Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Suwono, mengatakan bahwa dari jumlah 384 orang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, sebanyak 229 orang diantaranya dinilai memenuhi syarat untuk diusulkan memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana pada hari besar keagamaan. “Jadi, yang bisa kami usulkan ada 229 orang narapidana, karena yang lain belum memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,” jelas Suwono.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, dari total sebanyak 307 narapidana, ada sebanyak 78 tahanan yang tidak memenuhi syarat RK Idul Fitri 2026. Mereka diantaranya, non Muslim sebanyak 7 orang, Register F sebanyak 14 orang, sedang menjalani subsider sebanyak 23 orang, belum menjalani 6 bulan masa pidana sebanyak 12 orang, tanggal ekspirasi kurang dari tanggal pemberian remisi 1 orang, proses atau menjalani sisa pencabutan PB sebanyak 18 orang dan rekomendasi susulan sebanyak 3 orang.

“Remisi khusus yang diberikan kepada narapidana tidak sama, bagi yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan mendapatkan remisi 15 hari. Jumlah total yang tidak memenuhi syarat RK Idulfitri 2026 sebanyak 78 orang,” kata Suwono. (her/gie)

Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi terkait mutu air yang didistribusikan kepada masyarakat. “Kami selalu melakukan evaluasi. Kami sangat menjaga kualitas air. Air PDAM Tugu Tirta Kota Malang adalah air minum, bukan sekadar air layak,” ujar Priyo, Senin (12/01/2026) tadi.

Menurutnya, pengawasan kualitas air dari Water Treatment Plant (WTP) Sungai Bango menjadi perhatian utama. Apabila hasil pengolahan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, Perumda Tugu Tirta siap menghentikan sementara pengambilan air.

Baca juga :

“Kalau kualitas air dari WTP Sungai Bango tidak sesuai dengan yang kami harapkan, akan saya stop,” tegasnya.

Saat ini, kapasitas pengambilan air dari SPAM Sungai Bango tercatat sebesar 200 Liter per detik (Lps). Namun realisasi yang diterima Perumda Tugu Tirta baru sekitar 90 persen, atau setara 171 Lps.

“Angka 200 Lps itu belum bisa dipenuhi sepenuhnya karena ada masalah teknis, sehingga kualitas airnya belum memenuhi standar yang kami tetapkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik yang datang langsung ke rumah sejak malam hari maupun melalui pesan. Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa suasana batin yang sedang berduka membuatnya tidak bisa merayakan ulang tahun secara meriah.

“Ulang tahun saat ini masih dalam suasana duka. Jadi saya mohon maaf, tetapi saya tetap merespons semua ucapan, baik yang datang ke rumah mulai tadi malam maupun hari ini,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (17/12/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam suasana masih berduka itu, Wali Kota Wahyu memilih merayakan ulang tahunnya dengan bersama anak-anak yatim di Pondok Yatim Darul Jundi. Lokasi dan pondok ini dipilih, sekaligus menjadi bentuk pemenuhan janji sang almarhumah istrinya, yang sebelumnya sempat berkunjung dan berjanji akan kembali ke pondok tersebut.

“Saya ingin merayakan ulang tahun saya dengan anak yatim. Pondok itu kemarin, didatangi almarhum istri saya dan berjanji akan ke sana. Sekarang saya ingin menepati janjinya dan makan bersama anak yatim di Darul Jundi,” tambah Wali Kota Wahyu.

Pada momentum ulang tahunnya kali ini, dirinya juga menjadikannya sebagai sarana intropeksi diri. Wali Kota Wahyu berharap dapat terus menjalankan amanah sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya.

“Di ulang tahun saya yang berbeda ini, saya menjadikannya sebagai intropeksi. Harapan saya ke depan, tetap bisa menjalankan amanah dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Menurutnya, terdapat tiga tugas utama SPPG, yaitu mendata sasaran 3B, mendistribusikan bantuan dan melakukan evaluasi. “Khusus distribusi bagi ibu hamil dan menyusui dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui bantuan Makanan Bergizi (MBG),” jelas Wihaji, saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Malang, Selasa (12/08/2025) tadi.

Secara nasional, data BKKBN mencatat hampir 8,6 juta sasaran 3B. Namun, baru sekitar 200 ribu yang telah menerima bantuan tersebut. Untuk di Kota Malang, angka pastinya masih belum diketahui.

“Nanti seluruh SPPG akan melaksanakan itu, untuk sekarang masih 49 persen yang melaksanakan itu. Untuk yang lainnya masih persiapan uji coba,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa di Kota Malang program tersebut belum berjalan. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Tetapi, sementara ini hanya Kelurahan Bareng yang sudah melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan kapasitasnya 3.000 penerima dan yang 300 untuk kelompok 3B,” ucap Donny.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang memiliki data, sebanyak 20 ribu keluarga berisiko stunting. Dengan kriteria yang tidak hanya mencakup kondisi anak, tetapi juga faktor lingkungan keluarga seperti tidak memiliki jamban atau adanya anggota keluarga yang merokok.

“Intervensi terus dilakukan agar kelompok 3B terpenuhi kebutuhan vitamin, kesehatan dan fisiknya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Diuraikannya, bahwa Program Layak Anak sejatinya telah dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, sejak lama. Pemberian pendidikan yang layak, 15 ruang kreasi bagi anak serta kebebasan berekspresi dan pemenuhan gizi, adalah wujud kepedulian Pemkab Pasuruan terhadap anak-anak.

“Sejak tahun 2018, kami telah berpartisipasi dalam Kabupaten Layak Anak. Merujuk kepada predikat yang diperoleh sampai dengan tahun 2022, maka tidak salah dengan dukungan serta program-program dalam meningkatkan 16 program KLA, verifikasi tahun 2023 kami menargetkan memperoleh Predikat Utama,” kata Bupati Pasuruan.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menjelaskan bahwa lima klaster KLA telah dilaksanakan. Diantaranya, hak sipil dan kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, serta perlindungan khusus.

Untuk hak sipil anak, ujarnya, salah satu indikator dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerbitan akta kelahiran maupun kartu identitas anak (KIA) dalam 3 tahun terakhir. Belum lagi kegiatan yang mewadahi kebutuhan anak juga banyak dilaksanakan, seperti sertifikat pujangga, panggung gembira di Radio Suara Pasuruan, story telling, perpustakaan keliling, pembentukan Forum Anak dan kegiatan lainnya.

“Meningkatnya cukup signifikan. Contohnya akta kelahiran dari angka 351.416 dokumen yang diterbitkan di tahun 2022, jumlahnya naik tajam di tahun 2024 menjadi 402.069 dokumen. Begitu pula KIA dari 102.864 buah KIA di tahun 2022 menjadi 204.557 kartu di tahun 2024,” jelasnya.

Untuk klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Yudha menegaskan, Pemkab Pasuruan berusaha keras untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan berbagai cara. Seperti sosialisasi ke semua sekolah hingga stake holder lainnya.

Baca juga :

Ada pula penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Seperti Pelayanan Konseling Puspaga, penguatan bagi lembaga masyarakat tentang hak anak, penguatan kapasitas 200 Bina Keluarga Remaja (BKR) serta penguatan kapasitas Bina Keluarga Balita (BKB).

“Pengembangan anak usia dini holistik dan intergratif, standarisasi lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara, ketersediaan infrastuktur ramah anak di ruang publik juga jadi perhatian kami,” terangnya.

Terkait klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, beberapa program menurut Yudha, terus berjalan. Mulai dari persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan yang ramah anak, kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok serta pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

“Ada kegiatan Posyandu, Gerakan Minum Susu, Gemarikan, Selambu Perias, Baby Sertif sampai Jelita Siaga, semua itu inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung KLA,” tambahnya.

Tidak selesai sampai di situ, perihal klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, beberapa langah telah dilaksanakan seperti upaya pendidikan wajib 12 tahun, Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Vokasi (Getarvos), Sekolah Ramah Anak, ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, hingga rumah ibadah ramah anak.

Dan klaster Perlindungan Khusus, perihal kasus kekerasan pada anak tak luput dari perhatian. Mulai dari assessment dan konseling, hingga pendampingan sampai fasilitasi korban hingga kasus selesai ditangani.

“Belum lagi kecamatan, desa atau kelurahan Layak Anak. Semuanya kami pantau dan evaluasi demi tercapainya KLA. Mohon doanya agar apa yang menjadi ikhtiar selama ini dapat membuahkan hasil,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Wakil Bupati LSM LIRA DPD Kabupaten Lumajang, Dendik Zeldianto, menyampaikan bahwa apa dilakukan Ning Farin-sapaan saksi, adalah bentuk ketaatan kepada proses hukum. Karenanya, dirinya memberikan apresiasi lebih terkait dipenuhinya panggilan penyidik tersebut.

“Kami mengapresiasi hadirnya Ning Farin. Biarpun diawal sempat mangkir (tidak hadir dengan keterangan, red), namun tidak menjadi masalah. Karena, Ning Farin telah menunjukan sikap sebagai warga negara yang taat hukum, dengan kemudian hadir dan memenuhi panggilan atau pemeriksaan penyidik. Karenanya, kita semua juga harus sama dan tentunya tetap berpegang teguh azas praduga tidak bersalah,” Kamis (01/05/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut pihaknya meyakini, bahwa proses hukum terkait dugaan kasus korupsi dana hibah di Pemkab Lumajang, akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu, dirinya berharap agar masyarakat untuk sabar dan mengerti akan adanya sebuah proses hukum.

“Selanjutnya, saya yakin Unit Tipidkor Polres Lumajang akan menjalankan Tupoksinya secara profesional. Sehingga, mari kita dukung, kita pantau bersama hingga tuntas. Karena, kasus dugaan tersebut sudah menjadi konsumsi publik,” ujarnya.

Sekedar diketahui, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang, terus mendalami dugaan korupsi dana hibah dari Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Pemkab Lumajang ke Musala Miftahul Huda, yang lokasi bangunannya berada tepat di depan kediaman mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Pemeriksaan dugaan ini, sebelumnya juga telah memanggil beberapa nama sebagai saksi. Diantaranya, adik kandung mantan Bupati Lumajang, In’am. (adi/sit)

Istri mantan orang nomor satu di Kabupaten Lumajang, itu terlihat datang dengan tanpa didampingi pengacara. Sebaliknya, saksi hanya ditemani sopir dan seorang wanita muda yang diketahui bernama Mila, yang selalu mendampingi saat Ning Farin masuk keluar ruangan yang ada di Mako Polres Lumajang.

Setelah masuk ke ruang Satreskrim Polres Lumajang, Ning Farin langsung menuju ruang Unit Tipikor. Sementara pantauan memontum.com pasca masuk ke ruang Unit Tipikor, dirinya sempat keluar sebentar untuk ibadah Salat Magrib lalu kembali ke ruang pemeriksaan.

Hingga sampai sekitar pukul 21.50, Ning Farin pun keluar dari Mako Polres Lumajang. Saat dikonfirmasi awak media, dirinya hanya memberikan keterangan singkat. Yakni, mempersilahkan untuk tanya langsung ke penyidik.

“Tanyakan saja ke penyidik,” ujarnya seraya menuju mobil.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, kepada memontum.com menyampaikan bahwa saat ini yang bersangkutan (Ning Farin, red) memenuhi panggilan untuk pemenuhan keterangan. “Saat ini yang bersangkutan sedang memenuhi panggilan untuk pelaksanaan wawancara pemenuhan keterangan,” ungkapnya.

Ditanya terkait langkah polisi ke depan, Kapolres Lumajang menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan masih tahap awal. Sehingga, semua akan berproses.

“Inikan masih awal. Nanti akan berproses dan untuk Ibu Farin, itu sedang dalam proses pengambilan keterangan,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Unit Tipikor Polres Lumajang sedang mendalami penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari Pemkab Lumajang. Salah satu muara dana hibah itu, adalah pembangunan musala, yang lokasinya berada di depan rumah mantan Bupati Lumajang. (adi/sit)

Seperti pemeriksaan saksi yang dijadwalkan Jumat (25/04/2025) tadi, penyidik yang merencanakan meminta keterangan istri mantan Bupati Lumajang, Musfarina Nuryatin, kembali memberikan keterangan untuk penundaan pemeriksaan kepada penyidik. Sehingga, jadwal ulang rencana pemeriksaan, pun dijadwalkan ulang.

Yang menarik, jadwal rencana pemeriksaan sebagai saksi terhadap Ning Farin-sapaan saksi, ini bukan kali pertama dilayangkan atau dijadwalkan. Namun, kali pertama dijadwalkan pada 25 Maret, namun urung dilakukan karena saksi meminta penundaan.

Baca juga :

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lumajang, Ipda Irwan Lukito Hadi, ketika dikonfirmasi memontum.com terkait pemeriksaan terhadap Ning Farin yang sedianya akan dilakukan pada Jumat (25/04/2025), kembali menjelaskan dilakukan penundaan. Karenanya, penyidik menjadwalkan ulang rencana pemeriksaan tersebut.

“Minta ditunda, minggu depan,” terangnya singkat saat memberikan keterangan via sambungan telepon cellular WhatsApp.

Sebagaimana diketahui, Ning Farin yang merupakan istri dari mantan Bupati Lumajang periode yang lalu, itu dipanggil Unit Tipikor Polres Lumajang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dana hibah Musala Miftahul Huda Jalan Kali Mas Rogotrunan RT02 RW10 Lumajang. Sebelumnya, terhadap beberapa orang juga sudah dimintai keterangan secara maraton oleh polisi. Diantaranya, seperti seseorang yang disebut-sebut sebagai kontraktor hingga adik kandung mantan bupati, In’am. (adi/sit)

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, hingga Maret luas tanam di Kota Soto sudah mencapai 15.043 hektar. Upaya LTT yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan, ialah dengan menggunakan 7.773 hektar lahan bera, tegal dan kebun untuk pertanian. Karena lahan baku pertanian Kabupaten Lamongan adalah 96,095,9 hektar.

Baca juga :

“Ragam upaya yang kami lakukan, mulai dari memanfaatkan lahan bera untuk pertanian, penyusunan jadwal tanam disetiap kecamatan, monitoring lapangan harian hingga identifikasi ketersediaan benih, pupuk dan alsintan. Karena selain untuk memenuhi target, tujuan kita ialah mempertahankan predikat lumbung pangan nasional,” ujar Bupati Yuhronur.

Pada kesempatan yang sama, dirinya juga melakukan panen padi MT I di Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu. Di atas 25 hektar lahan siap panen, provitas padi di Desa Kedungasri mencapai 7,53 ton per hektar. Dan mampu terjual dengan harga diatas 6.500 (gabah kering panen). (kom/son/gie)