Diuraikan Rahayu, istri ASN memiliki posisi strategis sebagai bagian dari keluarga aparatur yang dekat dengan informasi pelayanan dan program pemerintah. Karena itu, keberadaan mereka diharapkan mampu membantu menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

“Istri ASN bisa ikut menjadi bagian dari penyebar informasi yang positif. Program pembangunan dan layanan pemerintah yang menyentuh masyarakat perlu disampaikan agar manfaatnya diketahui lebih luas,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, banyak program pemerintah yang secara langsung membantu masyarakat, namun belum sepenuhnya diketahui publik karena keterbatasan penyebaran informasi di tingkat bawah. Salah satu contohnya, adalah keberadaan Graha Lumajang, rumah singgah gratis yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lumajang bagi warga yang menjalani pengobatan rujukan di Surabaya.

Menurutnya, layanan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama keluarga pasien yang membutuhkan tempat singgah selama proses pengobatan. “Contoh seperti Graha Lumajang perlu terus dikenalkan. Itu bentuk kehadiran pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pasien rujukan dan keluarganya,” katanya.

Baca juga :

Rahayu menambahkan, di era digital, setiap orang memiliki peran dalam membangun literasi publik. Karena itu, media sosial perlu dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang edukatif, menenangkan dan membangun optimisme.

Dirinya menilai, penyebaran informasi yang baik akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. “Informasi yang benar akan mencerahkan. Ketika masyarakat memahami program secara utuh, maka kepercayaan dan partisipasi juga tumbuh,” tambahnya.

Selain menyebarkan informasi pembangunan, istri ASN juga diharapkan dapat membantu menyampaikan berbagai program pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Menurut Rahayu, komunikasi publik bukan hanya tugas perangkat Humas pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk keluarga ASN sebagai bagian dari lingkungan birokrasi.

“Istri ASN dapat menjadi mitra komunikasi pemerintah di lingkungan masing-masing. Dengan menyebarkan informasi yang baik, kita ikut membantu masyarakat mendapatkan pengetahuan yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.

Melalui keterlibatan tersebut, DWP Lumajang berharap keluarga ASN dapat ikut membangun budaya komunikasi yang positif, mendukung literasi publik, serta memperkuat penyebaran informasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/lmj/gie)

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran Hantavirus, bahwa penyakit yang ditularkan melalui tikus, dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan manusia. Hantavirus dapat menular melalui kotoran, air kencing, hingga gigitan tikus yang telah terinfeksi virus tersebut.

Penularan paling sering terjadi, lanjutnya, ketika kotoran dan air kencing tikus yang sudah mengering bercampur dengan debu lalu terhirup manusia. “Hantavirus ini bisa menimbulkan gejala, seperti demam tinggi, ruam pada tubuh, bahkan gangguan pernapasan seperti batuk dan sesak. Penularannya bisa dari debu yang terkontaminasi kencing tikus, gigitan tikus, hingga makanan yang sudah terkena virus dari tikus,” ujar Amir, Senin (11/05/2026) tadi.

Amir menjelaskan, penyakit akibat Hantavirus dapat berkembang secara bertahap. Pada fase awal, penderita biasanya mengalami demam, nyeri tubuh dan gejala umum layaknya infeksi virus.

Baca juga :

“Kalau sudah muncul demam tinggi dan gejala mengarah ke infeksi Hantavirus, sebaiknya segera dirawat supaya penanganannya lebih cepat dan tidak berkembang menjadi lebih berat,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, Amir mendorong masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan karena mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar permukiman warga. Warga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menutup tempat penyimpanan makanan agar tidak terkontaminasi, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala yang mencurigakan setelah beraktivitas di lingkungan yang berpotensi menjadi habitat tikus.

“Yang paling penting jangan sampai tikus masuk ke rumah. Lingkungan harus dijaga tetap bersih, terutama daerah yang dekat kebun atau sarang tikus. Kalau mau membersihkan kotoran tikus, pakai masker dan siram dengan desinfektan lalu bersihkan,” ucapnya.

Amir juga menekankan, akan pentingnya menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Seperti mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga dan istirahat cukup. Menurutnya, sistem imun yang baik dapat membantu tubuh melawan infeksi virus. (kom/bwi/gie)

Plt Kadinkes Kabupaten Malang, drg Ivan Drie, mengatakan bahwa kasus HIV umumnya menular melewati tiga jalur. Diantaranya, melalui hubungan seksual, penularan dari ibu ke anak saat kehamilan atau persalinan serta melalui transfusi darah dan penggunaan Narkoba melalui suntik secara bergantian.

Dari semua penularan itu, ujarnya, jalur hubungan seksual masih mendominasi. Sementara data Dinkes sendiri, menunjukkan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Itu karena, ada sebanyak 34 persen kasus berasal dari pasangan Orang dengan HIV (ODHIV) yang tinggal serumah. Menyusul kemudian, pelanggan pekerja seks komersial (PSK) tercatat 23 persen.

Sedangkan untuk pekerja seks, ungkapnya, hanya menyumbang 6 persen. Disusul kemudian, kasus pada pasangan sesama jenis laki-laki (LSL) mencapai 9 persen dan kelompok risiko tinggi lain, seperti pecandu Narkoba suntik yang berada di angka 8 persen.

“Meski angka tahun ini terlihat menurun dibanding 2024 yang mencatat 3.113 kasus, Dinkes mengingatkan bahwa penurunan ini tidak sepenuhnya berarti kabar baik. Karena, bisa jadi pasien berpindah domisili atau sudah meninggal dunia,” ujarnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Baca juga :

Guna meminimalisir penyebaran itu, kata Ivan Drie, Dinkes Kabupaten Malang memilih bergerak dengan menggunakan empat strategi. Diantaranya, seperti pencegahan, surveilans, pengobatan dan promosi kesehatan.

Untuk pencegahan, urainya, dilakukan dengan berbagai cara. Seperti, mulai dari penyediaan kondom dan pelicin, skrining infeksi menular seksual (IMS), hingga terapi metadon bagi pengguna Narkoba suntik. Langkah ini, menyasar populasi kunci seperti transgender, PSK, homoseksual, pengguna Narkoba suntik, hingga warga binaan pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pengawasan, ujarnya, dilakukan lewat testing massal, pemeriksaan mandiri, hingga skrining bayi dari ibu positif HIV. Untuk tracing pasangan juga terus dijalankan demi memutus rantai penularan.

Dari sisi pengobatan, pasien HIV di Kabupaten Malang mendapat terapi antiretroviral (ARV), layanan perawatan IMS, serta pencegahan TBC. Inovasi baru juga mulai diterapkan, yakni multi month dispensing pemberian obat HIV untuk lebih dari satu bulan bagi pasien yang taat terapi.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah promosi kesehatan terus digencarkan. Edukasi publik menjadi kunci, agar masyarakat lebih peduli. Mulai dari pesan untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah hingga penggunaan kondom baru saat berhubungan seksual.

“Kesadaran masyarakat sangat penting. Karena HIV/AIDS bukan sekadar urusan medis, tapi juga menyangkut pola hidup, stigma dan keberanian untuk memeriksakan diri sejak dini,” ungkap Ivan. (sek/gie)

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, menerangkan jika kondisi cuaca ekstrim sangat efektif dalam penularan virus Dengue. Karenanya untuk mencegah hal itu, dirinya menekankan untuk gencar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pihak, untuk turut melakukan PSN.

Diuraikan Plt Kadinkes, langkah PSN adalah salah satunya dengan cara memberantas nyamuk Aedes Aegypti, yaitu nyamuk penyebar virus DBD ke manusia. Bahkan, PSN dinilai lebih ampuh dalam meminimalisir penyebaran DBD dibanding fogging.

“Fogging ini tindakan untuk membunuh yang dewasanya (nyamuk, red). Sementara PNS, efektif untuk larvanya. Sehingga, ini yang harus secara serentak dipahami, bahwa sebenarnya penanganan DBD itu seperti itu dan bukan fogging,” terang Plt Kadinkes Ivan, Rabu (14/05/2025) tadi.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menerangkan bila acapkali menerima masukan masyarakat mengenai fogging. Seperti, keinginan masyarakat untuk melakukan fogging. Padahal, pelaksanaan ini tidak bisa secara serta Merta dilakukan. Tetapi, ada standart operasional lapangan yang harus dilakukan.

Baca juga :

“Bukan lambat, tapi ada SOP yang harus dilaksanakan. Seperti ketika ada kasus positif, ya betul-betul hasil lab memang menjelaskan betul demam berdarah. Baru, ada penyelidikan epidemiologi di daerah tersebut,” paparnya.

Dari langkah itu, lanjutnya, nantinya petugas di setiap wilayah yang terjangkit virus Dengue akan melakukan beberapa pemeriksaan di lapangan. Seperti, apakah ada jentik-jentik atau larva nyamuk dan penderita DBD dengan kasus yang sama, di sekitar lokasi itu. “Itu baru dibilang positif,” terangnya.

Masih menurut Ivan, angka penderita DBD di Kabupaten Malang mulai 1 Januari – 10 Mei 2025, tercatat mencapai 637 orang. Namun, peningkatan penderita tersebut juga dirasakan oleh beberapa daerah lain dan tidak hanya Kabupaten Malang.

“DBD secara nasional naik dan tidak hanya di Kabupaten Malang. Hanya saja di Kabupaten Malang, ini secara penduduknya cukup besar dibanding daerah yang lain,” urainya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait imbauan waspada terhadap penyebaran DBD sejak akhir Januari 2025 lalu. Karenanya, menindaklanjuti hal tersebut pihaknya juga telah menyebarkan ke seluruh kecamatan dan kantor – kantor instansi di Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk melakukan pola hidup bersih, sehat serta gencar melaksanakan PSN. (ser/gie)

“Saman akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI di India, Jumat (24/01/2025) tadi.

Melalui Saman, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Proses penegakkan kepatuhan melalui Saman meliputi beberapa tahap, pertama Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

Kemudian tahap kedua, adalah Surat Teguran 1 (ST1). Pada tahap ini, menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2. Selanjutnya tahap ketiga, adalah Surat Teguran 2 (ST2), PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Dan terakhir adalah Surat Teguran 3 (ST3).

Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran. Kategori pelanggaran yang diawasi melalui Saman, pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti Pinjol ilegal, serta makanan, obat dan kosmetik ilegal.

Baca juga :

Berdasarkan Kepmen Kominfo No.522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1×24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1×4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini, bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti pemerintah sebelum menjalankan, telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujarnya.

Kemenkomdigi mencatat, bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

Angka di periode 2021 hingga 2023 menunjukkan jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus, sedangkan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus. Dari seluruh kasus tersebut mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta akibat dari penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet. Penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa.

Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam. Sementara Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong. Lalu ada Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang Pemilu. (hms/gie)

Sementara pelaksanaan Rakor itu, dipimpin Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis dan juga dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, Wakapolres Pasuruan, Sekda dan anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan, OPD dan camat se-Kabupaten Pasuruan.

Pj Bupati Nurkholis menyampaikan bahwa penutupan pasar hewan itu dilakukan selama 14 hari, terhitung 16 hingga 29 Januari 2025. Prakteknya, apapun aktifitas jual beli ternak di pasar hewan, secara otomatis ditiadakan untuk sementara waktu.

Tujuan penutupan sementara itu, tidak lain untuk memutus rantai penyebaran PMK yang sampai sekarang terus meluas. Terlebih, pasar hewan menjadi pusat lalu lintas ternak dari berbagai wilayah di tanah air. Sehingga, potensi menjadi tempat penyebaran virus PMK sangat tinggi

“Karena jumlah ternak sapi yang terserang PMK terus bertambah sampai hari ini. Maka untuk memutus rantai penyebaran PMK, untuk sementara seluruh pasar hewan kami tutup selama 14 hari,” kata Pj Bupati Nurkholis.

Seperti diketahui, di Kabupaten Pasuruan tercatat ada delapan pasar hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan satu Pasar Hewan yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Kedelapan pasar hewan itu, diantaranya Pasar Hewan Nguling, Grati, Gondangwetan, Wonorejo, Sukorejo, Pandaan dan Gempol serta Bangil. Sedangkan pasar yang dikelola Pemdes, yakni Pasar Desa Wonosari di Kecamatan Tutur.

Baca juga :

Pj Bupati Nurkholis juga menyampaikan, Pemkab Pasuruan tengah membuatkan Surat Edaran (SE) pemberitahuan penutupan pasar hewan selama 14 hari. SE tersebut, ditujukan ke banyak pihak, mulai kecamatan, desa atau kelurahan, para peternak maupun pelaku usaha peternakan hingga lapisan masyarakat terkait.

Harapannya, masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan penutupan pasar hewan selama 14 hari semata-mata untuk menekan laju virus PMK yang berasal dari ternak di luar Kabupaten Pasuruan dan berpotensi menularkan ke ternak-ternak di dalam daerah.

“Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak yang baik, yakni kasus PMK menurun dan mereda. Mudah-mudahan setelah 14 hari, tidak ada lagi laporan ternak sapi di Kabupaten Pasuruan terserang PMK,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, mendukung langkah Pemkab Pasuruan yang sigap dalam mengambil sikap terhadap kasus PMK yang merebak dalam tiga minggu terakhir. “DPRD bersama Pemkab Pasuruan sepakat bahwa pasar hewan di Kabupaten Pasuruan, untuk sementara ditutup demi keberlangsungan produktivitas peternakan di daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, bahwa penutupan pasar hewan menjadi langkah tepat agar tak ada lagi sapi-sapi, khususnya sapi potong yang terkena PMK. Lebih-lebih sampai mengakibatkan sapi ambruk dan mati. “Karena jumlah sapi yang mati karena PMK ada 16 ekor. Makanya kita harus sesegera mungkin mencari solusi agar kasusnya terus menurun,” imbuhnya.

Hingga berita ini ditulis, jumlah sapi yang terserang PMK terhitung hingga Desember 2024 sampai 12 Januari 2025 kemarin, sebanyak 199 ekor. Dari jumlah tersebut, 111 ekor sapi dinyatakan sembuh, 16 ekor mati dan 66 ekor sapi masih dalam tahap penyembuhan. (pro/pas/gie)

“Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan ragam upaya untuk menekan penyebaran kasus PMK, yang akhir-akhir ini kembali muncul di Jawa Timur. Pagi ini kami melakukan biosecurity di Pasar Hewan Tikung dan vaksinasi mandiri untuk menyelematkan hewan yang masih sehat,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat meninjau vaksinasi mandiri dan biosecurity di Pasar Hewan Tikung dan kandang ternak milik Haji Tarjo, Jumat (10/01/2025) pagi ini.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Shofiah Nurhayati, pelaksanaan biosecurity di tempat berkumpulnya ternak (Pasar Hewan) dan vaksin mandiri merupakan langkah awal yang efektif untuk menekan penyebaran kasus PMK.

Baca juga :

Sedangkan pelaksanaan vaksinasi mandiri bertujuan untuk melakukan penyelamatan hewan yang masih sehat. Hingga saat ini sudah dilakukan vaksinasi mandiri sejumlah 425 dosis. Ditujukan untuk 7 kecamatan, diantaranya Kecamatan Mantup, Tikung, Sarirejo, Karangbinangun, Brondong, Paciran, Solokuro.

“Beberapa langkah antisipasi terjadinya kasus PMK sudah kami lakukan. Karena Kabupaten Lamongan suspek 527 kasus. Yang pertama tentu kita edarkan imbauan kewaspadaan. Dilanjutkan dengan melakukan biosecurity di pasar hewan, bahkan melakukan vaksinasi mandiri,” jelas Shofiah.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan per tanggal 9 Januari 2025, total hewan sakit ada 527 kasus, hewan sembuh sejumlah 133 ekor, hewan mati 22 ekor, hewan dipotong 26 ekor dan hewan dalam masa pengobatan sejumlah 346 ekor.

Shofiah mengungkapkan bahwa dengan upaya yang sudah dilakukan, pastinya kasus suspek PMK di Lamongan bisa disembuhkan. Karena pada masa pengobatan ternak yang suspek PMK akan diberikan vitamin, antibiotik dan antipiretik sehingga mempercepat penyembuhan ternak dari PMK. (kom/son/gie)

Hal ini, sebagaimana disampaikan seorang peternak di Kampung Sanan Gang 17, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Suwadji. Dirinya mengatakan, bahwa untuk saat ini hewan ternaknya masih terbebas dari PMK. Meski begitu, langkah antisipasi juga tetap harus dilakukan.

“Sapi saya ada enam ekor, ditambah satu milik tetangga yang dititipkan dan tiga milik mertua. Hingga sekarang, semuanya aman dari PMK. Meskipun, beberapa tetangga sudah ada yang melaporkan terkait kasus tersebut,” ujar Suwadji, Selasa (07/01/2025) tadi.

Untuk mencegah penularan PMK, Suwadji mengaku masih mengandalkan vaksinasi yang sebelumnya pernah diberikan dan pemberian vitamin serta perawatan intensif. Jika ada gejala awal seperti keluarnya lendir dari hidung, dirinyapun segera memanggil mantri hewan.

“Dispangtan Kota Malang sudah ke sini dan memberikan vitamin serta menyuntik sapi. Tapi di tahun 2025 ini, sementara belum ada vaksin lagi. Kalau dahulu di tahun 2024, itu vaksin langsung diberikan ke kandang,” katanya.

Baca juga :

Disamping itu, dirinya juga menggunakan cara tradisional seperti memberikan kunyit dan larutan garam asam untuk menjaga kesehatan ternak. Namun, Suwadji mengakui bahwa langkah tersebut tidak seefektif vaksinasi.

“Tapi kalau tidak sabar, ya segera memanggil mantri hewan. Tapi alhamdulillah, sampai dengan saat ini masih belum ada yang menunjukan gejala. Tapi sudah saya antisipasi,” tuturnya.

Suwadji juga mengingat, bagaimana pada tahun 2022 lalu, PMK menyebar dengan cepat di Kampung Sanan, menyerang sapi dari hidung, mulut, hingga kuku. Penyakit itu menyebabkan luka pada kuku sapi hingga lepas, membuat banyak peternak terpaksa menjual ternak mereka dengan harga murah.

“Saat itu saya rugi besar. Satu sapi gemuk yang biasanya laku Rp 14 juta, terpaksa dijual hanya Rp 3-4 juta karena sudah ada gejala PMK. Tapi daripada mati, lebih baik dijual,” tambahnya.

Suwadji berharap, agar ke depan Pemerintah Kota Malang melalui Dispangtan dapat segera mengadakan vaksin untuk mencegah lonjakan kasus. Sehingga, penyebaran virus dapat dikendalikan dengan lebih cepat dan tepat.

“Harapan kami, pemerintah segera menangani kasus ini. Kalau bisa, vaksinasi dapat terus diberikan pada hewan ternak, agar tidak mengalami kerugian besar seperti dulu,” imbuh Suwadji. (rsy/sit)

Hal ini, seperti yang disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (07/01/2025) tadi.

“Upaya penanganan PMK terus kami lakukan. Bahkan, berbagai langkah antisipatif kami lakukan dalam upaya menekan penyebaran PMK pada hewan ternak,” kata Bupati Ipuk.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, menyebutkan bahwa sejumlah kasus PMK telah ditemukan di Banyuwangi. Yakni, terdapat 17 kasus PMK pada Desember 2024 dan 5 kasus pada Januari 2025.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Arief Setiawan, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran PMK. Diantaranya, menggencarkan vaksinasi pada hewan ternak seperti sapi, domba, kambing dan babi.

Baca juga :

“Sebanyak 65 persen dari total populasi ternak di Banyuwangi sudah divaksin,” kata Arief.

Arief juga menjelaskan, bahwa seminggu sekali ada tim khusus yang melakukan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan kondisi kesehatan hewan ternak di pasar hewan hingga sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada para para peternak. Sementara untuk menekan penyebaran PMK, peternak juga diimbau memperkuat biosekuriti di kandang ternak, dengan membatasi lalu lintas orang di dalam kandang, kecuali tenaga kesehatan hewan.

“Kami juga melarang peternak untuk mendatangkan ternak baru dari kabupaten lain. Apalagi yang kondisi kesehatannya belum jelas,” tambah Arief.

Ditambahkan Ketua Persatuan Kesehatan Hewan dan Kedokteran Hewan, drh Nanang Sugiarto, agar masyarakat tidak terlalu khawatir namun tetap waspada terhadap penyebaran virus PMK. “Jangan terlalu khawatir. Jika ada gejala PMK, segera pisahkan dari kandang dan laporkan ke petugas untuk mendapatkan pengobatan,” jelas Nanang.

Ditambahkannya, bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis sehingga tidak menular ke manusia. “Dengan demikian, nyatanya daging ternak yang terinfeksi PMK tetap aman dikonsumsi manusia,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)