Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan sejak dibukanya Pasar Induk Among Tani, telah terjadi peningkatan aktifitas di area itu. Karenanya, dipandang perlu adanya wacana fasilitas pendukung.

“Untuk mengimbangi aktifitas masyarakat yang tinggi, maka diperlukan fasilitas umum untuk penyeberangan guna memudahkan masyarakat. Mengenai wacana ini, masih akan dilakukan pengkajian,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (09/01/2024) tadi.

Baca juga :

Menurut Alfi, kajian sangat diperlukan karena ada dua pilihan bentuk jalur penyeberangan yang benar-benar harus dipelajari. “Di sini, untuk membuat jalur penyeberangan ada dua pilihan. Diantaranya underpass dan overpass,” ujarnya.

Underpass, lanjutnya, merupakan jalan yang melintang di bawah jalan lainnya. Pembangunannya dilakukan dengan membuat terowongan di bawah tanah. Sementara itu untuk overpass, adalah jalan yang dibangun melayang atau melintas di atas sebuah jalan.

“Dari dua pilihan itu, sebenarnya yang lebih baik untuk dibangun adalah underpass karena untuk jangka panjang. Tetapi kalau memilih overpass, yang dikhawatirkan para Lansia yang akan kesulitan naik tangga,” jelasnya. (put/sit)

Pria yang kerap disapa Jaya, menuturkan jika penambahan fasilitas tersebut yaitu tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki. Baik itu zebra cross maupun pelican crossing. Itu akan menjadi perhatian tersendiri baginya, karena diketahui arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup padat.

“Kita siapkan itu dan kita lihat dari anggarannya mudah-mudahan ada. Kalau zebra cross ini kan tidak terlalu besar anggarannya, tapi kalau pelican crossing ini butuh anggaran lumayan dan pastinya ada alatnya,” jelas Widjaja, Rabu (19/07/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Jaya, bahwa ada dua titik lokasi yang aman sebagai lokasi penyeberangan di kawasan tersebut. Yaitu, di depan Balai Kota Malang dan di depan gedung DPRD Kota Malang. Terlebih, menurut Jaya penyeberangan tidak boleh berada di tikungan.

“Tentu yang menjadi perhatian adalah lokasi penyebrangan, kita upayakan tidak menyebrang di sembarang tempat. Budaya itu harus kita lakukan. Kita upayakan penyeberangan tidak ditikungan karena itu sangat membahayakan,” katanya.

Lebih lanjut Jaya juga menyampaikan, jika penambahan titik penyeberangan di kawasan tersebut bukan semata kewajiban Dishub Kota Malang saja. Apabila, perangkat daerah terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penanggungjawab revitalisasi Alun-alun Tugu menyediakan titik tersebut, pihaknya mempersilahkan.

“Bisa saja bukan dari kami, tetapi dari DLH dan itu tergantung dari isi kontrak. Misalkan di dalam isi kontrak menyebutkan penyedia ada perubahan atau adendum, itu sangat mungkin saja, karena namanya juga kontrak,” imbuhnya. (rsy/sit)