Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai persoalan tempat penyimpanan muncul, karena dalam proposal awal tidak mencantumkan secara detail lokasi penyimpanan barang. Namun, dalam perkembangannya, persoalan tersebut justru memicu protes dari sejumlah wilayah.

“Kalau mengacu pada proses awal, tempat penyimpanan itu tidak tercantum di proposal. Tetapi kemudian muncul persoalan ini dan bahkan sampai ada protes dari kecamatan lain,” ujar Arif, Selasa (14/04/2026) tadi.

Arif berharap, persoalan penyimpanan barang dapat disikapi secara fleksibel. Menurutnya, tidak semua RT memiliki balai RT sebagai tempat penyimpanan sehingga solusi alternatif perlu diberikan. Menurutnya, barang hasil pengadaan tetap dapat disimpan di balai RW maupun rumah pengurus atau warga, sepanjang disertai berita acara dan pertanggungjawaban yang jelas.

“RT tidak semuanya punya balai. Bisa dititipkan di balai RW atau rumah warga, yang penting ada berita acara pertanggungjawaban atas barang yang diserahkan,” katanya.

Baca juga :

Arif mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari akibat lemahnya kesiapan teknis di lapangan. “Jangan sampai proposalnya bagus, tapi pelaksanaannya tidak beres dan akhirnya menjadi masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa dalam hal ini akan dilakukan evaluasi menyeluruh karena program tersebut baru pertama kali dijalankan. Menurutnya, evaluasi merupakan langkah wajar guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta harapan masyarakat.

“Tetap kita evaluasi terutama berkaitan dengan pengadaan barang seperti meja dan kursi yang diajukan sejumlah RT. Sebagian pengadaan tetap dilanjutkan, sementara lainnya dikaji ulang untuk mengantisipasi potensi persoalan administrasi maupun hukum,” tutur Wali Kota Wahyu.

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang juga akan terus berkoordinasi dengan DPRD serta berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaan program tetap sesuai regulasi. Evaluasi dilakukan secara bertahap sambil program tetap berjalan.

“Sambil jalan kita akan evaluasi dan selalu akan berkonsultasi dan koordinasi juga dengan BPK,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pj Bupati Nganjuk menyampaikan, bahwa Rakor ini sebagai sarana integrasi antar pimpinan di Kabupaten Nganjuk, dalam rangka mensukseskan Pemilu tahun 2024. “Kenapa demikian?, karena Pemilu ini untuk menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia,” kata Pj Bupati Nganjuk.

Baca juga:

Dijelaskan Pj Bupati Sri Handoko, di Kabupaten Nganjuk ada 855.779 jiwa pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 3.266 yang tersebar di 284 kelurahan dan desa yang ada di 20 kecamatan. “Ini sesuatu hal potensi yang luar biasa. Untuk itu, secara garis besar pemerintah daerah siap mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Nganjuk dengan aman, damai dan kondusif,” imbuhnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kapolres Nganjuk serta perwakilan Dandim 0810/Nganjuk menyampaikan hal yang senada. Intinya, TNI-Polri siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Di sisi lain, dirinya juga mengingatkan KPU agar pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak menggunakan tenda. Mengingat, saat ini Kabupaten Nganjuk memasuki musim penghujan. Harapannya, tidak mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan meminimalisir kerusakan surat suara.

“Ini sesuai petunjuk Danrem 081/DSJ Madiun, selanjutnya kami juga mengajak seluruh warga masyarakat agar berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menyalurkan suaranya. Memilih pemimpin sesuai hati nuraninya,” ujar Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad.

Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Mujiono, menambahkan untuk pengamanan distribusi dan penyimpanan logistik di PPK, PPS dan TPS pada Pemilu 2024, pihaknya melaporkan ada tiga langkah strategis yang disiapkan. Diantaranya, yakni antisipasi bencana, kemudian terkait pengamanan distribusi logistik dan penanganan kecelakaan kerja (saat melaksanakan tugas Pemilu 2024).

“Langkah ini tentunya kita matangkan dengan berbagai masukan dari PPK hingga PPS. Sehingga, antisipasi maupun potensi terjadinya kesalahan Pemilu terminimalisir dan harapannya tercipta Pemilu yang aman, damai, kondusif dan berjalan dengan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Mahrus Ali Sofyan, mengingatkan pada pihak KPU untuk dapatnya antisipasi saat distribusi logistik Pemilu 2024 bisa tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenisnya. “Minimal sebelum pemungutan suara dimulai, logistik harus sudah terdistribusikan di TPS,” tegasnya. (kom/gie)