Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Kota Malang, Edy Winarko, melalui Kasi Intelijen, Eko Budisusanto, mengatakan bahwa penyitaan ini berawal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) pada tahun 2017 hingga 2018. Sebagai informasi, aset Nayumi Sam Tower merupakan proyek yang dikerjakan oleh pengembang PT Malang Bumi Sentosa.

Sementara PT tersebut, ujarnya, terafiliasi dengan PT Prima Karya Sejahtera yang tersangkut dalam kasus dengan PT GTS. Kasus tersebut, melibatkan delapan tersangka antara lain, Direktur Utama PT GTS periode 2017 sampai dengan 2020, Taufik Hidayatullah, Direktur Utama PT GTS periode 2014 sampai dengan 2017, Bakhtiar Rosyidi, Direktur Operasi PT GTS periode 2016 sampai dengan 2018, Heri Purnomo dan Komisaris PT GTS periode 2014 sampai dengan 2018, Judi Achmadi.

Sementara empat tersangka lainnya, tambahnya, berasal dari sektor swasta yakni Direktur Utama PT Wisata Surya Timur, Rusjdi Basamallah, Komisaris PT Mulyo Joyo Abadi, Agus Herry Purwanto, Direktur Utama PT Granary Reka Cipta, Tedjo Suryo Laksono, dan Direktur Utama PT Malang Bumi Sentosa sekaligus PT Prima Karya Sejahtera, Syarif Mahdi.

Baca juga :

“Penyitaan aset ini merupakan langkah signifikan dalam rangka mendukung proses penyidikan kasus korupsi yang sedang berjalan. Aset yang disita dalam kasus ini termasuk berbagai barang bukti yang diyakini memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat dkk. Menyebabkan PT GTS mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 240 miliar,” jelasnya.

Barang bukti yang disita berupa 10 bidang tanah dengan luas 4975 m2 di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penyitaan tersebut sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas 1A nomor 26/Pen.Pid.Sus/TPK-SITA/2023/PNSrg tanggal 9 Juni 2023. Kemudian dikeluarkan surat Perintah Dirdik Jampidsus Kejagung nomor Print-100/Fd.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.

Proses penyidikan perkara saat ini sedang berlangsung oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Penyidikan tersebut langsung dipimpin oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi. Tim ini bekerja keras untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus ini. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengimbau masyarakat untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam upaya memberantas korupsi di semua sektor. Tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Eko. (gie)

Jumlah besi banci yang disita petugas dari toko besi Pancaragam, Kota Malang diperkirakan mencapai 29.913 batang besi. Besi yang disita petugas segera ditarik ke kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan, Provinsi Jatim untuk dimusnahkan.

Pegawai Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementrian Perdangan RI, Michael Ij menjelaskan, penjualan besi banci sangat merugikan konsumen.

“Secara kualitas pasti turun sebab ukuran besinya lebih kecil daripada ukuran aslinya. Kalau dibuat rangka bangunan membahayakan karena tidak tahan gempa dan beban kejut lainnya,” tandas Michael, Kamis (4/10/2018) siang.

Diterangkan hasil sidak ke toko besi Pancaragam ditemukan besi ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm dan 14 mm tidak sesuai dengan ukuran SNI. Misalkan besi ukuran 8 mm ukurannya hanya 7.2 mm.

Lalu besi ukuran 12 mm ukurannya hanya 11.2 mm. Berikutnya besi ukuran 10 mm ukurannya hanya 9.50 mm. “Toleransi ukuran besi yang disyaratkan pemerintah hanya 0.4 mm,” urai dia.

Menurut Michael, pemerintah selalu berusaha mencegah peredaran besi banci di masyarakat. Operasi penertiban penjualan besi banci dilakukan diseluruh Indonesia.

Namun hingga saat ini diakui masih banyak oknum perusahaan besi tetap memproduksi besi banci. “Saran kita agar masyarakat mengutamakan kualitas. Harga besi banci memang lebih murah. Tapi kualitasnya rendah dan membahayakan bagi struktur bangunan beton,” jelas dia.

Ditambahkan, selama operasi, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementrian Perdangan RI pernah memusnakan 2 juta besi banci. (man/gie/yan)