Peraturan Daerah – Memontum

Maksimalkan Pengelolaan Pasar Besar Among Tani, DPRD Kota Batu Usulkan Pembuatan Perda Inisiatif

Memontum 1 — Wed, 29 Mar 2023 10:45:00 +0000

Memontum Kota Batu – DPRD Kota Batu berinisiatif membuat peraturan daerah (Perda) Pasar Besar Among Tani Kota Batu, yang rencananya diresmikan pada Mei 2023 mendatang. Bahkan, dengan adanya Perda itu, diharapkan pengelolaan pasar bisa dilakukan oleh ahlinya yang lebih profesional.

Disampaikan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, bahwa tujuan dari inisiatif membuat Perda ini supaya pengelolaan pasar menjadi lebih bagus. Karena, hal ini terkait dengan perekonomian.

“Jadi, Perda Pasar ini terkait dengan pengelolaan pasar. Dan, ini inisiatif dari DPRD Kota Batu. Karena, ini terkait dengan masalah ekonomi,” terang Asmadi, saat ditemui di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (29/03/2023) tadi.

Baca juga :

Sehingga, tambahnya, dengan dibuat Perda tersebut maka pengelolaan pasar dilakukan oleh yang lebih profesional. Karena, untuk pengelolaan restribusi, parkir yang mengelola bukan hanya UPTD. “Yah, masak pasar sebesar dan semegah itu dikelola sama yang nggak profesional. Malu-maluin,” ujar Asmadi.

Terkait Perda inisiatif tersebut, ujarnya, sudah dilakukan konsultasi dan berkasnya masuk ke bagian hukum Pemkot Batu. “Perda Pasar itu nanti kita maksimalkan. Artinya, tidak hanya satu konsultan tetapi nanti ada beberapa konsultan yang kita kontrak. Karena, ini masalah ekonomi. Dan, saya berharap sebelum pedagang dipindahkan dari relokasi masuk ke dalam pasar besar. Jadi, Perda ini sudah jadi,” paparnya.

Sekedar diketahui, Pasar Besar Among Tani ini dibangun dengan menelan anggaran Rp 200 miliar. Sekarang, progresnya sudah mencapai 90 persen. Dan, rencananya Mei 2023 mendatang akan diresmikan. Sehingga, usai diresmikan, pedagang segera menempati bedaknya masing-masing. (put/sit)

Evaluasi Gubernur Turun, Raperda Pengarusutamaan Gender di Trenggalek Siap Diparipurnakan

Memontum 1 — Thu, 09 Mar 2023 12:30:00 +0000

Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) III, DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat finalisasi draf Rancangan Perturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Meski proses evaluasi Gubernur atas Raperda ini menguras waktu yang cukup lama, namun akhirnya bisa memasuki tahap finalisasi.

Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan kendala utama dalam penyelesaian Raperda tersebut adalah adanya ketentuan baru yang harus dipertimbangkan dan banyaknya evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. “Alhamdulillah, hasil evaluasi Gubernur atas Raperda Pengarusutamaan Gender sudah turun per tanggal 28 Februari 2023. Memang ketentuan Gubernur tidak hanya di Kabupaten Trenggalek, tapi di seluruh Jawa Timur,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (09/03/2023) tadi.

Sebelumnya, Ranperda tentang pengarusutamaan gender ini sudah pernah dibahas di DPRD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021. Dan masuk pada tahapan evaluasi Gubernur pada tahun 2022.

Menurutnya, memang evaluasi dari Gubernur ini memerlukan waktu panjang karena se Jawa Timur Kabupaten dan Kota juga banyak yang mengajukan Rancangan Perturan Daerah, sehingga memerlukan waktu yang lama.

Baca juga :

“Untuk hasil evaluasi dari Gubernur emang ada sedikit revisi baik pasal, ayat-ayat, dan juga penambahan dasar hukum, karena pada saat di ajukan evaluasi kemarin belum muncul Undang-undang dan Permen nya, misalnya UU Cipta Kerja,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Ranperda tentang pengarusutamaan gender ini, ujarnya, menitik beratkan pada upaya mengakomodir kaum perempuan hingga kaum disabilitas. Dimana nantinya, bakal digunakan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Ranperda ini disusun sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pembangunan. “Misalnya, seperti kelompok masyarakat yang mempunyai gagasan-gagasan wajib di akomodir dan di fasilitasi selagi pada batas kewajaran, contoh tentang perempuan dan anak, ini pemerintah harus memberikan pendampingan,” imbuhnya.

Dengan turunnya hasil evaluasi Gubernur, diharapkan proses finalisasi Raperda ini bisa segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Trenggalek. “Kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan raperda ini dan memastikan regulasi di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan baik,” papar Obeng.

Selanjutnya, Ranperda tentang pengarusutamaan gender ini akan diparipurnakan pada tanggal 16 Februari 2023 mendatang. (mil/sit)

DPRD Situbondo Gelar Paripurna Pengesahan Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rengganis

Memontum 1 — Tue, 28 Feb 2023 13:40:00 +0000

Memontum Situbondo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Rengganis, Selasa (28/02/2023) tadi. Dalam paripurna itu, seluruh fraksi di DPRD Situbondo, menyetujui rancangan untuk diteruskan menjadi Perda.

Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Situbondo. Termasuk dari eksekutif, hadir Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, perwakilan Forkopimda Situbondo, Direktur RSUD, sejumlah pimpinan OPD dan para Kabag di lingkungan Sekretariat Pemkab Situbondo.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, mengawali paripurna menyampaikan bahwa dari daftar hadir kegiatan sidang rapat paripurna mengenai Raperda lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Rengganis, ini sudah memenuhi kuorum. “Dari 45 anggota DPRD Situbondo yang hadir, dalam rapat paripurna ini ada sebanyak 33 anggota. Ini masuk agenda rapat paripurna DPRD Situbondo pada Februari tahun 2023. Rapat paripurna kali ini, sudah dihadiri 33 anggota DPRD Situbondo. Jadi, bisa dilaksanakan dan sudah memenuhi kourum,” jelas Edy Wahyudi.

Lebih lanjut Ketua DPRD menambahkan, sidang rapat paripurna ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rapat paripurna ini, dibuka dan terbuka untuk umum. “Sebelum memasuki sidang paripurna, ada sejumlah susunan acara pada rapat paripurna. Diantaranya pembukaan, penyampaian Bapemperda, penyampaian akhir Fraksi DPRD, persetujuan DPRD, penandatanganan persetujuan pimpinan DPRD bersama kepala daerah, penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penutup,” terang Edy Wahyudi.

Baca juga :

Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo, yang disampaikan oleh Hadi Prianto, mengatakan bahwa pembahasan Raperda ini mengacu kepada sejumlah dasar hukum, diantaranya UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan UU Nomor 9 tahun 2015 serta sejumlah dasar hukum yang lainnya. “Kami sebelumnya telah melakukan pembahasan dengan Pemkab Situbondo. Naskah ini sudah disempurnakan dengan naskah yang diatur oleh Gubernur Jawa Timur,” terang Hadi Prianto.

Sementara itu, Wakil Bupati, Hj Khoirani, mengucapkan terima kasih kepada anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo, yang telah mendukung dengan disetujuinya Raperda Pembahasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis menjadi Perda Detinitif. Termasuk, kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo yang hadir dalam persetujuan Raperda menjadi Perda.

“Dengan disahkannya Raperda Radio Rengganis ini, maka menjadi pemenuhan terhadap salah satu persyaratan penyelenggaraan penyiaran publik sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran,” jelas Wabup Situbondo.

Selain itu, sambung Nyai Khoirani, kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini diharapkan menjadi media penyiaran di daerah yang mempunyai peran strategis dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (her/gie/adv)

Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Resmi Disahkan DPRD Trenggalek

Memontum 1 — Thu, 23 Feb 2023 12:50:00 +0000

Memontum Trenggalek – Setelah menjalani pembahasan yang cukup panjang, DPRD Trenggalek resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi Perda. Bertempat di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek, Raperda yang sempat tertunda selama kurang lebih 2 tahun, ini akhirnya disetujui dan disahkan.

Dikonfirmasi seusai rapat, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengapresiasi kerja keras anggota DPRD, karena telah menyelesaikan pembahasan Raperda ini. “Alhamdulillah, hari ini kita resmi mengesahkan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang sempat tertunda selama 2 tahun karena alotnya pembahasan. Dan, saya sangat mengapresiasi kinerja DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda ini,” ungkapnya, Kamis (23/02/2023) sore.

Wakil Bupati muda ini menyampaikan, Raperda yang dimaksud telah sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Namun dalam perubahannya, ada beberapa pasal yang direvisi dan disesuaikan dengan peraturan terbaru yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” terang Wabup Syah.

Baca juga :

Suami Fatihatur Rohmah ini berharap, dengan disahkannya Raperda ini pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek semakin baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menambahkan usai Raperda ini ditetapkan, dalam waktu dekat DPRD akan membuat aturannya untuk menjalankannya. “Untuk Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, itu kita punya Perda Nomor 3 tahun 2014. Namun, karena Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan menteri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu kita tindak lanjuti dengan Perda yang baru ini,” jelasnya.

Dengan disetujuinya Raperda ini, artinya hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD Trenggalek, terjalin baik. Walaupun sebelumnya sempat terjadi keterlambatan pembahasan, karena butuh ketelitian. “Kita harus benar-benar detail dalam pembahasan pengelolaan keuangan daerah. Karena, ini demi meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek pada umumnya,” papar politisi PDI-Perjuangan. (mil/sit)

Paripurna Pandangan Umum Ranperda Kota Layak Anak, Enam Fraksi DPRD Kota Malang Beri Apresiasi Positif

Memontum 1 — Wed, 18 Jan 2023 11:30:00 +0000

Memontun Kota Malang – Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengikuti rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Kota Layak Anak, Rabu (18/01/2023) tadi. Dalam paripurna itu, enam fraksi di DPRD Kota Malang, mengapresiasi langkah peluncuran Ranperda Kota Layak Anak, yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang, menyampaikan jika apresiasi tersebut diberikan, karena Ranperda mengenai Kota Layak merupakan wujud keseriusan dan kesungguhan untuk melindungi anak di Kota Malang. “Kita sudah laksanakan sebelumnya mengenai perencanaan. Karena, ada Musrenbang tematik tentang anak. Itu sekarang dikuatkan dan diterbitkan Perda, supaya stakeholder termasuk pemerhati masalah anak dan kelompok strategis, itu peduli terhadap keselamatan anak dan masalah kota layak anak,” jelas Bung Edi.

Kemudian, dikatakannya, jika dengan adanya Musrenbang tematik dan anak, itu tentu mempengaruhi beberapa fasilitas umum yang disediakan bagi anak di Kota Malang. Seperti, muncul taman anak dan beberapa kantor menyediakan tempat bermain anak.

“Tidak heran, jika sekarang banyak muncul taman anak, kantor yang ada tempat bermain untuk anak, termasuk ruang laktasi bagi ibu yang menyusui anaknya. Ini tentu wujud keseriusan dari Pemkot Malang, untuk membangun Kota Layak Anak,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, jika Perda Layak Anak nantinya juga melindungi anak dari berbagai macam eksploitasi. Seperti, anak jalanan yang sering dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk mengemis di pinggir jalan.

Baca juga :

“Kita sering lihat anak-anak (eksploitasi), tentu tidak sendiri mesti ada yang mendampingi biasanya orang tuanya. Makanya, untuk sama-sama peduli dan ikut terlibat masalah ini, kita kuatkan secara regulasi dengan perda kota layak anak,” paparnya.

Namun, tambahnya, dalam mengatasi hal itu, Pemkot Malang juga sudah memberikan tempat binaan bagi anak jalanan. Salah satunya, yakni di desaku menanti kampung topeng. Menurutnya, sampai saat ini, tempat tersebut masih berjalan dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika latar belakang dari adanya Perda Kota Layak Anak tersebut, yakni karena Pemkot Malang tidak memiliki dasar hukum, jika ada laporan mengenai bullying pada anak. “Pemkot melihat, tidak ada dasar hukum, jika ada laporan tentang bullying sesama anak. Kemudian, Satpol PP tidak bisa menindak, karena yang langsung menindak itu Polres. Lha ini, sehingga diperlukan Perda,” ujar Made.

Ketua DPRD Kota Malang berharap, dengan adanya Ranperda tersebut, ada hak-hak khusus yang nantinya bisa diterima oleh anak. Baik dari sisi tempat hiburan, maupun ruang terbuka yang lebih banyak. Sehingga, dirinya menargetkan Ranperda tersebut dapat disahkan pada minggu pertama bulan Maret 2023 mendatang.

“Kita menargetkan maksimal minggu pertama Maret, sudah kita sahkan. Karena, minggu kedua Maret, LKPJ sudah masuk, bahasan lainnya juga banyak. Termasuk, Ranperda baik KUA PPAS APBD murni 2024, juga sudah masuk dan mumpung di awal kita akan fokuskan Ranperda Kota Layak Anak ini,” imbuh Made. (rsy/sit)

Beri Jaminan Perlindungan Anak, Pemkot Malang Susun Ranperda Kota Layak Anak

Memontum 1 — Mon, 16 Jan 2023 15:20:00 +0000

Memontum Kota Malang – Untuk memberikan jaminan perlindungan pada anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Kota Layak Anak (KLA). Hal itu, menjadi bahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (16/01/2023) tadi.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika nantinya Perda KLA tersebut, untuk memberikan garis besar mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Malang terkait dengan anak. Termasuk juga mengenai kejelasan payung hukum untuk melindungi anak-anak di Kota Malang.

“Misalnya, nanti meliputi fasilitasi, edukasi dan literasi yang harus dikuatkan. Kemudian, ada payung hukum bagi sipil, bagi kita, ketika melakukan pemberdayaan anak,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyinggung terkait dengan perundungan terhadap anak yang kerap kali menjadi perbincangan. Sehingga, pihaknya berharap nantinya instansi pendidikan dapat melakukan pendekatan andragogi yang lebih memanusiakan anak.

“Memang sumber ajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar lingkungan kelas. Diciptakan suasana pendekatan andragogi, yang memanusiakan manusia. Dengan adanya Perda KLA ini juga kita ingin membangun semangat untuk semakin membangun generasi bangsa kita,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika nantinya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan pemerhati anak. Sebab, hal itu nantinya dinilai dapat menyempurnakan Ranperda tersebut.

“Akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa anak, perlakuan KDRT. Sehingga kita harapkan dengan Ranperda ini bisa melibatkan banyak pihak dalam pansus, seperti melibatkan pemerhati anak untuk penyempurnaan Ranperda,” kata Made.

Ketua DPRD Kota Malang berharap, nantinya Perda tersebut bisa menjadi perlindungan bagi anak di Kota Malang. Ditargetkan pada awal bulan Maret mendatang, Ranperda Kota Malang mengenai Kota Layak Anak ini dapat diresmikan menjadi Perda Kota Malang.

“Bulan Maret harus sudah kita sahkan. Karena setelah ini banyak Ranperda masuk, baik tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, Laporan Pertanggungjawaban dan APBD 2024 Pak Wali Kota sudah sepakat lebih cepat akan menyampaikan ke kita,” imbuhnya. (rsy/sit)

Perkuat Literasi Bacaan Masyarakat, DPRD Kota Malang Segera Sahkan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan

Memontum 1 — Wed, 21 Dec 2022 12:31:45 +0000

Memontum Kota Malang – Kualitas pelayanan perpustakaan di Kota Malang, kini terus diperkuat. Yakni, dengan dibuatkannya peraturan daerah (Perda) penyelenggaraan perpustakaan, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi bacaan di masyarakat.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mewakili Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota tentang penyelenggaraan perpustakaan, menyampaikan jika pihaknya sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing fraksi, yang selanjutnya DRPD akan membentuk pansus untuk mendalami perda tersebut.

“Tadi sudah kita jawab 1 sampai 40 pertanyaan yang diajukan. Tentu, dengan adanya Perda ini tujuannya untuk meningkatkan literasi. Apalagi untuk mencerdaskan bangsa perlu dikuatkan, saran yang disampaikan fraksi sudah betul. Perda ini akan menguatkan layanan Perpus di Kota Malang,” jelas Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang, Rabu (21/12/2022) tadi.

Dirinya juga menegaskan, melalui Perda penyelenggaraan perpustakaan tersebut, diharapkan perpustakaan yang berada di lingkungan kampung masyarakat bisa hidup kembali. Dengan demikian peran serta masyarakat terus diikut sertakan.

Baca juga :

“Adanya Perda ini bisa memperkuat semuanya. Termasuk penganggaran perencanaan dan diarahkan perpus RT/RW. Banyak Perpus mandiri dijalankan masyarakat. Disini peran serta masyarakat harus digalakkan juga,” lanjutnya.

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi, membantu mencetak generasi gemar membaca dengan mengadakan lomba lomba yang mendukung hal tersebut. “Caranya sering ada lomba terkait penyusunan naskah, fiksi supaya menulis membaca menjadi kebutuhan. Tidak bisa hanya ada perpus tapi sisi edukasi tidak diberikan, perlu kolaborasi semua pihak termasuk di kalangan pengusaha. Perda ini bagus sebagai jalan yg diimpikan Pemkot Malang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika dalam rapat paripurna ketiga tersebut, bertujuan membentuk pansus internal untuk mendalami Ranperda penyelenggaraan perpustakaan. “Kita bentuk Pansus, karena pembentukan pansus itu sifatnya internal jadi utusan dari masing-masing fraksi. Jumlahnya maksimal 15 minimal 10 orang. Akan kita bentuk hari ini serta ada pimpinannya,” ujar Made.

Lebih lanjut disampaikan, setelah pembentukan Pansus, DPRD akan melanjutkan dengan menyusun tahapan-tahapan pembahasan Ranperda perpusatakaan. Selain itu, dirinya juga menargetkan jika pembahasan Pansus selesai dalam waktu dua bulan.

“Kita harapkan maksimal dua bulan bisa selesai, sehingga awal tahun kita bisa mengesahkan Ranperda perpustakaan untuk menjadi Perda. Target kita Februari sudah harus selesai, itu maksimal,” imbuh Made. (rsy/sit)

Delapan Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Setujui Raperda Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Memontum 1 — Mon, 19 Dec 2022 10:40:00 +0000

Memontum Bengkulu – Sebanyak delapan Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu, menggelar rapat paripurna pendapat akhir fraksi, Senin (19/12/2022) tadi. Dalam rapat itu, seluruh fraksi menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditingkatkan menjadi Perda. Sedangkan Raperda usulan dewan provinsi tentang keolahragaan, masih belum disetujui dan akan dibahas kembali pada masa sidang tahun 2023.

“Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disetujui untuk ditarik kembali dan seluruh fraksi meminta untuk diusulkan dibahas kembali pada masa sidang tahun 2023 nanti, dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan,” kata Sri Rezeki, dalam menyampaian pendapat akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, maka akan dilakukan pengambilan keputusan bersama atas persetujuan Raperda tersebut. Yang kemudian, akan dituangkan dalam penandatanganan Surat Keputusan Persetujuan Bersama. Sehingga, akan ditandatangani oleh unsur pimpinan dewan dan disaksikan Gubernur Bengkulu.

Baca juga :

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, kepada seluruh anggota dewan terhormat yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk membahas kedua Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda.

Gubernur Bengkulu juga menambahkan, bahwa Perda yang telah disetujui, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diregister dan dievaluasi sebelum dituangkan dalam lembaran Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Raperda ini, nantinya akan menjadi Perda yang dapat menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

“Raperda ini akan menjadi landasan hukum dalam perumusan kebijakan, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” terang Gubernur Rohidin Mersyah. (bkl/sit)

Pansus DPRD Kota Malang Beri Rekomendasi Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Memontum 1 — Tue, 13 Dec 2022 13:01:35 +0000

Memontum Kota Malang – Panitia Khusus DPRD Kota Malang, sampaikan beberapa rekomendasi atas pembahasan terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, (13/12/2022) sore.

Sebagai juru bicara Pansus, H Imron, menyampaikan delapan rekomendasi. Beberapa diantaranya seperti, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya diperuntukkan untuk menentukan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan tidak dijadikan dasar untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama pada tanah atau bangunan yang berada di perkampungan dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian, masyarakat mempunyai hak untuk menerima bukti pembayaran pajak dan/atau retribusi daerah. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang PDRD diharapkan kedepannya tidak menjadi beban masyarakat dan dibuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan keringanan.

Lebih lanjut disampaikan, jika Ranperda akan menjadi satu-satunya Perda yang mengatur terkait PDRD, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas antar Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Baca juga :

Hal itu, juga dipertegas oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, jika PDRD tersebut dibutuhkan penyesuaian. Sehingga, hal itu tidak menjadi beban masyarakat.

“Tapi mana yang memang berhak dibebankan untuk kenaikan pajak ya harus. Tapi tetap untuk masyarakat menengah ke bawah jangan dibebankan terlalu tinggi,” ujar Made.

Kemudian, Made juga menjelaskan jika objek pajak yang banyak yakni BPHTB, pajak reklame, dan pajak restoran. Kebijakan mengenai hal itu, menurutnya juga sudah ditekankan.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika dalam perhitungan kenaikan NJOP ada caranya. Menurutnya, itu tidak akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan PBB. “Itu kami lakukan karena satu, memang catatan dari BPK. Yang kedua, ada catatan memang dari Korsupgah KPK. Khawatir nanti ada kejadian manipulatif. Bukan PBB nya, tapi DBHTP nya,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Terkait dengan hasil kajian NJOP, dirinya masih belum mengetahui apakah naik atau tidak. Namun, dirinya berharap agar NJOP itu nantinya bisa mendekati realitas jual beli. (rsy/sit)