Program Bulan Membangun SDM sendiri, sudah menjadi rencana awal sejak masuk Lapas Kelas 1 Malang dan melanjutkan pembenahan yang dirintis pejabat sebelumnya. Dirinya menilai, banyak masalah di Lapas yang lahir karena petugas baru minim pembekalan.

“Kurangnya ilmu saat petugas pertama kali masuk. Solusinya pelatihan disiplin dan pemahaman tugas harus semakin kuat,” ujar Christo, saat ngobrol bareng bersama wartawan, Rabu (22/04/2026) tadi.

Menurutnya, fokus utama pada penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terutama, SOP penanganan tamu dan petugas yang masuk ke dalam Lapas dalam mencegah barang terlarang.

“HP dan Narkoba itu musuh utama. Pelaksanaan SOP harus dikuatkan lagi,” tegasnya.

Baca juga :

Dirinya menceritakan asal mula ide tersebut, setelah 2,5 tahun memimpin Lapas Karawang. Awalnya, resistensi perubahan budaya kerja sangat besar, namun pelan-pelan pola pikir harus dirubah.

Dari petugas yang ingin dilayani, menjadi petugas yang melayani masyarakat tanpa biaya. Pengalaman 2017-2020 di Ombudsman juga membentuk karakternya soal pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

“Saya banyak belajar di Ombudsman terkait pelayanan,” urainya.

Christo menjamin hak warga binaan tetap dibela, namun dirinya tidak mentoleransi jika ada yang melanggar. “Jika warga binaan tidak bisa dibina di Lapas Malang, saya tidak ragu untuk ‘melayarkan’ atau memindahkan mereka ke Lapas lain,” imbuhnya.

Menurutnya, penyelundupan HP termasuk pelanggaran. Dirinya akui alat komunikasi ilegal mungkin masih ada, namun dirinya akan terus berjuang untuk memberantas peredaran HP dan Narkoba.

“Fokus awal tetap internal Lapas. SDM-nya dulu kita kuatkan,” tambahnya. Dimanapun bertugas, dirinya mengusung semangat ‘Ayo Berubah’ dan #SorryGueBeda. (gie)

Kegiatan ini, dilakukan secara kolektif dan bersama-sama dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Hadir pula dalam deklarasi ini, Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko, seluruh Asisten dan Staf Ahli, Inspektur, Rachmat Syarifudin serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan komitmen bersama tersebut, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.  

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, dengan ini menyatakan tekad dan komitmen bersama. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme meliputi suap, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran. Maupun tindakan lain yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah,” kata Wabup Pasuruan.

Baca juga :

Lebih lanjut Wakil Bupati menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal itu, diikuti dengan pelaksanaan tugas dengan integritas, profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pelayanan publik.

“Pemkab Pasuruan juga mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat Memberikan layanan yang cepat, tepat, bebas Pungli, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berikut, menguatkan sistem pencegahan korupsi dengan meningkatkan pengawasan internal, menerapkan sistem pengendalian yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekaligus memastikan keterbukaan informasi publik,” urainya. 

Masih dalam agenda yang sama, Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan, juga mendeklarasikan sikap ASN sebagai suri tauladan dalam integritas. Mulai dari pucuk pimpinan hingga seluruh ASN yang berkewajiban menjadi contoh nyata dalam bersikap jujur, sederhana dan anti korupsi. Baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari.

“Dengan ini kami berkomitmen. Bersama mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang bersih dari korupsi, menuju pemerintahan yang berintegritas, amanah dan melayani,” tegasnya. (kom/pas/gie)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas itu, menjadi komitmen dari Pemerintah Daerah bahwa pemberantasan korupsi ditanggapi dengan serius. Sebab, menurutnya lebih baik mencegah dari pada melakukan penindakan.

“Lebih baik mencegah daripada ada penindakan dan ini menunjukkan keseriusan antara DPRD dengan Pemkot Malang dalam rangka memerangi korupsi di Kota Malang. Ini juga menjadi hal penting untuk menunjukkan semangat Kota Malang dalam memerangi anti korupsi,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Dalam penandatanganan tersebut, ujarnya, juga disaksikan dan diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang, anggota DPRD Kota Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Ini momennya sangat pas dan disaksikan oleh banyak pihak. Paling tidak ini juga sebagai sinyal dari kita untuk mengingatkan. Seperti di kampung ada tulisan dilarang ngebut, banyak anak kecil, nah rambu-rambu diawal ini kita berikan. Saya rasa ini sangat efektif,” ujarnya.

Baca juga :

Menjelang masa purna tugas DPRD Kota Malang, pakta integritas ini menurutnya juga berpengaruh. Karena usulan pokok pikiran (Pokir) di tahun 2025 mendatang itu merupakan usulan DPRD periode 2019-2024.

“Jadi untuk 2025 nanti, dewan baru belum bisa mengusulkan Pokir. Ini masih tanggung jawab kami 45 orang DPRD periode 2019-2024 dan mengawal sampai 2025,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas itu, bersyaratkan oleh Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan sebagai bagian dari komitmen pengendalian Pemerintah Daerah. “Pakta integritas itu kan sebagai pernyataan agar kita punya komitmen untuk bisa melaksanakan tanggungjawab kita agar kita tidak melanggar yang sudah kita buat dalam pakta integritas,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Zanariah mengungkapkan, bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Sehingga, harus dicegah dan diberantas. Dimana, pemberantasan korupsi harus dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan menuju kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama antikorupsi. Ini sebagai wujud langkah konkret dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” kata Pj Wali Kota.

Baca juga :

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, pakta integritas ini merupakan manifestasi nyata dalam memerangi korupsi. Serta membangun lingkungan yang bersih dari praktik-praktik merugikan. Hal itu, diperkuat dengan penandatanganan komitmen bersama yang menegaskan keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat koordinasi antar OPD dan meningkatan efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara bersama-sama.

Kedua hal tersebut, ujarnya, memiliki peran penting dalam menguatkan integritas, membangun budaya kerja yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor. “Melalui acara ini semoga menjadi momentum positif untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, membangun budaya integritas yang kuat, serta menciptakan lingkungan bersih dan transparan,” ujarnya.

Pihaknya mengajak semua segala unsur dari Pemerintah Kota Kediri, untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai wilayah bebas korupsi. Turut hadir, Sekretaris Daerah, Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, Direktur BUMD dan tamu undangan lainnya. (kom/pan/gie)

“Dalam upaya memerangi stunting, Desa Kutorenon telah dipilih sebagai pelopor di wilayah Lumajang. Hal ini, menunjukkan komitmen kami untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Selain menjadi tempat merumuskan rekomendasi guna menjaga kelangsungan Program Keterpaduan Keamanan Pangan, ujarnya, pertemuan tersebut juga menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat. “Komitmen dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan program ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, kami di Pemkab Lumajang tidak akan mampu mencapai visi keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lumajang,” ungkapnya.

Di samping itu, Pj Bupati Yuyun juga menekankan pentingnya replikasi intervensi pendampingan yang terintegrasi dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di Lumajang, sejalan dengan komitmen Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). “Ini adalah langkah konkret kami dalam mewujudkan visi keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lumajang. Dengan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, kami yakin Lumajang akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat keamanan,” paparnya. (adi/sit)

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa KIM memiliki peran sebagai ujung tombak pemerintah dalam penyebaran informasi hingga ke pelosok desa. Peran tersebut, dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal.

“Harapan kami, KIM sebagai ujung tombak informasi pemerintah, membantu memberikan informasi terkait larangan untuk menjual dan atau membeli rokok ilegal, juga rokok yang tidak resmi,” kata Kadiskominfo Lumajang, saat membuka kegiatan Sosialisasi Rokok Ilegal, Selasa (05/12/2023) tadi.

Meskipun begitu, Mustaqim juga tidak menganjurkan masyarakat untuk merokok, karena juga tidak baik bagi kesehatan. Namun, bagi yang sudah terlanjur merokok, maka masyarakat untuk membeli rokok yang berpita cukai atau rokok legal.

Baca juga :

“Saya tidak menganjurkan untuk merokok, tapi bagi yang terlanjur sudah merokok ya belilah rokok yang resmi atau yang bercukai,” paparnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C Probolinggo), Arif Jaya Setiawan sebagai nara sumber dan diikuti oleh KIM Desa se-Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Arif menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal yang mudah dikenali oleh masyarakat. Adapun ciri-ciri rokok ilegal yang wajib dikenali oleh masyarakat, diantaranya tidak dilekati dengan pita cukai (rokok polos), dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas dan/atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Ini ciri-ciri yang mendasar, bisa diketahui oleh masyarakat, biasanya harga rokok ilegal itu jauh lebih murah,” jelasnya. (kom/adi/gie)

“Para Pahlawan mengajarkan kita semua tentang nilai-nilai perjuangan. Seperti pada saat ini, kita harus mampu berjuang untuk menjawab tantangan dan ancaman penjajahan modern,” kata Bupati Lamongan, saat membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Maharani.

Bupati Yuhronur menambahkan, bahwa Pemkab Lamongan sudah membuat langkah yang sudah disusun untuk menjawab tantangan dan ancaman penjajahan modern di Kabupaten Lamongan. Yakni, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahkan, ujarnya, hal ini sudah tercantum dalam misi kedua RPJMD tahun anggaran 2021-2026 yaitu mewujudkan SDM unggul budaya saing dan berakhlak responsif terhadap perubahan zaman. Dengan sasaran strateginya adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pembangunan pemuda.

Baca juga:

“Pemkab Lamongan terus berkomitmen untuk perangi kemiskinan dan kebodohan, yang dikemas dalam program prioritas di bidang pendidikan dan kepemudaan. Kita punya Program Pendidikan Terintergrasi dan Gratis (Perintis), yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu. Sehingga pemerataan pendidikan di Lamongan berhasil,” urai Bupati Yuhronur.

Adapun hasil yang ditunjukkan dari program prioritas yang dijalankan, meliputi presentase kemiskinan yang terus menurun. Pada tahun 2023 ini menduduki angka 12,43 persen. Tidak hanya itu, indeks pembangunan kepemudaan (pendidikan, kesejahteraan lapangan dan kesempatan kerja, kesehatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan dikriminasi) juga terus meningkat, pada tahun 2022 menempati angka 59,17 persen.

Dalam rangkaian pelaksanaan itu, Bupati Yuhronur sebelum melangsungkan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dengan melakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Lamongan, juga berpesan agar momen ini dijadikan refleksi khususnya para generasi masa depan. “Para generasi bangsa harus terus merawat nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Salah satunya, menguatkan nilai solidaritas, toleransi dan persatuan bangsa dalam rangka mencapai akselerasi kejayaan Lamongan yang berkeadilan,” tambahnya. (kom/gie)

Kepala DLH Nganjuk, Subani, mengatakan bahwa pelaksanan lomba itu melibatkan seluruh kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Total, terdapat ada sekitar 20 kelurahan dan 20 kecamatan, yang menjadi peserta.

“Masing-masing mengirimkan peserta dari lingkungan gang atau jalan dan RT untuk nantinya bisa dinilai dalam perlombaan ini,” kata Kepala DLH, Jumat (25/08/2023) tadi.

Ditambahkan Subani, untuk kategori lomba gang atau jalan terbaik, diperuntukan bagi seluruh kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. Setiap kecamatan mengirimkan perwakilan gang atau jalan terbaik di wilayahnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Berangkatkan 419 Jamaah Haji Menuju Embarkasi Surabaya
• Jadi Kota Pertama Sukses Penerapan STBM 100 Persen, Kota Malang Siap Maju ke Tingkat Nasional
• Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkot Malang Jaga 900 Hektare Lahan Pertanian
• Pemkot Malang Usulkan Penambahan Koridor Trans Jatim dan Fokus Perluas Jangkauan Lintas Daerah
• Pemkab Malang Gandeng Navara Global Indonesia Optimalkan Potensi Daerah

“Untuk kategori lomba RT Cantik, diikuti oleh seluruh kelurahan di Kabupaten Nganjuk,” tambah Subani.

Masih menurut Subani, melalui gelaran lomba ini, diharapkan nantinya dapat menumbuhkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Karena, diharapkan usai lomba juga tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan di lomba.

“Program BISA (Bersih, Indah, Sehat, Asri) semoga bisa terciptanya lingkungan yang sejuk, indah dan nyaman bagi masyarakat,” terangnya.

Sesuai rencana, lomba gang atau jalan dan RT cantik, akan dilakukan selama lima hari. Dimulai Selasa (22/08/2023) lalu hingga Jumat (25/08/2023) tadi. (sit)

Tidak kurang sekitar 32 personel, ikut serta dalam pemeriksaan yang di lakukan secara insidental. Sementara dalam pelaksanaan, satu persatu personel yang di periksa memasuki ruang pemeriksaan dengan pengawasan ketat anggota Propam termasuk Kapolresta Malang Kota.

“Hari ini, sengaja kami lakukan tes urine mendadak kepada seluruh pejabat utama dan anggota Sipropam Polresta Malang Kota, setelah pelaksanaan apel pagi” jelas Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, yang turut serta dalam pemeriksaan.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan secara acak dan mendadak untuk menunjukkan komitmen Polri dalam perang terhadap Narkoba. Hasil dari pelaksanaan tes urine, seluruh angota menunjukkan hasil negatif atau tidak ada satupun yang terbukti menggunakan Narkoba.

Tes urine yang dilaksanakan secara berkala, ini merupakan bagian dari upaya Polresta Malang Kota dalam menjaga integritas dan profesionalitas seluruh anggota yang bertugas. Dengan hasil pemeriksaan yang memuaskan, diharapkan akan semakin memperkuat citra positif kepolisian dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat.

Kapolresta Malang Kota juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kesadaran yang ditunjukkan oleh seluruh anggota dalam menjalani tes urine ini. Semangat dan komitmen untuk menjaga institusi kepolisian tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika. “Untuk masalah Narkoba kita tegas, tidak ada anggota yang coba-coba melakukan pelanggaran, karena sanksi nya jelas yaitu pemecatan,” tegasnya. (gie)