Dalam kesempatan itu, Wabup Situbondo menjelaskan bahwa bantuan ASPD tahap I ini disalurkan kepada 73 orang penerima manfaat penyandang disabilitas. Penerima manfaat, untuk perbulannya menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang dicairkan setiap 3 bulan sekali.

“Jadi sekarang masuk tahap I (Januari, Februari dan Maret). Penerima manfaat, itu menerima bantuan tunai senilai total Rp 900 ribu. Bantuan tersebut, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang berkebutuhan khusus,” kata Wabup Situbondo.

Baca juga :

Dalam rangkaian pelaksanaan itu, Wabup juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak. Diantaranya, kepada sahabat-sahabat pendamping difabel serta TKSK yang terus mengupdate dan memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. “Termasuk, tentunya Dinas Sosial,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Situbondo, Rina Widharnarini, menjelaskan bantuan ASPD tersebut adalah program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang untuk penyalurannya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo atau melalui Dinas Sosial. “Bantuan ini rutin setiap bulan, tetapi diserahkan setiap tiga bulan sekali. Para pendamping yang diutus oleh Dinsos Jatim selalu update melakukan pendataan,” terangnya. (her/gie)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, ada sekitar tujuh ribu orang yang terlantar atau berada di luar panti. Itu menjadi prioritas Pemkot Malang untuk memberikan bantuan.

“Khusus yang berada di luar panti, kami akan memberikan perhatian lebih melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial. Jika tidak ada bantuan dari kementerian, kami akan mengajukan ke provinsi atau menyalurkan bantuan langsung dari Pemkot,” jelas Donny, Jumat (06/12/2024) tadi.

Tidak hanya itu, menurutnya juga penting mewujudkan Kota Malang yang inklusif dan ramah disabilitas di berbagai sektor. Mulai dari perkantoran hingga area publik, seperti tempat perdagangan dan alun-alun. Ini dilakukan, untuk menciptakan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Kota Malang terus berbenah agar semua fasilitas umum, seperti area parkir dan akses menuju layanan publik, ramah bagi disabilitas. Kami ingin memastikan juga hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka merasa setara dan dihargai,” tambahnya.

Baca juga :

Donny juga menilai, bahwa Kota Malang telah memiliki fasilitas disabilitas yang lebih baik dibandingkan kota lainnya. Sebab, hampir semua fasilitas pemerintah dan ruang publik telah dilengkapi sarana khusus untuk penyandang disabilitas.

“Saya pikir Kota Malang jauh lebih baik dari kota lainnya. Hampir semua fasilitas umum ada untuk disabilitas,” ucapnya.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan, Pemkot Malang tengah memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) khusus disabilitas. Perbaikan ini mencakup aspek pemberdayaan ekonomi, seperti mendukung penyandang disabilitas dalam mengembangkan usaha mandiri.

“Kami sedang merevisi Perda untuk memberikan ruang lebih besar bagi disabilitas dalam berwirausaha. Dengan aturan baru ini, kami berharap mereka dapat lebih berkembang secara ekonomi,” lanjutnya.

Di akhir, Donny juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. “Kami optimis, dengan sinergi yang baik, Kota Malang akan terus menjadi kota yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam kunjungan tersebut, momen haru terjadi ketika Bunda Fey, panggilan akrab Ferry Silviana, bertemu dengan Lala (17), seorang penyandang disabilitas. Perempuan dari putri seorang ibu Wartini, pekerja buruh di sebuah warung makan di Jalan Sersan Suharmaji, Kota Kediri.

Wartini menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada Bunda Fey, atas layanan kesehatan gratis yang diperolehnya selama masa pemerintahan dari suaminya, atau Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar (Mas Abu, red). “Layanan kesehatan gratis sangat membantu kami, terutama untuk anak saya yang membutuhkan perawatan khusus,” ujar Wartini.

Baca juga :

Bunda Fey pun menyampaikan simpatinya kepada Wartini, yang selama ini dengan sabar dan telaten merawat anaknya. Dirinya juga memberikan semangat kepada Lala, sekaligus menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kesehatan gratis jika terpilih menjadi Wali Kota Kediri. “Saya berjanji program kesehatan ini akan diteruskan dan ditingkatkan. Mohon restu dan dukungan dari semua warga,” ujar Bunda Fey.

Kehadiran Bunda Fey tersebut, diharapkan mampu memberikan dorongan semangat bagi Lala dan keluarganya, serta meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Kota Kediri. (pan/gie)

Sebagaimana diketahui, dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah senantiasa menggerakkan para penyandang disabilitas untuk menjadi lebih produktif dan berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan di Kota Kediri, jajaran eksekutif dan legislatif juga telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kediri, Mandung Sulaksono, mengatakan bahwa Pemkot Kediri akan terus berupaya mewujudkan Kota Kediri, yang layak disabilitas, layak Lansia dan layak anak. “Aksebilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas, guna mewujudkan kemudahan. Sedangkan akomodasi yang layak, merupakan modifikasi yang tepat diperuntukkan untuk menjamin kenikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan,” katanya.

Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, bahwa Pemkot Kediri selalu berkomitmen dalam melakukan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang direalisasikan dalam beberapa kebijakan. Diantaranya, seperti memberikan bantuan uang kepada organisasi penyandang disabilitas di Kota Kediri, melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas baik ke UPT-UPT sosial hingga panti-panti swasta dan RSJ.

Baca juga :

Termasuk, tambahnya, melaksanakan tugas pemberian bantuan sosial berupa alat bantu mobilitas, bantuan sosial untuk biaya hidup bagi penyandang disabilitas serta bekerjasama dengan DPRD Kota Kediri terkait penerbitan Perda. “Alhamdulillah Perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah disahkan. Sehingga, itu yang menjadi dasar kita melakukan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa di dalam Perda tersebut, memuat beberapa turunan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kediri. Antara lain, Perwali tentang Unit Pelayanan Disabilitas, Perwali tentang Bangunan Gedung yang Mudah Diakses Disabilitas, Perwali tentang Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas.

Ketua DPC HWDI Kota Kediri, Vivi Nurisha Cahyaningtyas, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Kediri, atas dukungannya terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya dukungan infrastruktur, namun juga untuk mewujudkan Indonesia yang ramah pada disabilitas penting juga menjaga sikap dan etika kita dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

“Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan dan pengertian,” ujarnya. (kom/pan/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Malang akan memfasilitasi dan menindaklanjuti setiap usulan yang diminta dari Yayasan Bhakti Luhur tersebut. Apalagi, sudah 65 tahun berdiri di Kota Malang.

“Saya tidak menduga dengan jumlah 2 ribu penyandang difabel yang ada di sini, Yayasan Bhakti Luhur dapat membimbing, mengarahkan dan melakukan pendampingan selama 65 tahun. Ini sangat luar biasa dan kami pemerintah akan selalu hadir bagi anak-anak difabel dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, Pj Wali Kota Wahyu juga menambahkan agar Yayasan Bhakti Luhur dapat mendata apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang diperlukan. Sehingga, nantinya dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti.

“Kami juga akan memfasilitasi bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak istimewa ini. Saya sudah meminta kepada Pak Sekda, agar dapat menampilkan anak-anak Yayasan Bhakti Luhur pada upacara 17 Agustus nanti, supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan di depan tamu undangan,” tambahnya.

Selain itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya semua perusahaan di Kota Malang untuk membuat kebijakan inklusif bagi difabel. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada perusahaan agar dapat mempekerjakan para difabel, termasuk juga di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

“Di lingkungan Pemkot Malang sendiri, seperti di Dinas Sosial, sudah ada beberapa penyandang disabilitas yang kami rekrut. Jumlahnya cukup lumayan dan ini menunjukkan komitmen kami terhadap inklusi,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan bahwa upaya jemput bola itu biasanya dilakukan pada komunitas atau dalam forum-forum difabel. Hal itu dilakukan, juga berkaca dari beberapa para keluarga penyandang disabilitas yang masih mencantumkan dalam Administrasi Kependudukan (Adminduk) bahwa anak atau keluarga dengan kondisi normal.

“Mestinya keluarga memberikan informasi dalam form yang sudah kami sediakan sewaktu perekaman Adminduk. Kalau misalnya anak atau saudaranya penyandang kebutuhan khusus, ya itu bisa diisi sesuai dengan kondisi riilnya. Terlebih itu bisa terlihat secara fisik, misalnya tuna netra, atau cacat anggota badannya,” kata Lusi-sapaannya, Senin (08/07/2024) tadi.

Di dalam formulir F-1.01 yang digunakan dalam perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) atau Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), menurutnya mencakup pilihan kelainan fisik atau mental. Sehingga, cukup hanya dicentang salah satu atau ke duanya.

Baca juga :

“Jadi memang disediakan opsi-opsi yang tinggal dicentang, memang tidak terlalu spesifik, tapi ada pilihan seperti Cacat Fisik, Cacat Netra/Buta, Cacat Rungu/Wicara, Cacat Mental/Jiwa, Cacat Fisik dan Mental, Cacat Lainnya. Dari keluarganya, harus menyampaikan memiliki kebutuhan khusus apa,” katanya.  

Dispendukcapil Kota Malang pun tentunya akan merahasiakan isi dari data tersebut. Tidak ada yang bisa membuka ataupun melihat, kecuali dari Dispendukcapil sendiri. Sehingga, dalam hal ini Lusi mengimbau agar masyarakat dapat jujur dalam pengisian data tersebut.

“Tidak perlu ragu untuk mengisikan data diri sesuai dengan kondisi yang ada. Karena data tersebut dirahasiakan. Dampaknya apabila tidak diisi dengan riil, maka ada perbedaan data dengan Dinas Sosial P3AP2KB dan apabila ada pelatihan khusus, kegiatan pendampingan khusus, atau pemberian bantuan untuk difabel, itu tidak tersampaikan,” tambahnya.

Diakhir, Lusi mengimbau pada keluarga penyandang disabilitas agar dapat melakukan update data. Sebab, hal tersebut juga akan berpengaruh untuk ke depannya.

“Misalnya kalau dari pembuatan E-KTP itu dia SMA, kemudian sudah bekerja, ya diupdate bahwa sudah bekerja. Karena ini akan timbul masalah, kalau dari Disnaker PMPTSP meminta data anak-anak yang masih belum bekerja di Kota Malang ini berapa. Padahal mereka sudah bekerja, tapi keterangan di E-KTP masih pelajar,” imbuh Lusi. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Karna mengatakan bahwa BLT tersebut merupakan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “BLT ini merupakan program Ibu Khofifah Indar Parawansa waktu menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur. Semoga, program ini bisa berlanjut,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

Bupati juga mengungkapkan, bahwa BLT tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penyandang disabilitas dan eks klien kewirausahaan. “Mudah-mudahan BLT ini akan memberikan manfaat kepada para penerima. Sehingga, bantuan ini bisa meringankan beban keluarganya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto, menjelaskan jika ada 75 orang yang menerima BLT untuk disabilitas. “Untuk nominalnya Rp 900 ribu pertiga bulan. Sedangkan BLT untuk 10 eks klien kewirausahaan dengan nominal Rp 5 juta pertahun,” paparnya. (her/gie)

Salah satunya, seperti yang terlihat dalam pembukaan pelatihan, Selasa (02/07/2024) tadi. Yakni, program pelatihan menjahit berbasis masyarakat bagi penyelenggara unit layanan disabilitas di Aula Disnaker.

Plt Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, mengatakan bahwa program pelatihan menjahit bagi masyarakat penyandang disabilitas ini diikuti sebanyak 25 peserta dan berlangsung selama sepuluh hari. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat kaum disabilitas,” katanya, Selasa (02/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa giat hari ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah selalu hadir untuk masyarakat dalam rangka mengadvokasi dan mengkomunikasikan kepada peserta untuk diberikan pelatihan. Khususnya, bagi unit penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk.

Baca juga :

“Karena apapun itu, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Terlebih dari sisi kekurangan dan kelebihan. Saya berharap, kepada semua peserta agar tetap semangat mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

Pelatihan ini, Samsul Huda menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan (disabilitas) agar mempunyai beragam kemampuan untuk perbaikan hidupnya. Sebab, mereka juga memiliki hak untuk berusaha dan bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Pelatihan menjahit ini menjadi awal, untuk meraih cita cita dan masa depan. Oleh karena itu, saya harap peserta bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Karena sebuah kesuksesan yang besar, bisa diwujudkan dengan semangat dan belajar yang tekun. Ikuti tahapan pelatihannya dengan baik. Dapatkan ilmu dan nantinya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan semua,” tambahnya.

Pembuka pelatihan tersebut, ditandai dengan penyerahan ATK kepada peserta pelatihan dari Plt Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Trisna Rosita dan Plt Sekdin Naker serta Kepala Bidang Penta Disnaker Kabupaten Nganjuk. (kom/gie)

“Mungkin saat ini mulai kita rasakan harga-harga kebutuhan semakin mahal. Tidak ada apa-apa kemudian sakit dan seterusnya. Tantangan-tantangan seperti ini, akan dihadapi nantinya,” kata Novita, Selasa (30/04/2024) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa siap berjuang bersama-sama untuk menstabilkan hal tersebut. Mulai dari pandemi Covid-19, kemudian krisis ekonomi menjadikan tantangan yang sangat luar biasa. Terlebih, saat menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI November 2024 nanti. Istri Bupati Trenggalek ini mengaku siap berjuang bersama-sama kedepannya.

“Kita tahu pandemi Covid-19, kemudian krisis ekonomi menjadikan tantangan yang sangat luar biasa. Harga bawang sekarang ini naik, kemudian stok beras yang terbatas menjadikan harga beras mahal dan masih banyak yang lainnya,” imbuhnya.

Novita juga merasa iri pada satu kelompok yang kuat kesabaran dan keikhlasannya, yakni teman-teman difabel. Mereka sangat sabar dan ikhlas, dalam menghadapi semua tantangan hidup dan Allah SWT disebutnya cinta pada mereka.

Baca juga :

“Saya sangat iri pada satu kelompok yang sangat kuat kesabaran dan keikhlasannya, yaitu teman-teman difabel. Mereka sangat sabar ikhlas, menghadapi semua tantangan hidup dan saya meyakini Allah cinta pada mereka. Mereka yang memiliki kesabaran dan keikhlasan yang sangat kuat,” ujar Master of Economic UIN SATU itu.

Tentunya, sambung ibu tiga anak ini, dirinya sangat siap berjuang bersama-sama dengan teman difabel. Terlebih, dirinya mempunyai yayasan yang siap membersamai para penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek.

Selain tantangan hidup, Ketua TP PKK Trenggalek itu juga menyinggung mengenai pendidikan inklusi. Penggiat perempuan itu menginginkan pendidikan inklusi bisa merata di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, karena dianggap olehnya belum merata.

“Selain pendidikan inklusi, juga mengenai jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial. Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran dan saya harapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi,” katanya.

Dalam kesempatan sama, dirinya juga menyinggung beberapa upaya mengenai penyediaan air bersih untuk masyarakat. ” Kita patut bersyukur, Trenggalek mendapatkan instalasi air bersih sebanyak 60 titik, atau terbanyak se tanah air. Bahkan air yang dihasilkan, itu siap minum dan lebih baik dibandingkan dengan air rebusan,” papar Novita. (mil/sit)