“Alhamdulillah akhirnya Alaska dikembalikan sebagaimana fungsi hutan lindung. Bukan dijadikan obyek yang berpotensi kekurangan sumber air di Pesanggrahan, ” kata Setiawan, warga pelanggan Himpunan Pemakai Pengguna Air Minum (Hippam) Desa Pesanggrahan, kemarin.

Usai penerbitan pengumuman itu, warga setempat langsung membuat banner dan dipasang di obyek yang selama ini dipakai untuk wisata Alaska. Di dalamnya tertulis penghentian kegiatan juga dikembalikan sebagaimana fungsi hutan lindung.

Sebelumnya warga Desa Pesanggrahan sempat melakukan protes keras atas pembangunan obyek wisata Alaska. Pasalnya semenjak adanya pembangunan Alaska, air yang masuk ke rumah warga mengalami penurunan debit. Termasuk para petani di sekitar Dusun Srebet dan Wonocari juga mengalami penurunan debit.

Baca : Warga Srebet Tolak Alih Fungsi Alas Kasinan

Meski demikian, Pengelola Alaska menampik kalau penurunan debit itu karena Alaska. Termasuk perijinan pemakaian hutan kasinan dijadikan wisata sudah dikantongi.

“Harus diketahui penurunan debit bukan karena alaska. Tapi penggunanya semakin banyak. Kami sudah ada ijinnya,” kata Gigih, pengelola Alaska. (jun)

Bersamaan momen selamatan desa, warga berduyun-duyun datang dengan berjalan kaki menuju Alaska. Masyarakat menuntut dihentikannya pembangunan dan operasional Alaska.

AKSI PENOLAKAN: Aksi penolakan masyarakat Desa Pesanggrahan bersama Pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) dan Himpunan Pemakai Air Minum (Hipam) terhadap keberadaan wana wisata di Desa Srebet

Pengurus Hippam Mayangsari di RW 5, Abdul Mutholib menjelaskan, awalnya pengelola Alaska konsen ke konservasi alam. Namun pada tahun 2019 merubah fungsi hutan lindung menjadi obyek wisata alam.

Namun kenyataan di lokasi, ada pemotongan bambu dan kayu. Padahal di sana merupakan sumber resapan permukaan hasil penghijauan. Jika sampai terjamah sumber pasti terancam, sehingga menyebabkan ketersediaan air bisa hilang. Belum lagi adanya bangunan permanen.

“Harusnya jika mengacu aturan UU tidak boleh ada bangunan atau kegiatan apapun sekitar 100 meter dari areal sumber. Areal sumber harus dijaga bersama demi mengembalikan fungsi hutan Kasinan seperti semula, tidak ada tegakan bangun beton permanen, pemotongan pohon, serta bambu,” terang Mutholib, Selasa (4/8/2020).

Adanya pembangunannya dan alih fungsi lahan, membuat masyarakat khawatir bakal merusak sumber yang ada di Alas Kasinan. Sekarang saja distribusi air sudah berpengaruh, debit air sudah mengecil. Jika sampai 2-5 tahun kedepan bisa dipastikan habis.

Masyarakat sepakat jika sampai tidak ada ketegasan akan berkoordinasi dengan aktivis alam seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kemudahan melaporkan masalah ini ke Perhutani Jatim hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Makanya dalam selamatan desa ini kami sampaikan juga aspirasi dan keinginan warga jika tidak berkenan dengan adanya Alaska,” tambahnya lagi.

Lalu, Ketua Himpunan Hippam seluruh Desa Pesanggrahan, Achmad Machrus berujar kalau memang konservasi, tidak boleh ada aktivitas. Apalagi bakal menjadi tempat wisata yang mendatangkan banyak pengunjung. Belum lagi di sana ada pemotongan pohon, pembangunan permanen, dan lainnya. Pasti berdampak.

“Beberapa dampak yang ditimbulkan, seperti pencemaran lingkungan, ketersediaan air berkurang, dan mengundang bencana kemudian hari. Pembangunannya itu satu wilayah dengan sumber, pastilah bakal mencemari sumber,” kesalnya.

Apalagi kalau jadi wisata bakal dikunjungi banyak orang, pasti volume sampah juga meningkat. Machrus pun menceritakan awal gejolak ini bermula akibat banyaknya keluhan dari warga yang menggunakan air dari Hippam. Warga mengaku debit air yang mengalir ke rumahnya mengecil. Lalu dari tujuh pengelola hippam menyampaikan hal yang sama. Setelah itu pengurus langsung meneruskan keluhan ke pihak Pemdes Pesanggrahan.

Selanjutnya, desa memfasilitasi mediasi semua pihak, baik hipam, pengelola alaska dan perwakilan warga. Mediasi berlangsung dua kali, pertama tidak ada hasil, kedua baru ada pembentukan tim pansus beranggotakan LMDH, Hipam, dan Hippa.

“Desa pun berharap ada penghentiaan pembangunan, tapi nyatanya terus berjalan. Kalau alasan pengelola kenapa terus membangun ya karena sudah mengantongi izin,” bebernya.

Menanggapi itu, Pengurus Alaska Gigih Abdilah menjelaskan, awal mula adanya wisata Alaska untuk mengembangkan wisata dan bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia pun mengaku sudah kantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPH Perhutani Malang serta izin lainnya.

Kemudian usai adanya kunjungan wisata tiba-tiba munculah permasalahan. Isu terkait pembangunan mengurangi debit air di sumber menurut dia kurang benar.

“Lha apakah pengelola Hippa dan Hipam sudah memperhitungkan debit air karena terus bertambahnya konsumen sehingga air mengecil. Kami tegaskan jika Alaska tidak memanfaatkan air sumber atau hutan. Bahkan setelah ada gejolak, kami sudah mendatangi paguyuban pengelola air satu persatu sesuai arahan kepala desa, dan kami akomodir keinginan mereka. Intinya sama-sama menjaga area tersebut,” jelas Gigih.(bir/syn)

Pasalnya, tidak hanya warga sekitar yang menolak pendirian Pesantren tersebut. Namun juga mendapat kecaman dari salah satu aktivis ternama di Situbondo yang berasal dari Kecamatan Besuki Situbondo Eko Febrianto selaku “Ketua Umum LSM SITI JENAR” (“Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran”).

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SITI JENAR, Eko Febrianto saat mendampingi warga. (im)

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SITI JENAR, Eko Febrianto mengatakan, bahwa kami mendukung penuh warga, tokoh masyarakat dan Kades Blimbing Besuki terkait penolakan dan penutupan lokasi pembangunan Ponpes milik Gus Nur itu.

Sambung dia, karena saya menilai penolakan warga dan Kades Blimbing itu sangatlah wajar. Serta kami mendukung dan menolak keras rencana pembangunan Ponpes milik Sugi Nur tersebut.

“Saya selaku warga Besuki juga menolak keras pendirian Pesantren tersebut. jangan rusak generasi muda kita dengan ajaran-ajaran keras ala Sugi Nur. Kami masyarakat Besuki – Situbondo adalah warga NU tulen,” ucapnya. Jum’at (24/7/2020) siang.

Menurut Eko Febrianto, Gus Nur diduga sering kali melontarkan ujaran kebencian dan menghina Pemerintah juga para Kiai golongan NU.

” Rekam jejak ceramah Sugi Nur yang kerap menghina serta menyebarkan ujaran kebencian dan diduga sering kali memprovokasi. Maka hal itu menjadi alasan utama penolakan kami bersama warga Besuki, “tukasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Eko, secara moral sebagai da’i itu seharusnya dalam menyampaikan ceramah, Gus Nur harus sopan agar dia diterima dimanapun dia berada.

” Saya sebagai warga NU, juga tidak akan setuju kalau daerah kami juga di tempati ajaran keras ala Sugi Nur. Yang notabene mengaku da’i, karena cara ceramahnya begitu tidak sopan dan sering menyinggung perasaan umat. Khususnya kami selaku warga NU, “jelasnya.

Diungkapkan Eko Febrianto, mestinya da’i itu memilih cara-cara penyampaian yang terbaik, menarik serta simpati bagi umat. Bukan malah memecah belah ummat seperti yang dilakukan dia selama ini.

” Kalau ini dibiarkan maka sangat berbahaya, nanti umat islam dikatakan islam itu keras dan islam radikal. Sebenarnya kan tidak begitu. Islam ini adalah Agama RAHMATAN LIL ALAMIN oleh sebab itu, saya hanya ingin da’i yang dikenal Gus Nur itu sadar diri. Sebab masyarakat menolak keras untuk pembangunan Ponpes di Desa Blimbing itu, agar mereka bisa menyadari kedepannya jangan diterus-teruskan dakwahnya begitu, bahaya itu, ” ungkap Eko Febrianto.

Lanjut dia, dengan adanya penolakan warga sekitar dan para tokoh tersebut, semoga tidak ada atau asumsi perbuatan diskriminasi kepada Sugi Nur alias Gus Nur. Sebab, kata Eko Febrianto, Gus Nur itu bukanlah ulama, sehingga tidak dapat dikatakan melakukan kriminasilasi dan diskriminasi pada ulama.

“ Ulama itu seharusnya memiliki karakter abid (taat kepada Allah, red), arif, alim dan tidak mungkin berbicara sembarangan, apalagi menyebar ujaran kebencian di masyarakat. Masyarakat akan menilai sendiri, pantas atau tidak jika seorang ulama melakukan hal itu, ” tutur Eko Febrianto.

Eko Febrianto menegaskan, jika Gus Nur seorang ulama akan berdakwah dengan cara yang baik. Seperti lazimnya ulama-ulama kita, baik seperti Syekh Maulana Habib Lutfi di Pekalongan. Serta para ulama-ulama Kharismatik lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Dakwah yang baik dengan bil hikmah, bil khasanah. Bijaksana dalam tutur kata. Walaupun berdebat, harus dengan argumentasi dan rasional. Sedangkan apa yang dilakukan Gus Nur jauh dari reputasi serta representasi islam, ”tegasnya.

Ditambahkan Eko Febrianto, seperti diketahui banyak beredar video di internet, Gus Nur terindikasi melakukan penghinaan terhadap lembaga NU. Dan bahkan Pemerintah ceramah-ceramah Gus Nur dinilai kuat berpotensi memecah persatuan dan syarat dengan nuansa pembodohan massal.

“Nah, itu yang membuat warga Besuki tidak menerima dan kehadiran Gus Nur untuk mendirikan sebuah Pesantren di Bumi Sholawat Nariyah atau Kota Santri Situbondo,” pungkasnya. (im/yan)

Sementara lainnya, berjalan lancar dan tanpa kendala. Salah satunya pembangunan DC di Kahuripan Nirvana Village (KNV) untuk Buduran yang sudah diresmikan Bupati Sidoarjo beberapa bulan lalu.

“Beruntung sekali Sidoarjo bisa dapat jatah membangun 8 DC. Dari pembangunan 8 DC itu, hanya yang di Pondok Jati yang dipersoalkan warga. Tapi kami yakin kalau warga sudah mendapatkan penjelasan kami bisa menerima semuanya,” terang Heru Firdausi kepada Memontum.com, Selasa (5/3/2019).

Heru menguraikan ke delapan DC itu dibangun di 8 titik kecamatan untuk distribusi aliran air SPAM untuk ke wilayah Sidoarjo. Diantaranya di Kecamatan Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Buduran, Gedangan dan Kecamatan Waru. Anggaran pembangunan DC itu dari bantuan pemerintah pusat atau dari dana APBN sebesar Rp 179 miliar. Sedangkan pembangunan jaringan pipanisasinya mencapai Rp 1 triliun lebih.

“Makanya mubadzir nanti kalau warga tak segera menyetujui pembangunan DC di Pondok Jati. Karena kami juga dideadline Juli 2019 harus selesai pembangunan DC itu,” imbuhnya.

Baca : PDAM Ngotot Bangun DC di Lahan Fasum Pondok Jati, Warga Tetap Menolak

Padahal, lanjut Heru untuk pembangunan DC dan pipanisasinya untuk program SPAM Umbulan ini, pihaknya mendapatkan pendampingan TP4D dari Kejati Jawa Timur. Hal ini lantaran selain menggunakan dana APBN juga nilainya cukup besar.

Selain itu, tak ada upaya PDAM Delta Tirta untuk menggeser lokasi rencana awal pembangunan itu. Alasannya, karena lahan Fasum Perum Pondok Jati itu dianggap paling strategis untuk pembangunan DC atau transmisi air umbulan itu.

“Seharusnya daripada tarik ulur pro kontra seperti ini, harus dirapatkan lagi. Rapat bukan hanya melibatkan pengurus RT maupun RW saja, tetapi harus ada perwakilan warga per RT minimal 5 orang. Agar tidak ada dusta atau yang ditutup-tutupi dalam pembangunan DC ini,” ucap Ny Juwanto mewakili suaminya yang luar kota saat rapat di Kafe Ale Pondok Jati, Jumat (01/03/2019) malam.

Lebih jauh, perempuan ini mengaku warga banyak yang merasa ketakutan saat dibangun DC dengan ketinggian 15 meter itu. Apalagi, pembangunanya menggunakan tiang pancang besi. Warga ketakutan rumah mereka retak saat proses pembangunan.

“Belum lagi lalu lalang truk pengangkut urukan dan material bangunan. Kalau jalan ditutup karena dianggap mengganggu warga perumahan apa diperbolehkan warga menutup jalan ke pemukimannya sendiri,” imbuhnya.

Sementara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sidoarjo, Benny Airlangga Y menilai dalam rapat ketiga warga itu memang belum mendapatkan hasil maksimal. Akan tetapi karena ada yang mengusulkan dirapatkan ditingkatan RT maka semua diserahkan ke pihak RT dan RW setempat.

Kepala Desa H.Abdoel Mugheni mengakui,dirinya tidak tahu persis persoalannya.Ketika warganya melakukan orasi,bahwa pelantikan yang Ia lakukan itu tidak sah.Sebab orasi itu bersamaan dengan pembacaan teks sumpah jabatan,terhadap kepala Dusun Nggodok,Timi Rahayu,

Diungkapkan H.Abdoel Mugheni, sebelum dilakukan pelantikan. Timi Rahayu bersama Isma mengikuti penjaringan perangkat yang dibuka oleh panitia penjaringan pada bulan lalu. ” Selanjutnya sesuai prosedur, keduanya ikut ujian test melalui komputer di Unesa Surabaya namun yang lolos Timi Rahayu,” ujarnya

Menanggapi aksi warga,dengan nada ngotot H.Abdoel Mugheni berulangkali mengatakan ” saya tidak tahu,.. tidak tahu,karena konsentrasi melantik. Sementara

anggaran pelantikan ini,menelan biaya sebesar Rp.23 juta dan diambil dari APBDes.Persoalan pemungutan biaya pada calon,atau kepala dusun yang baru saja dilantik itu tidak benar dan tidak ada,

Menurut warga Nggodok,yang namanya tidak mau dikorankan mengatakan,saat berlangsungnya prosesi pelantikan perangkat itu, warga melakukan protes,bahwa pelantikan itu tidak sah.Dan aksinya itupun,sempat diredam oleh aparat kepolisian. (gus/yan)

“Awalnya yang dibebaskan 6 petak. Selanjutnya tahun 2016 sebanyak 5 petak. Setelah itu ditahun 2017,sebanyak 9 petak.Sistem jual beli lahan sawah dilakukan Sun City pada petani melalui perorangan dor to door,” ucapnya

Sesuai rapat petani awal bulan November 2017, mereka serempak dan sepakat lahan produktif itu ditanami padi. Akhirnya alat pertanian,pada 18 Januari 2018 di terjunkan ke sawah untuk membajak.Namun pihak Sun City pada tanggal 26 Januari 2018, menurunkan bambu serta 2000 pohon Trembesi. Padahal lahan sawah layak dan produktif ditanami padi.” Kami selaku perwakilan petani,menolak adanya perlakuan Sun City yang semena-mena terhadap petani,” ungkap H Sunyoto dan Sukimen

Petani JuwetKenongo,menolak lahan sawah prodoktif ditanami pohon trembesi (gus)

Diakuinya H Sunyoto sebelumnya, selama 3 tahun disewakan Sun City, pada petani dan dikelola untuk lahan pertanian padi melalui calo, Askuri asal Tanggulangin. Sewa lahan sawah petani sebesar Rp 2,5 juta per tahun. “Soal disetorkan dan tidaknya kami tidak tahu. Pada kenyataannya, sawah diminta dan oleh Sun City ditanami Trembesi,” ujarnya.

Lurah Juwet Kenongo Porong, Munika menjelaskan jual beli sawah 29 bagian antara petani dengan Sun City tidak ada pemberitahuan. Tahu-tahunya ada seseorang ke kantor kelurahan mengurus surat menyurat.

“Dari situlah baru kami ketahui, bahwa tanah tersebut sudah dijual. Intinya jual beli itu, secara diam-diam tanpa sepengetahuan kelurahan,” paparnya.

Sekarang lahan yang sudah dijual itu ditanami padi oleh petani. Pasalnya lahan itu merupakan lahan produktf. “Adanya penolakan petani, terkait penanaman pohon trembesi. Kami mendukung petani, karena obyeknya masih produktif ditanami padi. Langkah berikutnya pemerintah Kelurahan, akan mengirim surat atas dasar hasil musyawarah dalam rapat. Jika surat ini tidak ada respon, maka pihaknya beserta petani akan menghadap Bupati Sidoarjo, H Saiful Illah,” pungkas Munika. (gus/yan)

Ketua RT 04, RW 02, Kelurahan Polowijen Lutfi Erfan Ghozali menyebutkan, izin usaha pengoperasin tower Telkomsel habis per Juli 2017 kemarin. Warga sudah menunggu itikad baik dari Telkomsel kalau ingin memperpanjang izin usahanya. Namun harapan warga bertepuk sebelah tangan. Pihak Telkomsel tidak menemuai warga RT 04.

“Tiba tiba kami mendengar kabar. Kalau perpanjangan izin usaha tower Telkomsel itu sudah selesai. Akhirnya warga merasa tersinggung. Berikutnya hasil rapat warga memutuskan menolak perpanjangan izin usaha tower Telkomsel,” terang Lutfi.

Menurut Lutfi, warga RT 04 sudah berkirim surat ke Pemkot Malang untuk memidiasi pertemuan dengan pihak Telkomsel. Surat permohonan pertemuan juga dilayangkan kepada pihak Telkomsel.

Kata Lutfi, warganya setuju izin usaha tower Telkomsel di Dusun Cakalang diperpanjang. Asalkan Telkomsel memberikan kopensasi yang dituntut warga.

Antara lain pembangunan balai pertemuan RT, membantu pengadaan terop, memperbaiki mushola dan memperbaiki fasilitas umum (Fasum) lain yang rusak.

“Selama ini Telkomsel memberikan kopensasi pada lingkungan sebesar Rp50 ribu perbulan. Tapi proses pencairannra setiap 12 bulan sekali. Kemari Telkomsel baru melunasi uang kopensasi tahun 2016,” imbuh dia.

Dijelaskan, tower Telkomsel di Dusun Cakalang berdiri diatas tanah milik Heru. “Keberadaan tower Telkomsel itu mengganggu siaran tv. Jadi kami berharap masalah ini segera tuntas,” pungkasnya. (man/yan)