Dengan melibatkan sekitar 250 personel, petugas melakukan langkah preventif terhadap adanya kegiatan pengesahan warga baru salah satu perguruan silat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Personel pengamanan gabungan, melaksanakan pengamanan serta penyekatan di beberapa titik wilayah kota. Pengamanan tersebut dimulai Senin (24/07/2023) pukul 20.00 hingga Selasa ( 25/07/2023) sekitar pukul 04.00.

Polresta Malang Kota juga bersinergi dengan Polres Malang Raya, untuk melaksanakan pengamanan penyekatan di beberapa titik wilayah masing-masing. Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya konvoi dari massa salah satu perguruan silat Kabupaten Malang menuju Kota Malang.

Baca juga :

“Kami telah melakukan pengamanan penyekatan untuk menjaga serta menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah kota. Namun, berdasarkan hasil di lapangan tidak di temui kegiatan konvoi dan sejenisnya yang melakukan konvoi ke arah Kota Malang,” ujar Kabagops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, yang turut hadir dalam kegiatan pengamanan. Pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada perguruan silat yang sudah berperan aktif dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Malang dan Malang Raya pada umumnya. Sehingga, kegiatan prosesi pengesahan warga baru berjalan secara khidmat, lancar dan aman.

“Sementara di wilayah Kota Malang, situasi juga tetap terjaga keamanannya, dan tidak ada aktivitas yang mengganggu ketenangan masyarakat” imbuh Kompol Supiyan

Polresta Malang Kota tentunya berharap bahwa kerjasama antara berbagai pihak dan komunitas di wilayah Kota Malang akan terus berlanjut untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga Kota Malang. (gie)

Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, menyampaikan jika tujuh titik tersebut, diantaranya adalah berada di Bundaran Tugu Kota Malang, Patung Singa Stasiun Kota Baru, Jalan Ijen hingga Alun-alun Jalan Merdeka. Lalu, sepanjang Jalan Kayutangan Heritage, Jalan Soekarno Hatta (Taman Krida budaya), Jalan Sudimoro dan Taman Bunga Merjosari. “Biasanya, di Kota Malang yang dipakai untuk titik kumpul malam pergantian tahun baru, ada sebanyak tujuh titik itu,” ujar Kompol Supiyan, Rabu (28/12/2022) tadi.

Dirinya menyampaikan, akan melakukan penyekatan atau pengamanan di batas-batas kota. Tentu, hal itu untuk mengantisipasi jika terjadi konvoi dari luar Kota Malang, atau seperti dari Kota Batu atau Kabupaten Malang.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan

“Kita siapkan pola pengamanan di batas-batas kota. Rencana penyekatan nantinya, kalau dari arah Utara, di perbatasan Adiputro depannya Perumahan Griya Kencana. Kalau dari arah Barat, nanti di Terminal Landungsari. Kemudian, dari Selatan di pertigaan Kacuk dan dari arah Barat di Gadang. Kalau dari arah Timur, nanti di Madyopuro,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk pengamanan di malam perayaan pergantian tahun baru 2023, Polresta Malang Kota telah menyiapkan tim gabungan sebanyak 718 personel dari berbagai elemen yang tergabung dalam Operasi Lilin Semeru. Selain itu, juga menyiapkan Pos Pengamanan di tiga titik. Diantaranya, di depan Gedung Malang Creative Center, Petigaan Jembatan Soekarno Hatta dan Sawojajar. Kemudian, juga dua Pos Pelayanan (Posyan), yakni di Jalan Ijen dan dalam bentuk mobile yakni bus keliling. (rsy/gie)

Untuk mengantisipasi merebaknya PMK pada hewan ternak, Satgas PMK menutup Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar. Penutupan dilakukan mulai 10 Juni hingga 19 Juni 2022 atau empat kali pasaran.

Anggota Satgas PMK, Ipda Yuno Sukaoti, mengatakan bahwa penutupan Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar, dilakukan pasca ditemukannya suspek PMK. “Beberapa waktu lalu, petugas menemukan sekitar 10 ternak sapi yang diangkut menggunakan dua kendaraan terindikasi sebagai suspek PMK,” kata Ipda Yuno Sukaoti, Jumat (10/06/2022).

Lebih lanjut Ipda Yuno menyampaikan, selain menutup Pasar Hewan Dimoro, Polres Blitar Kota bekerjasama dengan Pemkot Blitar, melakukan pengawasan dan penyekatan di perbatasan. Hal ini, agar tidak ada hewan dari luar daerah yang masuk wilayah Kota Blitar.

“Polres Blitar Kota akan melalukan tindakan-tindakan pencegahan berupa penyekatan lalu lintas ternak dari luar ke Kota Blitar, maupun dari Kota Blitar ke luar,” jelasnya.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan

Yuno menambahkan, selain penyekatan, Kepolisian juga turun ke peternak-peternak untuk memberikan imbauan kepada warga. Serta secara rutin melakukan sterilisasi terjadwal ke kandang hewan ternak. “Kita cek ke peternak, kita pastikan kondisi ternaknya  dan kita melakukan sterilisasi terjadwal,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar, Hakim Sisworo, menambahkan bahwa penutupan Pasar Hewan Dimoro, dilakukan sebagai langkah pencegahan. “Ini sebagai langkah antisipasi dan pencegahan penularan PMK di Kota Blitar,” kata Hakim Sisworo.

Lebih lanjut Hakim menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya menemukan ada dua mobil pengangkut hewan ternak sapi yang dinyatakan suspek PMK. “Jadi ada dua kendaraan pengangkut ternak isinya sekitar 10 sapi yang semua kondisinya suspek saat diperiksa oleh Petugas Dinas Pertanian sebelum masuk pasar. Karena ini penularannya cepat, menjadi salah satu pertimbangan kami menutup pasar hewan,” jelasnya.

Hakim menambahkan, selain penutupan Pasar Hewan Dimoro, seluruh area pasar yang telah kosong juga disemprot cairan desinfektan. Polisi menurunkan satu unit water canon untuk menyemprotkan cairan desinfektan. “Kami juga kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penyekatan terhadap hewan ternak di perbatasan,” paparnya.

Sekedar diketahui, di Kabupaten Blitar ada 12 kecamatan yang terdapat kasus positif atau suspek PMK. Sebanyak 12 kecamatan tersebut meliputi Ponggok, Srengat, Udanawu, Gandusari, Binangun, Garum, Talun, Sutojayan, Panggungrejo, Kademangan, Nglegok dan Wates. Totalnya ada 84 ekor sapi yang suspek PMK. (jar/gie)

Dalam rakor tersebut, telah diputuskan tidak ada penyekatan antar wilayah dan beberapa kebijakan lainnya yang akan diterapkan di Kota Malang. “Instruksi dari presiden, tidak ada penyekatan. Tapi kita secara reguler atau insiden tetap akan melakukan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment),” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Ditambahkan, testing akan digalakkan terutama di lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal itu guna mencegah potensi penularan Covid-19 sebagai pengganti penyekatan di perbatasan kota.

“Itu secara otomatis, tapi memang tidak ada penyekatan. Nanti kita kumpulkan seluruh pengelola mall maupun kelompok pedagang agar tertib pada aturan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, dimana pihaknya akan melakukan penyekatan pola baru dengan modifikasi. “Jadi, nanti penyekatannya dengan cara atau pola-pola baru. Yakni dengan meningkatkan vaksinasi, mengadakan random swab antigen acak di tempat keramaian dan di lokasi kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan

Sehingga, pihaknya menekankan tetap akan menggelar patroli skala besar guna mengecek penerapan Aplikasi PeduliLindungi di berbagai lokasi. Seperti mall, area publik, dan tempat-tempat pelaku usaha.

“Mereka menerapkan aplikasi tersebut atau tidak. Kalau tidak, ya kita beri sanksi,” sambungnya.

Selain itu, pada ketentuan PPKM Level 3 tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, okupansi pengunjung mall, resto, cafe dan tempat umum lainnya hanya dibatasi hingga 50 persen. Namun untuk mall, ada perpanjangan waktu buka.

“Mall waktu operasinya diperpanjang, bukan jam 10.00 sampai 21.00. Tapi 09.00 hingga 22.00, jadi waktunya lebih panjang. Tinggal harus disiplin dalam penerapan sistem Aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Dirinya menegaskan, bahwa kerja keras Pemkot, Forkopimda, beserta elemen terkait lainnya dalam penanganan Covid-19, harus terus dipertahankan hasilnya. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk menertibkan kerumunan massa ketika Nataru.

“Intinya bukan masalah liburannya, tapi masalah kerumunan. Jangan sampai terulang kembali kasus Covid-19 yang melonjak kalau kita tidak taat protokol kesehatan (prokes). Maka, termasuk perayaan tahun baru di hotel dan tempat lainnya, akan dilarang, serta alun-alun juga tutup. Kita atur personel yang akan diterjunkan, total 570 gabungan TNI/Polri Pemkot, termasuk akan melibatkan komunitas,” terangnya. (hms/mus/sit)

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku belum menerima informasi secara resmi terkait arahan tersebut. “Belum tahu saya informasinya kalau tidak boleh ada penyekatan keluar masuk,” ujar Sutiaji ketika di temui di Balai Kota, Jumat (19/11/2021).

Meski begitu, orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu, mengaku akan mengikuti aturan finalisasi dari Pemerintah Pusat seperti apa. Dimana aturan tersebut nantinya akan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Saya detailnya dari presiden bagaimana, belum tahu. Jadi ya kita mengikuti saja apa yang normatif dan tercantum dalam Inmendagri. Nantikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indoensia selama Nataru akan diatur di Inmendagri,” bebernya.

Baca juga :

• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang
• Penumpang Arus Mudik di Terminal Arjosari Diprediksi Turun, Puncak Pergerakan 17 hingga 18 Maret
• Kolaborasi Apik Pemkab Jember dan Forkopimda Beri Jaminan Mudik Jember 2026 Semakin Aman
• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan

Artinya, jika arahan Presiden Jokowi tersebut nantinya dimasukkan dalam regulasi resmi PPKM Level 3, maka tidak akan ada penyekatan antar wilayah.

“Kalau tidak ada penyekatan ya sudah, kita ikuti,” sambungnya.

Ditegaskan pemilik kursi N1 itu, menunggu regulasi resmi juga berlaku bagi ketentuan lain. Seperti tempat wisata dan mall yang kembali dibatasi okupansinya. “Menunggu itu pasti, sama halnya dengan tempat wisata dan mall untuk anak di bawah usia 12 tahun gimana. Kita belum tahu detailnya ya, nunggu pusat dulu,” terangnya.

Seperti yang telah diketahui, selama libur Nataru tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, seluruh wilayah se-Indonesia akan diberlakukan PPKM Level 3. Di samping itu, Presiden Joko Widodo, meminta tidak ada penyekatan lalu lintas saat libur Natal dan tahun baru. Dimana Pemerintah tidak akan membuat aturan khusus untuk menyekat mobilitas masyarakat. Namun Pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tetap di rumah selama libur akhir tahun dan tidak bepergian, kecuali untuk tujuan-tujuan primer. (hms/mus/sit)

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko, mengaku pihaknya menunggu petunjuk dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, terkait kelonggaran penyekatan.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu,  kata Gatot,  untuk jam malam akan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Terkait penyekatan kami menunggu arahan dari Kakorlantas. Belum ada perubahan Inmedagri, kami tetap melaksanakan petunjuk Presiden melalui Inmendagri pukul 20.00,” kata  Gatot, Senin (26/07).

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Latif Usman, mengatakan bahwa di Jatim ada 7 titik perbatasan antar provinsi dan 82 titik pembatasan pengendalian antar-rayon dan kabupaten.

Rinciannya, penyekatan di perbatasan rayon ada 20, ditambah 62 penyekatan antar-kabupaten. Sedangkan, di akses pintu masuk Surabaya melalui Bundaran Waru masih ditutup menggunakan water barrier dan hanya boleh dilalui oleh ambulans, tenaga medis, pasien atau orang sakit dan TNI-Polri. Petugas gabungan dari Anggota Kepolisian dan Dishub juga bersiaga di lokasi. (ade/ed2)

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Eko Arisandi, mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan bagi siapa saja yang nekat melintasi jalan yang ditutup dengan cara melawan arah.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

“Bagi yang melawan arah (demi melewati jalan yang ditutup) kalau memang itu membahayakan kepada pengendara yang lain maupun dia sendiri, kita lakukan tindakan tegas, terukur, dan humanis,” ujarnya, Jumat (16/07).

Sementara itu, Ketua YKKI (Yayasan Komunitas Kritis Indonesia ) Kota Probolinggo, Budha Utami memahami jika kondisi masyarakat akan kesal oleh penutupan jalan ini. Dengan begitu akan muncul penerobos penutupan jalan, yang memindahkan water barrier sehingga bisa melewati jalan yang ditutup.

“Kami berharap masyarakat bisa bekerja sama dan saling memahami. Karena perlu peran serta semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 di Masa PPKM Darurat ini. Mari sama-sama ikuti aturan yang ada. Kalau kebutuhannya jelas dan penting, silahkan lapor kepada petugas,” pintanya. disela sela saat membetulkan pintu penyekat. (geo/ed2)

Penyekatan dipimpin Kapolsek Asembagus, AKP Ach Sulaiman dengan menerjunkan personil gabungan Polsek dan Koramil Asembagus, Kapongan, Arjasa serta Banyuputih, Dishub dan Satpol PP.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, petugas melaksanakan penyekatan, penyetopan dan pemeriksaan terhadap transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan masal dan taksi (konvensional dan online) serta kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan juga masyarakat menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memberi penjelasan kepada pengendara yang melintas untuk tujuan jarak jauh, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) serta wajib menunjukkan hasil tes Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor dan bis.

AKP Ach Sulaiman, mengatakan semua kendaraan kami stop dan periksa serta diberikan penjelasan kepada pengendara dengan humanis terkait ketentuan dalam PPKM Darurat ini. Selain itu, petugas juga membagikan masker serta mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan 5M.  “Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar tertib, dengan penjelasan yang humanis para pengedara mau menerti. Dari 28 kendaraan yang diperiksa ada 3 kendaraan yang diputar balik,“ kata AKP Ach Sulaiman. (her/ed2)

Kepala Dinas Perhubungan Situbondo, Tulus Priadmadji, mengatakan lokasi penyekatan antara lain, jalur perbatasan Probolinggo-Situbondo tepatnya di Pos Lantas wilayah Banyuglugur, perbatasan Situbondo-Bondowoso di Polsek Situbondo. Berikutnya, jalur perbatasan Situbondo -Banyuwangi, tepatnya di Polsek Banyuputih.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Penyekatan di tiga jalur perbatasan, dilakukan dengan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk ke Kabupaten Situbondo. bagi semua pengendara yang hendak masuk ke Situbondo harus membawa KTP, Surat Keterangan Bebas Covid-19. “Siapapun boleh melintas, dengan catatan membawa surat Bebas Covid-19, keterangan perjalanan atau surat-surat lainnya. Apabila tidak memenuhi syarat, diperintahkan harus putar balik,” jelas Tulus Priadmadji.

Pos penyekatan nantinya, akan dijaga oleh TNI/POLRI, Satpol PP dan Dishub yang akan melakukan penjagaan ketat selama 24 jam di tiga titik. “Mulai sekarang hingga PPKM berakhir,” terang Mantan Kadis Pariwisata itu.

Selain itu, Tulus menambahkan, untuk kendaraan umum dengan muatan melebihi kapasitas 70 persen, diperintahkan juga harus putar balik. “Tidak menutup kemungkinan, penyekatan akan dilakukan di dalam kota, mengingat aktifitas masyarakat masih ramai,” ujar Tulus. (her/ed2)