“Kondisi TPA Sekoto yang dilaunching pada Oktober 2021 lalu, umur teknisnya pada 2027 rawan overload. Sehingga, harus ada penyiapan TPA lebih lanjut,” kata Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, Senin (18/05/2026) tadi.

Di Kabupaten Kediri, tambah Putut, persoalan timbunan sampah sejauh ini yang dapat dikelola baru 58,18 persen perhari dan yang tidak terkelola 40,82 persen. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini melarang pembuangan sampah di area terbuka (open dumping). Open dumping sendir, dinilai bisa berdampak pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Dua TPST yang diusulkan dibangun tersebut, lanjut Putut, berbeda dengan TPA Landfill yang ada selama ini. Sebab, timbunan sampah akan diolah menggunakan teknologi untuk dijadikan sebagai produk Refuse Derived Fuel (RDF) yang bernilai ekonomi.

Baca juga :

“Sekarang tidak lagi dikembangkan TPA Landfill, seperti yang sudah ada sebelumnya. Jadi, harus ada teknologi pengolahannya yang ramah lingkungan,” terangnya.

Adapun rencana lokasi pembangunan TPST Sekoto di Kecamatan Badas, berada disebelah TPA Sekoto dengan luasan 0,68 hektare. Sedang, untuk TPST Branggahan di Kecamatan Ngadiluwih, dengan luasan lahan 0,29 hektare.

Melihat kondisi TPA Sekoto saat ini dan terlepas dari usulan pembangunan TPST tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta DLH Kabupaten Kediri bisa memetakan dan mengaudit tumpukan sampah per kecamatan. Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari hulu. Untuk itu, DLH diharapkan bisa mendorong desa-desa yang mau dijadikan percontohan dan berkomitmen melakukan pengolahan sampah bahkan zero sampah.

“Kita harus sentuh hulunya dahulu dan cari 5 hingga 10 desa yang mau serta berkomitmen untuk zero waste,” papar Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Disampaikan Wali Kota Aminuddin, kegiatan seperti workshop ilmu waris penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, khususnya terkait pengelolaan harta warisan. “Kegiatan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan keilmuan masyarakat, baik ilmu umum maupun ilmu agama,” ujarnya.

Dokter Amin yang datang bersama sang istri, dr Evariani, berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan semakin sering dilaksanakan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kota Probolinggo. Giat yang dimulai pukul 07.00 ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan simbolis kepada sahabat disabilitas dan santunan anak yatim.

Sementara itu, Ketua LMI Kota Probolinggo, Ustaz Daud Sulaiman, mengatakan workshop digelar sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ilmu waris dan literasi keuangan syariah. Menurutnya, pemahaman ilmu waris dan kecerdasan finansial akan membentuk keluarga yang harmonis, tangguh serta bahagia dunia dan akhirat.

“Sering kali perselisihan dalam keluarga dipicu persoalan pembagian waris. Bukan karena kurang harta, tetapi kurang pengetahuan tentang ilmu agama dan finansial,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Founder Rumah Tahfidz Al Ashr, Asri Rahajoe, menyampaikan bahwa 7 tahun lalu dirinya dan keluarga telah mewakafkan tanah dan bangunan yang kini digunakan sebagai rumah tahfidz. Di mana dalam kurun 2 tahun terakhir, proses pembelajaran mulai berjalan dengan tujuan mencetak generasi Qurani.

“Semua ini karena kasih sayang Allah SWT. Kami mendirikan rumah tahfidz ini dengan cita-cita mencetak generasi Qurani,” ujarnya.

Selain Workshop Ilmu Waris, kegiatan tersebut juga menghadirkan Workshop Literasi Keuangan Syariah dengan narasumber guru besar Universitas Tazkia Bogor sekaligus founder Sakinah Finance, Murniati Mukhlisin atau yang akrab dipanggil dengan Madam Ani.

Pada kesempatan itu, Madam Ani pun turut memperkenalkan program sejuta literasi dan ta’awun disabilitas yang saat ini mulai dikembangkan di Jawa Timur. Dirinya menilai, literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan.

“Literasi keuangan syariah masih sangat rendah, sehingga perlu kolaborasi bersama berbagai lembaga untuk memperluas edukasi kepada masyarakat,” ujar Madam Ani. (kom/pro/gie)

Karena alasan itu pula, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang secara konsisten akan terus mendorong penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. “Posyandu menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sejak dini. Peran kader yang selama ini aktif mendampingi warga, harus mendapat perhatian dan dukungan bersama dari semua pihak,” kata Wakil Ketua DPRD, saat mengikuti pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jabung, Rabu (13/05/2026) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, bahwa Posyandu menjadi wadah edukasi masyarakat mengenai akan pentingnya pola hidup sehat, pencegahan stunting, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, dirinya juga berharap adanya peningkatan fasilitas serta penguatan kapasitas kader Posyandu, harus terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan tepat sasaran. Ketika Posyandu berjalan aktif dan didukung dengan baik, maka kualitas kesehatan masyarakat desa juga akan meningkat.

“Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan desa yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

Diungkapkannya, bahwa DPRD Kabupaten Malang juga akan terus berupaya mendorong pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi warga desa. “Kami berharap, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan dan kader Posyandu dapat terus diperkuat untuk mendukung terciptanya generasi yang sehat, unggul dan berkualitas di Kabupaten Malang,” tegasnya. (gie/adv)

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)

“Amanah yang saudara emban bukanlah amanah yang ringan. Melainkan, sebuah tanggung jawab besar untuk menggerakkan roda organisasi, menjaga marwah perjuangan, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa dan daerah,” kata Wabup Lathifah.

Menurutnya, tema ‘Meneguhkan Khazanah Intelektual dan Semangat Kemandirian sebagai Kompas Perjuangan Menghadapi Disrupsi Zaman’, merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Kita hidup di era disrupsi, era dimana perubahan terjadi begitu cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi dan globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Mahasiswa terutama kader-kader HMI, harus mampu menjadi intelektual yang adaptif, kritis, sekaligus solutif,” paparnya.

Baca juga :

Wabup Lathifah menjelaskan, bahwa khazanah intelektual bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan membaca zaman, memahami persoalan masyarakat, serta menghadirkan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Di sinilah pentingnya kader HMI untuk terus mengasah diri, memperkuat literasi, serta menjaga nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku perubahan. Kemandirian berpikir, kemandirian ekonomi, serta kemandirian dalam berkarya adalah fondasi untuk membangun bangsa yang kuat,” tegasnya.

Dirinya berharap kepada pengurus yang baru, agar menjadikan organisasi ini sebagai ruang belajar dan pengabdian, menguatkan solidaritas dan integritas kader, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Mengingat, Kabupaten Malang senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen mahasiswa, termasuk HMI, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera dan berkeadaban, dengan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan,” tambahnya. (pro/gie)

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Abdul Mu’ti. Diuraikan, beberapa poin penting yang ditekankan oleh Mendikdasmen RI, yang salah satunya adalah upaya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk mencapai pendidikan nasional yang ideal.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning, sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” jelas Mendikdasmen RI, melalui Bupati Al Barra.

Bupati Mojokerto juga mengatakan, bahwa kunci keberhasilan dari tiap kebijakan maupun program pemerintah, adalah penerapan Mindset, Mental dan Misi (3M). Ketiga hal ini, menekankan bahwa tanpa perubahan fundamental pada aspek kualitatif manusia, kebijakan secanggih apa pun akan gagal mencapai esensinya.

Baca juga :

“Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Yakni Mindset atau pola pikir yang maju, Mental yang kuat dan Misi yang lurus, tanpa ketiganya semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif,” imbuhnya.

Dalam momen itu, pelaksanaan dimeriahkan dengan adanya pagelaran seni tradisi oleh para pelajar, jajaran Pemkab Mojokerto, sekaligus menyambut kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 (SRMP 15) Mojokerto. Kunjungan tersebut, merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur.

Di SRMP 15 Kabupaten Mojokerto, Gubernur Khofifah tidak hanya sekadar berkunjung. Namun, dirinya juga mengapresiasi terkait tumbuh kembang para siswa, baik itu secara fisik maupun secara akademik.

Apresiasi tersebut seakan sesuai, mengingat baru 9 bulan SRMP 15 Mojokerto beroperasi. Namun, capaian yang diraih tergolong signifikan. “Program yang diinisiasi oleh Pak Presiden Prabowo ini dalam waktu 9 bulan kita sudah melihat prestasinya, pertumbuhan fisiknya dan tentu bagaimana interaksi sosialnya. Saya rasa ini sangat membahagiakan semuanya,” kata Gubernur Khofifah. (kom/puj/gie)

Dalam amanatnya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif,” kata Bupati Rusdi.

Tidak lupa, Mendagri dalam peringatan itu menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan seluruh elemen bangsa yang telah mengikuti dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diketahui, Peringatan Hari Otda 2026 mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Hal itu, dimaksudkan agar daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam mengolah potensi lokal. Sekaligus, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan nasional sangat ditentukan oleh sinergitas, koordinasi dan kinerja yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :

“Koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pusat merupakan kunci utama dalam mencapai target-target strategis pembangunan nasional,” urainya.

Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, bahwa Peringatan Hari Otda ke-30 tahun 2026, diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. “Tanpa koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal,” imbuhnya.

Di sela-sela upacara, Mas Rusdi menyerahkan Tali Asih Purna Tugas kepada tiga pejabat. Diantaranya, Camat Gondangwetan, Bambang Suhartono, Camat Kejayan, Wijaya Sugianto dan Camat Grati, Nanang Muji Laksono. Selain tali asih, bupati bersama Taspen juga menyerahkan manfaat tabungan hari tua (THT) dan pensiun pertama, bagi ketiga camat tersebut.

Kepada tiga camat purna, Mas Rusdi berharap silaturrahmi tetap terjaga meski sudah tak lagi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pasuruan. “Tetap jaga silaturrahmi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Sebab semua ASN akan mengalami hal yang sama, yakni purna tugas,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Rangkaian peringatan hari kebesaran Yang Mulia Kongco Tan Hu Cin Jin ini, berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan umat Tri Dharma dari berbagai daerah Indonesia. Seperti Jatim, Jawa Tengah, Bali dan NTB.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk mengajak seluruh umat Tri Dharma untuk bersama-sama menjaga harmoni dalam keberagaman masyarakat. Dirinya berharap, kegiatan ini mampu mempererat tali persaudaraan serta melestarikan nilai-nilai luhur.

“Bahwa harmoni adalah nilai paling utama. Makna ini mengajarkan kita semua bahwa dalam perbedaan keyakinan dan budaya, yang harus dijaga adalah harmoni,” kata Bupati Ipuk.

Disampaikan Bupati Ipuk, harmoni akan melahirkan perdamaian yang menjadi dasar kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang diajarkan sosok Yang Mulia Kongco Tan Hu Cin Jin, dalam memberikan kebajikan, keteladanan serta pengabdian.

“Semoga doa-doa yang dipanjatkan dalam kegiatan ini membawa keberkahan, kedamaian dan kemakmuran bagi Banyuwangi,” papar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya juga mendorong penguatan ekonomi kreatif, lewat kolaborasi bersama pelaku UMKM lokal. Diharapkan, berkah peringatan ini turut dirasakan langsung oleh pedagang kecil di sekitar klenteng.

Ketua TITD Hoo Tong Bio Banyuwangi, Sylvia Ekawati, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara. Dirinya mengapresiasi, dukungan semua pihak sehingga rangkaian HUT ke-242 berjalan sangat sukses.

“Sinergi dan gotong royong kita adalah kunci eksistensi klenteng ini. Perayaan ini merupakan momentum untuk meningkatkan rasa syukur serta mempererat tali persaudaraan atas bimbingan para dewa-dewi,” ungkap Sylvia.

Tahun ini, acara mengusung konsep unik bernama ‘Euni Kimsin’. Konsep tersebut, mengharuskan setiap klenteng yang datang membawa rupang atau patung dewa-dewi masing-masing ke altar Yang Mulia Kongco Tan Hu Cin Jin di Klenteng Hoo Tong Bio Banyuwangi.

Sebanyak delapan klenteng dari berbagai wilayah di Indonesia, pun turut berpartisipasi. Kehadiran patung dewa ini, bertujuan mempererat hubungan antar pengurus serta seluruh umat.

“Saya berharap klenteng ini terus menjadi rumah yang teduh bagi umat. Pusat pelestarian, tradisi dan wadah untuk menebar kebajikan di tengah masyarakat. Di tengah keberagamaan, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sikap saling menghormati dan toleransi,” imbuh Sylvia. (kom/bwi/gie)

“Sistem prasmanan dapat memakan waktu hingga satu jam, jika tidak diatur dengan baik. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh penting dilakukan, mengingat program tersebut masih dalam tahap uji coba,” katanya.

Dalam hal ini Suryadi menegaskan agar pelaksanaan MBG prasmanan tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, kegiatan pembelajaran tetap harus menjadi prioritas yang utama.

“Jangan sampai waktu belajar tersita karena proses persiapan maupun pelaksanaan makan yang membutuhkan waktu cukup panjang,” tegasnya.

Baca juga :

Suryadi juga menyarankan, agar penerapan sistem prasmanan tidak harus dilakukan setiap hari. Menurutnya, pola tersebut dapat dijadwalkan pada hari-hari tertentu agar lebih efektif dan lebih efisien.

“Bisa saja menjadi opsi yang diterapkan bergiliran atau di hari tertentu. Tinggal bagaimana pengaturan manajemen dan penataannya supaya tetap efisien,” ucapnya.

Dari sisi kualitas menu, Suryadi menilai sajian MBG telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Menu yang disajikan terdiri dari makanan basah maupun kering sesuai standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Standarisasi menu sudah ada. SPPG di Kota Malang harus mengikuti standar tersebut agar kualitas gizi tetap terjaga,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)