Dengan penyertaan modal perusahaan yang dulu dikenal dengan PDAM tersebut, ditargetkan ada penambahan 1000 sambungan air bersih baru yang mengaliri rumah warga.

“Seperti yang saya sampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan. Dan melalui Perumda ini, kita meyakini adanya tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari PDAM nantinya,” ungkap Benny saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (15/10/2020) pagi.

Dikatakan Pjs Benny, secara umum fraksi-fraksi menyetujui draft rencana penambahan modal tersebut untuk dilanjutkan dalam pembahasan ditingkat pansus.

“Memang dalam masa pandemi ini ada bidang-bidang yang mengalami penurunan. Tapi ada juga bidang yang masih bisa bertahan dalam hal ini mungkin energi. Tapi seperti bidang pertanian itu masih tetap stabil,” imbuhnya.

Masih terang Benny, nilai penyertaan modal untuk menambah sambungan air bersih tersebut sebesar Rp 3 milyar.

Pjs.Bupati menjelaskan sampai dengan tahun 2019, jumlah masyarakat Kabupaten Trenggalek yang sudah mendapatkan aliran air dari Perumda Tirta Wening sebanyak 82.440 jiwa atau sebesar 11,84 %.

“Sedangkan yang belum terairi sebanyak 613.855 jiwa dari total penduduk Kabupaten Trenggalek yang berjumlah hampir 700 ribu jiwa,” kata Kadis Kominfo Jatim ini.

Pihaknya berharap, penyertaan modal ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui upaya Pemkab Trenggalek kali ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan baik,” pungkasnya. (mil/syn)

Pimpinan Rapat yang sekaligus Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan bahwa hari ini telah dilaksanakan rapat kerja pimpinan DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum terselesaikan.

“Jadi hari ini para pimpinan DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melakukan rapat kerja dimana menindaklanjuti Perda RTRW yang belum usai. Yang kedua adalah rencana penyertaan modal PDAM sesuai kerjasama kita dengan USAID bahwa ini harus ada Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan,” ucap Samsul saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (24/09/2020) siang.

Hasilnya, sudah ada rumusan untuk menyelesaikan Perda RTRW agar bisa menjadi rujukan Perda yang lainnya. Lalu, telah dibahas pula terkait penyertaan modal PDAM yang akan dibahas lebih lanjut ditingkat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Disinggung terkait kendala yang dihadapi selama pembahasannya Samsul menyebut, untuk RTRW itu berpengaruh pada faktor geoparsial yang turun dari Kementrian Tata Ruang. “Faktor lainnya adalah dengan melihat kondisi daerah, karena bagaimanapun wilayah hutan, pertanahan dan sebagainya perlu adanya komunikasi,” imbuhnya.

Masih terang Samsul, itu dilakukan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Terkait nilai penyertaan modal PDAM, pihak DPRD masih belum bisa menyebutkan mengingat saat ini prosesnya masih dalam pembahasan.

“Setelah dilakukan pembahasan akan ditentukan nilai penyertaan modal itu. Jadi hari ini, kesepakatannya masih akan dibahas lebih lanjut terkait kedua Perda itu,” pungkasnya. (mil/syn)