Menhub Dudy menyampaikan, bahwa pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan. Sehingga, diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” katanya.

Menhub juga mengingatkan seluruh pihak, untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona, beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut, menjadi pengingat agar pengawasan keselamatan dijalankan tanpa toleransi.

Ditambahkannya, setiap aspek mulai kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem diminta dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih di periode Desember-Januari merupakan puncak musim penghujan.

“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama. Yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB dan sebaliknya. “Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga memaparkan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura. “Kami juga akan menyiapkan Posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI dan OPD terkait,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman, nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Bupati Ipuk.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, juga menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21-l hingga 23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28-29 Desember, pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

“Pada kondisi normal, kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

Sementara Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi. “Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya.

Rakor tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provensi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan stakeholder terkait lain. (kom/bwi/gie)

Disampaikan Jaya-sapannya, bahwa penambahan JPO di kawasan tersebut dilakukan karena Dishub Kota Malang menilai banyaknya pelajar yang menyeberang. Sehingga, dirasa perlu untuk ditambah JPO, karena hal itu menjadi salah satu penyebab kemacetan.

“Di Jalan Bandung ini memang dibutuhkan JPO, untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya siswa-siswi yang menyeberang secara bergantian. Apalagi, di situ ada empat sekolah yang berdekatan. Sehingga, secara teknis memang memungkinkan untuk dilakukan pemasangan JPO, tetapi tentunya harus kami kaji terlebih dahulu,” jelas Jaya.

Untuk rencana penambahan itu, ujarnya, Dishub Kota Malang akan memanfaatkan JPO yang ada di Jalan Ahmad Yani. Karena di sana dinilai tidak efektif dan efisien, sehingga akan dibongkar.

Baca juga :

“Tapi nanti setelah dibongkar, akan kami kaji apakah bongkarannya ini bisa digunakan kembali untuk di Jalan Bandung. Kalaupun bisa, kami juga masih harus mengkaji keberadaan taman di situ mau diapakan kalau ada JPO,” tambahnya.

Dalam hal ini, Dishub Kota Malang akan terus berkomitmen untuk menuntaskan persoalan kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. Namun tentunya, dibutuhkan kolaborasi bersama dengan Pemkot Malang, pihak sekolah, Kemenag dan para orang tua.

“Karenakan di sana ada orang tua yang menjemput dan mengantar anaknya. Sehingga ini dibutuhkan kolaborasi bersama. Karena seluas apapun jalan, tidak akan mampu menampung ketidakdisiplinan pengguna jalan yang berdampak pada macet,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa untuk titik penjemputan dan pengantaran orang tua, juga sedang dikaji. Sebelumnya, sudah ada kerja sama dengan pihak sekolah, namun tidak berlangsung dengan lama.

“Kalau memang skema itu baik, maka kita akan perketat dan Kemenag dalam hal ini juga turut andil karena ada sekolah milik Kemenag. Terkait dengan kemacetan, itu tidak harus bagaimana kita merekayasa Lalin, tapi kita buat regulasi untuk anak-anak yang sekolah di sana juga,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)