Pria yang akrab disapa Jaya, itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkewajiban menjalankan tugas hingga hari terakhir menjabat. Salah satu target terdekat yang dikejar, adalah realisasi program angkutan pelajar gratis.

“Program tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi di biro hukum pemerintah provinsi sebelum dapat dijalankan. Mudah-mudahan dapat segera kita eksekusi di bulan ini,” kata Jaya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Selain itu, tambahnya, juga sedang disiapkan program re-routing atau penataan ulang jalur Angkutan Kota (Angkot). Skema itu diarahkan, agar layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan permukiman lebih dalam yang selama ini belum terlayani.

Baca juga :

“Kajian teknis re-routing ini sebenarnya telah disusun sejak tahun lalu. Insyaallah minggu depan kita matangkan lagi. Jalur barunya ada banyak sekali, tetapi kita mencoba Angkot ini bisa masuk pada yang lebih dalam lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Perda Perparkiran yang masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk Perda LLAJ bersifat menyeluruh karena melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Karena memang di dalamnya mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana prasarana jalan, penataan lampu lalu lintas, keselamatan perlintasan sebidang kereta api, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi,” jelas Jaya. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa beberapa titik tersebut, diantaranya di kawasan Ki Ageng Gribig dan Jalan I R Rais. “Drainase yang dari APBD, ada puluhan titik. Sekarang yang sedang berjalan tinggal lima, yang lain sudah selesai. Di Ki Ageng Gribig dan I R Rais itu yang masih proses,” ujar Dandung, Senin (28/10/2025) tadi.

Selain dua titik tersebut, pengerjaan drainase di Jalan LA Sucipto hari ini memasuki tahap pengecoran. Meski panjang pengerjaan hanya sekitar 20 meter, proyek tersebut sempat menyita perhatian warga karena lokasinya tepat di depan rumah Ketua RW.

Baca juga :

“Itu cuma 20 meter, posisinya di depan RW. Saya kira ratusan meter, ternyata hanya segitu. Hari ini saya perintahkan untuk dicor,” tambahnya.

Lebih lanjut Dandung menegaskan, bahwa pihaknya menargetkan semua pekerjaan drainase yang tersisa bisa rampung sebelum kontrak berakhir pada 28 November 2025. Dandung optimis, target tersebut nantinya bisa tercapai.

“Target kami akhir November sudah selesai semua, paling lambat tanggal 28 sesuai kontrak. Kami terus pantau agar tidak ada keterlambatan,” imbuh Dandung.

Sebagai informasi, proyek drainase yang ada di Kawasan LA Sucipto sempat menjadi sorotan warga di media sosial. Warga mengeluhkan, karena pengerjaan tidak kunjung jelas penyelesaiannya. Berdasarkan informasi yang beredar, sosialiasi pada warga dilakukan pada 12 Agustus 2025, kemudian 7 September 2025 disebut material pertama datang dan penggalian dilakukan pada 24 September 2025. Namun, hingga kini pekerjaan tersebut belum rampung sepenuhnya. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa penyelesaian empat pasar tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. “Itu pasar-pasar klasifikasi besar dan memang menjadi atensi Bapak Wali Kota untuk segera membahas strategi penyelesaiannya. Segera akan kita tindaklanjuti,” kata Eko, Rabu (10/09/2025) tadi.

Menurutnya, permasalahan utama dalam pembangunan maupun revitalisasi pasar adalah soal anggaran. Sebab, untuk mencapai Standar Nasional Indonesia (SNI), dibutuhkan perhitungan matang terkait kebutuhan biaya.

Baca juga :

“Kita hitung dulu kebutuhan standar pasar ber-SNI itu berapa. Kalau dibandingkan dengan pasat sebelumnya seperti, Pasar Oro-oro Dowo dan Klojen itu kelas dua, jumlah pedagangnya di bawah 500. Sementara empat pasar ini jumlah pedagangnya di atas 1.000, sehingga kebutuhannya lebih besar,” jelas Eko.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, bahwa harapan pedagang sejalan dengan pemerintah, yaitu menghadirkan pasar rakyat yang lebih bersih, tertib, kondusif dan nyaman. “Harapan masyarakat, pedagang, maupun pemerintah sama. Bagaimana pasar rakyat bisa tumbuh dan berkembang dengan layak sesuai standar SNI,” lanjutnya.

Terkait prioritas pasar mana yang akan didahulukan, Eko menegaskan masih dalam pembahasan bersama pimpinan. Namun, khusus Pasar Induk Gadang saat ini sudah mulai dibicarakan. “Pasar Gadang lagi kita bahas. Salah satunya terkait fungsi jalan dan jembatan agar tidak macet. Ke depan, Pasar Gadang akan menjadi pusat pasar buah dan ikan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Dalam hal ini, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pasar tentu menjadi prioritasnya. Namun ditekankan bahwa langkah tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan.

“Inikan permasalahan lama yang belum selesai. PR saya banyak. Saya tidak akan membuat target waktu, tetapi tahapan akan saya lakukan untuk penyelesaian. Lebih cepat lebih baik,” kata Wali Kota Wahyu.

Sebagai langkah awal, ujarnya, Pemkot Malang tengah mengkaji Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah, pedagang dan investor. Bahkan, dirinya juga telah melakukan pertemuan dengan pedagang serta investor, untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Kalau mereka tidak bisa melakukan kewajibannya, sementara haknya sudah diterima, ya selesai. Kalau bisa dilakukan, kita lihat lagi. Yang jelas semua ada tahapannya,” ucapnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mencontohkan, bahwa penyelesaian persoalan gedung cuci mobil yang sebelumnya menjadi rekomendasi pansus DPRD, sudah terselesaikan. “Itu sudah saya selesaikan. Tapi memang bertahap, tidak bisa sulapan,” tambah Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebut tiga pasar tersebut memang menjadi perhatian serius legislatif. Apalagi sebelumnya DPRD telah membentuk pansus dan mengeluarkan rekomendasi.

“Kami minta kepala daerah lebih berani. Contoh Pasar Besar, itu sudah selesai PKS-nya, tinggal pembangunan. Tapi terkendala pedagang yang belum satu suara,” ujar Mia.

Ditambahkannya, untuk penyelesaian Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, langkah yang dibutuhkan hanyalah keberanian dalam mengambil keputusan. “Kalau nanti ada keputusan pengadilan soal kompensasi, itu sah karena memang ranah hukum. Tapi saat ini kan masih menggantung. Kasihan pedagang kalau berlarut-larut,” lanjutnya.

Mia menegaskan DPRD Kota Malang juga akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Malang, agar ada kepastian. “Kalau tahun ini tidak memungkinkan, setidaknya tahun depan sudah ada skema penyelesaian yang jelas,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Diuraikan Wali Kota Malang, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan audiensi langsung dengan pedagang, guna mendengar keluhan yang selama ini dirasakan para pedagang. “Pedagang Pasar Blimbing minta kejelasan, karenanya nanti rencana mau audiensi dengan kami soal permasalahannya. Saat Pj dahulu, sudah mencoba menyelesaikan dengan pihak ketiga dan saya ingin ketemu sendiri dengan pedagang. Saya akan coba cari jalan tengah, karena dari investor sudah menyerahkan ke saya untuk penyelesaian,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (29/08/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa polemik ini masih terkait dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Wali Kota Wahyu juga menyiapkan opsi tegas, termasuk pemutusan kontrak bisa saja diambil jika investor tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Baca juga :

“Saya sudah ngomong ke Pak King, saya akan tegas. Apabila nanti dari pihak ketiga tidak bisa menyelesaikan, kita akan ambil langkah tegas. Ada opsi lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan Pasar Blimbing,” ujarnya.

Saat disinggung terkait dengan janji politiknya kepada pedagang Pasar Blimbing, Wali Kota Wahyu memastikan bahwa penyelesaian pasar tetap menjadi komitmennya. “Janji politik saya memang untuk menyelesaikan. Jadi, kalau pihak ketiga tidak bisa melaksanakan kewajiban, saya akan tegas untuk memutus kontrak,” lanjutnya.

Terkait dengan retribusi pedagang yang selama ini dibayarkan, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa dana tersebut masuk dalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Retribusi masuknya ke dalam pos retribusi dan pengalokasiannya sudah dengan pertimbangan. Memang tidak bisa langsung dikembalikan ke Pasar Blimbing, karena masih dalam kontrak. Tapi, uang itu tetap masuk PAD dan bisa digunakan juga untuk pasar-pasar lain,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam peninjauan itu, Menteri PU Dody mengatakan bahwa tol yang memiliki panjang sekitar 23,6 km ini dioperasikan secara fungsional dengan satu lajur. Meskipun belum sepenuhnya selesai, tol ini sudah difungsikan untuk mendukung kelancaran perjalanan selama libur Lebaran.

“Tol ini beroperasi dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB dan sudah digunakan sekitar 3.800 kendaraan perhari,” katanya.

Pembangunan Tol Probowangi sendiri, tambahnya, dibagi menjadi tiga paket. Dengan Paket 1 (Gending-Kraksaan) dan Paket 2 (Kraksaan-Paiton), sudah difungsikan. Pada periode 24 hingga 31 Maret 2025, tol ini hanya dibuka untuk kendaraan yang menuju ke arah Timur (Banyuwangi). Sementara pada 1 hingga 8 April 2025, jalur ini akan digunakan untuk kendaraan yang bergerak ke arah Barat (Probolinggo).

Meskipun sebagian besar tol telah difungsikan, proyek Tol Probowangi menghadapi beberapa tantangan. Proyek ini masih menyisakan beberapa pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai. Salah satunya, terkait pemindahan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PLN. “Masih ada sedikit kendala terkait SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang akan kami coba diskusikan dengan pihak PLN dan Kementerian ESDM, agar prosesnya dapat dipercepat,” jelasnya.

Baca juga :

Menteri Dody menambahkan, meskipun ada kendala, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tol ini tepat waktu. “Kami berharap proses ini dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga, tol ini dapat beroperasi sepenuhnya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran transportasi di wilayah Probolinggo hingga Banyuwangi,” terangnya.

Untuk menghadapi arus balik, jelas Dody, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan Jasa Marga dan KorLantas Polri guna mengantisipasi kemacetan di jalan utama Cikampek hingga Tol MBZ. “Kami berencana memberikan akses gratis di beberapa ruas tol untuk mengurangi kemacetan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai tol, di mana untuk Paket 1 (Gending-Kraksaan) sudah mencapai 87 persen dan Paket 2 (Kraksaan-Paiton) telah mencapai 80 persen. Namun untuk Paket 3, menghadapi kendala pada pekerjaan galian batu dan pemindahan SUTET, yang masih berada di angka 67 persen.

“Paket 1 dan 2 diperkirakan selesai pada pertengahan tahun ini, sekitar Juli. Sementara Paket 3, masih membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelesaian pemindahan SUTET,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa Tol Probowangi menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung kelancaran arus mudik serta arus balik Lebaran 2025. “Meskipun menghadapi beberapa kendala, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan berfungsi dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung sektor transportasi di wilayah Jawa Timur,” paparnya. (kom/pro/sit)

Mas Dhito-sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa momentum pelantikan serentak ini menjadi awal dari kebersamaan membangun Indonesia, yang lebih baik. Termasuk Kabupaten Kediri, sebagai episentrum baru di Jawa Timur. Pihaknya akan fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung di periode pertama.

“Tugas kita masih banyak. Tentunya, saya memohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, untuk tetap mendoakan satu sama lain,” kata Mas Dhito, Jumat (21/02/2025) tadi.

Pada kepemimpinan periode keduanya, Mas Dhito berkomitmen akan menyelesaikan berbagai pembangunan di sektor infrastruktur. Termasuk, Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), Gedung Kesenian dan Museum Kabupaten Kediri, Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK), revitalisasi Pasar Ngadiluwih, Masjid An-Nur Pare, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca juga :

Lalu, tambahnya, di sektor kesehatan meningkatkan capaian Universal Health Coverage (UHC) dan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah kecamatan yang belum memiliki akses pendidikan setingkat SMP-SMA. Untuk itu, selain menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, dirinya mengajak elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan berkontribusi menyukseskan pembangunan di Kabupaten Kediri.

“Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” tambahnya, seusai mengikuti serangkaian pelantikan menjadi bupati Kediri periode 2025-2030.

Sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh kepala daerah yang dilantik, ungkapnya, yakni agar supaya bekerja keras melayani kepentingan rakyat. “Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo, saat melantik 961 kepala daerah. (pan/sit)

Beberapa persyaratan tersebut, diantaranya mengenai Detail Engineering Design (DED), persetujuan pedagang, perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan lain. “Saya punya target, pada pertengahan Februari 2025 nanti, sudah harus kita selesaikan semua. Supaya kita bisa mengusulkan apa yang menjadi persyaratan,” kata Pj Wali Kota Iwan, Rabu (15/01/2025) tadi.

Untuk penyusunan DED tersebut, menurutnya akan menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Kemudian, dalam penyusunan konsep desain akan berkomunikasi dengan jajaran DPRD Kota Malang.

Baca juga :

“Ketua DPRD dalam hal ini sangat konsen begitupun juga dengan komisi B DPRD dan jajaran stakeholder. Tentu kami terus berkomunikasi agar dokumen ini dapat sesuai dengan standart kebijakan PUPR, karena nanti anggarannya dari sana,” tambahnya.

Apabila persyaratan tersebut telah rampung, maka menurutnya pengajuan dapat dilakukan kapan pun. Baik itu tahun anggaran 2025 maupun 2026 mendatang.

“Sehingga kapan pun segera bisa mengajukan. Mau tahun 2025 anggaran perubahan di PUPR atau anggaran 2026 yang sudah masuk pagu di Januari, Februari, Maret,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

“Tumpak Sewu yang dikeluhkan adalah terkait adanya dua penarikan karcis (retribusi, red). Saat di atas (sebelum masuk), itu ditarik oleh Lumajang dan di bawah ditarik lagi dari Kabupaten Malang. Hal inilah, yang nanti akan diselesaikan bersama,” katanya, Jumat (15/11/2024) tadi.

Dirinya mencontohkan, bahwa bentuk penyelesaian nantinya bisa dilakukan dengan mengadopsi pengelolaan seperti tempat Wisata Ijen. Karena Wisata Ijen, itu juga dikelola oleh tiga kabupaten.

“Ini yang harus kita pikirkan. Karena seperti kabupaten lain atau Ijen (wisata, red) itu bisa. Apalagi, kita pernah belajar ke sana dan Ijen secara pengelolaan melibatkan tiga kabupaten. Yakni, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi serta hanya memakai satu retribusi,” ungkapnya.

Baca juga :

Deddy juga menambahkan, bahwa di Lumajang memang masih ada beberapa persoalan terkait pengembangan pariwisata. Di mana, beberapa tahun sebelumnya stagnan dan pihaknya akan terus berupaya agar persoalan yang ada bisa terselesaikan.

“Kita akan melaksanakan sesuai Tupoksi. Salah satunya, seperti hari ini isu yang sangat strategis adalah terkait pariwisata. Di mana masih ada beberapa problem wisata yang ada di Lumajang dan ke depan harusnya sudah bisa selesai dan berjalan maksimal,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga berkeinginan, agar nanti ketika ada kegiatan-kegiatan dengan mitra, pun bisa dilakukan di tempat-tempat wisata. “Jadi tidak hanya di ruang-ruang rapat saja, tetapi kita rapatnya outdoor seperti di tempat wisata,” ujarnya.

Dengan semangat dan koordinasi yang tepat, Deddy optimis wisata Lumajang akan terus berkembang walaupun progresnya tidak bisa cepat. (adi/sit)