Dalam momen itu, Bupati Rio mengatakan bahwa tahun ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo menaikkan insentif bagi guru ngaji dan guru sekolah minggu, untuk tahun 2026. Adapun alokasi anggarannya, hampir Rp 14 miliar.

Kenaikan insentif tersebut, merupakan bentuk apresiasi Pemkab Situbondo terhadap peran para guru ngaji dan guru minggu, dalam membentuk sikap dan akhlak generasi muda. “Tahun ini insentif guru ngaji dan guru minggu sudah naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta,” kata Bupati Rio.

Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo juga menegaskan, bahwa para guru ngaji dan guru minggu memiliki kontribusi penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada anak-anak di lingkungan masing-masing. Dirinya juga menitipkan anak-anak yang mengaji, agar diajari tentang keikhlasan, tentang ketawaduan dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

Baca juga :

“Pendidikan karakter yang diajarkan para guru ngaji tidak hanya sebatas kemampuan membaca kitab suci Al-Qur’an, tetapi juga menyangkut pembentukan sikap hidup anak-anak sebagai penerus generasi bangsa,” ujar Bupati Rio.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, menjelaskan bahwa total penerima insentif guru ngaji dan guru minggu tahun 2026 ini mencapai 4.538 orang, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo. “Jumlah penerima insentif tahun 2026 ada sebanyak 4.538 guru, dengan rincian 4.427 guru ngaji dan 111 guru minggu. Besaran insentif sebesar Rp 3 juta, itu sudah termasuk perlindungan jaminan sosial melalui BPJS, dengan alokasi sekitar Rp 69.600 perorang,” jelas Sopan.

Dirinya menambahkan, kenaikan nilai insentif telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan kebutuhan para penerima. “Kita pastikan, penyaluran insentif dilakukan tepat sasaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” tambah Sopan.

Dengan adanya kenaikan insentif guru ngaji dan guru minggu dari Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta, ujarnya, Pemkab Situbondo berharap para guru ngaji dan guru minggu semakin termotivasi dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan pendidikan karakter anak-anak di arus bawah. (her/gie)

Penyebabnya, tidak lain karena adanya kabar soal pungutan yang berlangsung di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, kepada penerima SK. Sementara, besar pungutan sendiri diinformasikan hingga Rp 150 ribu perorang atau perpenerima SK.

“Yang menyampaikan ke saya, itu bukan orang kabupaten. Saya langsung ditelepon dari Jakarta, dari KPK. Artinya, sekecil apapun pelanggaran, kita ini dipantau. Saya minta semua kepala dinas, OPD, termasuk Dinas Pendidikan, jangan main-main. Ini bukan urusan tumpeng, ini soal moral,” kata Bupati Sanusi, Senin (02/06/2025) tadi.

Terkait telepon yang diterima, Bupati Sanusi pun meminta agar seluruh dana yang telah dikumpulkan, untuk dikembalikan kepada para CPNS dan PPPK. Bahkan, dirinyapun juga sudah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Malang, untuk mengusut tuntas siapa pihak yang menginisiasi pemotongan. Bila terbukti ada unsur pungli, dirinya juga berharap aparat penegak hukum bisa turun tangan.

“Potongan apa pun, tanpa seizin bupati, tidak sah. Mau untuk selamatan, mau untuk rekreasi, tetap tidak boleh. Saya minta kembalikan semua. Kalau ketahuan, periksa. Kalau perlu, APH turun. Kita bersihkan ini,” tambahnya.

Bahkan, di momen itu Bupati Malang secara terbuka meminta ASN di Kabupaten Malang, untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk pemotongan yang tidak berdasarkan aturan. Artinya, tanpa izin resmi dari kepala daerah, setiap gerakan dana oleh ASN dinilai tidak sah.

“ASN itu motor pemerintahan. Kalau motornya dipaksa berhenti karena dipotong di tengah jalan, rusak semua sistem. Jangan sampai hanya karena uang tasyakuran, kita dipantau KPK dan jadi sorotan nasional,” imbuhnya.

Baca juga :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemotongan yang dimaksud adalah urunan dari tenaga guru. Dirinya menjelaskan, bahwa di beberapa kecamatan, urunan dilakukan atas inisiatif dari kelompok guru yang sudah mendapat SK, untuk menggelar tasyakuran secara kolektif. Salah satu yang disorot tersebut, adalah urunan Rp 150 ribu, yang berlangsung di Kecamatan Gondanglegi.

“Memang ada urunan yang dikoordinir PPPK, untuk keperluan tasyakuran. Seperti beli tumpeng, nasi kotak, banner dan dokumentasi. Urunan itu terjadi di Gondanglegi. Tapi karena ada yang tidak setuju dan mengadu, kami langsung minta semua uang dikembalikan,” kata Suwadji.

Selain di Gondanglegi, dirinya juga menjelaskan bahwa di beberapa kecamatan, seperti Turen, Dampit, Pagelaran dan Kepanjen, juga ada urunan serupa. Hanya saja, untuk besaran sekitar Rp 50 perorang dan itu inisiatif yang harus dihentikan.

“Kami sudah koordinasi dengan inspektorat dan bahkan Polres juga mulai melakukan pemantauan. Ini jadi peringatan serius,” ungkapnya.

Suwadji juga menegaskan, agar kepada PPPK yang merasa dirugikan, juga bisa segera melaporkan. Baik itu melapor kepada dinas, atau inspektorat.

“Jangan takut. Kalau merasa ada yang tidak wajar, segera lapor ke dinas atau ke inspektorat. Ini bukan semata-mata soal uang, tapi soal menjaga kepercayaan publik dan harga diri ASN,” tambahnya.

Sementara saat disinggung mengenai jumlah tenaga guru dalam penyerahan SK itu, Suwadji menjelaskan bahwa jumlahnya ada total sekitar 800 orang. Sedangkan untuk urunan yang membuat bupati murka, hanya berlangsung di beberapa kecamatan. (sit)

Dalam kegiatan itu, disampaikan juga program-program yang telah dikerjakan dan penghargaan yang didapat oleh Pemkab Jember, selama 100 hari kerja Bupati Fawait dalam sebuah tayangan video. Termasuk, penyerahan SK PPPK oleh Bupati Jember.

Adapun SK PPPK yang diberikan, yaitu sekitar 1.847 SK. Dengan uraian, SK Guru 731, Tenaga Kesehatan 549 dan Tenaga Teknis 567. Dengan diterimanya SK itu, maka PPPK diharapkan dapat berkontribusi untuk menjadikan Jember Baru Jember Maju.

Baca juga :

“Bersyukurlah kepada para penerima SK PPPK hari ini, karena banyak di sana yang mengharapkan bisa menjadi PPPK. Karenanya, buktikan bahwa panjenengan bisa membantu Bupati dan jajaran Pemerintah untuk membawa Jember Baru Jember Maju,” papar Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Dalam serangkaian pelaksanaan ini, ada beberapa hal yang berbeda. Diantaranya, tempat pelaksanaan yang biasanya di gedung atau tempat formal, kali ini ditempatkan di salah satu destinasi wisata Jember. Dengan gelaran seperti ini, maka masyarakat Jember dapat membuka mata bahwa destinasi wisata di Jember tidak kalah dengan kabupaten atau kota lain.

“Alasan kami melaksanakan di kawasan wisata Watu Ulo, yaitu kami ingin mengembalikan Jember menjadi kabupaten tujuan wisata. Karena 10 tahun terakhir ini kita kurang maksimal, maka kita perbaiki termasuk melarang seluruh sekolah di Jember untuk study tour, alasannya kita optimalkan tempat wisata yang ada di Jember” ujar Gus Fawait. (kom/rio/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Kholilurrahman menyampaikan bahwa penyerahan SK sebagai langkah awal bagi CPNS yang terpilih di lingkungan Pemkab Pamekasan. Untuk tahun ini, sebanyak 58 CPNS yang menerima SK di lingkungan Pemkab Pamekasan. Rinciannya, 24 tenaga kesehatan dan 34 tenaga teknis.

“Penyerahan SK Bupati ini merupakan langkah awal dari tugas selanjutnya, menuju tahap menjadi PNS. Selama proses tersebut, kinerja saudara akan dipantau, diamati dan dievaluasi. Apakah lanjut PNS atau tidak,” katanya.

Baca juga :

Kiai Kholil-sapaan Bupati Pamekasan mengatakan, menjadi CPNS adalah suatu kebanggaan, tetapi tugas yang dipikul amatlah berat serta penuh tanggung jawab. “Karena sudah menjadi CPNS, jangan berasa aman. Jangan seperti itu, lalu bertindak sesuka hati, suka bolos, tidak melaksanakan arahan pimpinan dan disiplin,” tambahnya.

Kiai Kholil berharap, CPNS yang sudah menerima SK supaya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Karenanya, terus belajar menyongsong perubahan ke depan. “Atas nama Pemkab Pamekasan, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara teriring doa, semoga amanah dan sukses dalam menjalankan tugas,” tambahnya. (azm/gie)

Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Suyanto, mengatakan bahwa total ada sebanyak 377 PNS Pemkot Malang, yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2025. “Saat ini pembekalan PNS yang akan pensiun pada 1 Mei hingga Desember 2025, dengan jumlah sekitar 250 orang. Sedangkan sebelumnya atau periode Januari hingga April, ada sebanyak 127 orang,” katanya.

Dari angka 250 orang itu, lanjutnya, diantaranya adalah pejabat di Eselon II sebanyak 4 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 29 orang. Kemudian, juga ada dari PNS guru dan non guru (termasuk juga tenaga medis) sebanyak 103 orang dan pelaksana teknis sebanyak 109 orang.

“Eselon II ada 4 orang, itu salah satunya adalah saya. Terima kasih atas loyalitas dan sumbangsih untuk Kota Malang selama ini,” tambahnya.

Baca juga :

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam momen itu mengucapkan terima kasih atas dedikasi, royalitas para ASN yang telah mengabdikan kinerjanya hingga massa pensiun. “Terima kasih atas jasa dan bakti yang sudah dilaksanakan dengan baik, sejak menjadi ASN hingga waktu pensiun. Terima kasih atas sumbangsih dan pelayanan untuk pembangunan Kota Malang. Pensiun adalah sebuah fase untuk terus berkarya, berbagi dan menikmati hidup,” kata Wali Kota Malang.

Untuk mengisi kekosongan para pejabatnya yang pensiun, Wali Kota Wahyu mengatakan akan melakukan asesmen. Sehingga, diharapkan kekosongan itu bisa teratasi.

“Untuk mengisi kekosongan, pasti ada rotasi. Kamis besok, kami akan melakukan asesmen kinerja pejabat Eselon II. Apakah nanti akan ada pergeseran atau tidak. Selama 2 tahun ini, kami sudah melakukan evaluasi sejauh mana kinerja pejabat utama Eselon II,” jelasnya.

Untuk melihat dan menilai kinerja pejabat Eselon II, tambahnya, maka akan ada Tim Asesmen. “Ada Tim Asesmen yang sudah disetujui Gubernur Jatim dan Mendagri. Untuk mengisi kekosongan itu, apakah nanti ada pergeseran atau tidak. Tentunya pos-pos jabatan yang kosong akan kita isi. Saya dan Pak Wawali ingin tahu dulu kinerja OPD,” jelasnya. (pro/gie)

Melalui penyerahan itu, maka seluruh proses renovasi stadion yang menelan anggaran sekitar Rp 357 miliar, dianggap rampung. Untuk pengelolaan berikutnya, menjadi tanggung jawab Pemkab Malang.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II (Ka Satker PPPW II) BPPW Jawa Timur, Any Virgyani, menjelaskan bahwa semua proses administrasi renovasi, termasuk persetujuan pengelolaan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), telah diselesaikan. Untuk langkah terakhir yang sedang dilakukan, yakni pengurusan sertifikat layak fungsi untuk memenuhi standar FIFA.

Ditambahkannya, Stadion Kanjuruhan akan menjadi bagian dari peresmian serentak yang akan dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama 20 stadion lain yang direnovasi di seluruh Indonesia. “Rencananya, peresmian akan digelar pada minggu kedua atau ketiga Maret 2025. Peresmian itu akan bersamaan dengan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan stadion lain,” kata Any Virgyani.

Baca juga :

Bupati Malang, HM Sanusi, dalam momen itu menegaskan bahwa pihaknya segera menyusun skema pengelolaan untuk Stadion Kanjuruhan. Utamanya, pasca peresmian atau di bawah pengelolaan Pemkab Malang.

“Pengelolaannya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Malang. Kami juga sudah mulai berdiskusi untuk kemungkinan kerja sama dengan manajemen Arema,” kata Bupati Sanusi.

Terkait biaya operasional dan perawatan stadion, ujar Bupati Sanusi, bahwa Pemkab Malang masih akan melakukan perhitungan ulang bersama Dispora. Jika memungkinkan, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.

“Nanti akan kami anggarkan. Dimungkinkan baru akan diajukan di PAK, meskipun untuk jumlah pastinya masih dalam perhitungan,” tambahnya. (kom/sit/adv)

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa masalah sampah masih menjadi perhatian serius Pemkab Malang. Sehingga untuk mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Malang, Bank Jatim Kepanjen menyerahkan satu Unit Arm Roll Truck kepada Bupati Malang untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

“Kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga, kebersihan adalah kebutuhan bersama, manfaatnya untuk kepentingan bersama, resikonya juga menyebabkan dampak polusi, bau dan penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, karena sudah membantu satu Unit Arm Roll Truck,” kata Bupati Malang.

Ditambahkan Bupati Sanusi, bahwa volume sampah di Kabupaten Malang, cukup tinggi. Yakni, berada di angka 1200 ton perhari. “Jadi selama tujuh hari saya retreat di Magelang, itu ada beberapa poin yang menjadi atensi Presiden RI. Atensi itu, yakni untuk dilaksanakan di tiap daerah, yaitu mengenai persoalan sampah,” papar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dengan adanya bantuan SCR ini, Bupati Sanusi yakin melalui dukungan sarana dan prasarana yang di miliki saat ini, permasalahan sampah bisa semakin tertangani. Karena dengan tambahan armada baru, diharapkan lebih menjawab kebutuhan masyarakat terkait persoalan sampah. Mengingat, pihaknya juga akan terus mengedukasi masyarakat dari hulu sampai hilir, agar tidak membuang sampah sembarangan.

Bahkan, Bupati Sanusi mengaku berencana akan mengumpulkan para pengusaha dan daerah-daerah yang terdampak oleh sampah, agar nantinya bisa tergugah membantu berupa Arm Roll Truck, untuk mengatasi permasalahan sampah, utamanya sampah pasar di Kabupaten Malang. Karenanya, seperti bantuan Bank Jatim ini akan digunakan di sekitar Kepanjen, terutama di Pasar Kepanjen, Pasar Dampit dan Pasar Gondanglegi.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jatim, atas bantuan yang diberikan. Semoga dengan tambahan armada yang baru ini, lebih menjawab kebutuhan masyarakat terkait persoalan sampah khususnya di Kabupaten Malang,” papar bupati.

Dalam momen penyerahan bantuan SCR itu, Bupati Malang juga menerima bantuan 12 ribu bibit Kelor dan 250 Bambu Kuning dari PT Cheil Jedang Indonesia, untuk DLH Kabupaten Malang. Bambu Kuning sendiri, rencananya akan ditanam dan dirawat, guna mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh timbunan sampah di TPA. (kom/gie/adv)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa sosialisasi harus terus dikawal ketat, agar para pengembang dapat mempercepat penyerahan PSU tersebut pada Pemkot Malang. Sehingga, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dapat berjalan dengan optimal.

“PSU itu selalu kami sosialisasikan dan implementasinya harus terus kita kawal ketat seperti ini. Bahkan PSU itu kan menjadi satu atensi khusus, isu utama di tingkat pusat,” kata Sekda Erik.

Ditambahkannya, jika PSU juga menjadi salah satu indikator dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam divisi Korsupgah. “Jika dalam pelaksanaannya itu perlu dilakukan sinkronisasi regulasi ataupun belum adanya regulasi, nantinya KPK dari Korsupgah itu akan membantu kami untuk mendorong kementerian terkaitnya dalam menyesuaikan pengaturan yang lebih pasti lagi,” tambahnya.

Baca juga :

Sekda Erik berharap, agar dalam waktu secepatnya semua PSU perumahan di Kota Malang dapat diserahkan pada Pemkot Malang dengan clean and clear (bersih,red). Menururnya, salah satu variabel dalam PSU yang paling banyak terkendala adalah prasarana jalan.

“Kami berharap PSU perumahan yang utamanya jalan ini, bukan jadi pemutus wilayah tetapi menjadi penyambung antar wilayah. Karena kalau dilihat, banyak sekali jalan yang ada tembok pembatas di perumahan. Kami yakin kalau PSU perumahan sudah diserahkan, jalannya bisa sambung menyambung dan menjadi salah satu solusi kemacetan Kota Malang,” ujarnya.

Hingga saat ini, masih banyak pihak pengembang yang belum menyerahkan PSU, padahal ada sanksi yang diterima jika tidak kunjung menyerahkan. Itu diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Ada juga Perda Kota Malang tentang penyelenggaraan PSU, di sana kami punya aturan. Dalam jarak rentang waktu tertentu, 2 tahun setelah perumahan selesai terbangun itu harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan, ada mekanisme sanksi di dalam UU tersebut, yakni sanksi pidana dengan denda sekian miliar,” papar Sekda Erik.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa dari 650 perumahan yang ada di Kota Malang, baru 17 pengembang yang menyerahkan PSU secara fisik, terakhir di tahun 2020. Sementara, 202 lainnya baru menyerahkan secara administrasi saja.

“Selebihnya 400 sekian masih belum menyerahkan pada Pemkot Malang. Sehingga melalui kegiatan ini kami terus mendorong agar para pengembang perumahan dapat menyerahkan PSU pada Pemkot Malang. Targetnya di tiap tahun nanti 40 pengembang perumahan dapat menyerahkan PSU pada Pemkot Malang,” imbuh Dandung. (pro/rsy/sit)

Dengan diberikannya SK itu, maka mengesahkan perpanjangan masa jabatan Pj Wali Kota Zanariah hingga 10 Februari 2025 mendatang, atau tepatnya hingga dilantiknya Wali Kota terpilih di Pilkada serentak 2024. Perpanjangan ini, juga sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja yang telah dilakukan terhadap Pj Wali Kota Zanariah.

Pj Gubernur Adhy Karyono mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, jabatan Pj Wali Kota dievaluasi setiap tiga bulan. Sementara untuk perpanjangan, dilakukan setahun sekali setelah evaluasi kinerja.

Dirinya juga mengungkapkan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Pj Wali Kota Zanariah dinilai layak untuk melanjutkan tugas hingga terpilihnya wali kota definitif yang dijadwalkan akan dilantik pada 10 Februari 2024. “Untuk Ibu Zanariah, dari hasil evaluasi pastinya bagus. Sehingga, langsung dikeluarkan SK perpanjangan sampai nanti selesai pencalonan Wali Kota terpilih di Pilkada serentak 2024 nanti,” kata Pj Gubernur Adhy.

Baca juga :

Lebih lanjut dirinya menerangkan, jika ada kendala terkait gugatan atau penundaan pelantikan dan masalah lain yang mungkin menimpa Pj Wali Kota Zanariah, maka ke depan akan tetap menjalankan tugas sebagai Penjabat hingga wali kota definitif dilantik. Penyerahan SK perpanjangan ini dilakukan, lebih awal di tanggal 1 November dan bukan 3 November karena alasan teknis, mengingat hari Jumat ini adalah hari terakhir untuk bekerja dalam satu minggu bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pj Gubernur Adhy juga menambahkan, apalagi kondisi Kota Kediri dan kabupaten atau kota lain, saat ini sedang memasuki tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) juga menjadi pertimbangan. “Agar proses perencanaan RAPBD berjalan lancar tanpa kendala, kami serahkan hari ini (Jumat),” tambahnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Zanariah mengatakan bahwa dirinya siap menjalankan tugas perpanjangan masa jabatan dengan penuh komitmen. Di tengah situasi menjelang Pilkada, dirinya menekankan betapa pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dengan penuh kedewasaan.

“Pastilah kalau dalam posisi Pilkada ini, kondisinya naik turun. Jadi, semua harus dihadapi dengan kepala dingin dan hati dingin,” ujar Pj Wali Kota Zanariah.

Dirinya berharap, dengan didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kediri, semoga semua proses dapat berjalan lancar tanpa hambatan. “Mohon doanya. Biar semua lancar dan tidak ada kendala serta sengketa,” paparnya. (kom/sby/sit)