Kuasa hukum para penggugat, Fathurrosi, mengatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai jalan terakhir setelah sebelumnya proses mediasi tidak berhasil. “Hari ini sidang pemeriksaan. Ini jalan terakhir, usai sebelumnya mediasi dengan DPR, lapor Mas Wapres, namun tidak membuahkan hasil. Sudah mendatangi Perumdam, namun tidak ditemui karena alasan direktur keluar kota,” katanya.

Fathurrosi menjelaskan, gugatan ini menyangkut gaji mereka yang diduga dipermainkan. Menurutnya, mereka mengetahui adanya surat dari Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), yang menyatakan defisit anggaran pensiunan.

“Dari 27 pensiunan, tidak dalam satu periode. Ada yang periode 2021, 2022, 2023, 2024. Pada periode 2025, gaji pensiunan mereka lancar, tetapi periode sebelumnya tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Rosi-sapaan akrabnya mencontohkan, gaji pensiunan kliennya bernama Tajus, yang hanya menerima Rp 608.146. Padahal, secara usulan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) sebesar Rp 2.596.331.

“Besaran usulan bergantung grade mereka. Kalau ditotal nominal keseluruhan 27 pensiunan, gaji yang belum dicairkan sebesar Rp 6 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Jaya Pamekasan, Syamsul Arifin, menyampaikan bahwa dirinya masih baru menduduki direktur perusahaan tersebut. Akan tetapi, Syamsul Arifin menyatakan, secepatnya menindaklanjuti keluhan 27 pensiunan ini.

“Saya direktur baru dan sudah ditindaklanjuti,” ujarnya. (azm/gie)

Diuraikan Bupati Ipuk, bahwa dirinya mengumpamakan PWRI, adalah sebagai laboratorium hidup yang di dalamnya tergabung banyak pensiunan dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang positif. “Inilah kekuatan PWRI. Dengan berbagai pengalaman para anggotanya, PWRI harus bisa menjadi ‘sekolah hidup’ bagi ASN yang masih aktif. Sehingga, ASN yang masih aktif bisa mendapatkan ilmu sosial dari bapak dan ibu,” kata Bupati Ipuk.

Ilmu dimaksud, papar Bupati, tentunya dapat berupa banyak hal. Selain ide dan gagasan untuk meningkatkan kinerja, pengalaman hidup dari PWRI juga diharapkan bisa membantu para ASN bisa survive hingga masa pensiun.

Baca juga :

“Kita banyak menjumpai pegawai yang mengalami masalah ekonomi di masa pensiunnya. Hal ini, seharusnya tidak sampai terjadi jika mereka tidak salah menerapkan gaya hidup di masa muda. Atas dasar itu, kami minta agar PWRI bisa menularkan best practise bagaimana mengelola keuangan, menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga saat jadi pensiunan bisa tetap berdaya,” papar Bupati Ipuk.

HUT ke-63 PWRI sendiri, berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Ratusan pensiunan dari berbagai lembaga, seperti guru, karyawan Pemkab, hingga TNI/Polri, tampak akrab saling berbagi cerita. Selain menjadi ajang silaturahim, kegiatan ini juga jadi panggung bagi para purna tugas PWRI untuk unjuk kreativitas. Seperti memainkan alat musik gamelan hingga baca puisi. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga mengajak PWRI Banyuwangi untuk terus berkolaborasi dengan Pemkab dalam membangun daerah. “Pensiun dari jabatan di pemerintahan bukan berarti sudah purna tugas untuk mengabdi. Pemerintah daerah masih sangat membutuhkan ide-ide dan saran dari bapak dan ibu untuk membangun Banyuwangi,” ujarnya.

Menurut Bupati Ipuk, keberhasilan Banyuwangi saat ini berkat kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk para pensiunan. “Semoga kolaborasi yang sudah terjalin bisa terus ditingkatkan. Pemkab akan selalu mendukung organisasi PWRI Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Dalam suasana hangat dan penuh semangat, Bupati Indah menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian para anggota PWRI, yang telah turut meletakkan fondasi pelayanan publik di Lumajang. “PWRI bukan sekadar organisasi pensiunan. Mereka adalah pelaku sejarah yang membentuk wajah birokrasi kita hari ini. Pengabdian panjenengan semua adalah aset moral yang tak ternilai bagi pembangunan daerah,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Mengusung tema ‘Dengan Semangat Merah Putih, PWRI Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Lansia Menuju Indonesia Emas, PWRI Bermartabat, Jaya dan Sejahtera’, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menguatkan solidaritas, serta menegaskan peran strategis Lansia dalam pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan lebih dari sekadar seremoni, kegiatan ini menunjukkan bahwa semangat berkarya tidak pernah mengenal usia. Para anggota PWRI tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang dirancang dalam suasana kekeluargaan dan penuh kehangatan.

Baca juga :

Bunda Indah dalam sambutannya, juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Lumajang untuk meneladani semangat, loyalitas dan keteladanan para wredatama. “Kami terus belajar dari panjenengan semua dari kesabaran, kejujuran dan totalitas pengabdian yang telah diwariskan. Doakan kami agar mampu melanjutkan perjuangan ini dengan amanah dan penuh tanggung jawab,” ungkap Bunda Indah.

Tidak hanya memberikan sambutan, Bunda Indah juga turut berbaur, berdialog dan bercengkrama hangat dengan para anggota PWRI. Prosesi pelaksanaan sendiri, ditutup dengan sesi foto bersama yang penuh keceriaan dan menandai bahwa peringatan ini bukan hanya sebagai penghormatan simbolik, tetapi juga sebagai penguatan peran aktif pensiunan dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Saya doakan seluruh anggota PWRI diberi kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan. Karena panjenengan semua adalah sumber nilai dan keteladanan bagi generasi kami dalam membangun Lumajang yang unggul dan bermartabat,” imbuh Bunda Indah.

HUT ke-63 PWRI Kabupaten Lumajang menjadi penegasan bahwa semangat pengabdian tidak berakhir di masa pensiun. Justru dari pengalaman dan kebijaksanaan para wredatama, harapan baru bagi pembangunan daerah terus tumbuh dan mengakar. (kom/adi/gie)

Dalam pemeriksaan itu, sejumlah nama dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Kabupaten Sidoarjo. “Mereka atas nama EYH, SMR, JKA dan KSR,” kata Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Kamis (29/08/2024) tadi.

Dari sejumlah nama atau inisial itu, diketahui memenuhi panggilan penyidik anti rasuah. Sehingga, proses pemeriksaan dilakukan penyidik.

Baca juga :

“Para saksi hadir semua. Ini masih didalami terkait dengan peran masing-masing dalam pengadaan proyek pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh, bahwa nama-namanya saksi yang diperiksa penyidik KPK, diantaranya seperti Edy Yunan Hartanto (Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan), Sumariyono (pensiunan ASN Pemkab Lamongan), Joko Andriyanto (Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glaga) dan Kasirun (wiraswasta). Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya KPK pernah memeriksa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi sebagai saksi dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi baru terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan. (gie)

Dirinya menjelaskan, bahwa penarikan mobil dinas tersebut terakhir pada tahun 2021. Sementara di tahun 2023, belum ada lagi penarikan mobil dinas dari pejabat yang pensiun.

“Jadi untuk di tahun 2023 ini, tidak ada lagi mobil dinas yang dipakai pejabat yang sudah pensiun. Karena, semua sudah ditarik dan terakhir 2021,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

Baca juga :

Sedangkan mengenai mobil dinas yang masih dibawa oleh mantan Wali Kota Batu, papar Sugeng, itu karena adanya pengecualian. “Untuk mantan wali kota dan wakilnya, kemudian mantan Ketua DPRD, di sini ada pengecualian. Artinya, masih diperbolehkan memakai mobil dinas,” tambahnya.

Bahkan, dari 18 unit mobil dinas yang ditarik itu, paling tua adalah mobil pabrikan tahun 2012. Sementara, dua unit tahun terbaru yaitu Toyota Inova Venturer, yang saat ini digunakan Kepala DPKPP dan BKPSDM. “Untuk pengadaan mobil dinas yang baru, sebenarnya itu bisa saja. Tetapi, harus izin wali kota,” jelasnya. (put/gie)

Komitmen Tegak Lurus Bupati Jember, dr Hj Faida, MMR, ternyata tak akan pernah kendor, bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember itu, berhasil mengungkap pemain SK pensiunan berbayar dan tentu melanggar hukum.

Kepada sejumlah wartawan menyampaikan mulanya bupati mengaku menerima laporan dan keluhan sejumlah calon pensiunan.

“Mulanya saya bingung. SK yang mana?. Karena semua SK pensiun yang saya tandatangani, sudah dibagikan langsung dan gratis,” kata Bupati Faida.

Mendapat keluhan tersebut, bupati langsung meresponnnya. Terlebih, dia menerima informasi bahwa beberapa calon pensiunan menyebut, bahwa mereka menyetorkan berkas ke oknum bersinisial S.

Padahal, oknum bersangkutan tak lagi bertugas di BKD Pemkab Jember. “Setiap kali setor berkas pengajuan SK pensiun di rumah oknum itu,” ungkapnya.

Semakin membuat bupati geram, pengakuan sejumlah pelapor padanya, menyebut juga dimintai sejumlah uang. Katanya, uang yang diminta untuk mempermulus urusan pusat. “Padahal pusat tidak ada bayar gitu-gituan,” imbuhnya.

Ternyata, informasi yang diterima bupati, oknum tersebut sudah memobilisasi ratusan calon pensiunan.

“Buktinya, kami menemukan ratusan berkas pengajuan pensiun di rumahnya. Langsung saya perintahkan untuk diambil, dan segera diproses,” katanya.

Proses pemeriksaan Inspektorat sedang dilakukan. Bahkan oknum tersebut sudah langsung dimutasi. Tak selesai di sana. Pelaku yang mengingkari semangat tegak lurus tersebut, juga bakal terancam sanksi tegas.

Supaya para korban tahu bahwa berkas mereka masih akan diproses, maka nama-nama mereka akan dipublikasikan di koran mainstream. Bahkan tegas, Bupati Faida akan memproses ratusan SK pensiunan dengan gratis dan cepat sesuai ketentuan. (yud/oso)

Menurut informasi yang di himpun oleh media Memo X, dana yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar 3M rupiah. Hal ini yang sudah di tangani oleh CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan bagian dari perusahaan Listrik Negara.

General Manager PLN Distribusi Jawa Timur, Dwi Kusnanto, mengunjungi rumah Ibu Tuminah. Ibu Tuminah adalah janda dari Alm. Bapak Supardyono yang merupakan pensiunan pegawai PT PLN (Persero). Dalam kunjungan ke rumah yang beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya 4c No.15 Surabaya tersebut, Dwi meninjau sejauh mana proses pengerjaan “Program Bedah Rumah Pensiunan”.

Ibu Tuminah adalah salah satu penerima manfaat program kepedulian PLN terhadap pensiunan Pegawainya yang dirasa kurang beruntung untuk memiliki suatu hunian yang layak.

Di kesempatan yang sama, selain meninjau progress pengerjaan, Dwi Kusnanto juga memberikan bingkisan serta mengundang ibu Tuminah secara langsung untuk hadir pada upacara Harlisnas yang akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2017 mendatang.

Pada tahun 2017 ini, PLN Distribusi Jawa Timur mendapat alokasi dana PLN Peduli untuk 8 titik rumah program bedah pensiunan yang tersebar di Jawa Timur. (rhm/yan)