Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja operasional pada April dan Mei 2026, tercatat adanya penurunan pengeluaran pada sejumlah komponen operasional dengan total mencapai Rp 464,07 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan bahwa penurunan realisasi belanja tersebut terlihat pada beberapa komponen utama. Antara lain, seperti listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur ASN.

“Secara total terdapat penurunan belanja dari April ke Mei 2026 sebesar Rp 464,07 juta,” ujarnya, Jumat (19/06/2026) tadi.

Menurut Sunyoto, hasil evaluasi menunjukkan penurunan realisasi pada beberapa komponen operasional, termasuk belanja lembur ASN yang berkurang sebesar Rp152,3 juta. Realisasi belanja lembur pada April, tercatat Rp 534,16 juta dan menjadi Rp 381,78 juta pada Mei 2026. Selain itu, realisasi belanja listrik dan air juga mengalami penurunan sebesar Rp 127,18 juta, dari angka Rp 636,5 juta pada April menjadi Rp 509,31 juta pada Mei 2026.

Baca juga :

Pada komponen BBM kendaraan dinas, realisasi belanja tercatat turun sebesar Rp 89,23 juta, yakni dari Rp 491,31 juta pada April menjadi Rp 402,08 juta pada Mei. Sementara itu, belanja perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar Rp 95,28 juta, dari Rp 673,49 juta menjadi Rp 578,21 juta.

Sunyoto menjelaskan, bahwa hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya tren penurunan realisasi belanja operasional pada periode yang dibandingkan. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala karena kebutuhan operasional setiap bulan dapat dipengaruhi berbagai faktor dan dinamika kegiatan pemerintahan. “Kebijakan efisiensi akan terus dievaluasi agar tetap mendukung kinerja pemerintahan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dirinya menambahkan, bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata-mata menekan pengeluaran. Namun, juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas layanan publik.

Pemkab Lumajang memastikan, bahwa penerapan WFH tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbagai layanan publik tetap berjalan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.

Hasil evaluasi tersebut, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik. (kom/lmj/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Luh Putu Eka Wulantari, mengatakan bahwa WTI telah berjalan sejak 29 Mei 2026 dan lokasi pelaksanaannya terus disesuaikan dengan perkembangan harga di lapangan. “WTI ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga cabai yang saat ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Malang. Kami terus memantau perkembangan harga dan langsung bergerak ke pasar yang masih mengalami kenaikan,” ujar Eka.

Melalui program WTI, Pemkot Malang menjual cabai bersubsidi seharga Rp 40 ribu perkilogram, jauh di bawah harga pasar yang masih berkisar antara Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu perkilogram. Intervensi itu dilakukan, untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi akibat tingginya harga cabai.

“Harga Rp 40 ribu ini dapat diterapkan karena adanya subsidi dari pemerintah daerah. Harapannya dengan adanya WTI dapat mempercepat penurunan harga cabai di tingkat pedagang sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Eka menegaskan, WTI tidak hanya menyasar konsumen rumah tangga, tetapi juga pedagang. Namun, pedagang yang membeli cabai bersubsidi diwajibkan menjual kembali dengan harga lebih rendah agar dampak penurunan harga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami ingin intervensi ini benar-benar berdampak. Karena itu pedagang yang membeli cabai bersubsidi harus ikut membantu menurunkan harga jualnya kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, lokasi pelaksanaan WTI akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan harga di lapangan. Jika ditemukan pasar lain yang masih mengalami lonjakan harga cabai dan berpotensi memicu inflasi, pemerintah akan kembali melakukan intervensi.

“Kami akan terus memonitor. Kalau ditemukan pasar lain yang harga cabainya masih tinggi, kami langsung turun ke sana. Jadi lokasi WTI akan menyesuaikan kondisi di lapangan,” imbuh Eka. (rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa kondisi tersebut lazim terjadi setiap tahun, karena peternak biasanya menunggu momentum Idul Adha untuk melepas ternaknya. “Saat ini, ketersediaan sapi lokal memang cenderung menurun. Biasanya, itu peternak menahan dulu mendekati Idul Adha dan baru dilepas. Konsekuensinya, harga biasanya ikut naik,” ujar Slamet, Jumat (24/04/2026) tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Dispangtan Kota Malang menggandeng perusahaan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah, untuk mendatangkan sapi. Namun, jumlah sapi tetap dibatasi sesuai regulasi pemerintah.

“Ada ketentuan, seperti sapi impor maksimal hanya 50 persen dari jumlah sapi lokal dan tidak boleh melebihi itu,” katanya.

Baca juga :

Untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Malang setiap tahun, relatif stabil dan berkisar antara 2 ribu hingga 2.500 ekor sapi. Namun, angka pasti kebutuhan tahun ini baru dapat dipetakan mendekati Idul Adha.

Selain itu, Dispangtan Kota Malang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam hal ini, nantinya Dispangtan akan menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan di salah satu Perguruan Tinggi Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual maupun saat penyembelihan.

“Biasanya sekitar 500 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan membantu pemeriksaan di kandang penjualan hingga saat pemotongan,” tambahnya.

Upaya pencegahan PMK juga dilakukan melalui vaksinasi rutin bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, Kota Malang masih tercatat nihil kasus PMK. Setiap hewan ternak dari luar daerah juga wajib membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai syarat masuk wilayah Kota Malang.

“Kami lakukan screening ketat. Kalau ditemukan indikasi penyakit, langsung diminta kembali ke daerah asal,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa sebagian besar APS/ATS yang tersisa saat ini didominasi oleh anak-anak yang sudah tidak berada dalam usia sekolah. Faktor penyebabnya antara lain karena sudah bekerja, menikah, hingga pindah domisili ke luar Kota Malang.

“Awalnyakan di angka 5.000 sekian, kemudian sekarang ini tinggal sekitar 1.700-an. Itu karena memang banyak yang sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah pindah dari Kota Malang,” ujar Suwarjana, Jumat (30/01/2026) tadi.

Meski angka APS/ATS menurun, Suwarjana menegaskan bahwa upaya penanganan tidak akan berhenti sampai di situ. Disdikbud Kota Malang akan terus melakukan pendampingan dan pencarian anak-anak yang masih berpotensi dikembalikan ke dunia pendidikan.

Baca juga :

“Kami tidak akan putus sampai di sini saja. Kami tetap bekerja sama dengan masyarakat, PKK di tingkat RT/RW, serta teman-teman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” katanya.

Dikatakannya, bagi anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah, Disdikbud akan mengupayakan untuk kembali masuk ke jalur pendidikan formal. Sementara bagi mereka yang sudah melewati usia sekolah, akan difasilitasi melalui PKBM dengan program Kejar Paket A, B dan C.

“Kalau masih usia sekolah, kami masukkan ke sekolah. Kalau sudah tidak usia sekolah, kami fasilitasi melalui PKBM,” ucapnya.

Suwarjana juga memastikan, bahwa saat ini hampir tidak ditemukan lagi APS/ATS yang masih berada dalam usia sekolah. Namun, pihaknya tetap meminta partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan anak yang putus sekolah.

“Kami tidak boleh lengah. Pegawai kami terbatas. Kalau masyarakat mengetahui tetangga atau saudaranya yang putus sekolah atau belum punya ijazah SD, SMP, SMA, tolong komunikasikan ke kami. Bisa juga lewat Sambat Online,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa Dispangtan memiliki peran penting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis urban farming. Strategi tersebut, menurutnya sejalan dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjalankan program crosscutting lintas dinas.

“Fokus utamanya adalah menghadirkan sumber pangan bergizi di tingkat rumah tangga hingga lingkungan RT/RW. Program kami mengarah pada pembangunan pertanian kota atau urban farming yang terintegrasi, antara budidaya tanaman, budidaya ikan dan peternakan skala perkotaan. Dari situ kita bisa mendapatkan sumber protein dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” jelas Slamet, Kamis (11/12/2025) tadi.

Menurut Slamet, intervensi diarahkan berdasarkan SK Wali Kota terkait daftar keluarga prioritas dan super prioritas penanganan stunting. Dalam SK tersebut tercatat alamat, nama, hingga kebutuhan spesifik setiap keluarga.

“Dengan SK itu, kami bisa tahu wilayah mana yang menjadi prioritas dan apa saja kebutuhannya. Sehingga intervensi bisa kami sesuaikan,” ujarnya.

Baca juga :

Saat ini, urban farming di Kota Malang berkembang pesat. Dispangtan mencatat ada 115 kelompok urban farming dan jumlahnya terus bertambah seiring dinamika kota.

“Insyaallah untuk kelompok budidaya ikan nila dan lele sudah ada di seluruh 57 kelurahan. Data pastinya saya tidak hafal, tapi setiap tahun selalu ada tambahan kelompok baru,” tambahnya.

Intervensi perikanan diprioritaskan pada ikan nila dan lele, karena kandungan gizinya dinilai tepat untuk mendukung pemenuhan protein keluarga berisiko stunting. Sementara, skala peternakan perkotaan diarahkan pada produksi telur sebagai sumber protein hewani.

Lebih lanjut, menurutnya Dispangtan Kota Malang juga rutin memberikan pelatihan, pendampingan dan monitoring kepada seluruh kelompok. Selain itu, mereka memfasilitasi kelompok dengan berbagai pihak, seperti CSR dan pelaku perhotelan.

“Sekarang juga ada Ngalam Farmer Market, tempat berkumpulnya petani, peternak milenial dan pembudidaya ikan. Hasil urban farming bisa dihimpun dan dipasarkan di sana. Termasuk kemungkinan kerja sama dengan hotel melalui PHRI,” lanjutnya.

Meski perkembangan urban farming cukup pesat, tantangan terbesar justru terletak pada kekonsistenan pengelola. “Kendalanya itu keberlanjutan. Hasil budidaya itu bisa dikonsumsi dan bisa dijual, tapi kelompoknya harus aktif. Itu yang terus kami dorong,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan alasan, stunting tidak hanya bisa ditangani melalui gizi semata, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor penyebabnya, termasuk perkawinan usia dini dan praktik pola asuh yang kurang optimal.

“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak komponen yang harus terlibat, bukan sekadar penanganan stuntingnya, tapi juga pencegahan akar masalahnya,” tegas Bunda Indah, Jumat (28/11/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa seluruh program penurunan stunting telah terintegrasi dalam RPJMD. Sehingga, pelaksanaannya bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas dukungan akademik dalam penyusunan dokumen strategi ini. “Percepatan penurunan stunting harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiuddin menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Dokumen strategi ini, bukan hanya pedoman kerja lintas sektor, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam penilaian Kabupaten Sehat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan intervensi kesehatan dan pembangunan sosial di desa maupun kelurahan.

Dengan hadirnya dokumen strategi ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan masyarakat untuk menurunkan stunting melalui pendekatan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Strategi ini, diharapkan membuka jalan bagi intervensi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dokumen APBD 2026 selanjutnya akan dibawa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk dievaluasi. Wali Kota Wahyu berharap, proses evaluasi berjalan cepat dan tidak menimbulkan banyak revisi.

“Alhamdulillah, tidak banyak perubahan dari KUA-PPAS. Hari ini juga kita bawa ke provinsi untuk dievaluasi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, karena ada regulasi baru terkait perimbangan keuangan, transfer ke daerah dan Program Strategis Nasional (PSN) yang berpengaruh terhadap struktur APBD 2026,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan lelang dini. Langkah tersebut, dianggap penting agar pelaksanaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun.

Baca juga :

“Saya minta OPD melakukan lelang dini di akhir Desember. Setelah APBD ditetapkan, program prioritas langsung kita lelang. SPKnya terbit awal 2026, sehingga kegiatan bisa berjalan lebih cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun,” tambahnya.

Terkait turunnya dana transfer pusat lebih dari Rp 300 miliar, Wali Kota Wahyu membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penurunan itu terjadi di hampir seluruh daerah akibat kebijakan TKD terbaru dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa APBD 2026 tetap dirancang untuk mengutamakan pelayanan publik, meski terjadi penurunan pendapatan. “APBD ini untuk masyarakat. Program-program yang langsung bisa diakses masyarakat nantinya akan disosialisasikan oleh perangkat daerah,” ucap Mia-sapaannya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa DPRD Kota Malang melakukan perhitungan dengan sangat cermat agar pelayanan dasar masyarakat tetap aman. “Walaupun anggarannya belum bisa kami penuhi untuk 12 bulan penuh, paling tidak tetap tertampung dalam APBD 2026. Ini hasil diskusi kami dengan Pak Wali dan Pak Wakil agar layanan tidak terhambat,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa kondisi fiskal tahun depan menuntut pemerintah daerah bekerja lebih keras dan kreatif. “Kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak tertinggal, meskipun transfer keuangan daerah berkurang. Karena itu, transparansi dan digitalisasi menjadi kunci,” ujar Mia-sapannya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemanfaatan aset daerah masih membutuhkan pembenahan. Sistem digital, menurutnya memungkinkan publik menelusuri nilai potensi, kondisi aset hingga peluang pemanfaatannya.

“Jika data terbuka, aset daerah bisa menjadi peluang ekonomi masyarakat maupun investor. Ini penting, karena dengan adanya pengurangan TKD, daerah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, memaparkan beberapa rekomendasi utama. Bayu-sapaannya, menyebut penurunan pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp 243 miliar atau sekitar 18 persen, dari Rp 1,342 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,099 triliun pada 2026. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya meningkat tipis, yakni sekitar Rp 12 miliar. Dampaknya signifikan pada belanja modal yang turun drastis hingga Rp 117,3 miliar.

“Banggar mendorong Pemkot Malang, untuk mengoptimalkan PAD secara mandiri dan berkelanjutan, melakukan efisiensi fiskal dan menyesuaikan prioritas program kerja agar struktur APBD tetap seimbang,” kata Bayu.

Banggar juga mencatat adanya perubahan target PAD 2026, yang naik Rp 400 juta, menjadi Rp 1,062 triliun lebih. Selain itu, sejumlah catatan khusus diberikan untuk optimalisasi PAD, termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai masih jauh dari optimal karena masih banyak aset mangkrak serta kasus pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan.

“Tidak adanya sistem digital terintegrasi membuat pengawasan lemah. Karena itu, percepatan pembangunan Digital Asset Management System sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, menyambut baik rekomendasi Banggar dan telah menyampaikan seluruh catatan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Catatan dan rekomendasi itu penting, khususnya terkait retribusi pasar dan pemanfaatan aset. Digitalisasi akan kita tindaklanjuti pada pembahasan berikutnya,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)