“Mekanisme pergantian kepemimpinan sudah ada aturannya. dan semuanya sudah diatur secara transparan. apalagi yang buat undang-undangnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan wakil-wakil semua kelompok dan golongan,” kata Kapolres Lumajang.

Menurutnya, proses pemilu serentak juga telah berjalan transparan, demokratis, jujur dan adil. semua elemen diberikan kesempatan untuk menggugat hasil pemilu kalau memiliki bukti-bukti kecurangan. “Aturannya kan sudah ada, tinggal gunakan saluran yang ada. Masyarakat juga bisa mengawasi semua proses pemilu, dan bisa menyaksikan semua tahapannya melalui pemberitaan-pemberitaan di media” terangnya.

“Jangan pertaruhkan NKRI hanya untuk kepentingan golongan. jangan sampai negara republik Indonesia hancur lebur seperti suriah karena gerakan-gerakan inskonsitusional. Untuk itu dengan tegas saya larang adanya gerakan People Power kejakarta karena aksi tersebut merupakan kegiatan makar. ” imbuh Arsal.

Masih kata kapolres, People Power adalah gerakan massa secara besar – besaran yang bertujuan untuk menurunkan pemerintahan yang sah disuatu negara dengan cara inkonstitusional, kejadian People Power sudah pernah terjadi dibeberapa negara seperti di Filipina, dinegara kawasan Arab atau yang disebut Arab Spring ( negara Tunisia, Libia, Mesir ), dan di indonesia juga pernah terjadi pada tahun 1998. Alasan dilakukan People Power karena pemerintahan yang berkuasa korup, otoriter, anti demokrasi dan melanggar HAM.

“People Power belum pernah terjadi pada pemerintahan yang memiliki sistem demokrasi presidensial karena adanya pembagian kekuasaan yang merata antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi cek and balance, pungkasnya.(adi/yan)

Wakil Bupati (Wabub) yang kerap disapa Kiai Muqit mengatakan, buka puasa bersama yang digagas Polres Jember dan Bhayangkari merupakan kegiatan yang bagus untuk menyatukan masyarakat, karena sebelum bulan Ramadan, semua telah melalui bulan politik.

“Dengan adanya buka bersama ini diharapkan akan tercipta persaudaraan semua komponen dan semua elemen masyarakat, ” terangnya usai acara.

Kita sering mengatakan cinta NKRI,maka kecintaan itu hendaknya dapat diwujudkan, siapapun atau kelompok manapun yang akan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang mendistorsi bangsa dan negara, masyarakat jangan mau mengikuti.

“Sangat arif apabila kita semua mempertemukan persamaan-persamaan, saling membantu, mengingatkan. Dan, jangan sekali-kali saling membantu hal hal yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa,” tuturnya.

Mengenai pernyataan Kapolres tentang people power, Wabup mengingatkan negara ini adalah negara hukum, oleh karena itu sesuatu yang terjadi ini kembalikan kepada kepada hukum, semua sudah ada aturannya,semua ada yang mengatasi apabila terjadi persoalan.

“Apabila sudah terjadi people power itu berarti sudah melanggar hukum,” tegas Wabup yang Juga Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Silo ini.

Kepala Kepolisian Resort Jember AKBP Kusworo Wibowo, SH, SIK. menyampaikan buka puasa bersama merupakan wadah untuk melepas rindu dan memperkuat tali silaturahmi, karena di bulan Ramadhan ini semua berupaya untuk menjaga kehidmatan masyarakat dalam beribadah.

“Karena di tahun ini, bulan Ramadhan bersinggungan (bertepatan) dengan agenda politik yakni pemilu 2019. Karena itu, semua harus saling menjaga, utamanya menjaga masjid agar terhindar dari agenda politik, masjid disterilkan, dijauhkan dan dihindarkan dari ajakan people power,” ungkapnya.

Kata Kusworo, seandainya ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu 2019, lanjutnya, gunakan mekanisme yang ada, Bawaslu siap untuk menerima laporan kecurangan yang ada dan akan ditindaklanjut. (gik/yud/oso)

Hal itu disampaikan saat menghadiri undangan buka bersama Polres Jember di halaman Mapolres Jember.

“Gerakan tersebut dapat memecah belah kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu dengan tegas kami dari Kencong Jember menolak, ” ujar Ketua PC NU Kencong Gus Ghulam, Selasa (15/05/2019) siang.

Sosok ulama yang kharismatik ini menyatakan, mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu 2019 sesuai amanah Undang-Undang.

Gus Ghulam mengatakan Pesta Demokrasi pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota sudah selesai, masyarakat telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara yang baik.

“Keputusan resmi KPU akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei mendatang, ” katanya

Dirinya meminta kepada masyarakat Jember agar tetap tenang dengan hasil putusan apapun.

“Masyarakat Kabupaten jember diminta tetap tenang, menghormati dan menerima apapun hasilnya,” ujarnya.

Meskipun kemarin berbeda pilihan dengan saudara, tetangga, dan lainnya, Pria yang mengenakan songkok hitam itu menghimbau untuk tetap menjaga persatauan dan kesatuan.

“Pemilu 2019 telah usai, meskipun berbeda pilihan, namun masyarakat harus tetap bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah usai Pemilu ini,” tutur Gus Ghulam.

Siapa pun pemimpinnya sambung Gus Ghulam semoga kedepan bisa membawa negara Indonesia lebih baik lagi.

“Kita harus mendukung, semoga dapat mengemban amanah rakyat dan mampu membawa bangsa Indonesia lebih baik,” tandasnya. (gik/yud/oso)