Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa kondisi tersebut lazim terjadi setiap tahun, karena peternak biasanya menunggu momentum Idul Adha untuk melepas ternaknya. “Saat ini, ketersediaan sapi lokal memang cenderung menurun. Biasanya, itu peternak menahan dulu mendekati Idul Adha dan baru dilepas. Konsekuensinya, harga biasanya ikut naik,” ujar Slamet, Jumat (24/04/2026) tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Dispangtan Kota Malang menggandeng perusahaan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah, untuk mendatangkan sapi. Namun, jumlah sapi tetap dibatasi sesuai regulasi pemerintah.

“Ada ketentuan, seperti sapi impor maksimal hanya 50 persen dari jumlah sapi lokal dan tidak boleh melebihi itu,” katanya.

Baca juga :

Untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Malang setiap tahun, relatif stabil dan berkisar antara 2 ribu hingga 2.500 ekor sapi. Namun, angka pasti kebutuhan tahun ini baru dapat dipetakan mendekati Idul Adha.

Selain itu, Dispangtan Kota Malang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam hal ini, nantinya Dispangtan akan menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan di salah satu Perguruan Tinggi Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual maupun saat penyembelihan.

“Biasanya sekitar 500 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan membantu pemeriksaan di kandang penjualan hingga saat pemotongan,” tambahnya.

Upaya pencegahan PMK juga dilakukan melalui vaksinasi rutin bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, Kota Malang masih tercatat nihil kasus PMK. Setiap hewan ternak dari luar daerah juga wajib membawa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai syarat masuk wilayah Kota Malang.

“Kami lakukan screening ketat. Kalau ditemukan indikasi penyakit, langsung diminta kembali ke daerah asal,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa sebagian besar APS/ATS yang tersisa saat ini didominasi oleh anak-anak yang sudah tidak berada dalam usia sekolah. Faktor penyebabnya antara lain karena sudah bekerja, menikah, hingga pindah domisili ke luar Kota Malang.

“Awalnyakan di angka 5.000 sekian, kemudian sekarang ini tinggal sekitar 1.700-an. Itu karena memang banyak yang sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah pindah dari Kota Malang,” ujar Suwarjana, Jumat (30/01/2026) tadi.

Meski angka APS/ATS menurun, Suwarjana menegaskan bahwa upaya penanganan tidak akan berhenti sampai di situ. Disdikbud Kota Malang akan terus melakukan pendampingan dan pencarian anak-anak yang masih berpotensi dikembalikan ke dunia pendidikan.

Baca juga :

“Kami tidak akan putus sampai di sini saja. Kami tetap bekerja sama dengan masyarakat, PKK di tingkat RT/RW, serta teman-teman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” katanya.

Dikatakannya, bagi anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah, Disdikbud akan mengupayakan untuk kembali masuk ke jalur pendidikan formal. Sementara bagi mereka yang sudah melewati usia sekolah, akan difasilitasi melalui PKBM dengan program Kejar Paket A, B dan C.

“Kalau masih usia sekolah, kami masukkan ke sekolah. Kalau sudah tidak usia sekolah, kami fasilitasi melalui PKBM,” ucapnya.

Suwarjana juga memastikan, bahwa saat ini hampir tidak ditemukan lagi APS/ATS yang masih berada dalam usia sekolah. Namun, pihaknya tetap meminta partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan anak yang putus sekolah.

“Kami tidak boleh lengah. Pegawai kami terbatas. Kalau masyarakat mengetahui tetangga atau saudaranya yang putus sekolah atau belum punya ijazah SD, SMP, SMA, tolong komunikasikan ke kami. Bisa juga lewat Sambat Online,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa Dispangtan memiliki peran penting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga berbasis urban farming. Strategi tersebut, menurutnya sejalan dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjalankan program crosscutting lintas dinas.

“Fokus utamanya adalah menghadirkan sumber pangan bergizi di tingkat rumah tangga hingga lingkungan RT/RW. Program kami mengarah pada pembangunan pertanian kota atau urban farming yang terintegrasi, antara budidaya tanaman, budidaya ikan dan peternakan skala perkotaan. Dari situ kita bisa mendapatkan sumber protein dan sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” jelas Slamet, Kamis (11/12/2025) tadi.

Menurut Slamet, intervensi diarahkan berdasarkan SK Wali Kota terkait daftar keluarga prioritas dan super prioritas penanganan stunting. Dalam SK tersebut tercatat alamat, nama, hingga kebutuhan spesifik setiap keluarga.

“Dengan SK itu, kami bisa tahu wilayah mana yang menjadi prioritas dan apa saja kebutuhannya. Sehingga intervensi bisa kami sesuaikan,” ujarnya.

Baca juga :

Saat ini, urban farming di Kota Malang berkembang pesat. Dispangtan mencatat ada 115 kelompok urban farming dan jumlahnya terus bertambah seiring dinamika kota.

“Insyaallah untuk kelompok budidaya ikan nila dan lele sudah ada di seluruh 57 kelurahan. Data pastinya saya tidak hafal, tapi setiap tahun selalu ada tambahan kelompok baru,” tambahnya.

Intervensi perikanan diprioritaskan pada ikan nila dan lele, karena kandungan gizinya dinilai tepat untuk mendukung pemenuhan protein keluarga berisiko stunting. Sementara, skala peternakan perkotaan diarahkan pada produksi telur sebagai sumber protein hewani.

Lebih lanjut, menurutnya Dispangtan Kota Malang juga rutin memberikan pelatihan, pendampingan dan monitoring kepada seluruh kelompok. Selain itu, mereka memfasilitasi kelompok dengan berbagai pihak, seperti CSR dan pelaku perhotelan.

“Sekarang juga ada Ngalam Farmer Market, tempat berkumpulnya petani, peternak milenial dan pembudidaya ikan. Hasil urban farming bisa dihimpun dan dipasarkan di sana. Termasuk kemungkinan kerja sama dengan hotel melalui PHRI,” lanjutnya.

Meski perkembangan urban farming cukup pesat, tantangan terbesar justru terletak pada kekonsistenan pengelola. “Kendalanya itu keberlanjutan. Hasil budidaya itu bisa dikonsumsi dan bisa dijual, tapi kelompoknya harus aktif. Itu yang terus kami dorong,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan alasan, stunting tidak hanya bisa ditangani melalui gizi semata, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor penyebabnya, termasuk perkawinan usia dini dan praktik pola asuh yang kurang optimal.

“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak komponen yang harus terlibat, bukan sekadar penanganan stuntingnya, tapi juga pencegahan akar masalahnya,” tegas Bunda Indah, Jumat (28/11/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa seluruh program penurunan stunting telah terintegrasi dalam RPJMD. Sehingga, pelaksanaannya bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas dukungan akademik dalam penyusunan dokumen strategi ini. “Percepatan penurunan stunting harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiuddin menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Dokumen strategi ini, bukan hanya pedoman kerja lintas sektor, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam penilaian Kabupaten Sehat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan intervensi kesehatan dan pembangunan sosial di desa maupun kelurahan.

Dengan hadirnya dokumen strategi ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan masyarakat untuk menurunkan stunting melalui pendekatan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Strategi ini, diharapkan membuka jalan bagi intervensi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dokumen APBD 2026 selanjutnya akan dibawa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk dievaluasi. Wali Kota Wahyu berharap, proses evaluasi berjalan cepat dan tidak menimbulkan banyak revisi.

“Alhamdulillah, tidak banyak perubahan dari KUA-PPAS. Hari ini juga kita bawa ke provinsi untuk dievaluasi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, karena ada regulasi baru terkait perimbangan keuangan, transfer ke daerah dan Program Strategis Nasional (PSN) yang berpengaruh terhadap struktur APBD 2026,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan lelang dini. Langkah tersebut, dianggap penting agar pelaksanaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun.

Baca juga :

“Saya minta OPD melakukan lelang dini di akhir Desember. Setelah APBD ditetapkan, program prioritas langsung kita lelang. SPKnya terbit awal 2026, sehingga kegiatan bisa berjalan lebih cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun,” tambahnya.

Terkait turunnya dana transfer pusat lebih dari Rp 300 miliar, Wali Kota Wahyu membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penurunan itu terjadi di hampir seluruh daerah akibat kebijakan TKD terbaru dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa APBD 2026 tetap dirancang untuk mengutamakan pelayanan publik, meski terjadi penurunan pendapatan. “APBD ini untuk masyarakat. Program-program yang langsung bisa diakses masyarakat nantinya akan disosialisasikan oleh perangkat daerah,” ucap Mia-sapaannya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa DPRD Kota Malang melakukan perhitungan dengan sangat cermat agar pelayanan dasar masyarakat tetap aman. “Walaupun anggarannya belum bisa kami penuhi untuk 12 bulan penuh, paling tidak tetap tertampung dalam APBD 2026. Ini hasil diskusi kami dengan Pak Wali dan Pak Wakil agar layanan tidak terhambat,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa kondisi fiskal tahun depan menuntut pemerintah daerah bekerja lebih keras dan kreatif. “Kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak tertinggal, meskipun transfer keuangan daerah berkurang. Karena itu, transparansi dan digitalisasi menjadi kunci,” ujar Mia-sapannya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemanfaatan aset daerah masih membutuhkan pembenahan. Sistem digital, menurutnya memungkinkan publik menelusuri nilai potensi, kondisi aset hingga peluang pemanfaatannya.

“Jika data terbuka, aset daerah bisa menjadi peluang ekonomi masyarakat maupun investor. Ini penting, karena dengan adanya pengurangan TKD, daerah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, memaparkan beberapa rekomendasi utama. Bayu-sapaannya, menyebut penurunan pendapatan transfer dari pusat mencapai Rp 243 miliar atau sekitar 18 persen, dari Rp 1,342 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,099 triliun pada 2026. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya meningkat tipis, yakni sekitar Rp 12 miliar. Dampaknya signifikan pada belanja modal yang turun drastis hingga Rp 117,3 miliar.

“Banggar mendorong Pemkot Malang, untuk mengoptimalkan PAD secara mandiri dan berkelanjutan, melakukan efisiensi fiskal dan menyesuaikan prioritas program kerja agar struktur APBD tetap seimbang,” kata Bayu.

Banggar juga mencatat adanya perubahan target PAD 2026, yang naik Rp 400 juta, menjadi Rp 1,062 triliun lebih. Selain itu, sejumlah catatan khusus diberikan untuk optimalisasi PAD, termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai masih jauh dari optimal karena masih banyak aset mangkrak serta kasus pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan.

“Tidak adanya sistem digital terintegrasi membuat pengawasan lemah. Karena itu, percepatan pembangunan Digital Asset Management System sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, menyambut baik rekomendasi Banggar dan telah menyampaikan seluruh catatan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Catatan dan rekomendasi itu penting, khususnya terkait retribusi pasar dan pemanfaatan aset. Digitalisasi akan kita tindaklanjuti pada pembahasan berikutnya,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Drg Wiyanto Wijoyo, menegaskan bahwa fokus utama Dinkes tahun ini adalah optimalisasi kesehatan ibu dan anak, yang merupakan kunci untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) secara menyeluruh. “Peringatan HKN kali ini kami jadikan momentum vital untuk menggalang gerakan bersama, dengan target utama menekan angka stunting, kematian ibu dan kematian bayi. Penguatan peran bidan serta optimalisasi layanan kesehatan primer menjadi penekanan utama kami,” ujar Wiyanto saat memberikan sambutan pada acara Senam Jantung Sehat yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DPC Kabupaten Malang di Universitas Kepanjen, Sabtu (15/11/2025).

Baca juga :

Kadinkes Wiyanto menjelaskan, bahwa pemantauan kasus stunting di Kabupaten Malang saat ini mengandalkan data bulan timbang. “Saat ini kami menggunakan data bulan timbang Februari 2025 sebagai acuan utama, yang mencatat angka prevalensi stunting sebesar 6,7 persen atau mencakup sekitar 9.000 anak dari total ratusan ribu Balita yang terukur,” jelasnya.

Meskipun secara persentase terdapat sedikit kenaikan, namun menurut Wiyanto, hal ini disebabkan oleh jumlah Balita yang berhasil diukur jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Ini adalah isu yang tetap menjadi prioritas intervensi kami,” tegasnya.

Dinkes menjamin alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dana tersebut diarahkan untuk peningkatan asupan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak yang lebih intensif dan enguatan infrastruktur dan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). (hms/gie)

Keterangan ini disampaikan Mas Dirham-sapaan Wabup Lamongan, saat membuka rapat evaluasi dan pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lantai 7, Kamis (06/11/2025) tadi. Diuraikannya, bahwa pembaharuan data dapat ditujukan untuk mengetahui ketimpangan geografis, mengefektifkan intervensi, mengatasi masalah multi dimensi, hingga dasar pemantauan dan evaluasi. Sebab, faktor stunting tidak hanya terkait gizi, tetapi juga faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Melalui data yang detail, lanjutnya, maka dipastikan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor stunting. “Prevalensi stunting Lamongan terbaik nomor 2 di Jawa Timur. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, tertib dan pemberdayaan data sangat diperlukan. Karena pada momen, wilayah dan kondisi yang berbeda bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting,” kata Mas Dirham.

Baca juga :

Tercatat, urainya, prevalensi stunting di Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan. Tahun 2024 berada pada angka 6,9 persen, tahun 2023 berada pada angka 9,4 persen dan tahun 2022 berada pada angka 27,5 persen.

Capaian tersebut, didukung dengan ragam program inovasi penurunan dan pencegahan stunting. Salah satunya, adalah program kolaborasi Pemkab Lamongan bersama TP PKK Kabupaten Lamongan 1-10-100. Program ini, mengatasi stunting dengan memberikan paket makanan untuk anak Balita berisiko, paket susu untuk ibu hamil KEK selama 100.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, program ini melibatkan pemantauan rutin melalui Posyandu setiap 2 minggu. Sehingga, bantuan dapat dievaluasi perkembangannya. (kom/son/gie)