Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa Pansus bersama Bapemperda telah mengurai kembali poin-poin krusial, termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari provinsi. “Perda Pemajuan Kebudayaan ini sudah kita inisiasi dari tahun 2023. Ini adalah Perda inisiatif kami. Alhamdulillah, saat di Bapemperda sudah kami uraikan poin-poinnya, termasuk adanya koreksi dari Provinsi Jatim,” kata Mia-sapaannya, Sabtu (11/04/2026) tadi.

Baca juga :

Substansi utama dalam Perda tersebut, menurutnya adalah memberikan konstruksi kebijakan yang jelas bagi Pemkot Malang dalam menjalankan program pemajuan kebudayaan. Di dalamnya mengatur pokok pikiran kebudayaan daerah, aktor-aktor yang terlibat, serta peran para pemangku kepentingan.

“Banyak komponennya, salah satunya pokok pikiran kebudayaan di Kota Malang itu seperti apa, siapa aktor di belakangnya, siapa stakeholder-nya yang berperan,” tuturnya.

Dalam hal ini, DPRD Kota Malang ingin memastikan ada penegasan arah dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemajuan kebudayaan secara terstruktur dan berkelanjutan. “Kami ingin memberikan titik tegas kepada Pemkot Malang untuk bisa melaksanakan program-program pemajuan kebudayaan. Secara teknis, beberapa koreksi dari Provinsi akan kami upayakan untuk dituangkan ke dalam Perda tersebut,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Rakor sendiri, dipimpin langsung Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, yaitu Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menpan RB, Rini Widyantini, Menkomdigi, Meutya Hafid dan Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy. Termasuk, hadir pula Wamensesneg, Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum, Edward Omar, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga.

Dalam Rakor itu, menjelaskan bahwa program tersebut akan diluncurkan perdana, September 2025 dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project. “Nanti September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sendiri, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2025. Sistem digital itu, dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses back end sendiri, nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN hingga Samsat. Sementara Luhut sendiri, menjelaskan bahwa digitalisasi Bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp 500 triliun. Sebab, sistem akan membuat penerima Bansos menjadi tepat sasaran.

“Dan ingat, Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga :

Luhut juga mengatakan, bahwa penerapan digitalisasi Bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil mensosialisasikan ke kabupaten dan kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober hingga Desember bagus, nanti pada Januari 2026, Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa atau kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.

“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)