Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa proses penjaringan saat ini masih dilakukan secara awal sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat desil 1 dan 2 yang memiliki anak usia SMP maupun SMA.

“Yang didata terutama anak yang mau lulus SD atau SMP. Itu yang mulai disisir oleh teman-teman PKH dan Puskesos,” ujar Donny, Sabtu (23/05/2026) tadi.

Selain melakukan penyisiran data DTKS, Dinsos juga mulai menerima pertanyaan dari masyarakat terkait pendaftaran Sekolah Rakyat. Bahkan, sejumlah warga disebut telah meninggalkan nomor telepon untuk mengikuti perkembangan pendaftaran.

Baca juga :

“Sudah ada beberapa warga yang tanya-tanya dan meninggalkan nomor telepon di Dinsos,” katanya.

Meski begitu, Donny menegaskan proses pendaftaran resmi belum dibuka karena masih menunggu kepastian kuota dan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dari Kemensos. “Berapa murid yang diterima dan berapa rombel yang dibuka itu masih belum jelas. Jadi kita masih menunggu juknis,” tuturnya.

Apabila nantinya kuota telah ditetapkan, menurutnya Dinsos akan langsung membuka pendaftaran sekaligus aktif mencari calon siswa berdasarkan data DTKS yang dimiliki pemerintah. “Nanti bisa dua arah. Orang tua bisa mendaftar langsung, atau kami yang aktif menghubungi calon siswa dari data DTKS,” tambahnya.

Sebagai informasi, di tahun ajaran sebelumnya, SR di Kota Malang memiliki tiga Rombel tingkat SMP dan tiga Rombel tingkat SMA. Masing-masing rombel diisi sekitar 25 siswa.

“Jadi totalnya yang SMP ada 75 siswa dan SMA 75 siswa. Kalau untuk gedung SR sendiri di tahun ajaran ini kemungkinan juga masih sama, SRMP di Poltekom dan SRMA di Gedung BKPSDM Jatim. Karena lokasi yang diusulkan oleh Pemkot itu masih belum dibangun tahun ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, pelaksanaan itu diikuti oleh empat peserta, yaitu Romadhoni, Dwi Setyo Ahmad Dani, Priyono dan Nofri Ramadhani. Sementara dari 100 soal pilihan ganda, masing-masing berhasil mengumpulkan poin sebagai berikut. Romadhoni tercatat memperoleh nilai tertinggi, yaitu 95 poin. Sedangkan tiga peserta lain, yakni Dwi Setyo Ahmad Dani 24 poin, Priyono 27 poin dan Nofri Ramadhani hanya 19 poin.

Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Jatisari, Nur Suadi, saat dikonfirmasi terkait soal ujian, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu. Termasuk, tidak tahu pula siapa yang buat.

“Pelaksanaan penjaringan kemarin sudah kami laksanakan sesuai prosedural sesuai Perbup. Termasuk, sesuai arahan Panwascam. Namun terkait soal (ujian, red), jujur saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu, waktu pas ujian itu saya menerima soal itu dari protokolnya yaitu dari Pak Sekdes. Setelah diserahkan ke saya soal ujian (tersegel) itu, baru saya bagi ke peserta,” kata Suadi, saat ditemui di rumahnya, Selasa (08/09/2025) kemarin.

Ditanya terkait asal muasal soal ujian tersebut, Suadi menjelaskan bahwa dirinya sudah minta petunjuk Camat dan disuruh konsultasi ke Kades. “Setelah saya dari kecamatan, saya nemui Pak Inggi (Kades) untuk menanyakan perihal soal ujian. Katanya soalnya sudah, ya sudah saya tidak mau tahu,” imbuhnya.

Baca juga :

Sekretaris Desa Jatisari, Rubianto, saat ditemui dirumahnya mengatakan bahwa dirinya hanya menyerahkan soal itu ke panitia. “Soal itu dari Pak Inggi lalu saya serahkan ke panitia saat itu juga pas akan digelar ujian. Ya diserahkan di kantor desa, lalu saya teruskan ke panitia. Saya tidak tahu isi soal itu,” ujarnya.

Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Muhammad Hasyim, yang dikonfirmasi via selular baik telepon maupun via WhatsApp, hingga berita ini dimuat belum merespon dan belum memberikan klarifikasinya berkenaan dengan soal ujian penjaringan perangkat Desa Jatisari

Sementara itu, Wakil Bupati LSM LIRA DPC Lumajang, Dendik Zelianto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa seharusnya sesuai aturan, soal ujian itu yang membuat panitia. Kalau tidak mampu, boleh meminta petunjuk ke kecamatan dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

“Kalau panitia tidak tahu soalnya seperti apa dan yang menyerahkan soal ujian adalah Kades, sudah bisa dipastikan besar kemungkinan adanya indikasi atau dugaan kebocoran soal dan kecurangan yang dilakukan,” ungkapnya, Kamis (10/07/2025) tadi.

Pihaknya minta kepada Panwascam Tempeh dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi atas temuan ini. “Hasil ujian yang kemarin, saya nilai tidak sah. Karena sudah ada indikasi-indikasi yang mengarah pada kecurangan. Sehingga, gelar ujian ulang dan tindak oknum yang berbuat nakal,” tegasnya. (adi/gie)

“Saya sangat mengapresiasi Kejuaraan Karate Piala Dandim 0833 yang untuk pertama kalinya digelar di Kota Malang. Ini menjadi ajang yang sangat baik untuk mengevaluasi hasil latihan para atlet, sekaligus menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, kejuaraan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga sarana pembentukan karakter generasi muda melalui nilai-nilai sportivitas, kedisiplinan dan jiwa pantang menyerah. “Ini merupakan langkah konkret Kodim 0833 dalam mendukung pembangunan Kota Malang, khususnya di bidang pembinaan generasi muda dan menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan positif seperti olahraga,” tambahnya.

Baca juga :

Pada kesempatan itu, Wali Kota Wahyu juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan lima program unggulan yang diusungnya, yakni penyelenggaraan 1.000 event serta Dasa Bakti Unggulan ‘Ngalam Tahes’.

Sementara itu, Komandan Kodim 0833 Malang Kota, Letkol Arm Aris Gunawan, mengatakan bahwa kejuaraan ini bertujuan menjaring karateka-karateka berbakat. Dirinya berharap, ke depan akan lahir lebih banyak karateka yang mampu mengharumkan nama Kota Malang di kancah nasional maupun internasional.

“Kejuaraan ini diikuti 434 atlet dari 22 kontingen dan akan berlangsung selama dua hari di Makodim 0833. Ini juga menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana pembinaan karate di Kota Malang telah berjalan,” jelas Aris.

Kompetisi ini disebutkannya memberi kesempatan bagi para atlet muda untuk menambah pengalaman dan jam terbang bertanding dalam atmosfer kejuaraan yang sesungguhnya. “Dalam setiap pembinaan harus ada tahapan. Melalui ajang ini, para atlet bisa naik ke level yang lebih tinggi. Saya berpesan agar seluruh peserta bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas,” papar Aris. (kom/mlg/sit)

Untuk pendaftaran sendiri, dibuka 20 Mei 2024 hingga pekan depan. Menurut informasi yang masuk, akan ada tiga orang yang akan mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPC Partai Demokrat.

“Tahapan penjaringan dan pendaftaran ini sesuai dengan instruksi dari DPP Partai Demokrat, yang mana sudah turun sejak 2 Mei kemarin. Hanya saja, kami (DPC Partai Demokrat) baru bisa menggelar rapat beberapa hari lalu. Sehingga, baru 20 Mei ini kita lakukan,” ungkap Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek, Sugeng Dei Riyono, Senin (20/05/2024) tadi.

Sugeng menambahkan, sementara di hari pertama pendaftaran ini belum ada yang mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPC Partai Demokrat. Walaupun, beberapa pihak telah meminta formulir pendaftaran secara online.

Baca juga :

Disinggung terkait adanya kader terbaiknya yang digadang-gadang maju dalam kontestasi Pilkada Trenggalek 2024, Sugeng menegaskan, sosok itu ada. “Sebenarnya, saat ini DPC Demokrat Trenggalek memiliki kader potensial untuk maju pada Pilkada Trenggalek 2024. Semoga saja, dalam tahapan penjaringan atau pendaftaran ini, yang bersangkutan mau untuk mendaftar,” tambah Sugeng.

Selain itu terkait komunikasi dengan partai lainnya, Sugeng menyampaikan bahwa sampai saat ini komunikasi itu berjalan baik. Sementara untuk tahapan selanjutnya, pihak DPC Partai Demokrat Trenggalek masih menunggu instruksi dari DPP.

“Setelah ada yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran, DPC Demokrat Trenggalek akan melaporkan ke DPD hingga DPP. Artinya, DPC hanya melakukan tugas untuk menjaring pendaftar. Sedangkan untuk penentuan ada di tangan DPP,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang masuk ke DPC Partai Demokrat, lanjutnya, akan ada dua hingga tiga pendaftar yang akan mengambil formulir pendaftaran. Meski begitu, terkait kapan ketiga pendaftaran itu mengambil formulir, masih belum ada konfirmasi resmi dari yang bersangkutan.

“Yang jelas, ada dua hingga tiga orang yang insyaallah akan melakukan pendaftaran melalui Partai Demokrat. Tapi sampai saat ini, belum diketahui siapa-siapa saja yang akan mengambil formulir pendaftaran. Bahkan, untuk waktunya pun kita belum jelas,” imbuhnya. (mil/sit)

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, jika aturan mengenai Pj tersebut sudah ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP). “Jadi prinsipnya sekarang, tiap bulan kita lakukan penjaringan. Kalau untuk Pj Gubernur, kita meminta masukan pada DPRD Provinsi, setelah itu meminta masukan pada Kementerian atau Lembaga (KL) enam nama,” kata Mendagri.

Ditambahkannya, jika peluang usulan Pj dari daerah sangat tergantung pada penilaian lintas Kementerian atau Lembaga. Pertimbangannya, pun meliputi kinerja calon serta potensi masalah hukum. Selain itu, penjaringan calon Pj dilakukan secara berjenjang, melalui tahapan sidang Pra TPA (Tim Penilai Akhir) hingga sidang dengan Tim Penilai Akhir yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden dan menteri dari KL.

Baca juga :

“Jadi, kalau untuk Pj Gubernur kita meminta masukan pada DPRD Provinsi, setelah itu meminta masukan pada KL enam nama. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten atau kota, itu kami meminta tiga nama maksimal dari DPRD. Kemudian tiga nama dari Pemprov dan tiga nama yang diajukan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang menjaring juga dari KL. Setelah itu, nanti sama ada sidang Pra TPA yang meliputi kementerian-kementerian lembaga, termasuk juga penegak hukum, KPK, PPATK, kemudian muncul tiga nama biasanya,” jelasnya.

Kemudian, paparnya, setelah melalui mekanisme tersebut akan mengerucut menjadi tiga nama dan akan diajukan kepada Presiden untuk diputuskan dalam sidang bersama TPA. Setelah itu, hasil Pj Gubernur akan dibuatkan Keputusan Presiden (KePres) dan Pj Bupati atau Wali Kota akan ada dari SK Kemendagri.

“Saat ini sedang berlangsung penjaringan untuk Pj di September. Dengan harapan, bahwa hari ini adalah batas akhir pengajuan usulan dari DPRD daerah. Bagi daerah yang tidak mengajukan usulan, keputusan dapat ditentukan oleh pusat atau berdasarkan usulan Gubernur,” imbuhnya. (rsy/sit)