Dua dapur umum yang direkomendasikan untuk disetop tersebut, adalah SPPG Al Mubarok yang terletak di Kecamatan Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2 di Kecamatan Sumbersari. Keputusan ini diambil, setelah Tim Satgas menemukan berbagai pelanggaran prosedur teknis dan adanya laporan fatal terkait keamanan pangan.

Secara faktual, langkah hukum dan administratif ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam mengawal program strategis nasional agar tidak melenceng dari tujuan utamanya. Sebagai program yang menyangkut pemenuhan gizi generasi muda, standar operasional prosedur (SOP) di dalam dapur produksi makanan tidak boleh dikompromikan sedikit pun. Temuan adanya masalah kebersihan, instalasi gas yang membahayakan hingga kasus dugaan keracunan, menjadi dasar kuat bagi Pemkab Jember untuk melayangkan surat resmi pemberhentian tersebut ke Jakarta.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Achmad Imam Fauzi, memberikan keterangan resmi mengenai duduk perkara pengiriman surat rekomendasi tersebut. Saat dikonfirmasi media, Fauzi menjelaskan bahwa surat tersebut telah dikirimkan per tanggal 22 Mei 2026 kemarin atas instruksi langsung dari Bupati Jember, Muhammad Fawait.

“Surat rekomendasi penghentian operasional untuk SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2 sudah kami kirimkan ke Badan Gizi Nasional per tanggal 22 Mei 2026 atas arahan langsung dari Bupati Jember, Gus Fawait. Rekomendasi ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan didasarkan pada hasil supervisi lapangan secara faktual yang menemukan sejumlah persoalan fatal terkait aspek kebersihan dapur, standar operasional pengelolaan makanan,” ujar Fauzi, Sabtu (23/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurut Pj Sekda Fauzi, sistem keamanan kerja di dua lokasi dapur MBG tersebut juga menjadi persoalan. “Selain hasil temuan tim di lapangan, Satgas MBG Jember juga menerima banyak sekali laporan dan keluhan dari masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan publik resmi kita, yaitu ‘Wadul Guse’,” tambahnya.

Fauzi membeberkan secara detail, beberapa catatan hitam dari masing-masing dapur SPPG tersebut. SPPG Al Mubarok Kaliwates misalnya, menjadi sorotan tajam setelah munculnya dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah anak-anak di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) usai mereka mengonsumsi paket makanan yang diproduksi dari dapur tersebut. Saat Tim Satgas melakukan inspeksi mendadak, ditemukan fakta bahwa tata letak tabung gas ditaruh di dalam ruang tertutup rapat tanpa ventilasi yang memadai, yang dinilai sangat rawan memicu ledakan besar dan mengancam keselamatan pekerja dapur.

“Faktanya di lapangan memang ada korban anak-anak yang mengalami gejala keracunan. Hal itu menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah. Keselamatan anak-anak selaku penerima manfaat utama dari program ini harus menjadi prioritas di atas segala-galanya, tidak boleh ada tawar-menawar,” tegas Fauzi.

Sementara itu, untuk kasus SPPG Sumbersari 2, catatan buruknya diawali dari peristiwa kebakaran hebat beberapa waktu lalu. Kebakaran itu, diduga kuat dipicu oleh adanya kebocoran instalasi gas pada ruang oven pengering wadah makanan.

Hasil inspeksi lanjutan dari dinas teknis, menunjukkan adanya kesalahan fatal pada pemasangan instalasi pipa dapur. Kondisi ini, diperparah oleh letak geografis bangunan dapur yang berdiri tepat di dekat saluran irigasi primer berukuran besar, yang secara topografi sangat rawan diterjang banjir saat musim hujan tiba.

Pemkab Jember mengingatkan kembali kepada seluruh mitra penyedia atau pengelola dapur MBG lainnya, bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program vital negara. Seluruh mitra tanpa terkecuali, diwajibkan untuk mematuhi standar higienitas, keamanan pangan, keselamatan kerja para kru, serta kelayakan fisik bangunan secara ketat dan berkelanjutan.

Meskipun surat rekomendasi penghentian operasional ini sudah resmi dikirimkan oleh Pemkab Jember, Ketua Satgas MBG menegaskan bahwa keputusan final eksekusi penutupan atau pencabutan izin operasional tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional, selaku pemegang otoritas penuh program MBG di Indonesia. (rio/gie/adv)

Sesuai rencana, Pelabuhan Ketapang dijadwalkan akan ditutup sementara mulai hari ini Rabu, 18 Maret pukul 18.00 hingga 20 Maret pukul 06.00 WIB. Sementara untuk Pelabuhan Gilimanuk, akan ditutup sehari setelahnya, yakni Kamis, 19 Maret pukul 05.00 sampai 20 Maret pukul 06.00 WITA.

Dalam peninjauan itu, arus kendaraan dari Ketapang menuju Bali diketahui relatif padat namun tetap lancar. Sedangkan dari arah Gilimanuk ke Jawa, masih terjadi antrean sekitar 9 kilometer, meski sudah berkurang dari sebelumnya yang sempat mencapai 30 hingga 40 kilometer.

“Makanya kita ingin memantau langsung untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dari arah Ketapang landai karena jelang penutupan, tapi arus dari Gilimanuk ini masih mengikuti antrean,” kata Irjen Pol Nanang Avianto, yang turut didampingi Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono.

Berdasarkan laporan dari ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, hingga 17 Maret, tercatat ratusan ribu orang telah meninggalkan Bali. Kondisi ini, menjadi perhatian Polda Jatim dalam mengantisipasi arus balik mendatang.

“Saya yakin jumlah yang sama saat mudik akan kembali ke Bali, bahkan berpotensi meningkat. Karena itu, kami siapkan langkah antisipasi seperti buffer zone, pengamanan tambahan, hingga pengaturan ritme kapal,” tambah Irjen Pol Nanang.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, memastikan Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan dukungan layanan kesehatan serta fasilitas bagi pemudik di sejumlah Pos Pelayanan (Posyan) yang terintegrasi dengan Pos Pengamanan (Pospam) Gabungan selama Lebaran 2026.

Pemkab Banyuwangi juga menyiagakan 13 Puskesmas rawat jalan dan rawat inap, yang beroperasi 24 jam selama arus mudik dan balik. Selain itu, layanan didukung 13 rumah sakit dengan total sekitar 1.250 tenaga kesehatan.

“Kami juga menyiapkan sekitar 48 Masjid Ramah Pemudik di sepanjang jalur yang dilalui. Harapannya, para pemudik bisa singgah untuk beristirahat sekaligus menunaikan ibadah,” ujar Mujiono.

GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko, menambahkan bahwa hingga kemarin lebih dari 250 ribu orang telah bertolak dari Bali, dengan kenaikan jumlah penumpang sekitar 3-4 persen dibandingkan tahun lalu. Menjelang penutupan Nyepi, antrean kendaraan masih terlihat di Gilimanuk, meskipun tidak sepadat sebelumnya. Kepadatan ini, dipicu oleh berdekatan dengan momentum Nyepi, Idul Fitri, serta cuti bersama.

“Untuk mempercepat penanganan kepadatan, kami mengoperasikan 40 kapal. Sebanyak 22 kapal menerapkan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB), sementara sisanya melayani pola bongkar muat reguler,” jelasnya.

Untuk arus balik, ASDP memprediksi kondisi akan lebih landai. Namun demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian, TNI, pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan. (kom/bwi/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama. Termasuk juga, informasi dapat segera tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

“Hasil rapat forum lalu lintas ini kami sosialisasikan melalui forum, yang kami perluas dengan mengundang camat sebagai pemangku wilayah, Polsek, serta perwakilan kabupaten dan kota sekitar. Sehingga bisa segera tersosialisasikan pada masyarakat,” ujar Jaya-sapaannya.

Dikatakannya, bahwa ada tiga poin utama yang disampaikan, yakni mengenai jadwal pasti untuk pelaksanaan Mujahadah Kubro. Kedua, penentuan lokasi parkir dan drop zone. Ketiga, ruas jalan yang akan dilakukan pengalihan maupun penutupan arus lalu lintas.

“Dengan mengetahui informasi ini, masyarakat diharapkan bisa memahami dan memaklumi saat dilakukan penutupan jalan, serta bisa menentukan alternatif rute perjalanan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, nantinya akan dilakukan pengalihan dan penutupan pada 12 ruas jalan utama, di antaranya Jalan Kawi, Jalan Ijen hingga Kawi Ujung, Jalan Semeru, Jalan Retawu dan Jalan Wilis. Penutupan berlaku untuk kendaraan umum, kecuali bagi warga yang bermukim di kawasan tersebut.

“Khusus penghuni di Jalan Ijen dan sekitarnya tetap kami fasilitasi. Selain itu, karena kegiatan berlangsung hari Minggu, kami juga berkoordinasi dengan pihak gereja melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama,” katanya.

Baca juga :

Untuk penutupan jalan tersebut akan dilakukan lebih awal mulai Sabtu siang, menyusul kedatangan jamaah yang datang lebih cepat untuk mendapatkan tempat di dalam Stadion Gajayana. Selain itu, arus kepulangan juga diantisipasi karena banyak peserta yang diperkirakan akan berwisata di Kota Malang, Kota Batu, hingga wilayah kabupaten.

“Titik parkir sudah kami siapkan dan cadangkan, termasuk di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan Polinema sebagai lokasi tambahan. Data parkir sudah kami siapkan di Biro Lalu Lintas,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengimbau warga Kota Malang, untuk sementara tidak menggunakan kendaraan roda empat selama kegiatan berlangsung. Itu karena, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang diperkirakan sangat tinggi.

“Diperkirakan akan ada hampir 1.000 unit bus yang masuk ke Kota Malang. Jumlah peserta yang semula diperkirakan 40 ribu, kini berkembang hampir mencapai 100 ribu orang, dan itu masih berpotensi bertambah,” tambahnya.

Dalam kegiatan Mujahadah Kubro nantinya, Dishub Kota Malang akan menyiagakan 120 personel, 1.500 personel Banser dan personel dari Polresta Malang Kota. Tentunya, pelaksanaan pengamanan disiapkan secara maksimal dengan melibatkan personel gabungan tersebut.

“Nanti akan kami siagakan dengan sistem shift mulai dari Sabtu siang, mulai per 4 jam gitu,” ucapnya.

Terkait kemungkinan kehadiran Presiden RI, Jaya menyebut telah disiapkan skenario khusus sesuai standar operasional pengamanan, termasuk sterilisasi area tertentu di sekitar Stadion Gajayana. “Kami sebagai tuan rumah berupaya memberikan pelayanan terbaik, meskipun konsekuensinya akan terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup signifikan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menjelaskan bahwa perencanaan proyek tersebut sudah dimulai sejak Februari 2024. “Progres pelaksanaan sudah dimulai sejak penandatanganan pada Kamis (09/10/2025) lalu. Setelah itu, langsung dilakukan penutupan area Alun-Alun Merdeka,” ucap Raymond, Rabu (15/10/2025) tadi.

Ditambahkan Raymond, masa pengerjaan ditargetkan selama 105 hari. Namun, karena proyek ini bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyelesaiannya tidak harus selesai pada akhir tahun anggaran.

“Diperkirakan rampung pada awal Januari 2026,” tambahnya.

Fokus revitalisasi, menurutnya, diarahkan pada perbaikan area permainan anak yang kini kondisinya banyak yang rusak dan berkarat. Selain itu, air mancur yang semula berupa kolam, akan diubah menjadi desain menyerupai pohon beringin, yang bisa menjadi area interaktif untuk anak-anak.

“Perbaikan lain, mencakup paving yang bergelombang, toilet serta penambahan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Tujuannya, agar ibu-ibu yang menunggu anak bermain tetap bisa beraktivitas dengan nyaman,” ungkapnya.

Baca juga :

Untuk menjaga keamanan, area Alun-Alun ditutup total selama pengerjaan. Hanya satu akses yang dibuka, yakni pintu selatan yang menghadap ke Kantor Pos, guna mempermudah mobilisasi pekerjaan.

“Penutupan dilakukan demi keamanan dan ketertiban proses revitalisasi,” katanya.

Meski dilakukan pembaruan, sejumlah elemen lama tetap dipertahankan. Seperti, empat bangunan yang sebelumnya digunakan untuk perpustakaan atau kios buku, serta lampu-lampu taman khas Alun-Alun.

“Hanya dilakukan pengecatan ulang dan perbaikan minor. Termasuk kandang dara juga diperbaiki agar lebih bersih,” tambahnya.

Dalam proses revitalisasi ini, DLH tentunya juga berkoordinasi dengan petugas parkir di sekitar lokasi, agar tidak mengganggu jamaah Masjid Jami maupun pengunjung kawasan sekitar. Sementara untuk PKL, Raymond menyebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama stakeholder terkait. Sementara kepada masyarakat, diharapkan bisa memahami kondisi selama proses revitalisasi berlangsung.

“Untuk sementara ini, masyarakat bisa berkunjung ke taman yang lain. Seperti, Taman Slamet atau Taman Merbabu yang juga ramai dikunjungi,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Pendidikan yang diselesaikan itu, adalah cara yang paling tepat agar mereka bisa menjadi generasi yang tangguh serta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Sementara kegiatan penutupan pendidikan itu, juga dimeriahkan oleh beberapa atraksi. Seperti drumband, line dance, angklung, bela diri, karawitan dan tari Beksan Keprajuritan, band pamong dan defile oleh siswa-siswi SMA Taruna Nusantara.

Baca juga :

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa dirinya sangat bersyukur, karena anak-anak Kelas X angkatan 36 yang juga dari SMA Taruna Nusantara Malang, hari ini bisa melewati satu masa yang tidak mudah dan proses pembelajaran di SMA Taruna Nusantara. Yaitu, pelatihan dasar kepemimpinan dan kedisiplinan.

“Semoga ini menjadi langkah awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dengan telah melewati tahapan-tahapan yang tentunya sudah diajarkan pada PDK, kedepannya pasti kalian sudah mempunyai pengalaman untuk mampu menghadapi ujian yang akan datang dengan baik,” kata Bupati Sanusi.

Tidak ketinggalan, Bupati Sanusi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran SMA Taruna Nusantara dan visitas, yang telah mendidik, membina, memberi arahan kepada siswa-siswi kelas X angkatan ke-36. (pro/mlg/sit)

Dalam sambutannya, Kolonel Tek Arie Santoso menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Jombang dan seluruh elemen masyarakat serta prajurit, yang telah membantu secara moril dan materiil pelaksanaan TMMD. Sehingga, setiap gelaran dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

“Saya menilai, pemilihan sasaran TMMD yang dilaksanakan Kodim maupun Pemerintah Kabupaten Jombang, sangat tepat dan strategis, sesuai dengan laporan Komandan distrik militer (Dandim) 0814, bahwa tidak ada jalan penghubung antara Desa Banyuasin dengan Desa Kromong. Sehingga  dengan adanya jalan yang sudah dibangun tersebut, sekarang sudah tidak perlu harus memutar lagi,” katanya.

Dirinya juga berpesan kepada masyarakat, agar yang sudah dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong, dapat senantiasa dijaga. Sehingga, apa sudah dikerjakan bisa bertahan lama dan memberikan manfaat luar biasa untuk masyarakat.

Baca juga :

“Saya berharap, semoga kedepannya TMMD yang sudah berlangsung ini bisa sebagai batu loncatan, untuk kegiatan berikutnya. Sehingga, program-program berikutnya bisa dilaksanakan secara bersama-sama kembali dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, yang turut hadir dalam momen penutupan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan seluruh pihak yang telah menyelesaikan Program TMMD dengan baik dan lancar. “Terima kasih kepada jajaran TNI yang telah sukses menjalankan program TMMD ke 125 tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akan terus berkomitmen untuk mendukung sekaligus merawat bersama masyarakat. Sehingga, apabila terjadi kerusakan meskipun sedikit, akan dirawat secara bersama-sama.

Perlu diketahui, prosesi penutupan tersebut diawali dengan Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang ditandai dengan penyerahan naskah hasil program TMMD oleh Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo kepada Sekda Jombang, Agus Purnomo. Selanjutnya, diteruskan dengan penandatangan bersama naskah hasil program TMMD oleh Dan Lanud Muljono, Kolonel Pnb Mulyono melalui Pa LO TNI AU Dam V Brawijaya Kolonel Tek Arie Santoso, Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo dan Sekdakab Jombang, Agus Purnomo. (azl/sit)

Pelaksanaan ini, tentunya menjadi momentum penting bagi FKPPI, dalam menatap masa depan organisasi yang lebih solid, progresif dan berdedikasi tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melalui pelantikan pengurus baru, diharapkan mampu menjadi titik awal penguatan sinergi antara keluarga besar TNI-Polri dengan berbagai elemen masyarakat, dalam menjaga keutuhan NKRI dan membangun karakter generasi muda yang tangguh.

Dalam sambutannya, Dandim Letkol Inf Alexander menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Muscab IX FKPPI dengan lancar dan sukses. Dirinya juga menyambut baik, dengan terbentuknya kepengurusan baru yang diyakini mampu membawa energi dan semangat baru dalam menjalankan roda organisasi.

Baca juga :

“FKPPI adalah bagian tak terpisahkan dari kekuatan moral bangsa. Sebagai anak-anak dari keluarga besar TNI-Polri, kita memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan semangat juang, menjaga persatuan serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Letkol Inf Alexander.

Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah tokoh penting dari unsur Forkopimda, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lain. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan dan penguatan peran FKPPI di Kabupaten Situbondo.

Dengan ditutupnya Muscab IX dan dilantiknya Pengurus FKPPI Cabang 1323 yang baru, diharapkan FKPPI Situbondo semakin solid, inovatif serta mampu bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial dan menanamkan nilai-nilai patriotisme di tengah masyarakat. (her/gie)

Dalam kegiatan itu, Wabup Malang dengan khidmat mengikuti serangkaian penutupan Kongres II Aktivis Peneleh ‘Jang Oetama’. Kegiatan tersebut, ditutup oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

“Hari ini, Kongres II Aktivis Peneleh juga menetapkan dan merumuskan rekomendasi kebudayaan yang diberikan kepada Menteri Kebudayaan RI. Rekomendasi Kebudayaan ini meliputi berbagai poin-poin rekomendasi konstruktif untuk masa depan kebudayaan Indonesia ke depannya. Khususnya, untuk kemajuan kebudayaan dalam bidang pendidikan Indonesia yang nantinya membentuk kader-kader bangsa yang memiliki kejatidirian Nusantara sejati,” katanya.

Baca juga :

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Malang juga menyaksikan penyerahan cinderamata berupa buku dan keris yang diserahkan langsung kepada Menteri Kebudayaan RI. Dilanjutkan, foto bersama dengan jajaran tamu VIP dan para peserta kegiatan.

Pelaksanaan kongres ini, merupakan wujud komitmen Aktivis Peneleh untuk lebih progres ke depannya. Berbagai ide dan gagasan Aktivis Peneleh yang sudah dimusyawarahkan dalam berbagai komisi, yakni kebudayaan, kesejahteraan, Syuro dan Keorganisasian.

Inisiasi Kiri Nusantara, menjadi tema Kongres II Aktivis Peneleh. Suatu tema yang sangat menarik dan memantik gerakan Aktivis Peneleh untuk lebih progresif ke depannya. Ini adalah upaya membangkitkan kembali peradaban Nusantara melalui nilai-nilai religiositas dan kebudayaan asli, dengan cara menyucikan pengaruh negatif liberalisme untuk mengembalikan kecerdasan kreatif dan jiwa bangsa. (pro/mlg/sit)

Bupati Ipuk mengatakan, era teknologi yang kian maju menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pekerjaan diprediksi dan bahkan mulai digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang dapat bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Bahkan, sekitar 85 juta pekerjaan juga diperkirakan hilang dalam lima tahun ke depan dengan skala menengah dan besar.

“Maka ini adalah tantangan bagi anak-anak muda seperti kalian. Selain ilmu pengetahuan yang didapat di kampus, kalian juga harus membekali diri dengan soft skill dan kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh robot/teknologi. Gali terus potensi diri dan terus mengupgrade diri,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, ada beberapa skill yang harus dipersiapkan oleh generasi muda agar tidak mudah tergantikan oleh mesin atau robot. Robot tidak dapat mengerjakan pekerjaan terkait pembuatan keputusan, penalaran dan komunikasi.

Bupati Ipuk menyarankan, agar para mahasiswa melatih kreativitas dan analytical thinking. Dalam studi disebutkan peran analytical thinking, kreativitas dan fleksibilitas merupakan keterampilan yang dibutuhkan setidaknya dalam lima tahun lagi.

“Ikut dan banyak terlibat di organisasi baik di kampus maupun masyarakat. Ikut juga berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Di Banyuwangi terdapat banyak pelatihan dan kursus yang disediakan. Seringlah berinteraksi dengan berbagai kalangan untuk memperluas wawasan,” papar Bupati Ipuk.

Dalam penutupan PKKMB Stikes tersebut, dihadiri 500 orang yang terdiri dari para mahasiswa baru, orang tua serta segenap civitas akademika. Tampak hadir pula, Ketua Stikes Banyuwangi, Soekardjo. “Satu hal yang tak kalah penting yakni keterampilan teknologi. Digital upskilling sangat perlu kalian lakukan agar mampu bersaing di dunia kerja serba digital di masa depan,” tambahnya. (kom/bwi/gie)