami akan melangkah berdasar aturan serta kepentingan masyarakat. Diharapkan, ke depan baik-baik saja dan segera mendapatkan hasilnya,” paparnya. (adi/sit)

Pria yang kerap disapa Made, itu menyampaikan jika Minggu (24/09/2023) besok, pukul 14.00 WIB, Wahyu akan dilantik di Gedung Grahadi Surabaya.

“Iya benar, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Malang. Pelantikannya Minggu besok, 24 September 2023,” kata Made dalam pesan singkatnya.

Baca juga :

Sementara itu, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, nama Wahyu Hidayat muncul pada bursa Pj Wali Kota Malang, pada Agustus 2023 lalu. Selain nama itu, juga ada Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi. Ketiga nama tersebut, menjadi keputusan DPRD Kota Malang dan telah dianggap best of the best (terbaik dari yang terbaik, red).

Tidak hanya itu, sebelumnya Made juga mengatakan bahwa penunjukan Wahyu Hidayat, untuk turut diusulkan menjadi Pj Wali Kota Malang, bukan tanpa alasan. Melainkan, karena latar belakang Wahyu yang merupakan warga Kota Malang, dan juga telah lama berdinas di Kabupaten Malang.

“Dia (Wahyu, red) pernah jadi Camat, Dinas PU Cipta Karya, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang, kemudian menjadi Sekda Kabupaten Malang. Beliau pun juga pernah menempuh pendidikan diploma tata ruang ke Belanda,” ungkap Made beberapa waktu lalu. (rsy/sit)

Perlu diketahui, bahwa Bupati Badrrut Tamam purna jabatan pada 24 September 2023 mendatang. “Insyaallah, besok Pak Sekda sudah gladi bersih,” ujar Bupati Baddrut Tamam.

Baca Juga :

Sementara dalam pelaksanaan itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengantar ke kediamannya di Pondok Pesantren Az-Zubair, Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Bupati Baddrut Tamam sendiri menyampaikan, dirinya sangat bahagia lantaran bisa mengabdi di Kabupaten Pamekasan, dengan pengalaman yang luar biasa selama lima tahun. “Saya merasa bahagia, karena bisa menuntaskan pengabdian lima tahun yang sungguh luar biasa. Saya banyak belajar tentang sabar dan tulus. Saya bersyukur, semoga pengabdian ini mendapat amal soleh,” singkatnya. (azm/gie)

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, jika aturan mengenai Pj tersebut sudah ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP). “Jadi prinsipnya sekarang, tiap bulan kita lakukan penjaringan. Kalau untuk Pj Gubernur, kita meminta masukan pada DPRD Provinsi, setelah itu meminta masukan pada Kementerian atau Lembaga (KL) enam nama,” kata Mendagri.

Ditambahkannya, jika peluang usulan Pj dari daerah sangat tergantung pada penilaian lintas Kementerian atau Lembaga. Pertimbangannya, pun meliputi kinerja calon serta potensi masalah hukum. Selain itu, penjaringan calon Pj dilakukan secara berjenjang, melalui tahapan sidang Pra TPA (Tim Penilai Akhir) hingga sidang dengan Tim Penilai Akhir yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden dan menteri dari KL.

Baca juga :

“Jadi, kalau untuk Pj Gubernur kita meminta masukan pada DPRD Provinsi, setelah itu meminta masukan pada KL enam nama. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten atau kota, itu kami meminta tiga nama maksimal dari DPRD. Kemudian tiga nama dari Pemprov dan tiga nama yang diajukan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang menjaring juga dari KL. Setelah itu, nanti sama ada sidang Pra TPA yang meliputi kementerian-kementerian lembaga, termasuk juga penegak hukum, KPK, PPATK, kemudian muncul tiga nama biasanya,” jelasnya.

Kemudian, paparnya, setelah melalui mekanisme tersebut akan mengerucut menjadi tiga nama dan akan diajukan kepada Presiden untuk diputuskan dalam sidang bersama TPA. Setelah itu, hasil Pj Gubernur akan dibuatkan Keputusan Presiden (KePres) dan Pj Bupati atau Wali Kota akan ada dari SK Kemendagri.

“Saat ini sedang berlangsung penjaringan untuk Pj di September. Dengan harapan, bahwa hari ini adalah batas akhir pengajuan usulan dari DPRD daerah. Bagi daerah yang tidak mengajukan usulan, keputusan dapat ditentukan oleh pusat atau berdasarkan usulan Gubernur,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika ketiga nama tersebut telah sah untuk menjadi keputusan DPRD Kota Malang dan telah dianggap best of the best (terbaik dari yang terbaik, red).

“Dari lima nama, mundur dua. Sehingga, diputuskan secara musyawarah mufakat menambah penjaringan, dengan melibatkan Sekda Kabupaten Malang. Setelah itu, kami tanyakan mengenai kesediannya kepada Sekda Kabupaten Malang ini di depan pimpinan fraksi DPRD Kota Malang dan beliau menyanggupi. Setelah itu, ada empat nama dan kami juga telah melakukan rapat fraksi, lalu diputuskan ketiga nama tersebut,” jelas Made, seusai melakukan rapat paripurna internal secara tertutup, Senin (07/08/2023) tadi.

Kemudian, dijelaskan Made jika dalam penentuan ketiga nama tersebut tentu berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Seperti pendidikan formal dan non formal, serta titik beratnya yakni pada riwayat jabatan dari masing-masing nama tersebut.

“Tiga nama itu tentu tidak serta merta. Dalam penentuannya sempat kita tarik ulur. Titik beratnya pada riwayat jabatan. Ini yang menjadi pilihan yang sangat obyektif,” tambahnya.

Baca juga :

Ditambahkan Made, jika riwayat jabatan dari Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, pernah menjadi Camat, Bappeda Kabupaten Malang, Dinas PU, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang, kemudian menjadi Sekda Kabupaten Malang.

“Dia pernah jadi PLH Bupati Malang walaupun dua minggu, itu menjadi riwayat jabatannya. Kemudian pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan diploma tata ruang ke Belanda,” katanya.

Sementara, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga memiliki rekam jejak di DLH Kota Malang, Bappeda Kota Malang, Dinas Perizinan Kota Malang dan menjadi Sekda Kota Malang. Sedangkan, untuk kandidat Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, pernah menjabat Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, staf ahli, asisten dan beberapa kali merangkap menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

“Kalau Pak Eko Sri Yuliadi ini baru sekali menjadi Kepala Dinas di Kota Malang, tepatnya di Diskopindag Kota Malang,” ujarnya.

Untuk saat ini tiga calon kandidat tersebut masih dalam tahap pemberkasan, yang selanjutnya berkas akan dikirimkan ke Provinsi. Made juga menyebutkan, berkas ketiga calon akan sampai di Kemendagri pada Rabu (09/08/2023) mendatang. Sebagai informasi, berdasarkan penuturan Made, keputusan sosok Pj Wali Kota terpilih, diperkirakan dapat diumumkan secepatnya pada 20 September 2023, atau paling lambat H-1 sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang berakhir di 24 September 2023. (rsy/sit)

Pemimpin yang memiliki ketiga kriteria tersebut, paparnya, harus mematuhi regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan Pj. Selain itu, pihaknya juga sepenuhnya mempercayakan kepada tiga pengusul, yaitu DPRD Kota Malang, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Keputusan utama tetap berada di tangan pemerintah pusat. Mudah-mudahan, siapapun yang akan jadi Pj, nanti harapan saya memenuhi tiga kriteria itu,” terang Wali Kota Sutiaji, Jumat (22/06/2023) tadi.

Pihaknya menjelaskan, jika dengan memiliki kompetensi yang memadai, tentu dapat melaksanakan tugas dengan benar dan sesuai prosedur. Kemudian, dengan memiliki integritas yang tinggi tentunya menjadi hal penting, agar pemimpin dapat mewakili masyarakat dengan baik.

Baca Juga :

“Kompetensi dan integritas ini, membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang penting dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, moralitas juga menjadi faktor kunci, termasuk bagaimana pemimpin memimpin dan berperilaku secara santun,” jelasnya.

Kemudian, pihaknya juga mendukung siapapun yang akan menjadi Penjabat. Pihaknya tidak pernah memiliki pemikiran yang negatif terhadap siapapun. Baginya, terpenting orang yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Saya berharap yang terpilih memang orang-orang yang memiliki komitmen tinggi. Seandainya ada kurangnya pun, tentu akan berjalan dan berproses. Jangan sampai punya anggapan kalau bukan saya, ya tidak, semua bisa asal punya komitmen tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan jika sesuai dengan aturan maka eselon 2A dan 2B bisa menjabat sebagai Penjabat Kota Malang. Namun, hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuk lurah dan camat bisa menjabat.

“Kalau 2A itu selevel Sekda, kemudian kalau 2B itu selevel kepala dinas. Walaupun baik, tapi pak lurah atau pak camat, itu secara regulasi dibenarkan ya monggo,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan atau pengaruh dalam menentukan siapa yang akan ditunjuk. Pihaknya menggarisbawahi bahwa tidak menerima titipan atau pengaruh dari pihak manapun dalam hal itu.

“Saya tidak punya otoritas apa-apa dan saya juga tidak punya titipan apa-apa,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)